Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. PemenuhanHakAtasPendidikandiKabupatenHulu Sungai Selatan

2. HAK ASASI MANUSIA Pengertian dan Definisi HAM : 1. Secara Etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, manusia. Kata ‘hak’ terambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqan, artinya benar, pasti, yakin, wajib. Maka, berdasarkan kata tersebut, maka haqq dapat berarti kewajiban atau kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata Assasy berasal dari kata assa, yaussu, assasan, astinya membangun, mendirikan, meletakkan, dasar, asas. Dengan begitu, asas dapat berarti Sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Munir Ba’al Bahi, al Mawarid; A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-Fikri, tt), 798.

3. 2. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM HAM adalah: seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

4. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah : • hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun • hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan YME.

5. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia • Otomatis ada pada diri manusia (mutlak ada sebagai anugerah dari tuhan YME) • HAM berlaku untuk siapa saja c. Hak asasi tidak bisa dan tidak boleh dilanggar

6. Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia : 1. Hak asasi pribadi / personal Right- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing 2. Hak asasi politik / Political Right- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan \ organisasi politik lainnya- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi 3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

7. 4. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak 5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. 6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan- Hak mendapatkan pengajaran- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

8. Ada 10 (sepuluh) kelompokhakdasardalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni: A) HakUntukHidup B) HakBerkeluarga Dan MelanjutkanKeturunan C) HakMengembangkanDiri D) HakMemperolehKeadilan E) Hak Atas KebebasanPribadi F) Hak Atas Rasa Aman G) HakAtasKesejahteraan H) HakTurut Serta DalamPemerintahan I) HakWanita J) HakAnak

9. Peraturan perundang-undangan diIndonesia yang mengatur hak pendidikan dan persamaan hak atas pendidikan, yaitu : 1. UUD 1945 2. UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 3. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 5. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

10. Selain diatur melalui regulasi peraturan perundang-undangan nasional, hak pendidikan anak berkebutuhan khusus ini juga disoroti oleh dunia internasional melalui beberapa perjanjian dan kesepakatan internasional yang dalam hal ini meliputi antara lain: 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights) 2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of The Rights of Children) 3. Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (World Conference on Education for All) 4. Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunitites for person with dissabilities) 5. Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (Salamanca Statement on Inclusive Education) 6. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (The Dakar Commitment on Education for All)

11. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. • Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). secara konkret adalah “…mencerdaskan kehidupan bangsa…” sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945

12. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena rentan terhadap pelanggaran HAM • Perlindungan anak mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

13. Salahsatucontohpelanggaran HAM diduniapendidikan • Pelanggaran Ham Dalam UNAS Adanya standar dari kelulusan untuk semua sekolah di Indonesia adalahsama. Hal ini menimbulkan sebuah kepincangan antaradaerah yang telah maju dengan daerah yang masih belumberkembang dari segi fasilitas, kuantitas serta kualitas pedidikanyang diberikan. Akibat dari kesamaan standar kelulusan di seluruh Indonesia, banyakanak di daerah yang tidak lulus dan menyebabkan depresi.

14. Anak-anak dalam kondisi yang seharusnya diprioritaskan dalam mendapatkan pendidikan : 1.Anak-anak pedesaan 2. Anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan 3. Anak perempuan 4. Pekerja anak 5. Pelacuran anak 6. Anak-anak cacat 7. Anak-anak pengungsi dan tidakberkewarganegaraan 8. Anak-anak dalam penjara 9.Anak-anak korban kekerasan dan terlantar

15. Alternatif penyelesaian permasalahan diatas adalah 1. Penyetaraan peningkatan kualitas pendidikan di semua daerah. 2. Peningkatan fasilitaspenunjang pendidikan. 3. Adanya pemerataan tenaga pengajar yang berkualitas

16. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuanUUD 1945 (pascaperubahan). • Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan tercantum dalam : 1. Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

17. 2. Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. ini menyiratkan bahwa pada konsep konstitusi republik Indonesia semua warga Negara memiliki hak yang sama atas pendidikan tanpa perlu membedakan status sosial maupun keadaan fisik sekalipun. 3. Pasal31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. 4. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

18. 5. Pendidikan sebagai hak asasi manusisa ini lebih spesifik dinyatakan di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 12 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dansejahtera sesuai dengan hak asasi”.

19. 6. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat (1) berbunyi, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

20. Pasal 4, menyatakan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi”. Pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan:  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. • Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. • Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatan pendidikan sepanjang hayat.

21. Sedangkan di dalam Pasal 11 dinyatakan UU Sisdiknas: 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. 7. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara — dalam hal ini pemerintah — memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

22. 8. Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak ECOSOB yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk : a.   Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; b.   Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan c.   segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; d.   Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; e.   Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka; f.    Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

23. Pendidikanmenurut UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 1 UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 • Pendidikanadalahusahasadardanterencanauntukmewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaran agar pesertadidiksecaraaktifmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, sertaketerampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsadannegara.

24. Pasal 1 ayat 2 UU Sisdiknas No. 20/2003 • Pendidikannasionaladalahpendidikan yang berdasarkanPancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakarpadanilai-nilai agama, kebudayaannasional Indonesia dantanggapterhadaptuntutanperubahanzaman.

25. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pada BAB III Pasal 4 ayat 1 • Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

26. Agar terciptanya sistem pendidikan yang berbasiskan HAM, diperlukan strategi yang seragam. • Strategi pemerintah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah agar pendidikan dapat disediakan (available), dapat dijangkau (accessible), dapat diterima (acceptable) dan dapat disesuaikan (adaptable).

28. PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS PENDIDIKAN • Adabeberapa program DinasPendidikanKabupatenHulu Sungai Selatan yang mengakumulasiHakhakAnakdalammemperolehpendidikan , diantaranyayaitu : 1.Program BantuanSiswaMiskin (BSM) Kuota BSM SD = 6.510 orangsiswa (KPS/Non KPS) Kuota BSM SMP = 1.412 orangsiswa (KPS/Non KPS) Kuota BSM SMA = 286 orangsiswa (KPS/Non KPS) Kuota BSM SMK = 428 orangsiswa (KPS/Non KPS)

29. Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuanuntukmenghilangkanhalangansiswamiskinberpartisipasiuntukbersekolahdenganmembantusiswamiskinmemperolehaksespelayananpendidikan yang layak, mencegahputussekolah, menariksiswamiskinuntukkembalibersekolah, membantusiswamemenuhikebutuhandalamkegiatanpembelajaran, mendukung program WajibBelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun (bahkanhinggatingkatmenengahatas), sertamembantukelancaran program sekolah.

30. Program inibersifatbantuanlangsungberdasarkankondisiekonomisiswa. • Sedangkanbeasiswadiberikandenganmempertimbangkanprestasisiswa.

31. 2. Program PendidikanAnakUsiaDini • Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikandasaryang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anaksejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

32. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

33. 3. Program WajibBelajarPendidikanDasar 9 Tahun • Peningkatanpendidikanwajibbelajarmenjadipendidikanwajibbelajar 9 tahundenganharapanterwujudpemerataanpendidikandasar (SD dan SLTP) yang bermutusertalebihmenjangkaupendudukdaerahterpencil. • Pemerintah wajibberupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

34. Hal inisesuaidenganUndang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentangsistempendidikannasionalsebagaimanayang tertuangpadapasal 34 sebagaiberikut:1. Setiapwarganegara yang berusia 6 tahundapatmengikuti program wajibbelajar.2. Pemerintahdanpemerintahdaerahmenjaminterselenggaranyawajibbelajar minimal padajenjangpendidikandasartanpamemungutbiaya.3. Wajibbelajarmerupakantanggungjawabnegara yang diselenggarakanolehlembagapendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, danmasyarakat.4. Ketentuanmengenaiwajibbelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (1), ayat (2), danayat (3) diaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.

35. 4. Program PendidikanLuarBiasa ( SDLB, SMPLB, SMALB) Istilah "pendidikan luar biasa" atau "pendidikan khusus" adalah terjemahan dari "special education". Hingga awal tahun 1970-an Special education didefinisikan sebagai profesi yang dimaksudkan untuk mengelola variabel-variabel pendidikan guna mencegah, mengurangi, atau menghilangkan kondisi-kondisi yang mengakibatkan gangguan-gangguan yang signifikan terhadap keberfungsian anak dalam bidang akademik, komunikasi, lokomotor, atau penyesuaian, dan anak yang menjadi targetnya disebut "exceptional children" ("anak berkelainan" atau "anak luar biasa" (Smith et al., 1975).

36. Sejak tahun 1980-an, fokus special education adalah kebutuhan khusus anak dan intervensi lingkungan agar kebutuhan khusus anak itu dapat terpenuhi. Kebutuhan khusus tersebut adalah yang diakibatkan oleh berbagai kategori disabilitas dan keberbakatan (giftedness). AnakBerkebutuhanKhusus (ABK) merekajugasebagaiwarganegara Indonesia tentunyajugamemilikihakuntukmemperolehpelayananpendidikan.

37. AnakBerkebutuhanKhusus / AnakluarBiasasebagaianak yang berbedadari rata-rata anak normal dalamberbagaihal: • ciri-ciri mental, • kemampuanpancaindera, • kemampuankomunikasi, • perilakusosialatau • sifat-sifatfisiknya.

38. Jenis-jenisdari ALB dapatdilihatdariberbagairagamkelainanantara lain adalah : • Anaktunanetra • Anaktunarungu • Anaktunagrahita • Anaktunadaksa • Anaktunalaras • Anaktunaganda • Anakberbakat

39. DinasPendidikanKab. Hulu Sungai Selatan sendirisekarangsudahmempunyaisekolahsekolahuntukmenampungsiswa yang menyandangdisabilitasdankeberbakatan ( anakberkelainan/anakluarbiasa) tersebut , yaitu : • TKLB = 16 siswa • SDLB = 104 siswa • SMPLB = 22 siswa • SMALB = 12 siswa

40. 5. Program PendidikanInklusif LandasanHukumdanKonseptualdariPendidikanInklusifdi Indonesia : 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 19482. Konveksi Hak Anak Tahun 19893. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Tahun 19904. Persamaan Kesempatan bagi orang berkelainan Tahun 19935. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi Tahun 19946. Komitmen Dasar mengenai Pendidikan untuk semua Tahun 20007. Deklarasi Bandung Tahun 2004

41. Permendiknas 70/2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif bertujuan:  (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

42. Program pendidikan inklusi • adalah programyang ditujukan untuk semua anak tanpa kecuali (termasuk anak-anak penyandang cacat) untuk bersamasamabelajar dengan anak normal lainnya. Menurut Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994 • pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan kepada anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman yang seusianya. • Pendidikaninklusiadalahadalahsebuahkonsepataupendekatanpendidikan yang berusahamenjangkausemuaorangtanpakecuali.

43. Semuaanakmemilikihakdankesempatan yang samauntukmemperolehmanfaat yang maksimaldaripendidikan. Hakdankesempatantersebuttidakdibedakanolehkeragamankarakteristikindividusecarafisik, mental, social, emosionaldanbahkan status social ekonominya. Ada 3 sekolah yang dijadikanbinaanolehDinasPendidikanKabupatenHulu Sungai Selatan untukpendidikaninklusiini, yaitu : • TK BumiBerkatdiKecamatanAngkinang • SD Tumbukan Banyu KecamatanDaha Selatan • SMPN 1 Padang BatungdiKec Padang Batung • SMAN 2 KandangandiKec. Kandangan

44. Di KabupatenHulu Sungai Selatan sendiriuntukPendidikanInklusiinisendiriwalaupunsudahmulaiberjalantetapibelumadaanggarandaripemerintahdaerah(swadayasekolahmasingmasing) • Dan untukTenagaPendidiknyajugamasihmenggunakanTenagaPendidikdariSekolahLuarBiasadandiharapkanuntukkedepannyasudahadatenagapendidik yang khususdengankeahlianuntukpendidikaninklusiini.

45. Alasan penerapan pendidikan inklusi ialah : • semua anak mempunyai hak sama memperoleh pendidikan tanpa memandang kecacatan dan kelainan seorang anak. • Perbedaan dijadikan penguat untuk meningkatkan mutu pembelajaran semua anak. • Sekolah dan guru harus dapat belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

46. 6. Penempatan Guru Gurudi Daerah Terpencildan Daerah SangatTerpencil. DinasPendidikanKab. Hulu Sungai Selatan sendirisudahadamenetapkanSekolahSekolah yang termasukdalamKatergori Daerah TerpencildansangatTerpencilyaituberdasarkan SK Bupati No.86 Tahun 2012 tentangPenetapanSekolahDasardanSekolahMenengah Daerah TerpencildanSangatTerpencilDalam Wilayah KabupatenHulu Sungai Selatan

47. Penyelenggaraan Multi Grade Teaching didaerahterpencil ( Guru Kunjung ) Multi Grade Teaching (Guru Kunjung )adalahprosesbelajarmengajardimana guru mengajardenganberkunjungkedaerahdaerahterpenciluntukpersiapanmenghadapiUjianNasional, baikituuntukSekolahDasar ( SMP dan SMA). Sistem Guru Kunjung merupakan suatu alternatif/model pendidikan dasar untuk menjangkau serta melayani Pendidikan Dasar bagi anak usia sekolah dan yang belum tamat SD di daerah terpencil

48. Pengembangan model ini bertujuan memberi pelayanan pendidikan dasar kepada anak usia 7-12 tahun yang tinggal di kantong pemukiman daerah terpencil baik yang hidup menetap maupun berpindah-pindah.

49. Terimakasih