1 / 32

Modul A: Pendahulua n

Modul A: Pendahulua n. Disampaikan Oleh : Suwasono Heddy Tunggul Sutan Haji Euis Elih Nurlaelih. Struktur Tim KLHS UB ( Kerjasama antara Deputi I KLH-RI – Dirjen Bangda – Kemendagri – PPLH – LLPM UB).

manny
Download Presentation

Modul A: Pendahulua n

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Modul A:Pendahuluan

  2. DisampaikanOleh : • SuwasonoHeddy • TunggulSutanHaji • EuisElihNurlaelih

  3. Struktur Tim KLHS UB(KerjasamaantaraDeputi I KLH-RI – DirjenBangda – Kemendagri – PPLH – LLPM UB) • Board of Universitas (KLHS) ; anggota 9 Universitas. Wakil UB : Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno • Center Services of KLHS (Anggota 42 PT dan PTN)

  4. Wakil PPLH - UB • Ir. Suwasono Heddy, MS (SDA & Lingkungan ; TOT KLHS Depdagri) • Ir. Bambang Rahadi, MS (Teknik Sumberdaya Air ; TOT KLHS Depdagri + KLH) • Dr. Ir. Tunggul Sutan Haji, MT (Hidrologi/ GIS) • Adi Susilo, Ph.D (Geofisika) • Euis Elih Nurlaelih, SP, MP (Lansekap ; TOT ITC/ SEA – Netherland) • Ir. Bambang Ismuyanto, MS (Kimia) III. Kantor : PPLH – LPPM – UB Jl. Veteran Malang Telp/ Fax : (0341-575830) Email : heddy_biofuel@yahoo.com WEB : pplhub.ub.ac.id

  5. Pokok Bahasan • Pendahuluan • Apa itu KLHS? • Landasan hukum

  6. A1 (Pertanyaan) Apa kelemahan utama yang dijumpai dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup atau keberlanjutan ke dalam proses formulasi kebijakan (K), rencana (R), atau program (P) di Indonesia?

  7. Instrumen baru pengelolaan lingkungan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

  8. Instrumen baru pengelolaan lingkungan dalam Pasal 14 UU 32 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) • KLHS; • Penataan Ruang; • Instrumen ekonomi lingkungan hidup; • Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; • Anggaran berbasis lingkungan hidup; • Analisis risiko lingkungan hidup; • Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

  9. Instrumen pengelolaan lingkungan yang sudah lama dikenal & tercantum dalam Pasal 14 UU PPLH Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; AMDAL; UKL-UPL; Perizinan; Audit lingkungan hidup.

  10. PENDAHULUAN Kecepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan berlangsung melampaiui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikannya. Salah satu faktor penyebab adalah kelembagaan (K=Kebijakan, R=Rencana dan P=Program), selain faktor demografis, etika, sosial, ekonomi dan budaya. Dimana KRP cenderung bias ekonomi dan LH diposisikan sebagai penyedia SDA bukan sebagai batas daya dukung; dan pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi KRP pembangunan.

  11. PENDAHULUAN Salah satu jalan keluar : perlu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya KRP yang secara inheren mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan, yaitu dengan kelembagaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA).

  12. PENGERTIAN KLHS KLHS = Kajian Lingkungan Hidup Strategis Strategi(s) : perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengembilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS : perbuatan ini merupakan suatu kajian yang menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek LH dalam proses pengambilan keputusan pada aras KRP. Bukan berarti untuk mencari tahu apa yang akan terjadi dimasa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah yang akan ditempuh sehingga terbangun route menuju masa depan yang diinginkan

  13. PENGERTIAN KLHS Kebijakan (policy): arah yang hendak ditempuh berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan. Rencana (plan): desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya Program (programme): serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

  14. PENGERTIAN KLHS Proyek : pada aras ini terdapat proposal rinci perihal rancangan tapak, desain rinci enjinering atau teknis kegiatan pembangunan yang merefleksikan curahan investasi, pekerjaan konstruksi dan berbagai langkah-langkah implementasi tujuan KRP.

  15. Sebuah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi (dampak lingkungan) akibat kebijakan, rencana dan program(KRP), baik yang sedang berjalan, baru, maupun revisi. Contoh KRP: Rencana Tata Ruang

  16. DEFINISI KLHS Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atauprogram. (UUNo. 32 Thn 2009 Tt. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 10)

  17. Landasan hukum KLHS di Indonesia

  18. KLHS adalah alat pendukung perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah wajibmembuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. UU 32, 2009 PPLH Pasal 15 ayat (1) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: • Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; • Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan • Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. UU PPLH Pasal 15 ayat (3)

  19. KLHS mencakup analisis dan konsultasi • KLHS memuat kajian antara lain: a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. Kinerja layanan/jasa ekosistem; d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. UU PPLH Pasal 16 • KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. UU PPLH Pasal 18 ayat (1)

  20. Hasil KLHS • Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program dalam suatu wilayah. • Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui: a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi UU PPLH Pasal 17

  21. KLHS: Peluang untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan

  22. KLHS pada dasarnya untuk meningkatkan mutu perencanaan • KLHS merupakan suatu cara untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan atau keberlanjutan, serta media konsultasi dengan para stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. • KLHS harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan tim perencana – KLHS dapat membangun dan memperkuat kajian lingkungan hidup yang menjadi bagian dari proses perencanaan. • KLHS tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan - dalam mekanisme konsultasi seperti yang umum dijumpai dalam proses perencanaan – tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka.

  23. KLHS dapat memperkuat proses perencanaan melalui..... • Identifikasi masalah-masalah lingkungan hidup dan kendala pembangunan di wilayah studi. • Menganalisis implikasi berbagai opsi perencanaan terhadap lingkungan dan memberi rekomendasi untuk optimasi atau pengembangan berbagai alternatif yang berkelanjutan: • Diawali dengan komentarterhadap visi/tujuan, • Diakhiri dengan komentar terhadap rancangan KRP. • Merekomendasikan langkah untuk minimisasi risiko lingkungan dan maksimalisasi manfaat, termasuk di: • Rekomendasi desain proyek dan studi AMDAL proyek bersangkutan, • Penataan kelembagaan, dan • Inisiatif untuk mengendalikan dampakkumulatif.

  24. Lebih jauh tentang KLHS • KLHS bukan“mega-AMDAL” - KLHS dapat dilakukan dengan metodepenilaian cepat (quick appraisal) meski analisis yang lebih komprehensif dimungkinkan dan dibutuhkan • KLHS bukan merupakan “prosedur yang berdiri sendiri” - KLHS dapat dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan.

  25. Lebih jauh tentang KLHS • KLHS bukan evaluasi daerah oleh pusat • KLHS bukan proses perizinan kelayakan • KLHS bukan ancaman pembangunan daerah • KLHS bukan alat pengambilan keputusan (decision-making)

  26. Berbagai bentuk KLHS Dapat berupa: • fokus (i) hanya pada dampak lingkungan dari KRP, atau (ii) mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi; • melibatkan (i) banyak pemangku kepentingan, atau (ii) terbatas dilakukan oleh kalangan pakar, atau • dilakukan (i) dalam jangka waktu pendek, atau (ii) jangka panjang

  27. KLHS lebih dari sekedarmembuat dokumen • Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi terbentuknya berbagai opsi perencanaan dan mencari opsi yang menang-menang (win-win solution) • Proses KLHS tidak dapatdireduksi menjadi pembuatan dokumen KLHS. Apabila hal ini terjadi maka KLHS hanya “macan kertas” belaka. • Dokumen KLHS hanya merupakan sarana jaminan mutu. Dokumen KLHS harus memuat bagaimana KLHS dilaksanakan, bagaimana KLHS mempengaruhi rancangan KRP, serta apa isu-isu penting untuk pengambilan keputusan. • DokumenKLHS dan dokumen KRP harus dapat diakses oleh masyarakat. Dokumen KLHS dan AMDAL yang telah terbit di suatu wilayah harus dapat diakses & dimanfaatkan oleh KLHS yang tengah dalam proses analisis.

  28. Perkembangan KLHS di Asia • Indonesia adalah negara ke-3 di antara negara-negara transisi Asia yang memutuskan untuk mengembangkan sistem KLHS • Cina (sejak 2003) dan Vietnam (sejak 2005) telah memiliki kerangka hukum, panduan teknis dan praktek-praktek KLHS; • Malaysia sedang merancang dokumen internal untuk melakukan KLHS. • Thailand dan Filipina telah mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan KLHS & menunggu diundangkannya; dan • Laos, Kamboja dan Fiji sedang bereksperimen dengan KLHS dengan dukungan donor.

  29. KLHS Wajib/Sukarela Pasal 15 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: • rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan • kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

  30. A2 (Pertanyaan) Siapa saja harus terlibat dalam KLHS ?

  31. TERIMA KASIH

More Related