1 / 9

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal. Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumber Penerimaan Daerah. PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%  Ketimpangan Vertikal & Horizontal Dana Bagi Hasil (DBH)

marci
Download Presentation

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak FakultasEkonomiUniversitas Indonesia

  2. Sumber Penerimaan Daerah • PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%  Ketimpangan Vertikal & Horizontal • Dana Bagi Hasil (DBH)  mengurangi Ketimpangan Vertikal  meningkatkan Ketimpangan Horizontal • Dana Alokasi Umum (DAU)  mengurangi Ketimpangan Horizontal • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Pinjaman Daerah

  3. Pajak yang Dapat Dibagihasilkan • Penerimaannya elastis terhadap (tumbuh seiring dengan) pertumbuhan ekonomi • Potensi basis pajaknya relatif merata antardaerah • Lokasi tax collection kurang lebih sama dengan lokasi tax incidence • Obyek pajak merupakan kepemilikan nasional • Penerimaannya tidak bersifat ad hoc dan/atau distortif terhadap kegiatan perekonomian

  4. SDA yang Dapat Dibagihasilkan • SDA yang tidak terbarukan (non-renewable) • SDA dengan PNBP yang jelas dan potensial • Komponen yang dibagihasilkan teridentifikasi dengan baik • Daerah dan periode pemungutan teridentifikasi dengan baik • Eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi dapat teridentifikasi dengan baik lokasinya • Basis pajaknya memiliki lokasi yang spesifik

  5. Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik • Esensi Otonomi Daerah  “mendekatkan pemerintah kepada masyarakat” • Beberapa hasil penelitian tentang kaitan Desentralisasi dengan Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Layanan Publik  Kesimpulannya Ambigu, bahkan untuk beberapa aspek Cenderung Memburuk. • Beberapa Isu yang mendominasi: Perebutan sumber-sumber penerimaan, Pilkada, Pemekaran, dll.

  6. Dana Perimbangan ke NTB, Sumbawa dan Sumbawa Barat (Rp Milyar)

  7. DAU dan DBH per kapita (Rp)

More Related