STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2. Agenda

3. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

4. ENTITAS SEKTOR PUBLIK Entitassektorpublikdapatdikategorikanmenjadidua: • Pemerintahan • Non pemerintahan – organisasinirlaba Organisasinirlababerupaorganisasikemasyarakatan, yayasanatauorganisasi non pemerintahlainnyatermasukorganisasiinternasional. Keunikandarientitassektorpublikterletakpadatujuandankepemilikan. Untukaktivitasorganisasinya, mungkinadabeberapa yang samaantaraorganisasipublikdanprivatmisalnyarumahsakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakanstandarinternasional yang mengaturstandarakuntansiuntuksektorpubliktermasukpemerintahan. 4

5. Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut. 5

6. SEKTOR PUBLIK 6

7. AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

8. Karakteristik Nirlaba Prioritastujuanpelaporankeuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness) Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program Karakteristikunik • pengguna LK entitas • tidak ada kepemilikan, kontribusi Kebutuhanaccounting framework and practice yang berbeda 8

9. Entitas Nirlaba Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidakberorientasipadalaba namun tetap memilikikewajibanuntukmempertanggungjawabkanpemanfaatansumberdaya yang dikelolanyakepada penyandangdanadansociety. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan SAK UMUM Standar untuk entitas komersial Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba + atau SAK ETAP + 9

10. Standar Akuntansi Nirlaba OrganisasiNirlaba Seringdiidentikkandenganorganisasipemerintahatauorganisasisektorpublik. Contoh: RumahSakit & Universitas Di Indonesia, standarakuntansinyamengacupada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK IPSAS BanyakdiadopsidalamPSAP Relatifsedikitditerapkanuntukorganisasinirlaba 10

11. PraktikAkuntabilitasOrganisasiNirlaba di Indonesia Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Entitas Nirlaba Pemerintah • BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran • OJK – khusus - • BPJS – SAK Umum khusus • LPS – khusus • BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Entitas Nirlaba Swasta 11

12. Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45 PSAK 45 PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan 12

13. PSAK 45 OrganisasiNirLaba Mengaturpelaporanorganisasinirlaba Pengaturanuntukpengakuan, penyajiandanpengungkapanmengikutistandar yang lain. Internasional IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. Tujuan: • untukmengaturpelaporankeuanganentitasnirlaba. • Laporankeuanganentitasnirlabadapatlebihmudahdipahami, memilikirelevansi, danmemilikidaya banding yang tinggi. 13

14. Penerapan PSAK 45 Pernyataaninimenetapkaninformasidasartertentu yang disajikandalamlaporankeuanganentitasnirlaba. Pengaturan yang tidakdiaturdalamPernyataaninimengacupada SAK, atau SAK ETAP untukentitas yang tidakmemilikiakuntabilitaspubliksignifikan.

15. LaporanKeuanganEntitasNirlaba 15

16. ISAK 35 ORGANISASI BERORENTASI NIRLABA

17. Agenda

18. RingkasaInterpretasiStandarAkuntansiKeuangan 35 – ISAK 35 Penyajianlaporankeuanganentitasberorientasi non labadisusundenganmemperhatikanpersyaratan, strukturlaporan dan persyaratan minimal yang diaturdalam PSAK 1. (par 09) Entitasberorientasi non labadapatmembuatpenyesuaiandeskripsi yang digunakanuntukbeberapa pos dalamlaporankeuangan. Misal: pembatasansumberdaya (par 10) Entitasberorientasi non labadapatmembuatpenyesuaiandeskripsi yang digunakanataslaporankeuangan. MisalJudullaporanperubahanasetnetountukmencerminkanfungsi yang lebihsesuaidenganisilaporankeuangan. (par 11) Entitasberorientasinonlabatetapmempertimbangkanseluruhfakta dan keadaandalammenyajikanlaporankeuangantermasukcatatanatas LK, sehinggatidakmempengaruhikualitasinformasi yang disajikandalam LK. Permasalahan Interpretasiinimembahasbagaimanaentitasberorientasi non labamembuatpenyesuaian: Deskripsi yang digunakanunutkbeberapa pos dalamlaporankeuangan dan; Deskripsi yang digunakandalamlaporankeuanganitusendiri 18

19. Pendahuluan Referensi PSAK 1: PenyajianLaporanKeuangan LatarBelakang PSAK 1 – menggunakanterminologi yang cocokbagientitas yang berorentasilaba.Jikaentitasdenganaktivitas non labamenerapkan PSAK 1 makaperlumenyesuaiandeskripsi. Ruanglingkup PSAK 1 secarasubstansitelahmencakupruanglingkuppenyajian LK entitasdenganaktivitasnonlaba. PSAK 1 tidakmenyediakanpedomanpenyajian LK entitasberorientasi non laba Entitasberorientasi non lababerbedadalam: Cara memperolehsumberdayatidakmengharapkanpembayarankembali atau manfaatekonomiktidaksebandingkandengansumberdaya yang diberikan. 19

20. Pendahuluan RuangLingkup Berlakuuntukentitasberorientasinonlabaterlepasbentuk badan hukumnya. Juga berlakuuntuk ETAP. Diterapkankhususuntukpenyajianlaporankeuangan Permasalahan Interpretasiinimembahasbagaimanaentitasberorientasi non labamembuatpenyesuaian: Deskripsi yang digunakanunutkbeberapa pos dalamlaporankeuangan dan; Deskripsi yang digunakandalamlaporankeuanganitusendiri 20

21. Interpretasi Penyajianlaporankeuanganentitasberorientasi non labadisusundenganmemperhatikanpersyartan, strukturlaporan dan persyaratan minimal yang diaturdalam PSAK 1. (par 09) Entitasberorientasi non labadapatmembuatpenyesuaiandeskripsi yang digunakanuntukbeberapa pos dalamlaporankeuangan. Misal: pembatasansumberdaya (par 10) Entitasberorientasi non labadapatmembuatpenyesuaiandeskripsi yang digunakanataslaporankeuangan. MisalJudullaporanperubahanasetnetountukmencerminkanfungsi yang lebihsesuaidenganisilaporankeuangan. (par 11) Entitasberorientasinonlabatetapmempertimbangkanseluruhfakta dan keadaandalammenyajikanlaporankeuangantermasukcatatanatas LK, sehinggatidakmempengaruhikualitasinformasi yang disajikandalam LK. TanggalEfektifuntukperiodetahunbuku yang dimulai pada atau setelahtanggal 1 Januari 2020 Permasalahan Interpretasiinimembahasbagaimanaentitasberorientasi non labamembuatpenyesuaian: Deskripsi yang digunakanunutkbeberapa pos dalamlaporankeuangan dan; Deskripsi yang digunakandalamlaporankeuanganitusendiri 21

22. Dasar Kesimpulan Dasar Kesimpulan melengkapinamunbukanbagiandari ISAK 35 Dalamsatustandardengan tier yang samamengaturpenyajianlaporankeuangan yang berbedamenunjukkaninkonsistensipengaturan (PSAK 1 dan PSAK 45). Ruanglingkup PSAK 1 dipahamiseolah-olahhanyaberlakuuntukentitasberorientasilaba. PSAK 1 menggunakan terminology yang cocokbagientitas yang berorientasilabatermasukentitasbisnissektor public. Jikaentitasberorientasi non laba, dapatmenyesuaikandeskripsibeberapa pos. Ruanglingkup PSAK 1 secarasubstansimencakupruanglingkuppenyakian LK denganaktivitas non laba. EBNL dan EBL berbedadalammemperolehsumberdaya yang tidakmengharapkanpembayarankembali atau manfaatekonomik yang seimbang. Konseppengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapanuntukhal yang serupalebihtepatmerujuk pada pengaturanyagnsudahadadalm SAK dan SAK ETAP. 22

23. Dasar Kesimpulan RuangLingkup dan Permasalahan ISAK 35 memberikanpedolampenyajianlaporankeuangan pada EBNL Berlaku juga untuk SAK ETAP Tidakmemberikandefinisi atau kriteriauntukmembedakan EBNL dan EBL. Entitasmelakukanpenilaiansendiriuntukmenentukanapakah EBL atau EBNL. Beberapafaktor yang dipertimbangkan: Apakahsumberdaya yang sebandingdenganjumlahsumberdaya yang diberikan. Menghasilkanbarang/jasatanpatujuanmemupuklaba, makajumlahnyatidakdibagikankepadapendiri atau pemilik Tidakadakepemilikansepertiumumnya pad EBL. Kepemilikantidakdapatdijual, dialihkan, ditebus atau kepemilikantidakmencerminkanproporsipembagiansumbersaya pada likuidasi 23

24. Dasar Kesimpulan Interpretasi IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaiandeskripsi yang digunakanuntukebberapa pos yang terdapatdalam LK dan LK sendiri. PSAK 1 tidakmemberikanpenjelasan dan contohlebihpenyesuaiantersebut. InterpretasidilengkapicontohilustrasiLaporanPosisiKeuangan, LaporangPenghasilanKomprehensif, LaporanPerubahanAsetNeto dan LaporanArus Kas dan CatatanatasLaporanKeuangan. Contohdalaminterpretasitidakditujukanuntukmengilustrasikanseluruhaspekdari SAK atau mencakupbentuk yang sesuaiuntuk EBNL. Contohdapatberbedadarikondisi yang terdapat pada EBNL. 24

25. ContohIlustrasi LaporanPosisiKeuangan Menyajian pos penghasilankomprehensif pada bagianasetnetotanpapembatasan Menyajikan pos penghasilankomprehensif lain secaratersendiri LaporanPenghasilanKomprehensif Kolomtunggal Menyajikaninformasisesuaidenganklasifikasiasetneto LaporanPerubahanAsetNeto LaporanArus kas CatatanatasLaporanKeuangan 25

26. LaporanPosisiKeuangan 26

27. LaporanPosisiKeuangan 27

28. LaporanPenghasilanKomprehensif 28

29. LaporanPenghasilanKomprehensif 29

30. LaporanPerubahanAsetNeto 30

31. LaporanArus Kas

32. CatatanatasLaporanKeuangan 32

33. CatatanatasLaporanKeuangan 33

34. PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

35. Ciri-ciriOrganisasiSektorPemerintahan Tidakuntukmencarikeuntungan financial Dimilikisecarakolektifolehpublik Kepemilikanatassumberdayatidakdigambarkandalambentuksaham yang dapatdiperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkaitdengankebijakanmaupunoperasididasarkanpadakonsensus, kalauorganisasipemerintahmelaluisuatubadanlegislatif. Tujuan untukmensejahterakanrakyatsecarabertahapbaikdalamkebutuhandasardankebutuhanlainnyabaikjasmanimaupunruhani. Aktivitas  pelayananpubliksepertidalambidangpendidikan, kesehatan, penegakanhukum, transportasipublikdanpenyediaanpangan. Sumberpembiayaan  berasaldaridanamasyarakatberbentukpajakdanretribusi, labaperusahaannegara, pinjamanpemerintahsertapendapatan lain-lain yang sahdantidakbertentangandenganperundangan yang berlaku 35

36. Reformasi Keuangan Negara 36

37. UU KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalahsemuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dapatdijadikanmiliknegaraberhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 37

38. UU KEUANGAN NEGARA Presidenmenyampaikanrancanganundang-undangtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBN kepada DPR berupalaporankeuanganyang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir. Laporankeuangandimaksudsetidak-tidaknyameliputi: • LaporanRealisasi APBN • Neraca • LaporanArusKas, danCatatanatasLaporanKeuangan, yang dilampiridenganlaporankeuanganperusahaannegaradanbadanlainnya. 38

39. UU KEUANGAN NEGARA Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara • dikuasakan kepada Menteri Keuangan, • dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga • diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 39

40. UU KEUANGAN NEGARA Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD  disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 40

41. UU PERBENDAHARAAN NEGARA Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pejabat perbendaharaan negara • Pengguna Anggaran • Bendahara Umum Negara/Daerah • Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah Pengelolaan uang Pengelolaan piutang dan utang 41

42. UU PERBENDAHARAAN NEGARA Pengelolaan investasi Pengelolaan barang milik negara/daerah Larangan penyitaanuang dan barang negara dan daerah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD Pengendalian interm pemerintah Penyalahgunaan uang dan negara Pengelolaan keuangan badan umum 42

43. UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Isi UU • Lingkup pemeriksaan • Pelaksanaan Pemeriksaan • Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut • Pengadaan Ganti Kerugian Negara • Ketentuan Pidana 43

44. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2006-2017PEMERINTAH DAERAH Sumber: IHPS BPK 44

45. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2017PEMERINTAH PUSAT Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”.  Sumber: IHPS BPK 45

46. IPSAS Standarakuntansipemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS. SAP menggunakan IPSAS sebagaireferensiutamadalampenyusunanStandar. BPK menyarankan agar KSAP menyusunbeberapastandar yang belumada, (telahada pada IPSAS). LKPP menyajikanAnalisis GAP antara SAP dan IPSAS IPSAS disusunberdasarkan IFRS denganpendekatan: • Standarkhusus IPSAS jikgatidakada IFRS yang mengatur • Modifikasijikaterdapatperbedaankonsepantarapengaturan pada sektor public dan privat • Modifikasihanyadilakukandenganmenyesuaikanistilah yang lebihtepatuntuksektor public. 46

47. PSAP dan BuletinTeknisdalam TahapPenyelesaian PSAP PENGATURAN BERSAMA (PB) PSAP KERJA SAMA OPERASI (KSO) PSAP SEWA PSAP PROPERTI INVESTASI (PI) PSAP KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN BULETIN TEKNIS AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM 47

48. PSAP dan BuletinTeknisdalam Proses Penyusunan PSAP InstrumenKeuangan: Penyajian PSAP InstrumenKeuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAP InstrumenKeuangan: Pengungkapan PSAP PendapatanPertukaran PSAP Pendapatan non Pertukaran PSAP Agrikultur dll 48

49. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

50. StandarAkuntansiPemerintahan Standardigunakanuntukmenyusunlaporankeuangan: • Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga • Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota • BadanLayananUmum BerbentukRegulasiPemerintah – PP No 71 tahun 2010 danPeraturan Menteri Keuangan (PMK) untuktambahandanRevisi. Standardikembangkanpadapraktikakuntansipemerintahdanberlakusecara international danketentuanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. AcuanstandarinternasionaluntukakuntansisektorpublikmenggunakanInternational Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Untukentitassektorpublik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintahmenggunakan PSAK 45 AkuntansiOrganisasi Nir Laba