Governance

1. Governance DR. Irwan Noor, MA

2. Governance Christopher C. Hood New Public Management Public Management NPS Era 1856 - 1924 PM Era NPM Era 1815 - 1890 Cameralist Era 1970-an 1990-an 2000-an Old Administration

3. Sejarah Governance Tahap I : dilalui dengan konsolidasi pemerintahan yang demokratis didunia barat pada abad 20, Tahap II : pasca perang dunia yang justru peran Negara semakin kuat, basis-basis politik, ekonomi dan control terhadap masyarakat begitu kuatnya, program-program welfare state menjadi semakin luas. Negara menjadi omnipotent. Bahkan bukan sesuatu yang baru Negara menjadi kendaraan tangguh dalam membawa perubahan social Tahap III : kekuatan Negara yang tidak diragukan dalam memanajerial masyarakat, membawa barat kepada orientasi yang lain yaitu Negara-negara dunia ketiga, Negara dunia ke III menjadi perhatian perluasan devlopmentalisme atau moderenisme, namun sangat disayangkan karena disisi lain kawasan-kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin justru muncul rezim otoritarian, sehingga konsep modernisasi yang ditawarkan sebagai pendorong birokrasi yang rasional ditolak mentah karena mereka ditopang oleh aliansi birokrasi sipil, militer dan masyarakat bisnis internasional.

4. Tahap IV : Dekade 1980-an menjadi angin segar bagi perkembangan demokratisasi dan modernisme, karena kenyataan pahit diterima oleh Amerika ketika reagen naik dan di inggris Margaret naik harus mengahadpi problem serius yaitu krisis ekonomi dan financial. Kepercayaan masyarakat terhadap Negara akhirnya menjadi sirna karena Negara bukan sebagai solusi tapi akar dari masalah krisis. Akhirnya perkembangan pesat terhadap “penyesuaian struktural”, yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan modernisme yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta. Tahap V atau tahap finishing tahun 1990-an proyek demokratisasi yang sudah diperjuangkan masa lalu berkembang luas ke santero negeri yang ditandai dengan cara pandang baru terhadap pemerintahan yakni ditandai munculnya governance dan GOOD GOVERNANCE

5. Governance: Sisi Perkembangan • Pandangan ini dipengaruhi al., oleh kaum pro-pasar yg menghendaki pengurangan peran negara, sbg reaksi atas bentuk etatisme • Kaum liberal, sbgmana paket Konsensus Washington mengintrodusir alternatif deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan semacamnya, yang intinya memangkas intervensi ekenomi negara. • Konsep yang mewakili al., Neoliberalisme (Rodrick, 1997),Reinventing Government (Osborne & Gaebler, 1999), Banishing Bureaucracy (Osborne & Plastrik, 1998). • King & Stivers (1998) menyebut era tersebut sabagaiAnti Government Era.

6. GOVERNANCE (2) • Anti government era mrpkn jargon yg menggambarkan turunnya tingkat kepercayaan publik kpd pemerintah pd titik nadir dan konsep governance adalah antidote (penawar racun) yg ampuh melukiskan perubahan. • Problema administrasi publik di AS (1990an) yg gagal menjalankan perannya dgn pelayanan berbelit-belit (red tape), KKN, big bureaucracy. • Sumber teori Governance adalah Teori Kelembagaan dan Teori Jaringan (Frederickson, 1997; Osborne & Gaebler, 1992; Landou, 1991); Pye, 1992). • Intinya, koordinasi, kolaborasi, penyebaran kekuasaan kpd aktor2 di luar negara (swata, masyarakat sipil).

7. New institutionalism atau neoinstitutionalism • perspektif institusionalisme Baru (New institutionalism atau neoinstitutionalism), awalnya berkembang sebagai pisau analisis ilmu politik, tetapi saat ini perspektif kelembagaan dipergunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, perspektif institusionalisme Baru (New institutionalism atau neoinstitutionalism), • Munculnya institusionalisme baru dapat dilihat sebagai modifikasi perspektif pilihan rasional (Rational Choice) yang menjadi mode di ilmu-ilmu sosial pada tahun 1970-an, yang sangat erat kaitannya dengan "revolusi perilaku" dari satu dekade sebelumnya. • Adapun perspektif institusionalis-baru dirumuskan oleh John Meyer dan rekan-rekannya seperti Brian Rowan pada 1977 dan Richard Scott pada 1983, dan oleh Lynne Zucker pada 1977. • Orientasi perspektif ini mengusulkan bahwa organisasi formal yang tercermin pada struktur tidak hanya berisi tuntutan dan ketergantungan pada sumber daya teknis belaka, tetapi juga dibentuk oleh kekuatan-kekuatan kelembagaan, termasuk mitos rasional, pengetahuan melalui sistem pendidikan dan profesi, opini publik, dan hukum. “Gagasan inti organisasi yang berada dalam lingkungan sosial dan politik harus dibangun dalam lingkungan yang lebih luas”.

8. Perspektif institusionalisme baru menjelaskan perubahan kelembagaan dalam dua cara. • Pertama, perubahan institusi sebagai reaksi terhadap faktor-faktor ekonomi baru, tercermin dalam perubahan relatif. • Kedua, pengusaha (yang dapat berupa organisasi atau individu) mengeksploitasi celah di dalam sistem kelembagaan, mengakibatkan perubahan inovatif.

9. GOVERNANCE (3) Definisi Governance: Frederickson, konsep generik, dalam arti tidak hanya dipakai dalam terminologi pemerintah saja ttp sebagai methapor yang diterima untuk mendeskripsikn pola interaksi antar berbagai organisasi atau network. Kooiman, serangkaian proses interaksi sosial-politik antara pemerintah dgn masyarakat dlm berbagai bidang yg berkaitan dgn kepentingan msyrkt dan interpretasi pemerintah atas kepentingan tersebut. UNDP, pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik & administrasi utk mengelola urusan negara pd setiap tingkatan & mrpkn instrumen kebijakan negara utk mendorong terciptanya kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dlm masyarakat.

10. Tiga pilar good governance • Good public governance, yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. • Good corporate governance.yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. • Civil society, atau masyarakat sipil yang dapat mendukung terwujudnya good governance dan terutama good public governance. • State, berfungsi menciptakan lingkungan politik & hukum yg kondusif. • Sektor swasta, berfungsi menciptakan pekerjaan & pendapatan. • Society, berperan positif dlm interaksi sosial, ekonomi & politik termasuk mengajak kelompok2 dlm masyarakat utk berpartisipasi dlm aktivitas ekonomi, sosial & politik.

12. ASUMSI GOVERNANCE • Banyak aktor yang terlibat, tetapi tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. • Governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda.

13. akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip Governance • Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. • Prinsip ini menuntut dua hal yaitu: • 1) kemampuan menjawab (answerability). berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut • (2) konsekuensi (consequences)

14. Empat (4) prinsip yg memberi gambaran administrasi publik yg berciri kepemerintahan yg baik: • Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah utk bertindak selaku penanggungjawab & penanggung gugat atas segala tindakan & kebijakan yang ditetapkan. • Transparansi, kepemerintahan yg baik akan terbuka thdp rakyatnya baik di pusat maupun di daerah • Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan & kritik thdp pemerintah yang dinilai tidak transparan • Aturan hukum, kepemerintahan yang baik memiliki ciri berupa jaminan kepastian hukum & rasa keadilan masyarakat thdp setiap kebijakan publik yg ditetapkan.

15. Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas

16. Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas

17. SOUND GOVERNANCE Dr. Ali Farazmand • Bila GG telah berhasil mengurangi kesenjangan di tingkat domestik, lantas bagaimana dengan kesenjangan internasional? Bila GG telah berhasil mengadilkan distribusi kekuasaan dan dana di tingkat lokal, apakah hal yang sama juga telah terjadi di tingkatan global? Bila orang miskin di negara berkembang telah memiliki media untuk bernegosiasi dengan orang kaya, apakah negara-negara miskin telah memiliki media yang sama? Berbagai prinsip ideal GG apakah juga sudah diimplementasikan dalam tataran internasional? • Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebutlah yang mengilhami Ali Farazmand (2004) dalam menggagas konsep Sound Governance (SG) yang sekaligus membuka arah baru bagi pembangunan global ke depan. Setelah GG berhasil menginklusifkan hubungan si kaya dan si miskin di tingkat nasional, maka fase berikutnya adalah menginklusifkan hubungan negara kaya dengan negara miskin melalui agenda SG.

18. Formula dasar Sound Governance • Formula dasar Sound Governance adalah empat aktor lima komponen. • Empat aktor, yaitu membangun inklusifitas relasi politik antara: • negara, • civil society, bisnis dan • kekuatan internasional (Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional) • Sedangkan lima komponen adalah mencakup: • reformasi struktur, • proses, • nilai,kebijakan dan • manajemen. • SG pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal.

19. HUMAN GOVERNANCE The Evolution of Human Governance • The concept of governance is not new, according the historians it had been present since 400 B.C, however, it’s the concept of Human Governance, that had only emerged recently. • Huq (2001) introduced the concept of “Humane Governance” and argued that there are three components to governance, namely - “economic governance” - “Political governance” - “Civic governance” Huq also emphasized on the equal importance of each element.

20. Dimension of Humane Governance Good political governance include: • decentralization power • accountability and transparency, • full access of all citizen to justice • the elimination of all forms of discrimination • maintance of peace and social cohesion Economic governance, include: • measures of fiscal policy, • monetary policy • trade openness • social priority spending • liberalization of the economy Good civic governance • protect the basuc human rights and freedoms of people so they can improve their capacities

21. Humane Governance

22. The principles for the “Declaration on Human Governance” • are social accountability, • education of citizens, • equality of freedoms, • participation, • sustainability, • subsidiarity, • competitiveness at international level, • use of results and reliabilit

23. However the question that rises at this point is: • Is there really an urge to go beyond governance into human governance and how to do so? Yet we still have to ask, will it benefit us? • According to the World Bank, “the main challenge that often confronts countries attempting to undertake governance reforms is not “what” ( what is the problem and what are the remedies for it?) but “why” (why does the problem persist?) and “How” ( how to manage the often complex process of change that accompanies any reform). • In order to find a solution for the why question, we have to look into the countries’ political classification as well as citizens’ classification according to their strata .

24. How to manage the complications that accompany the change towards reform? • Huq argued that human governance is derived from economic, civic and political perspectives. Although social governance is embedded in civil governance • I do believe that it should be more emphasized clearly and separately, to shed the light on issues related to obstacles that prevent and limit governance at all forms and levels on one hand, • and on the other hand, to raise the awareness of all stakeholders to the fact that they can’t perform in a good manner towards human governance without tackling issues related to social governance. • That refers to the social system and include the issue of poverty, marginalized groups ,disabled citizens ,disadvantaged groups ,aged people which are considered to be a big strata in the society and are the majority in certain cases. • Noting that the UNDP also emphasized this social concept and the urge for it