1 / 36

“Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Terhadap Pengembangan Koperasi Mahasiswa PTS”

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. “Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Terhadap Pengembangan Koperasi Mahasiswa PTS”. Disampaikan p ada “Workshop Tata Kelola Koperasi Mahasiswa” Hotel Bidakara, Jl. Raya Gatot Subroto, Jakarta, 27 November 2012.

noura
Download Presentation

“Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Terhadap Pengembangan Koperasi Mahasiswa PTS”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia “Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Terhadap Pengembangan Koperasi Mahasiswa PTS” Disampaikan pada “Workshop Tata Kelola Koperasi Mahasiswa” Hotel Bidakara, Jl. Raya Gatot Subroto, Jakarta, 27 November 2012

  2. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian : Koperasiadalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi Primeradalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi Sekunderadalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Definisi dan Bentuk Definisi, Bentuk dan Jenis Koperasi • Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/ atau kepentingan ekonomi Anggota(pasal 83): • Koperasi Konsumen • Koperasi Produsen • Koperasi Jasa • Koperasi Simpan Pinjam Jenis

  3. “ApaNilaidanPrinsipKoperasi?” (Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian) • PRINSIP-PRINSIPNYA : • Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; • Pengawasan olehanggota diselenggarakan secara demokratis; • Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; • Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen; • Koperasi menyelenggarakan pendidikan danpelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri koperasi, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi; • Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan • Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota. • NILAI-NILAINYA: • Dasar Kegiatan Koperasi: • Kekeluargaan; • Menolong diri sendiri; • Bertanggung Jawab; • Demokrasi; • Persamaan; • Berkeadilan; • Kemandirian. • Nilai yang diyakini Anggota Koperasi: • Kejujuran; • Keterbukaan; • Tanggung Jawab ; • Kepedulian Terhadap Orang Lain.

  4. Koperasi AD Anggota – anggota Mengikatkan diri ART Persus - persus Tata tertib

  5. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA Izin Usaha Legalitas Usaha • Badan Hukum Legalitas Lembaga

  6. SEBARAN JUMLAH KOPERASI (UNIT) MEI – 2012 TOTAL KOPERASI : 192.443

  7. PROSENTASE KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI TAHUN 2012

  8. DATA KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMUDA 8 Koperasi Mahasiswa : 84 Kopma Koperasi Pondok Pesantren : 10 Kopontren Koperasi Pemuda Lainnya : 15 Koperasi Primer (Koperasi Bhakti Pemuda) Jumlah Koperasi Primer di lingkungan Pemuda yang tercatat menjadi anggota Kopindo (Koperasi Pemuda Indonesia) = 109 Koperasi.

  9. BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN 9 Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

  10. Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Triple Track Strategy 10 Direktif Presiden 1 Pro-Growth Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,7% di tahun 2014 Pro-Poor Mengurangi angka kemiskinan dengan target angka 8%-10% Pro-Job Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan target angka pengangguran sebesar 5%-6% Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi. Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kemiskinan harus lebih menurun. Pendapatan per kapita harus meningkat. Stabilitas ekonomi terjaga. Pembiayaan (financing) dalam negeri makin kuat dan meningkat. Ketahanan pangan dan air meningkat. Ketahanan energi meningkat. Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat. “Green Economy” (Ekonomi Ramah Lingkungan) diperkuat. 2 3 10 Note: “10 Direktif Presiden” disampaikan oleh Presiden pada Rapat Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring, Bali, tanggal 19-21 April 2010

  11. Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah tersebut, tiga pilar ekonomi tentunya harus berkontribusi secara optimal 1 BUMN • Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2 KOPERASI • Mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar dan modern (soko guru perekonomian Indonesia). 3 SWASTA • Diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 11

  12. Peran Pemerintah bagi Pemberdayaan Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012, pasal 112) (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik; (2). Dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota. (3). Langkah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk: a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan diklat, penyuluhan dan penelitian Koperasi; b. Bimbingan usaha Koperasi; c. Memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi; d. Pengembangan jaringan usaha Koperasi; e. Konsultasi dan fasilitasi bagi pemecahan masalah Koperasi; f. Insetif pajak dan fiskal. 12

  13. KERANGKA RPJP 2005-2025 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM MISI Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur VISI ARAH KEBIJAKAN • Masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila • Bangsa yang berdaya saing • demokratis berlandaskan hukum • Aman, damai, dan bersatu • Pemerataan pembangunan dan berkeadilan • Asri dan lestari • Negara kepulauan berbasis kepentingan nasional • Berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas Bangsa yang berdaya saing Pemerataan pembangunan dan berkeadilan • Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya • Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah Peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha 13

  14. ALUR PIKIR KERANGKA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM RPJP 2005 – 2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) RPJMN 2005 - 2009 RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 – 2019 RPJMN 2020 - 2025 Perpres No. 7 Tahun 2005 Perpres No. 5 Tahun 2010 Perpres No. .... Tahun 2015 Perpres No. .... Tahun 2020 Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RENSTRA K/L 2010-2014 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2010 Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L RKP-Nasional 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009) Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Permen Koperasi dan UKM No. 01Per/M.KUKM/I/2010 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RKP KEMENTERIAN RENJA K/L 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 14 2014 2014

  15. SKEMA PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2010 - 2014 RPJMN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM GENERIK PRIORITAS NASIONAL • Reformasi birokrasi dan tata kelola; • Pendidikan; • Kesehatan; • Penanggulangan kemiskinan; • Ketahanan pangan; • Infrastruktur; • Iklim investasi dan iklim usaha; • Energi; • Lingkungan dan pengelolaan bencana; • Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; • Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. PRIORITAS NASIONAL : SUBSTANSI INTI : KUR Perluasan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi Koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya; Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi; Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi. Reformasi birokrasi dan tata kelola Peningkatan Tata Kelola Organisasi dan Kualitas Kinerja Serta Pertanggung jawaban Publik 4 3 2 3 8 9 1 11 5 1 6 2 7 10 • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis; • Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian Penanggulangan Kemiskinan KEGIATAN KEMENTERIAN PROGRAM PRIORITAS FOKUS PRIORITAS PRIORITAS LAINNYA • Bidang Politik Hukum dan Keamanan; • Bidang Perekonomian; • Bidang Kesejahteraan Rakyat • Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM 3 Kegiatan 7 Kegiatan Pengembangan produk & pemasaran bagi KUMKM 5 Kegiatan 6 Kegiatan Peningkatan daya saing SDM KUMKM 4 Kegiatan 4 Kegiatan Bidang Perekonomian 5 Kegiatan Penguatan kelembagaan koperasi 3 Kegiatan 15 Peningkatan akses UMK kepada sumber daya produktif 4 Kegiatan 13 Kegiatan

  16. KOPERASI WADAH KEWIRAUSAHAAN Koperasidapat menjadi wadah yang tepat dalam membina dan mengembangkan potensi wirausaha. Hal ini dikarenakan sebagai “member based organization”, koperasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengenali potensi yang dimiliki dan kemudian menggali dan mewujudkan dalam setiap aktivitas berkoperasi. Koperasi juga mengenal adagium “lahir lewat pendidikan, tumbuh melalui pendidikan dan diawasi lewat pendidikan”. Hal ini membuktikan bahwa koperasi dapat menumbuhkan kreativitas anggota melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi.

  17. TeoriKewirausahaan • Kewirausahaanadalahsuatunilai yang diwujudkandalamperilaku yang dijadikansumberdaya, tenagapenggerak, tujuan, siasat, kiat, proses danhasilbisnis. (Ahmad Sanusi; 1994). • Secara prinsip bahwa seorang wirausaha harus memiliki nilai-nilai yang terdiri dari 4 (empat) lapisan : • Pertama atau palingdasar, yaitusikap mental (attitude), • Kedua, Kepemimpinan/ kepeloporan (leadership), • Ketiga, Ketatalaksanaan (management) • Keempat atau paling luar adalah keterampilan (skill). • Untuk disebut sebagai seorang wirausaha, paling sedikit memiliki ciri-ciri yakni berani mengambil risiko (risk taker), mampu bertahan dalam ketidakpastian, sangat kreatif dalam mengelola gagasan, memiliki ambisi yang sangat kuat untuk berprestasi di bidang spesifik yang dipilihnya dan dapat membaca peluang dengan baik.

  18. PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PADA PENCANANGAN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Di SME Tower Jakarta, 2 FEBRUARI 2011

  19. GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL (GKN) • GKN di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota • Pelatihan Nasional Kewirausahaan • Sosialisasi Kewirausahaan di Seluruh Provinsi • Expo Kewirausahaan • Program Magang di Perusahaan • Program Pengembangan Kewirausahaan pada Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Asosiasi/Dunia Usaha • Pembekalan Teknis dan Manajerial bagi Wirausaha • Pengembangan Inkubator Bisnis melalui Perguruan Tinggi

  20. PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PADA PERINGATAN SATU TAHUN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Di SME Tower Jakarta, 8 MARET 2012

  21. RATIO JUMLAH WIRAUSAHATAHUN 2011 - 2013 2,50% (6.128.655 Orang) 1,56% (3.707.205 Orang) 0,24% (570.339 Orang) 2011 Target, 2013 2012

  22. PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI Berlanjut ....... 22 Koperasi merupakan bangun usaha yang mendorong keterlibatan rakyat secara luas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Koperasi mengusung nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa yang berkeadilan, demokratis, kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan Koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi juga dilakukan di berbagai Negara di dunia. Hal ini tergambar pada data International Cooperative Alliance (ICA) dengan total keanggotaan sedunia sebanyak 800 juta orang.

  23. Selanjutnya ....... PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI 23 Koperasi dapat berperan di berbagai sektor ekonomi, sehingga sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi berpeluang untuk menguasai aset-aset nasional. Salah satu ciri koperasi adalah self-help, sehingga kemandirian dan kepastian dalam berusaha dapat dibangun melalui kekuatan kolektif anggotanya. Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi yang sah selain BUMN dan Swasta untuk mencapai tujuan Pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

  24. TANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASI di Indonesia Berlanjut ....... 24 Koperasi masih dianggap dikelola oleh kelompok marginal, sehingga tidak perlu profesionalisme. Pendirian koperasi belum didasari oleh kepentingan ekonomi, sosial dan budaya yang kuat dari anggota. Partisipasi anggota koperasi kurang diperhatikan sehingga manfaat orang berkoperasi tidak didasari oleh kebutuhan untuk mengembangkan diri anggota. Prinsip koperasi belum dilaksanakan dengan baik, sehingga pengembangan koperasi tidak berlandaskan jatidiri koperasi.

  25. Selanjutnya ....... TANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASI di Indonesia 25 Pengembangan koperasi cenderung lebih kepada sektor keuangan (KSP,KJK/S), dibandingkan dengan sektor riil, sehingga peningkatan nilai tambah barang dan jasa tidak terjadi. Program pendidikan, pelatihan, pengembangan modal dan kerjasama antar koperasi tidak menjadi fokus pengembangan koperasi, sehingga koperasi berjalan lambat. Kualitas SDM koperasi masih rendah, sehingga pengelolaan koperasi yang profesional tidak terjadi.

  26. STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI KE DEPAN Berlanjut ....... 26 Pengembangan koperasi didasarkan pada jenis koperasi, sehingga akan lebih fokus sesuai dengan karakteristiknya. Penerapan prinsip koperasi perlu dilakukan secara intensif dalam rangka menjamin kualitas kelembagaan koperasi. Program pendidikan, pelatihan, pendampingan dan kerjasama antar koperasi baik dalam skala Nasional maupun Internasional harus terus digalakkan. Penyusunan regulasi pemerintah yang berpihak kepada pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara berkesinambungan.

  27. Selanjutnya ....... STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI KE DEPAN 27 Pengembangan kerjasama antar koperasi baik secara horisontal maupun vertikal (koperasi sekunder-primer) harus dilakukan lebih intensif. Peningkatan peran Pemda dalam memberdayakan koperasi perlu terus dilakukan dengan fasilitasi, advokasi dan pendampingan yang memadai dan dibutuhkan oleh gerakan koperasi. Pengembangan koperasi berbasis sumber daya ekonomi lokal yang bernilai tinggi dan memiliki identitas yang jelas perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

  28. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi nomor 64/136 tanggal 18 Desember 2009 mencanangkan: Tahun 2012 sebagai Tahun Internasional Koperasi (International Year of Cooperatives 2012- IYC 2012) Temanya: “KOPERASI MEMBANGUN DUNIA LEBIH BAIK” • Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Tahunan tanggal 31 Oktober 2011 di New York me-launching the International Year of Cooperatives 2012dengan menggarisbawahi pentingnya Koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi, khususnya untuk: Pengentasan Kemiskinan MDGs year 2015 Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan tingkat pendidikan Integrasi sosial

  29. Possible themesfor Co-op Year activities : - Cooperative enterprise and inclusive development - Cooperatives and women: self-help, livelihood and empowerment - Cooperatives and youth employment: reversing the crisis - Encouraging entrepreneurship through cooperatives - Working our way out of poverty: the cooperative business model - Cooperatives, credit unions and affordable financial services - Cooperatives and mutuals: providing social protection - Cooperatives: strengthening the agricultural sector - Cooperatives: competitive players in the world's biggest businesses - Encouraging cooperative formation - Tax laws and cooperative enterprise - Cooperatives and legal recognition Encouraging Entrepreneurship through cooperatives merupakan tema yang dipilih dan dianggap tepat untuk kegiatan pengembangan koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi “2012” International cooperative alliances (ICA)

  30. Global Glance SINGAPORE Thema yang digulirkan International Cooperatives Alliance (ICA)umemperingatiharikoperasiuntuktahuniniadalahYouth The Future of Cooperative Enterprise. Kegiatan yang melibatkanAnak-anakmudaadalahfokushampirsemuagerakankoperasididunia, merekamenyadaribahwamasadepanKoperasiditangangenerasimuda.

  31. Koperasi Siswa sebagai laboratorium ekonomi didalamnya mencakup kegiatan Koperasi Sbg Learning Place Pelajaran, Pengajaran, Meraih pengetahuan Managerial skills outcome Tumbuhnya pribadi wirausaha lewat proses pendidikan koperasi yang berbasis kompetensi di lingkungan sekolah

  32. KEMITRAAN Policy Network, programs Financial, facility Media, contest Pendidikan Pemuda Kementrian Koperasi dan UKM Koperasi Swasta/ BUMN Experts, counseling, trainers, networks, etc……… Financial, facility Prize, award, exhibition,……… Pengelompokkan berdasarkan minat, spesialisasi, tupoksi, wilayah, dll

  33. Peran Stake Holder dalam mengembangkan kegiatan Koperasi Siswa sebagai Laboratorium Ekonomi Diknas Menpora BUMN dan Perbankan Instansi lainnya A B C D

  34. Stepping Stone Strategi untuk mendukung program pengembangan Kopsis dan Wirausaha baru di Indonesia Annual focus…… Global Business Competitive on global cooperative world > EXPANDED Wirausaha Kualitas koperasi berbasis pada wirausaha > ENHANCED Sekolah Bisnis Perbanyakan jumlah Kopsis > MULTIPLIED Koperasi Kopsis diketahui > REVEALED

  35. Pilar Pendidikan belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar untuk melakukan (learning to do), belajar untuk mewujudkan jati diri (learning to be) dan belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together).

  36. Terima Kasih

More Related