1 / 34

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT. Pada acara Pamantapan dan Pendidikan Mutu Tanaga Pendidikan dan Penguji Praktek (TP/PP) Pendidikan luar sekolah Tanggal 27 Maret 2002 BAPEDA PROPINSI JAWA BARAT. LANDASAN HUKUM. Pertama landasan idil,yaitu Pancasila

min
Download Presentation

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNANJAWA BARAT Pada acara Pamantapan dan Pendidikan Mutu Tanaga Pendidikan dan Penguji Praktek (TP/PP)Pendidikan luar sekolahTanggal 27 Maret 2002 BAPEDA PROPINSI JAWA BARAT

  2. LANDASAN HUKUM • Pertama landasan idil,yaitu Pancasila • Kedua landasan konsitisional,yaitu UUD 1945,TAP MPR No.IV/MPR,DPR.Dan DPRD,UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah ,UU No.25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;PP No25/2000 Tentang Kewenangan Pemerintaha dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

  3. PERUBAHAN PARADIGMAPEMBANGUNAN • Ketelibatan Semua Komponen Masyarakat Dalam Prosese Memutuskan Kebijakan Kegiatan Pembangunan • Forum Dialaog Dipandang Dapat Mereflektikan Kembali Karakter Silih Asih; • Forum Dialog Dapat Menjadi Memulihkan Kepercayan Sebagai Masyarakat Terhadap Eksitensi Pemerintahnya (Keterbukan)

  4. PROSES DIALOG • Dialog sunda 2010 • Dialog jawa Barat 2010 • Dialog rencana pembangunan regional makro • Dialog pemberdayan tata ruang wilayah • Dialog pemberdayan ekonomi rakyat, dan • Dialog delapan kawasan adalan,kegiatan TSB oleh unsur toma,para dari PT,organisasi profesi,pemerhati dan unsur biokrat yang memiliki terhadap perbaikan kesisteman serta kontribisi pemikiran yang produktip bagi kemajuan daerah • Dialog perumusan strategi operasionol pengembangan sosial budaya dan sumber daya Manusia

  5. LANDASAN HUKUM

More Related