POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. MARET 201 4 – KELAS A

1. POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. MARET 2014 – KELAS A

2. HK ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH PENGANTAR

3. BAB I – PENDAHULUAN • PENGANTAR • OBYEK ( NEGARA ) • ISTILAH HAN • LETAK HAN • DEFINISI HAN • RUANG LINGKUP HAN

4. PENGANTAR HUKUM

5. PENGANTAR : DASARNYA HUKUM : PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM

6. MKDKH P H I + P I H Hk.PERDATA / HK.PIDANA/ II Hk.INTERNASIONAL HUKUM TATA NEGARA HK ADMINISTRASI Hk.ADAT/ Hk.DAGANG DSB

7. PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

8. PEMBAGIAN HUKUM : (KLASIK – ULPIANUS ) A> HUKUM PRIVAAT HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG B>HUKUM PUBLIEK HUKUM PIDANA HK INTERNASIONAL HUKUM TATA NEGARA 1.DAS 2.DAL

9. HUKUM BERKEMBANG : A.PRIVAAT RECHT 1.HK.PERDATA 2.HK.DAGANG

10. B.PUBLIEK RECHT 1.HUKUM PIDANA 2. HUKUM INTERNASIONAL 3. HUKUM TATA NEGARA 4.HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

11. PEMBAGIAN HUKUM : ( BUKA KEMBALI PHI NYA ) 1.Menurut ISINYA 2.Menurut TEMPAT BERLAKUNYA 3.Menurut SUMBERNYA 4.Menurut BENTUKNYA 5.Menurut TEMPAT BERLAKUNYA 6.Menurut FUNGSINYA

12. HUKUM : privaatRecht * isiHk.PerdataHkDagang Hk.Pidana PubliekRecht HI HAN Hk.Tata Negara

13. MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA : HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL

14. Menurut BENTUKNYA TERTULIS - MenjelmakedalamPeraturan PerUndang-Undangan TIDAK TERTULIS Menurut SUMBERNYA

15. Menurut SUMBERNYA : A.TERTULIS 1.PERATURAN PERUNDANG- UNDAGAN 2.YURISPRUDENSI 3, TRAKTRAT 4. DOKTRIN

16. B.TIDAK TERTULIS 1.HUKUM ADAT 2,CONVENTION / KONVENSI/KEBIASAAN KETATANEGARAAN

17. MENURUT WAKTU BERLAKUNYA : 1.IUS CONSTITUTUM 2.IUS CONSTITUENDUM

18. Menurut Fungsinya : 1,Hukum Materiil 2.Hukum Formil 1. “HUKUM MATERILL : “Merupakanpedomanbagiwargamasyarakattentangbagaimanaorangselayaknyaberbuatatautidakberbuatdidalammasyarakat “ Contoh :

19. MENURUT FUNGSINYA : HUKUM MATERIIL : HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM HUKUM TATA NEGARA FORMIL HUKUM ADMINISTRASI

20. HUKUM FORMIL : “Kumpulan ketentuan-ketentuantentangcarabagaimanaorangharusmenyelesailanmasalah-masalahdanmendapatkankeadilandari Hakim apabilakepentingannyaatauhak-haknyadilanggarolehorang lain dansebaliknyabagaimanacaramempertahankankebenarannyaapabilaiadituntutolehorang lain .” *Kesimpulan

21. HUKUM ACARA : 1.HUKUM PERDATA HK.ACARA PERDATA 2.HUKUM PIDANA HK.ACARA PIDANA 3.HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HK.ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( HAPTUN ) 4.HUKUM TATA NEGARA HK.ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

22. HUKUM FORMIL : HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PIDANA HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA HK.ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

23. HUKUM FORMIL YUDISIIL BADAN PERADILAN A.PENGADILAN NEGERI B.PENGADILAN TINGGI C.MAHKAMAH AGUNG

24. PERADILAN UMUM • PENGADILAN NEGERI • PERADILAN KHUSUS • * PENGADILAN AGAMA • PENGADILAN MILITER • PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

25. HK.ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MASUK UMUM / KHUSUS

26. Hk PRIVAAT : “Hk yang mengatur hubungan2 antaraorang yang satudenganorang yang lain, denganmenitikberatkankepadake – pentinganperseorangan” Contoh :

27. a>HukumPerdata / BurgerlijkRecht: “ Rangkaian peraturan2 Hukum yang me ngaturhubunganhukumantaraorang yang satudenganoranglain,dengan menitikberatkankepadakepentingan perseorangan “ BW (BURGERLIJK WETBOEK ) / KHUS /KITAB UNDANG-UNDANG HK SIPIL

28. Diresmikanpada 1 Oktober 1838 b> HukumDagang: “Keseluruhanaturanhukum yang mengaturdengandisertaisanksiterhadapperbuatanmanusiadidalamusahamerekauntukmenjalankanperdagangan “ • KUHD / Wetboek Van Koophandel Indonesia • ( W.K ) – mulaiberlaku 1 Mei 1848

29. HUKUM PUBLIK / HUKUM NEGARA : “ Hukum yang mengaturhubunganantaranegaradenganalat-alatperlengkapanatauhubunganantaranegaradenganperseorang an ( Warga Negara ) “ HukumPidana :” Hukum yang mengaturttg pelanggaran & kejahatanthdkepentingan umum “

30. HukumInternasional:” Sekumpulanhukum yang sebagianbesarterdiriatas asas-asas & peraturantingkahlaku yang mengikat Negara2 & karenaitu ditaatidalamhubungan negara2” HK PERDATA INTERNAS & HK PUBLIK INTERNAS

31. Hukum Tata Negara : “Sekumpulanperaturanhukum yang me - ngaturorganisasidarinegara,hubungan antaralatperlengkapannegaradalamgaris vertikal &horizontal,sertakedudukan Warga Negara & Hak-hakAsasi “

32. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA NANTI

33. PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

34. OBYEK NEGARA ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA FH HK ADMINISTARSI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA - FIA

35. HTN + HAN Tidakadaperbedaanprinsip hanyakhususdidalamhukum ADMINISTRASI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA Beda HK ADMINISTRASI NEGARA

36. HAN AdministratiefRecht – Belanda DroitAdministratief - Perancis Administrative Law - Inggris VerwaltungsRecht - Jerman

37. :UNSUR NEGARA : KLASIK 1,RAKYAT 2.WILAYAH 3.PEMERINTAH BERKEMBANG PENGAKUAN (SDT; HI )

38. KAPANKAH NEGARA RI MERDEKA ? 17 AGUSTUS 1945 18 AGUSTUS 1945

39. ISTILAH HAN : 1.H T P SK Mendikbud RI N0 : 0198/V/1978; pernahdigunakandiUnair,UGM , Unibraw; Unpad 2.HTUP WiryonoProjodikoro 3.HTUN UU No.14 / 1970 Tap II / MPR / 1983 UU No.5 / 1986

40. HTUN : UUDS 1950 → Pasal ……. KRIS → Pasal …… UU No.14 / 1970 → Pasal ….. UU No.8 /1974 → Pasal 35 Kurikulum UI

41. LETAK HAN DLM KERANGKA HUKUM • HTN DalamartiLuas 2. MerupakanHukumAntara, artinya : TerletakantaraHukumPrivaat & PubliekRecht ( Sehinggamempunyaipengaruhterutama Watak & Sifat )

42. HUBUNGAN DENGAN HK.PERDATA;HK PIDANA & HUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA NEGARA

43. RUANG LINGKUP HAN 1.Dasar –dasar & Prinsip- prinsipUmumdari HAN. 2.Hukum tentangOrganisasi 3.Hukum tentang Aktivitas2 daripadaAdmNeg 4.Hk ttg Sarana2 daripadaAdm Negara 5.Hk AdministrasiPemerintah Daerah 6.Hk ttgPeradilanAdministrasi Negara

44. DEFINISI HAN 1.LOGEMANN “ Hukum yang mengaturbagaimanacaraPemerintahikutberperandidalamkehidupanSosial “ 2. Prof,Dr.PRAYUDI ATMOSUDIRDJO “ AdalahHukummengenaiselukbeluk Administrasi Negara “

45. 3. GERANDO “Hukum yang mengaturhubungantimbalbalikantaraPemerintahdan yang dipemerintah “ 4. VAN VOLEN HOVEN “ Rangkaian & peraturan yang mengatur organ tertinggi & organ rendahsetelah organ tersebutmelakukankewenangannya .”

46. 5. DE HANN “ MerupakanInstrumenyuridisbagiPemerintah / Penguasauntuksecaraaktifmengendalikankehidupanmasyarakat .” PEMERINTAH WARGA