Download
1 / 9
90 likes | 114 Views
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Disampaikan dalam acara Diskusi Publik Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah Hotel Santika Premier
E N D
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA Staf Ahli Menteri PPNBidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Disampaikan dalam acara DiskusiPublikAgenda Reformasi Regulasi: PenataanKelembagaanRegulasi di Daerah Hotel Santika Premier Semarang, 02 April2019
REFORMASI REGULASI ReformasiRegulasiadalahperubahan-perubahan yang dimaksudkanuntukmeningkatkankualitasregulasi, baiksecara individual maupun integral dalamsuatusistemregulasi yang komprehensifdanutuh. StrategiNasionalReformasiRegulasi, Bappenas, 2015. 2
Overview KondisiRegulasi Di Indonesia Indonesia memilikilebihdari 150.000 regulasidanmasihbanyakregulasi yang tidakterdeteksiolehparapembuatkebijakan. Padasaatini proses identifikasidaninventarisasimasihterusdilakukan Data Diambil Per BulanJanuari 2019
Memulai Usaha Di Indonesia EODB 2017 2018 73 72 PeraturanUntuk Proses PascaPendaftaran PeraturanUntuk Proses PraPendaftaran 144 134 Starting a Business Dealing with Construction Permits 108 112 UU : 9 UU : 1 Registering Property 106 100 PP: 2 PP: 5 38 33 Getting Electricity PERPRES: 4 PERPRES: 1 Paying Taxes 114 112 PERMEN: 20 PERMEN: 8 55 44 Getting Credit Biaya Yang LebihTinggi UntukMemulaiBisnis 43 51 Protecting Minority Investors Trading Across Borders 112 116 LebihBanyakWaktu UntukMemulaiBisnis Enforcing Contracts 145 146 LebihBanyakProsedur SebelumMemulaiBisnis Resolving Insolvency 38 38
KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RR BAPPENAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN • SIMPLIFIKASI REGULASI (2016-2018), yang fokus pada bidang perizinan, investasi, tata niaga ekspor impor dan Kemudahan berusaha. • Tahun 2016 : 324 Regulasi dicabut, 75 Regulasi direvisi. • Tahun 2017 : 106 Regulasi dicabut, 91 Regulasi direvisi, 237 Regulasi digabung menjadi 30 Regulasi. • Tahun 2018 : Bappenas bekerja sama dengan UPH IEALP melakukan analisis terhadap 29 Regulasi di bidang UMKM dari total 48 Regulasi yang diinventarisir • KERANGKA REGULASI, Menyelaraskan Kebijakan dalam dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN dan RKP) dengan Regulasi yang akan dibentuk (termasuk penganggarannya) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Melalui Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI, sejauh ini telah lebih dari 204 peraturan yang dideregulasi, meliputi pencabutan, revisi, dan pembuatan peraturani baru. Data base regulasi (JDIHN dan JDIH) di Kementerian Lembaga dan Sistem Monitoring Penyusunan PP dan Perpres. REFORMASI REGULASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pembatalan3143regulasi yang terdiri atas Peraturan danKeputusanMenteri Dalam Negeriserta Peraturan Daerah yang bertentangandenganperaturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta menghambat perizinan investasi. 5
Kerangka Regulasi dalam Sistem Perencanaan Nasional URGENSI KERANGKA REGULASI PerpresNo. 2 tahun 2015 Kerangka Regulasi : sinergiproses perencanaanpembentukanregulasidalamrangkamemfasilitasi, mendorong, danmengaturperilakumasyarakatdanpenyelenggaranegaradalamrangkamencapaitujuanpembangunannasional • Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan • Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi • Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan PP No. 17 tahun 2017 Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui : Kerangka pendanaan Kerangka regulasi Kerangka pelayanan umum dan investasi Instrumen Simplifikasi Regulasi (ISR), Cost and Benefit Analysis (CBA), Regulatory Impact Analysis (RIA), dan Evidence Based Policy. 5
KerangkaRegulasidalammendukungRPJMN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA Fokus Pembangunan Manusia Bappenassebagai System Integrator KerangkaRegulasi (Per Sektor) MenyaringKerangkaRegulasi yang tepatdansesuaikebutuhandenganpendekatanmoney follow programs Fokus Pembangunan Ekonomi PrioritasNasional Fokus Pembangunan Kewilayahan Fokus Pembangunan Infrastruktur Fokus pembangunanPolhukanham
PermasalahanRegulasi Kewenangandalam proses pembentukanregulasitersebar di 4 Kementeriandan 1 Lembaga di tingkatNasionaldansecarakhususada di setiapPemerintah Daerah padatingkatPropinsidanKabupaten/ Kota. Sinkronisasi Pembentukan Regulasi dengan Lembaga yang Sudah Terbentuk Integrasi Proses Monitoring dan Evaluasi LEMBAGA PENGELOLA REGULASI Akses dan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Regulasi Penguatan Harmonisasi dan Sinergitas Kebijakan Dan Regulasi
