KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

1. KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA OLEH : DR. AZIZ SYAMSUDDIN

2. PENDAHULUAN • Akhir-akhir ini permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin marak dan kompleks, terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan, pengedar yang tertangkap dan pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia • Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprenhensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi

3. PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA • Penyebabterjadinyapenyalahgunaannarkobadisebabkanolehbeberapafaktor yang salingmempengaruhisatusama lain, yaitu: • Faktorletakgeografi Indonesia • Faktorekonomi • Faktorkemudahanmemperolehobat • Faktorkeluargadanmasyarakat • Faktorkepribadian • Faktorfisikdariindividu yang menyalahgunakannya.

4. PEMBERANTASAN NARKOBA DI INDONESIA • Untuk mengkoordinasikan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba, pemerintah sejak tahun 2002 telah membuat suatu Badan yang mengurusnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan UU No 22 tahun 1997 pasal 54 serta Kepres no 17 th 2002 • Tugas pokok BNN adalah mengkoordinasikan instansi terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaannya di Bidang penyediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

5. LANJUTAN… • Kelemahandankendala yang dihadapiPemerintahdalammencegahdanmenanggulangimasalahpenyalahgunaannarkoba, yaitu: • Program BNN sampaitahun 2006 masihbanyakterfokuspadasuplai reduction (SADAR, Desember, 2006). • BNN terlalubanyakmengerjakan program sendiri, kurangmelibatkaninstansiterkaitdan LSM. • BNP serta BNK hanyamelakukankegiatan yang sifatnyaseremonialsepertimisalnyaperingatanhari anti NARKOBA tanpamenjalankanfungsiutamanyasebagaifasilitatordankoordinator program pencegahandanpemberantasanpenyalahgunaannarkoba.

6. PENEGAKAN HUKUM • Disampingitudenganpenetapantujuanorganisasi (BNN) diharapkandapatmemberikankejelasantentangvisi, misidanisu-isustrategis. Dengandemikiantujuan yang ditetapkanadalah: • Tercapainyakomitmen yang tinggidarisegenapkomponenpemerintahandanmasyarakatuntukmemeranginarkoba. • Terwujudnyasikapdanperilakumasyarakatuntukberperansertadalampencegahandanpemberantasanpenyalahgunaandanperedarangelapnarkoba. • Terwujudnyakondisipenegakanhukumdibidangnarkobasesuaidengansupremasihukum. • Tercapainyapeningkatansistemdanmetodedalampelayananterapidanrehabilitasipenyalahgunanarkoba. • Tersusunnya database yang akurattentangpenyalahgunaandanperedarangelapnarkoba.

7. LANJUTAN… • Makabadannarkotikanasionalsebagailembagapemerintah yang bekerjamemberantasnarkobamempunyaiMisi, antara lain:     • Menentukankebijakannasionaldalammembangunkomitmenbersamamemerangipenyalahgunaandanperedarangelapnarkoba • Melakukanupaya-upayapencegahan yang lebihefektifdanefisien • Meningkatkanpenegakanhukumdibidangnarkobasecarategasdantuntas • Meningkatkanmetodeterapidanrehabilitasidalammerehabilitasipenyalahgunanarkoba • Melakukanpenelitiandanpengembangandalampenyusunan database yang akurat

8. LANJUTAN… • Pemerintah telah didukung oleh legislasi baru guna menunjang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, yaitu : UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang- Undang ini juga telah mengadaptasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 7 Tahun 1997.

9. --- SEKIAN ---