1 / 16

Pencairan APBD pada Belanja Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pencairan APBD pada Belanja Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun 201 4. 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas, sebagai berikut : a . Menyusun DPA-SKPD b. Menetapkan paket-paket pekerjaan barang/jasa

sage
Download Presentation

Pencairan APBD pada Belanja Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pencairan APBD pada Belanja Langsung DinasPendapatandanPengelolaanKeuangan Kota SurabayaTahun2014 1

  2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas, sebagai berikut: a. Menyusun DPA-SKPD b. Menetapkan paket-paket pekerjaan barang/jasa c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya 2

  3. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah • Wetmatigheid; pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” • Rechmatigheid; setiap pengeluaran belanja atas beban APBD “harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” • Doelmatigheid; setiap SPKD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk “tujuan” lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 3

  4. Pedoman pencairan APBD pada Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yaitu: Perwali 73/2012 tentang Pedoman Teknis Belanja Langsung Perwali 85/2012 tentang perubahan pertama Perwali 73/2012 Perwali 21/2013 tentang perubahan kedua Perwali 73/2012 Perwali 75/2013 tentang perubahan ketiga Perwali 73/2012 4

  5. Uang Persediaan (SPM-UP/GU/TU) digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- kecuali: a. pembayaran sewa tempat, bangunan gedung dan/atau tanah b. pembayaran keperluan telepon, air, listrik dan gas c. Pembayaran kegiatan yang bersifat protokoler d. pembayaran keperluan pameran dan promosi e. pembayaran biaya perjalanan dinas f. pembayaran swakelola oleh instansi pemerintah lain g. pembayaran pekerjaan berdasarkan tarif resmi pemerintah h. pembayaran keikutsertaan pemerintah daerah dalam suatu organisasi i. pembayaran barang/jasa tertentu yang cara pembayarannya telah ditentukan dalam perjanjian oleh pihak penyedia 5

  6. Pembayaran Langsung (SPM-LS) digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- yaitu: a. Pembayaran pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- b. pembayaran pengadaan tanah dan bangunan c. pembayaran biaya perjalanan dinas yang menggunakan biro perjalanan d.pembayaran belanja lain-lain yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga 6

  7. Dokumen yang digunakan dalam rangka pertanggung jawaban, sebagai berikut: a. Honorarium/TPP/Uang Kinerja PNS; 1. SK/SP/ST/Surat Permohonan Narasumber/Surat Lainnya 2. Daftar absensi 3. Daftar penerimaan Honorarium (e-delivery) 4. SSP PPh b. Honorarium Non PNS; 1. SK/SP/ST/Surat Permohonan Narasumber/Surat Lainnya 2. Daftar absensi 3. Daftar penerimaan Honorarium (e-delivery) 4. SSP PPh 7

  8. c. Uang Lembur; 1. Surat Perintah Kerja Lembur 2. Daftar absensi 3. Daftar penerimaan Uang Lembur (e-delivery) 4. SSP PPh d. Makanan dan Minuman Rapat; 1. Undangan rapat 2. Daftar absensi 3. Nota pembelian 4. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya 5. Surat Pembelian Langsung (e-delivery) 6. Form Pembelian Langsung (e-delivery) 7. SSP PPh 8. SSPD (restoran/catering) 8

  9. e. Uang Transport; 1. SP/ST/Undangan 2. Daftar penerimaan Uang Transport (e-delivery) 3. SSP PPh f. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp.10.000.000,- 1. Nota pembelian 2. Surat Pembelian Langsung (e-delivery) 3. Form Pembelian Langsung (e-delivery) 4. Lampiran Form Pembelian Langsung (e-delivery) 5. SSP (PPN dan/atau PPh) 6. Faktur pajak 9

  10. g. Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.10 juta s/d Rp.50 juta 1. Nota pembelian 2. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya 3. Surat Pembelian Langsung (e-delivery) 4. Form Pembelian Langsung (e-delivery) 5. Lampiran Form Pembelian Langsung (e-delivery) 6. SSP (PPN dan/atau PPh) 7. Faktur pajak 10

  11. h. Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta 1. Nota pembelian 2. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya 3. Surat Pesanan 4. Surat Penawaran 5. Surat Perintah Kerja (SPK) 6. Surat permohonan pembayaran 7. Laporan kemajuan fisik pekerjaan (e-delivery) 8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (e-delivery) 9. Berita Acara Pembayaran (e-delivery) 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (e-delivery) 11. SSP (PPN dan/atau PPh) 12. Faktur pajak 11

  12. Pejabat yang berwenang menandatangani bukti pengeluaran berupa kuitansi, sebagai berikut: a. SKPD pada Sekretariat Daerah 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3. Bendahara Pengeluaran b. SKPD selain pada Sekretariat Daerah 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau PPK 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3. Bendahara Pengeluaran 12

  13. PajakPenghasilanBarang/Jasa (PPh 21, 22, 23) meliputi: 1. Honorarium ataupenerimaanlainnya yang merupakantambahanpenghasilandikenakan PPh-21 untuk PNS danPensiunannya, sesuaiPeraturanPemerintah No. 80 Tahun 2010,sbb: a. Golongan I/II, tidakdikenakan PPh-21 b. Golongan III, dikenakan PPh-21 sebesar 5% c. Golongan IV, dikenakan PPh-21 sebesar 15% 2. Honorarium ataupenerimaanlainnya yang merupakan penghasilandikenakan PPh-21 tarif Pasal 17 untuk Non PNS, sesuaidenganPeraturanDirjenPajak No. PER-31/PJ/2012,sbb: a. PegawaiTetap b. PegawaiTidakTetap c. BukanPegawai d. PesertaKegiatan 13

  14. 3. Pengadaan barang dikenakan PPh-22 (1,5%) untuk pembelian di atas Rp.2.000.000,- sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010. b. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2010. 4. Jasa dikenakan PPh-23, sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008, untuk Jasa Konstruksi. b. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008, untuk selain Jasa Konstruksi. 14

  15. PajakPertambahanNilai (PPN) PPN Barang dan Jasa sebesar 10%, kecuali usaha jasa boga atau catering yang sudah merupakan obyek pengenaan Pajak Daerah sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. JenisBarangdanJasa yang tidakdikenakan PPN, sesuaidenganPeraturanPemerintah No. 144 Tahun 2000. 15

  16. TerimaKasih 16

More Related