1 / 34

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. MODUL 3 : Ragam Bahasa Peraturan Perundang - Undangan. Oleh : M. Rum. Pramudya. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.

sanaa
Download Presentation

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MODUL 3 : Ragam Bahasa Peraturan Perundang - Undangan Oleh : M. Rum. Pramudya

  2. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • BahasaPeraturanPerundang-undanganpadadasarnyatundukpadakaidahtataBahasa Indonesia, baikpembentukankata, penyusunankalimat, teknikpenulisan, maupunpengejaannya. NamunbahasaPeraturanPerundang-undanganmempunyaicoraktersendiri yang bercirikankejernihanataukejelasanpengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, danketaatanasassesuaidengankebutuhanhukumbaikdalamperumusanmaupuncarapenulisan.

  3. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Ciri-ciribahasaPeraturanPerundang-undanganantara lain: a. lugasdanpastiuntukmenghindarikesamaanartiataukerancuan; b. bercorakhemathanyakata yang diperlukan yang dipakai; c. objektifdanmenekan rasa subjektif (tidakemosidalammengungkapkantujuanataumaksud); d. membakukanmaknakata, ungkapanatauistilah yang digunakansecarakonsisten; e. memberikandefinisiataubatasanpengertiansecaracermat; • penulisankata yang bermaknatunggalataujamakselaludirumuskandalambentuktunggal; dan Contoh: buku-bukuditulisbuku; murid-muridditulismurid g. penulisanhurufawaldarikata, frasaatauistilah yang sudahdidefinisikanataudiberikanbatasanpengertian, namajabatan, namaprofesi, namainstitusi/lembagapemerintah/ketatanegaraan, danjenisPeraturanPerundang-undangandanrancanganPeraturanPerundang-undangandalamrumusannormaditulisdenganhurufkapital. Contoh: Pemerintah, WajibPajak, RancanganPeraturanPemerintah

  4. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • DalammerumuskanketentuanPeraturanPerundang-undangandigunakankalimat yang tegas, jelas, singkat, danmudahdimengerti. Contoh: Pasal 5 (1) UntukdapatmengajukanpermohonankepadaPengadilansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) Undang-Undangini, harusdipenuhisyarat-syaratsebagaiberikut: Rumusan yang lebihbaik: (1) PermohonanberistrilebihdariseorangsebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut:

  5. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Tidakmenggunaankataataufrasa yang artinyatidakmenentuataukonteksnyadalamkalimattidakjelas. Contoh: Istilahminumankerasmempunyaimakna yang kurangjelasdibandingkandenganistilahminumanberalkohol. • DalammerumuskanketentuanPeraturanPerundang-undangan, gunakankaidahtatabahasa Indonesia yang baku. Contohkalimat yang tidakbaku: Izinusahaperusahaanyang melanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 6 dapatdicabut. Contohkalimat yang baku: Perusahaan yang melanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 6 dapatdicabutizinusahanya.

  6. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Untukmemberikanperluasanpengertiankataatauistilah yang sudahdiketahuiumumtanpamembuatdefinisibaru, gunakankatameliputi. Contoh: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukanKabupatenHulu Sungai Utara Pasal 58 (3) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat (2) meliputi: a. namadanalamatpercetakanperusahaan yang melakukanpencetakanblanko; b. jumlahblanko yang dicetak; dan c. jumlahdokumen yang diterbitkan. • Untukmempersempitpengertiankataatauisilah yang sudahdiketahuiumumtanpamembuatdefinisibaru, gunakankatatidakmeliputi. Contoh: Anakbuahkapaltidakmeliputikokimagang.

  7. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Tidakmemberikanartikepadakataataufrasa yang maknanyaterlalumenyimpangdarimakna yang biasadigunakandalampenggunaanbahasasehari-hari. Contoh: Pertanianmeliputi pula perkebunan, peternakan, danperikanan. Rumusan yang baik: Pertanianmeliputiperkebunan.

  8. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Di dalamPeraturanPerundang-undangan yang sama, tidakmenggunakan: a. beberapaistilah yang berbedauntukmenyatakansatupengertian yang sama. Contoh: Istilahgaji, upah, ataupendapatandapatmenyatakanpengertianpenghasilan. Jikauntukmenyatakanpenghasilan, dalamsuatupasaltelahdigunakankatagajimakadalampasal-pasalselanjutnyajanganmenggunakankataupahataupendapatanuntukmenyatakanpengertianpenghasilan.  b. satuistilahuntukbeberapapengertian yang berbeda. Contoh: Istilahpenangkapantidakdigunakanuntukmeliputipengertianpenahananataupengamanankarenapengertianpenahanantidaksamadenganpengertianpengamanan.

  9. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Jikamembuatpengacuankepasalatauayat lain, tidakbolehmenggunakanfrasatanpamengurangi, dengantidakmengurangi, atautanpamenyimpangdari. • Untukmenghindariperubahannamakementerian, penyebutanmenterisebaiknyamenggunakanpenyebutan yang didasarkanpadaurusanpemerintahandimaksud. Contoh: MenteriadalahMenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangkeuangan.

  10. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Penyerapankata, frasa, atauistilahbahasaasing yang banyakdipakaidantelahdisesuaikanejaannyadengankaidahBahasa Indonesia dapatdigunakanjika: a. mempunyaikonotasi yang cocok; b. lebihsingkatbiladibandingkandenganpadanannyadalamBahasa Indonesia; c. mempunyaicorakinternasional; d. lebihmempermudahtercapainyakesepakatan; atau e. lebihmudahdipahamidaripadaterjemahannyadalamBahasa Indonesia. Contoh: 1. devaluasi (penurunannilaiuang) 2. devisa (alatpembayaranluarnegeri)

  11. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN • Penggunaankata, frasa, atauistilahbahasaasinghanyadigunakandidalampenjelasanPeraturanPerundang-undangan. Kata, frasa, atauistilahbahasaasingitudidahuluiolehpadanannyadalamBahasa Indonesia, ditulis miring, dandiletakkandiantaratandabacakurung ( ). Contoh: 1. penghinaanterhadapperadilan (contempt of court) 2. penggabungan (merger)

  12. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Gunakankatapaling, untukmenyatakanpengertianmaksimumdanminimumdalammenentukanancamanpidanaataubatasanwaktu. Contoh: … dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahunatau paling lama 20 (duapuluh) tahundandenda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah). ContohuntukPerda: … dipidanadenganpidanakurungan paling lama 6 (enam) bulanataudenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

  13. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanmaksimumdan minimum bagisatuan: a. waktu, gunakanfrasa paling singkatatau paling lama untukmenyatakanjangkawaktu; Contoh 1: PeraturanpelaksanaanUndang-Undanginiharusditetapkan paling lama 1 (satu) tahunterhitungsejakUndang-Undanginidiundangkan. Contoh 2: Presidenmenugasimenteri yang mewakiliuntukmembahasrancanganundang-undangbersama DPR dalamwaktu paling lama 60 (enampuluh) harisejaksuratPimpinan DPR diterima. b. waktu, gunakanfrasa paling lambatatau paling cepatuntukmenyatakanbataswaktu. Contoh: Suratpermohonanizinusahadisampaikankepadadinasperindustrian paling lambattanggal 22 Juli 2011. c. jumlahuang, gunakanfrasa paling sedikitatau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakanfrasa paling rendahdan paling tinggi.

  14. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanmaknatidaktermasuk, gunakankatakecuali. Katakecualiditempatkandiawalkalimat, jika yang dikecualikanadalahseluruhkalimat. Contoh: Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUang Pasal 29 Kecualiterdapatunsurpenyalahgunaanwewenang, PihakPelapor, pejabat, danpegawainyatidakdapatdituntut, baiksecaraperdatamaupunpidana, ataspelaksanaankewajibanpelaporanmenurutUndang-Undangini. • Katakecualiditempatkanlangsungdibelakangsuatukata, jika yang akandibatasihanyakata yang bersangkutan. Contoh: Undang-UndangNomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian Pasal 1 … . 38. Penumpangadalahsetiaporang yang beradadiatasalatangkut, kecualiawakalatangkut.

  15. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanmaknatermasuk, gunakankataselain. Contoh: Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 (1) Selainpenyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksuddalamPasal 76, RUPS dapatjugadilakukanmelalui media telekonferensi, video konferensi, atausarana media elektroniklainnya yang memungkinkansemuapeserta RUPS salingmelihatdanmendengarsecaralangsungsertaberpartisipasidalamrapat.

  16. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanmaknapengandaianataukemungkinan, digunakankatajika, apabila, ataufrasadalamhal. a. Katajikadigunakanuntukmenyatakansuatuhubungankausal (polakarena-maka). Contoh: JikasuatuperusahaanmelanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 6, izinperusahaantersebutdapatdicabut. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Pasal 41 (3) JikaterjadikekosonganjabatanPresiden, MPR segeramenyelenggarakansidangparipurna MPR untukmelantikWakilPresidenmenjadiPresiden.

  17. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Kataapabiladigunakanuntukmenyatakanhubungankausal yang mengandungwaktu. Contoh: ApabilaanggotaKomisiPemberantasanKorupsiberhentidalammasajabatannyakarenaalasansebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (4), yang bersangkutandigantikanolehanggotapenggantisampaihabismasajabatannya. • Frasadalamhaldigunakanuntukmenyatakansuatukemungkinan, keadaanataukondisi yang mungkinterjadiataumungkintidakterjadi (polakemungkinan-maka). Contoh: DalamhalKetuatidakdapathadir, sidangdipimpinolehWakilKetua. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2010 tentangHortikultura Pasal 33 (2) Dalamhalsaranahortikulturadalamnegeritidakmencukupiatautidaktersedia, dapatdigunakansaranahortikultura yang berasaldariluarnegeri.

  18. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Frasapadasaatdigunakanuntukmenyatakansuatukeadaan yang pastiakanterjadidimasadepan. Contoh: Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik Pasal 59 PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku, semuaperaturanatauketentuanmengenaipenyelenggaraanpelayananpublikwajibdisesuaikandenganketentuandalamUndang-Undangini paling lambat 2 (dua) tahun.

  19. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakansifatkumulatif, gunakankatadan.   Contoh: Undang-UndangNomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 30 Penyelenggara pos wajibmenjagakerahasiaan, keamanan, dankeselamatankiriman. • Untukmenyatakansifatalternatif, gunakankataatau. Contoh: Undang-UndangNomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara Pasal 19 • PengubahansebagaiakibatpemisahanataupenggabungankementeriandilakukandenganpertimbanganDewanPerwakilan Rakyat. Undang-UndangNomor 9 Tahun 2010 tentangKeprotokolan Pasal 22 (2) Dalamhaltidakadakorpsmusikataugenderangdan/atausangkakalapengibaranataupenurunanbenderanegaradiiringidenganlagukebangsaanolehseluruhpesertaupacara.

  20. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH Untukmenyatakansifatkumulatifsekaligusalternatif, gunakanfrasadan/atau. Contoh: Undang-UndangNomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakandanKesehatanHewan Pasal 69 (1) Pelayanankesehatanhewanmeliputipelayananjasalaboratoriumveteriner, pelayananjasalaboratoriumpemeriksaandanpengujianveteriner, pelayananjasamedikveteriner, dan/ataupelayananjasadipusatjasakesehatanhewanatau pos kesehatanhewan. Contoh: Undang-UndangNomor 9 Tahun 2010 tentangKeprotokolan Pasal 31 (2) Penghormatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi: a. penghormatandenganbenderanegara; b. penghormatandenganlagukebangsaan; dan/atau c. bentukpenghormatan lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  21. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanadanyasuatuhak, gunakankataberhak. Contoh: Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Pasal 72 • DPR dalammelaksanakantugasdanwewenangnyaberhakmemintapejabatnegara, pejabatpemerintah, badanhukum, atauwargamasyarakatuntukmemberikanketerangantentangsesuatuhal yang perluditanganidemikepentinganbangsadannegara. • Untukmenyatakanpemberiankewenangankepadaseseorangataulembagagunakankataberwenang. Contoh: Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan Pasal 313 (1) Menteriberwenangmenetapkan program penegakanhukumdanmengambiltindakanhukumdibidangkeselamatanpenerbangan.

  22. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakansifatdiskresionerdarisuatukewenangan yang diberikankepadaseorangataulembaga, gunakankatadapat. • sifatdiskresioner = kebolehan Contoh Pasal 90 Pemegang IUP dan IUPK dapatmelakukansebagianatauseluruhtahapanusahapertambangan, baikkegiataneksplorasimaupunkegiatanoperasiproduksi. Pasal 28 (2) Penduduk yang tidakmampumelaksanakanpelaporansendiriterhadapperistiwakependudukan yang menyangkutdirinyasendiridapatdibantuolehinstansipelaksanaataumemintabantuankepadaorang lain.

  23. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanadanyasuatukewajiban yang telahditetapkan, gunakankatawajib. • Jikakewajibantersebuttidakdipenuhi, yang bersangkutandijatuhisanksi. Contoh 1: Undang-UndangNomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian Pasal 8 (1) Setiaporang yang masukataukeluar Wilayah Indonesia wajibmemilikiDokumenPerjalanan yang sahdanmasihberlaku. Contoh 2: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukanKabupatenHulu Sungai Utara   Pasal 17 (1) Setiappendudukwajibmemiliki NIK.

  24. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanpemenuhansuatukondisiataupersyaratantertentu, gunakankataharus. Jikakeharusantersebuttidakdipenuhi, yang bersangkutantidakmemperolehsesuatu yang seharusnyaakandidapatseandainyaiamemenuhikondisiataupersyaratantersebut. Contoh: Undang-UndangNomor 5 Tahun 2011 tentangAkuntanPublik Pasal 6 (1) UntukmendapatkanizinmenjadiAkuntanPubliksebagaimanadimaksuddalamPasal 5 ayat (1) seseorangharusmemenuhisyaratsebagaiberikut: a. memilikisertifikattanda lulus ujianprofesiakuntanpublik yang sah; b. berpengalamanpraktikmemberikanjasasebagaimanadimaksuddalamPasal 3; c. berdomisilidiwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia; d. memilikiNomorPokokWajibPajak; e. tidakpernahdikenaisanksiadministratifberupapencabutanizinAkuntanPublik; f. tidakpernahdipidana yang telahmempunyaikekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidanakejahatan yang diancamdenganpidanapenjara 5 (lima) tahunataulebih; g. menjadianggotaAsosiasiProfesiAkuntanPublik yang ditetapkanolehMenteri; dan h. tidakberadadalampengampuan.

  25. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH • Untukmenyatakanadanyalarangan, gunakankatadilarang. Contoh 1: Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahandanKawasanPermukiman Pasal 135 Setiaporangdilarangmenyewakanataumengalihkankepemilikannyaatasrumahumumkepadapihak lain. Contoh 2: Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentangIzin Usaha PerikanandanTandaPencatatanKegiatanPerikanan Pasal 11 (1) Setiappemegang IUP atau TPKP dilarang: a. melakukankegiatanpenangkapanikandenganmenggunakanalatterlarangsepertibahankimia, bahanpeledak, obatbius, aruslistrik, danmenggunakanalattangkapdenganukuranmatajaringkurang 2,5 cm ataualattangkapdenganukuranmatabilahkurangdari 1 cm.

  26. TEKNIK PENGACUAN • Padadasarnyasetiappasalmerupakansuatukebulatanpengertiantanpamengacukepasalatauayat lain. Namun, untukmenghindaripengulanganrumusandigunakanteknikpengacuan. • TeknikpengacuandilakukandenganmenunjukpasalatauayatdariPeraturanPerundang-undangan yang bersangkutanatauPeraturanPerundang-undangan yang lain denganmenggunakanfrasasebagaimanadimaksuddalamPasal… atausebagaimanadimaksudpadaayat… . Contoh 1: Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Pasal 72 (1) KewenangansebagaimanadimaksuddalamPasal 71 dilaksanakanolehpenyidik BNN. (2) Penyidik BNN sebagaimanadimaksudpadaayat (1) diangkatdandiberhentikanolehKepala BNN.

  27. TEKNIK PENGACUAN Contoh 2: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukanKabupatenHulu Sungai Utara Pasal 5 (1) DalammelaksanakankewenangansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggaramengadakankoordinasidenganinstansivertikaldanlembagapemerintahnonkementerian. (2) Koordinasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) berkaitandenganaspekperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, danevaluasipenyelenggaraanadministrasikependudukan.

  28. TEKNIK PENGACUAN • Pengacuanlebihdariduaterhadappasal, ayat, atauhuruf yang berurutantidakperlumenyebutkanpasaldemipasal, ayatdemiayat, atauhurufdemihuruf yang diacutetapicukupdenganmenggunakanfrasasampaidengan. Contoh: Pasal 10 Ketentuanlebihlanjutmengenaiperizinan, bentukbadanhukum, anggarandasar, sertapendiriandankepemilikan Bank SyariahsebagaimanadimaksuddalamPasal 5 sampaidenganPasal 9 diaturdenganPeraturan Bank Indonesia. Pasal 57 (5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) sampaidenganayat (4)diaturdenganPeraturanPemerintah. Pasal 37 (3) ... f. perusahaan yang didalamnyaterdapatkepentingandaripihaksebagaimanadimaksuddalamhuruf a sampaidenganhuruf e.

  29. TEKNIK PENGACUAN • Pengacuanlebihdariduaterhadappasalatauayat yang berurutan, tetapiadaayatdalamsalahsatupasal yang dikecualikan, pasalatauayat yang tidakikutdiacudinyatakandengankatakecuali. Contoh: a. KetentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 5 sampaidenganPasal 12 berlakujugabagicalon hakim, kecualiPasal 7 ayat (1). • Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (1) sampaidenganayat (5) berlakujugabagitahanan, kecualiayat (4) huruf a. • Katapasalinitidakperludigunakanjikaayat yang diacumerupakansalahsatuayatdalampasal yang bersangkutan. Contoh: Rumusan yang tidaktepat: Pasal 8 (1) … . (2) Izinsebagaimanadimaksudpadaayat (1) Pasaliniberlakuuntuk 60 (enampuluh) hari.

  30. TEKNIK PENGACUAN • Jikaadaduaataulebihpengacuan, urutandaripengacuandimulaidariayatdalampasal yang bersangkutan (jikaada), kemudiandiikutidenganpasalatauayat yang angkanyalebihkecil. Contoh: Pasal 15 (1) … . (2) … . (3) Izinsebagaimanadimaksudpadaayat (1), Pasal 7 ayat (2) danayat (4), Pasal 12, danPasal 13 ayat (3) diajukankepadaMenteriPertambangan. • Pengacuandilakukandenganmencantumkansecarasingkatmateripokok yang diacu. Contoh: IzinpenambanganbatubarasebagaimanadimaksuddalamPasal 15 diberikanoleh … .

  31. TEKNIK PENGACUAN • PengacuanhanyadapatdilakukankePeraturanPerundang-undangan yang tingkatannyasamaataulebihtinggi. • Hindaripengacuankepasalatauayat yang terletaksetelahpasalatauayatbersangkutan. Contoh: Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentangTindakPidanaPencucianUang Pasal 15 Pejabatataupegawai PPATK yang melanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (4) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahundandenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). • Pengacuandilakukandenganmenyebutkansecarategasnomordaripasalatauayat yang diacudantidakmenggunakanfrasapasal yang terdahuluataupasaltersebutdiatas.

  32. TEKNIK PENGACUAN • PengacuanuntukmenyatakanberlakunyaberbagaiketentuanPeraturanPerundang-undangan yang tidakdisebutkansecararinci, menggunakanfrasasesuaidenganketentuanPeraturanPerundang-undangan. • UntukmenyatakanperaturanpelaksanaandarisuatuPeraturanPerundang-undangandinyatakanmasihtetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganPeraturanPerundang-undangan, gunakanfrasadinyatakanmasihtetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalam … (jenisPeraturanPerundang-undangan yang bersangkutan) ini. Contoh: PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku, semuaPeraturanPerundang-undangan yang merupakanperaturanpelaksanaandariUndang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakanmasihtetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalamUndang-Undangini.

  33. TEKNIK PENGACUAN • JikaPeraturanPerundang-undangan yang dinyatakanmasihtetapberlakuhanyasebagiandariketentuanPeraturanPerundang-undangantersebut, gunakanfrasadinyatakantetapberlaku, kecuali … . Contoh: PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku, PeraturanPemerintahNomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dinyatakantetapberlaku, kecualiPasal 5 sampaidenganPasal 10.

  34. FONT • NaskahPeraturanPerundang-undangandiketikdenganjenishurufBookman Old Style, denganhuruf12, diataskertasF4.

More Related