Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan

1. Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan Bappenas 27 Februari 2014

2. sejahtera, bebas dari kemiskinan absolut dan memiliki kapabilitas penghidupan yang tinggi dan berkelanjutan • MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL • MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN • MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN • Penyiapankelembagaan BPJS dansupply side pendukung • Perluasan program bersasaran(targeted) • Pengembangankoridorpulaudankawasankhusus di pusatpertumbuhandan non pusatpertumbuhan • PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI • PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI Kerangka Desain MP3KI 2 mandiri, maju, adil, danmakmur VISI MISI STRATEGI UTAMA STRATEGI PELAKSANAAN

3. Landasan Hukum Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 3 • Peraturan perundangan yg mendasari implemen-tasi program2 Kesejahteraan Sosial tersebar pada K/L berbeda. Hal ini menyebabkan: • Sasaran terfragmentasi • Manfaat program terbatas • Efektivitas sulit diukur

4. Permasalahan Kerentanan Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Korban Guncangan Ekonomi 4

5. Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang KomprehensifBerdasarkan Siklus Kehidupan 5 Janin-Balita (0-5) Usia Sekolah (6-18) UsiaPekerjaMuda (19-24) Usia Bekerja (25-60) LanjutUsia (>60 tahun) I. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Balita dan Anak • Bantuan reguleranak dan balita dalam RTSM • Pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi sosial anak dan balita telantar berbasis keluarga dan komunitas • AMPKsertabantuan hukum bagianak • Pengurangan pekerja anak • Pengarusutamaan perlindungan anak • II. Peningkatan Kesejahteraan Sosial PendudukRentan & Usia Produktif dengan Resiko Tertentu • Pemberdayaan ekonomi fakir miskin • Pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial penduduk usia produktif dengan resiko tertentu: KAT, ODD, ODHA, tuna sosial • Dukungan implementasi SJSN: sosialisasi SJSN pada sasaran program, bantuan iuran untuk pekerja informal (Askesos) • III. Peningkatan Kesos Lanjut Usia • Bantuan regulerlansia • Layanan sosial lansia berbasis keluarga dan komunitas • Pemberdayaan ekonomi • Pengarusutamaan dan inklusifitas lansia • IV. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Disabilitas • Bantuan reguler orang dengan disabilitas berat • Layanan dan rehabilitasi sosial orang dengan disabilitas berbasiskan komunitas dan keluarga • Advokasi inklusifitas layanan publik, kebijakan, serta pasar kerja terhadap penyandang disabilitas • V. Bantuan Sosial Temporer • Transformasi bantuan raskin menjadi bantuan temporer (pembahasan lebih lanjut) • Bantuan sosial temporeryang responsif bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi VI. Integrasi Program-Program Bantuan dan Kesejahteraan Sosial Integrasi bantuan sosial berbasis keluarga, pembangunan sistem rujukan terpadu (termasuk pemutakhiran data PPLS), penataan dan perbaikan pendataan PMKS, peningkatan komplementaritas antara bantuan dan jaminan sosial VII. Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial SPM kesos, penataan panti, optimalisasi pendanaan alternatif, penguatan pekerja sosial, perbaikan metode pembayaran bansos

6. TransformasiKlaster I 6 Saat ini (2013) 2025 Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaansosialBerbasisInstitusi/Komunitas: Lansia, PenyandangDisabilitas, danAnakTelantar PelayananPantiAnak, Lansia, Disable Tunjangan Lansia Bansos Reguler Tunjangan Penyandang Disabilitas Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan BerbasisKeluarga: Bantuan Tunai BersyaratbagiKeluargaMiskinsesuaikarakteristikkeluarga (a.l. anakbalita, usiasekolah, ibuhamil, disabilitas) Tunjangan Anak Terlantar • SINERGI DAN INTEGRASI • Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Bansos korbanbencana alam Raskin Bansos Temporer Bansos korbanbencana sosial Bantuan Langsung Tunai Bansos korban bencana ekonomi • PENGUATAN IMPLEMENTASI • Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial JaminanKesehatan Nasional (JKN) Jamkesmas • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Kematian • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun JaminanSosialKetenagakerjaan

7. Bantuan Sosial pada Akhir 2019 7 • Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga untuk 10% termiskin dengan komponen: • Anak (pendidikan dan kesehatan) • Penyandang disabilitas • Lansia • Bantuan pangan Bantuan pangan Bansos Lanjut Usia Bansos Penyandang Disabilitas Bansos pendidikan dan kesehatan Bansos Reguler Bantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga • SINERGI DAN INTEGRASI • Sistem Rujukan Terpadu: • Rujukan program & outreaching; • Pendataan; • Penentuan elijibilitas; • Resertifikasi Panti Anak, Lansia, PD Telantar Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP Bansos Temporer Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai Panti Jangka Pendek, termasuk ABH P e l a y a n a n d a n r e h a b i l i t a s i s o s i a l

8. Transformasi Bantuan Sosial • Penataan Bantuan Sosial: • BansosReguler: diberikanbagiindividu/keluargaselamamemenuhikriteriatertentu (ibuhamil, anak balita, usiasekolah, disabilitas, lansia, dsb) • Bantuan Sosial Temporer: diberikan sementara saatterjadikrisis/guncangan (BLT, Raskin, jadup, dsb). • Penjangkauandanperbaikan data penyandangmasalahkesejahteraansosial (fakir miskin, penyandangdisabilitas, anak, lansia telantar) • Penguatan pendampingan/pekerjasosial: • Sertifikasikompetensiterstandar • Penataanrelawan sosial (database, institusi, governance) • PengembanganSistemPelayanandanRujukanTerpadu: • Keterpaduan database danpemutakhirannya • Keterkaitanlayanan program2 (lintas sektor, pusat dan daerah). • Keterkaitan penanganan pengaduan (lintas stakeholders). Ditopangoleh: Sistempentargetanygberdasar BDT danpemutakhiran yang sama Sistemrujukanpelayanandanjejaringkerjakomprehensifuntukresponygcepat Sistem Monitoring danEvaluasi Perencanaandananggaranygmendukungpembangunaninklusif Sistempengaduandanmonevyghandal KebijakanFiskal Yang Adequat

9. Kementrian Kesehatan dan BPJS Kementrian Pendidikan Kementrian Sosial Kementrian Ketenagakerjaan Tim/BadanKoordinasi Tingkat Nasional Tingkat Nasional Basis DataTerpadu Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu Tingkat Daerah Program-program Perlindungan Sosial Program–program Pelayanan Dasar Program-Program Pengembangan Penghidupan Mekanisme keluhan dan pelaporan Tingkat Daerah Mekanisme Penjangkauan Penerima Manfaat Sulit terjangkau Penerima Manfaat Penerima Manfaat Skema Pemanfatan Basis Data Terpadu dan Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu dalam Kerangka MP3KI 9

10. Skema Pemanfatan Basis Data Terpadu & Pusat Pelayanan Dan Rujukan Terpadu 10 RTS Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu Tingkat Nasional Tingkat Daerah Penerima Manfaat Pendamping Mekanisme Penjangkauan Tidak Komunitas Ya Basis Data Terpadu Terdata/ terjangkau Verifikasi Data Kecamatan, Desa Ada Tidak Program Pelayanan Dasar Program Pelayanan Dasar Ya Ya Proses Musdes/Muskel Registrasi Program Mekanisme Keluhan dan Pelaporan Keluhan Program Perlindungan Sosial Program Perlindungan Sosial Pendataan Lapangan Universal Coverage Ya Pencetakan Kartu Peserta Tidak Program Pengembangan Kehidupan Program Pengembangan Kehidupan Selesai Tidak Proxy Mean Test Crosscheck alokasi anggaran Tidak terdata PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU DAERAH Ya Memenuhi Kriteria Tidak Pendaftaran komunitas/individu Program Community Based/CSR

11. Skema Pelayanan Sistem Rujukan Terpadu I Beragam Loket Dengan Beragam Layanan 11 • Masing masing satuan kerja/urusan, bekerja bersama memberikan layanan dalam gedung/lokasi yang sama. • Berbagai loket yang menunjukan keterwakilan suatu urusan dari satuan kerja yang memberikan pelayanan sosial. • Masyarakat dapat berhubungan dan dilayani langsung oleh wakil satuan kerja/urusan pada masing-masing loket. SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD LOKET1 LOKET 2 LOKET 3 LOKET 4 LOKET 5 Loket Registrasi dan Informasi

12. Skema Pelayanan Sistem Rujukan Terpadu I Beragam Loket Dengan Beragam Layanan 12 • Satu loket terhubung secara on line dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/urusan yang memberikan pelayanan sosial. • Masing-masing SKPD /urusan memberikan pelayanan sosial tetap di lokasi masing-masing namun terhubung secara online dengan lembaga pelayanan satu atap. • Masyarakat/pemerlu pelayanan/pemohon dilayani langsung oleh satu loket penerima pendaftaran yang memiliki data base berbagai jenis pelayananan yang tersedia. • Secara online dilakukan penjaluran (tracking) ke SKPD terkait sesuai kebutuhan pemohon SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD PUSAT DATA DAN INFORMASI Loket Satu Sistem Loket Registrasidan Informasi

13. Contoh lain Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Implementasi Perencanaan dan Penganggaran(Pro Poor Planning dan Budgeting) 13 Scorecarding/ KartuPenilaian Mapping/ Pemetaan • Mengidentifikasi permasalahan/ isu pembangunan • Memandu mempertajam penentukan program/ kegiatan prioritas • Mengidentifikasi lokasi sebaran permasalahan/isu pembangunan • Memandu mempertajam penentuan lokasi prioritas program/kegiatan Budgeting AnalyisisAnalisaAnggaran • Analisa proporsi anggaran (sektor, program, jenis belanja, lokasi, MDGs) • Memandu mempertajam penentuan prioritas anggaran Tepat Kegiatan, TepatSasaran, TepatLokasi, TepatPenganggaran

14. Contoh : MDGs SCORECARD 14

15. Contoh : Poverty Mapping 15

16. Contoh : Budgeting Analysis 16

19. 19

20. Catatan 20 • Keberadaan data menjadi penting dalam proses perencanaan dan penganggaran “Membangun data mahal, membangun tanpa data lebih mahal” • Keterbukaan informasi data dan pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan antar/intra organisasiadvokasi, sosialisasi • Peran masyarakat dan komunitas menjadi modal penting dalam proses pemutakhiran dan peningkatan kualitas datapembagian peran??

21. Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih