1 / 15

BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945

BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945. Pengertian UUD 1945. Naskah awal , yang terdiri dari : Pembukaan UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 Terdiri dari : 16 bab , 37 pasal , 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan . Dan berisi 2 bagian pokok , yaitu :

roxy
Download Presentation

BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945

  2. Pengertian UUD 1945 Naskahawal, yang terdiridari: • Pembukaan UUD 1945 • Batangtubuh UUD 1945 Terdiridari: 16 bab, 37 pasal, 4 pasalperaturanperalihandan 2 ayataturantambahan. Dan berisi 2 bagianpokok, yaitu: 1. SistemPemerintahan Negara 2. Hub. Negara denganwarganegaradanpenduduk Indonesia. • Penjelasan UUD 1945 Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR-RI

  3. KEDUDUKANUUD 1945 HukumDasartertulis 1. Sebagainormahukum - UUD 1945 bersifatmengikat. - Berisinorma-norma 2. Sebagaihukumdasar - UUD 1945 merupakansumberhukum - Sebagaialatkontrol HukumDasartidaktertulis : Konvensi

  4. SIFATUUD 1945 • Singkat 1. UUD 1945 hanyamemuatsebanyak 37 pasal. 2. UUD 1945 memuataturan-aturanpokosaja. • Supel (elastis) 1. Dapatberkembangsesuaidengan perkembanganzaman. 2. Aturan yang menyelanggarakanaturanpokokdiserahkan kepada UU yang lebihmudahcaramembuat, merubahdan mencabutnya.

  5. FUNGSIUUD 1945 • Mengaturbagaimanakekuasaannegaradisusun, dibagidandilaksanakan. • Menentukandenganjelasapa yang menjadihakdankewajibannegara, aparatnegaradanwarganegara.

  6. Makna pembukaan UUD 1945 • Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. • Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. • Mengandung nilai-nilai : - Universal - Lestari

  7. Maknaalinea-alineadalampembukaan UUD 1945 • AlineaPertama - Mengungkapkansuatudalilobyektif, bahwapenjajahantidaksesuaidenganperikeadilandanperikemanusiaan. - Mengungkapkanpernyataansubyektif, yaituaspirasibangsa Indonesia untukmembebaskandiridaripenjajah. • AlineaKedua - Mengungkapkancita-citanasionalbangsa Indonesia, yaitunegara Indonesia yang berdaulat, adildanmakmur. - Menunjukkanadanyaketepatandanketajamanpenilaian. • AlineaKetiga - Memuatmotivasi spiritual yang luhurdanmerupakanpengukuhanatasProklamasikemerdekaan. - MenunjukkanketakwaanterhadapTuhan Yang MahaEsa. • AlineaKeempat - Menegaskantujuandanprinsipdasaruntukmencapaitujuannasional. - Menegaskanbahwabangsa Indonesia menpunyaifungsi yang sekaligusmenjaditujuan. - Menegaskanbahwanegara Indonesia berbentukRepublik. - Menegaskanbahwanegara Indonesia mempinyaidasarfalsafahPancasila.

  8. Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 • Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III Pancasila). • Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V Pancasila). • Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV Pancasila). • Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila I dan II Pancasila).

  9. Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 • Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. • Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila.

  10. Tujuh Kunci Pokok sistem Pemerintahan Negara RI • Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. • Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. • Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR. • Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. • Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

  11. Kelembagaan Negara • Lembagatertingginegaraadalah MPR, pemegangdanpelaksanaankedaulatanrakyat. • Lembagatingginegara - Presiden, sebagaikepalapemerintahan, sebagai kepalanegaradanmendataris MPR. - DPR, sebagaiwakilrakyat yang memilifungsi legislatif, fungsianggarandanfungsipengawasan. - DPA, sabagaipenasihatpresiden. - BPK, sebagaipemeriksatanggungjawabkeuangan negara. - MA, sebagaipemegangkekuasaankehakiman.

  12. Hubungan Negara Dengan Warga Negara dan HAM Menurut UUD 1945 • Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia. • Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI. • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. • Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

  13. Lambang-lambang Persatuan Indonesia • Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. • Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia. • Lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. • Lagu Kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya.

  14. Perubahan UUD 1945 • Untuk merubah UUD 1945 sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. • Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

  15. Kedudukan Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan • Dengan dikukuhkannya Dekrit Presiden 5Juli 1959, tentang berlakunya kembali UUD 1945, pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tidak berlaku lagi. • Kecuali Pasal II aturan Peralihan yang berbunyi : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

More Related