Urgensi Registrasi Alat Berat

1. Urgensi Registrasi Alat Berat Dalam Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional Togar M. Simatupang Disampaikan pada kegiatan lokakarya "Registrasi AIat Berat Konstruksi di Lingkungan Balai Kementerian PUPR", Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bandung – Jumat 20 Nopember 2015

2. Kilasan • Pengantar • Rantai Pasok Konstruksi • Rantai Pasok Alat Berat • Permintaan dan Penawaran • Identifikasi Problematika Alat Berat • Analisis SWOT dan Usulan Kebijakan • Urgensi Registrasi Alat Berat • Penutup 2

3. Pengantar (1) • Pembangunan lnfrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2014-2019, dianggarkan sebesar Rp 5.452 triliun. Peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan ketersediaan sumber daya alat berat konstruksi agar prosesnya dapat berjalan secara efisien, efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Registrasi alat berat konstruksi merupakan suatu langkah awal yang diharapkan mampu menjawab belum tersedianya informasi alat berat secara komprehensif, waktu riil, dan dapat dipercaya antara lain terkait jumlah/populasi, lokasi/posisi, kondisi/kinerja, status kepemilikan, umur layanan, dan lain sebagainya. Ketersediaan informasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak (stakeholders)terkait baik pengguna, penyedia jasa konstruksi, dan produsen/pemasok dalam menyusun rencana program kerja maupun kelancaran usaha mereka. • • • 3

4. Pengantar (2) • Ketersediaan informasi yang kredibel akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Paparan ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya Registrasi Alat Berat Konstruksi pada perusahaan vendor, perusahaan rental, dan Badan Usaha Jasa Konstruki (BUJK) dalam rangka memperkuat sistem pasok alat berat konstruki nasional dalam menjamin ketersediaan alat berat untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Paparan dimulai dengan hasil kajian Problematika Rantai Pasok Alat Berat di lndonesia dan Pemetaan Solusi Problematika Rantai Pasok Alat Berat di lndonesia. Kemudian disampaikan urgensi Penyusunan Basis Data Alat Berat melalui Registrasi dan kaji banding Pengelolaan Registrasi Alat Berat di Negara Maju. • • • 4

5. Rantai Pasok Konstruksi 5

6. Rantai Pasok Konstruksi Bangunan Gedung, Jembatan, dan Pondasi Pemasok Material Pemilik Peralatan Elektrik dan Mekanik Kontraktor Utama Own, Rent, Lease Kontraktor Umum Kontraktor Pondasi Investor Rantai pasok konstruksi mencakup koordinasi semua bagian dari pemasok, kontraktor, dan pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan proyek. Pengguna Jasa (owner) 6 Sumber: APPAKSI (2012)

7. Mengapa rantai pasok konstruksi? • Keterhubungan atau konektivitas nasional dan regional akan memperlancar arus barang, orang, dan jasa. • Kelancaran arus barang, orang, dan jasa dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan membuat suatu kawasan lebih kompetitif dan kohesif. • Konektivitas akan meningkatkan pertumbuhan yang seimbang dan kesenjangan pembangunan. • Pemerintah sedang memperkuat investasi dalam pembangunan infrastruktur. 7

8. Rantai Pasok Konstruksi dan Sistem Logistik Nasional Misi: • Menjamin terpenuhinya target konstruksi infrastrukur • Mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan konstruksi • Membina industri konstruksi berkembang dengan baik Ekspansi Bisnis Pertumbuhan Ongkos Transaksi Perdagangan Dampak Rantai Pasok Konstruksi Infrastruktur Logistik Pemasok Produsen Penyalur Pelanggan Alasan:  Perspektif yang lebih luas: aktor, kebutuhan, ketidakpastian, sebaran informasi, katalog, isu tata niaga  Kesempatan kerjasama  Hambatan dan keterbatasan implementasi Transportasi Ongkos Transit Konektivitas 8

9. Struktur Pasar Logistik Pemilik Barang • Pedagang • Pabrikan Operator Logistik • Penyedia Jasa Logistik • Pergudangan Pengembang Infrastruktur Logistik • Pengembang • Kawasan Logistik Pendanaan Infrastruktur • Perbankan • PPP, APBN 9

10. 10

11. Rantai Pasok Alat Berat 11

12. Definisi Alat Berat • Alat berat adalah alat dan/atau mesin layak pakai yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu. • Ciri alat berat antara lain alat pengangkat, alat penanganan bahan, alat pemindah, alat pembangkit listrik, dan tidak digunakan di jalan raya. • Siklus alat berat: beli-pakai-rawat-jual-buang • Operator alat berat masuk dalam Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia dalam kategori 833 Operator mesin pertanian dan mesin bergerak lainnya. 12

13. Bulldozer Front & Backhoe Loaders Dump Trucks Pavers Concrete Mixer Backhoe Loaders Concrete Mixer Cranes Dump Trucks Pay Hauler Handling & Towing Excavators Forklifts Wheel Loaders 13 Crawler Dozers & Loaders Log Skidders

14. Tujuan Rantai Pasok Alat Berat Konstruksi • Pencapaian kondisi terpenuhinya alat berat bagi penyelenggaraan konstruksi yang tercermin dari tersedianya alat yang cukup dan baik mutunya secara efektif dan efisien. • Kepastian berusaha bagi pengusaha alat berat dalam membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. • Para aktor bisnis alat berat: – Pengguna, Pemilik, Agen tunggal (distributor), Pabrikan, Pelayanan Pekerjaan (kontraktor) – Penyewaan, Lelang, Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (SGU), Rekondisi, Perawatan dan Perbaikan, Penjualan Suku Cadang, Importir, Pengangkutan (mobilisasi dan demobilisasi) 14

15. Pelaku Rantai Pasok Alat Berat Pelaku adalah pihak yang terlibat dalam penjualan (selling), penyewaan (rental), dan sewa hak guna usaha (leasing) alat berat yang digunakan di pertambangan, konstruksi, kelautan, kehutanan, industri, dan perkebunan. Pemasok Produsen Distributor Pemilik Pelayanan Pengguna • Jaminan pembelian • Mutu • Teknologi • Bahan baku • Permintaan pasar • Peningkatan kapasitas produksi • Kandungan lokal • Tenaga perakit dan mekanik mesin • Penjualan alat • Skema pembayaran • Pengantaran alat • Sebaran cabang pemasaran • Dukungan teknis • Dukungan pemeliharaan • Pengadaan/ investasi alat •Pemeliharaan alat • Depresiasi alat • Pendapatan • Pembiayaan • Mobilisasi dan demobilisasi alat • Pembayaran alat • Volume transaksi • Informasi status ketersediaan alat berat • Mobilisasi dan demobilisasi alat •Produktivitas Alat • Keselamatan Kerja • Alat berat khusus • Informasi Investasi • Biaya operasi • Operator dan mekanik alat 15

16. Struktur Rantai Pasok Alat Berat Konstruksi Lingkup Pengaruh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Siklus Produksi Siklus Pembelian Siklus Siklus Investasi Penggunaan Produsen Alat Berat Agen Alat Berat Pemilik Alat Berat Pengguna Alat Berat Investasi Konstruksi Ketersediaan dan Produktivitas Alat Berat 16

17. Pemetaan Rantai Pasok Alat Berat PEMILIK & PENGGUNA KONTRAKTOR SWASTA INSTANSI PEMERINTAH PERUSAHAAN RENTAL PT Total Bangun Persada PT Totalindo PT Pulau Intan PT Tata Mulia PT Murinda PT Decorient PT Catur Bangun Mandiri PT Sarana Bangun PT Sekawan. PT Waringin. PT.N.R.C. PT Utomo Laju. PT Truba Jurong. PT Praba. PT Arga Budi PT LM. PT Kaliraya sari PT MKU. PT Duta Graha Indah. Dll. 1. 2. 3. 4. Dinas PU Dinas Pertambangan Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Trakindo Rental Store PT Perak Jaya PT Grand Surya PT Thonindo PT Cipaganti Heavy Equipment Rental PT Proton Litindo Perkasa PT Siba Surya PT Rental Perdana PT Prioritas Winayakarya PT Jaya Cipta Persada PT Uniteda Arkato PT Adi Arta Swabuana PT Agung Usaha Perkasa PT Arthindo Utama PT Barata NusatamaPrima PT King Srvice Indonesia Dll KONTRAKTOR BUMN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PT Jaya Konstruksi MP PT Wijaya Karya PT Waskita Karya PT Adhi Karya PT Nindya Karya PT Hutama Karya PT Istaka Karya PT Brantas Abipraya PT Pembangunan Perumahan PT Amerta Karya 17

18. Asosiasi • Hinabi (Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia) (Heavy Equipment Manufacturer Association of Indonesia) (http://www.hinabi.org/) Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) (Association of Indonesian Sole-Agents for Heavy Equipment) Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) (Indonesian Heavy Construction Equipment Ownership Association) Asosiasi Perusahaan Rekondisi Indonesia (APRI) Asosiasi Pengusaha Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia (Aparati) Asosiasi Kontraktor Indonesia Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) (http://www.gapensi.org/) • • • • • • 18

19. Permintaan dan Penawaran Alat Berat 19

20. Industri Alat Berat Konstruksi dan Pertambangan (Demand vs Capacity and Production trend) 20000 Local production Contribution to be 60% From demand 18000 16000 Opportunity for expand Model & model range 14000 12000 Demand Capacity Dumptruck 10000 Buldozer 8000 Excavator 6000 Production 4000 2000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 November 2013 20

21. Akumulasi Ketersediaan Alat Berat 2003-2012 Total alat = posisi alat sampai dengan tahun saat ini, yang terdiri alat baru dan alat lama Sumber: APPAKSI (2012) 21

22. Market Trend of Heavy Equipment by Sector 22

23. Sumber: Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU(SISDI). http://pusbinsdi.net 23

24. Identifikasi Problematika Alat Berat 24

25. Permasalahan Rantai Pasok Alat Berat (1) • • Informasi proyek dan kebutuhan alat berat yang terbatas Permintaan bidang konstruksi yang tidak tetap dan berjangka waktu pendek Informasi ketersediaan alat yang terbatas Katalog produk yang belum standar dari sisi pengguna atau pemilik Syarat tender yang bias ke arah merek tertentu bukan spesifikasi yang berdasarkan daur kepemilikan alat secara menyeluruh Belum ada dokumen legal atau nomor registrasi alat yang menyatakan bukti kepemilikan Belum diberlakukan persyaratan dukungan pemilik alat dalam sertifikat badan usaha Keterbatasan modal pemilik Pola pembiayaan yang masih terbatas Waktu pesan pengadaan alat yang cukup panjang Regulasi impor alat khusus konstruksi yang merepotkan Harga beli alat sensitif terhadap harga bahan baku dan komponen impor Pajak berganda untuk pembelian, mobilisasi, dan domisili alat • • • • • • • • • • • 25

26. Permasalahan Rantai Pasok Alat Berat (2) • • Belum adanya standar-standar layak pakai, kualitas kerja, teknologi, dll. Aji mumpung (moral hazard) mengambil untung dari ketimpangan permintaan dan ketersediaan Kemampuan manajemen aset yang terbatas pada para pemilik Ketersediaan lahan antara untuk melakukan pemeretelan dan perakitan ulang pada saat mobilisasi alat Pengantaran alat ke lokasi proyek terkadang mendapatkan kesulitan akibat akses jalan yang sempit dan buruk Keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan yang belum standar Rendahnya kompetensi operator, mekanik, dan perakit alat berat Belum ada standar kompetensi operator alat berat Keterbatasan informasi dukungan logistik bahan bakar, ban, dan suku cadang Keterbatasan kapasitas produsen lokal alat berat Tingginya suku bunga pinjaman sebesar 12-14% Tingginya biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat • • • • • • • • • • 26

27. Analisis SWOT Rantai Pasok Alat Berat 27

28. Analisis SWOT Faktor Internal Kekuatan (+) Kelemahan (-) • • • Pemilik alat berat mempunyai spesialisasi di bidang konstruksi (S1) Lengkapnya asosiasi-asosiasi yang mewakili rantai pasok alat berat (S2) Pola pembiayaan alat berat masih terbatas (W1) Informasi terbatas tentang ketersediaan dan kepemilikan alat berat (W2) Belum adanya standar-standar layak pakai, teknologi, keselamatan, lingkungan, dan katalog (W3) Kurangnya komposisi dan kompetensi operator dan mekanik (W4) • • • Faktor Eksternal Peluang (+) Ancaman (-) • • Pertumbuhan investasi konstruksi yang meningkat (O1) Regulasi yang memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan proyek konstruksi (O2) Kekurangan alat berat untuk kegiatan konstruksi infrastruktur (T1) Permintaan bidang konstruksi yang tidak tetap, berjangka waktu pendek, dan kriteria alat yang tidak transparan (T2) Pajak Berganda (T3) Prosedur impor alat berat khusus yang merepotkan (T4) • • • • 28

29. Ancaman (-) Peluang (+) Strategi Berdasarkan Matriks TOWS T1 Keterbatasan alat berat untuk konstruksi O1 Peningkatan nilai investasi konstruksi infrastruktur T2 Permintaan berjangka pendek O2 Reformasi regulasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur T3 Prosedur impor alat berat khusus yang menyulitkan Kekuatan (+) S1O1 (1) Mengembangkan jejaring kerjasama antar pelaku rantai pasok alat berat S1T1 (6) Menyediakan insentif bagi alat berat untuk konstruksi S1 Pemilik dengan spesialisasi bidang konstruksi S2T3 (7) Mengembangkan prosedur impor untuk alat berat khusus S2 Asosiasi yang relatif lengkap Kelemahan (-) W1 Pola pembiayaan yang terbatas W1O1 (2) Mengembangkan skema pembiayaan yang efektif W1T2 (8) Menerapkan skema proyek muti tahun W2 Lemahnya akses informasi permintaan dan kepemilikan W202 (3) Mengembangkan sistem pemantauan status alat berat konstruksi W2T2 (9) Mengembangkan pemantauan rencana proyek dan proyek berjalan W3 Belum ada standar alat, katalog, teknologi W3O2 (4) Menerapkan standar- standar alat dan penggunaan alat W2T1 (10) Melakukan kerjasama dengan pendukung pasokan energi, suku cadang, dan ban W4 Kekurangan komposisi dan kompetensi operator W4O2 (5) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan sertifikasi 29

30. Usulan kebijakan dalam batas pengaruh PU Apa yang dapat dipengaruhi? PEMILIK dan KONTRAKTOR: bagaimana pemilik mau beli (inves) alat dan bagaimana alat tersedia dan berfungsi dengan baik? 1. Mengembangkan jejaring kerjasama antar pelaku rantai pasok alat berat: persyaratan keanggotaan rantai pasok konstruksi; fasilitas konsolidasi (WEB atau cloud computing) mengarah kepada lelang, sewa-menyewa, jual-beli; dokumen lelang dengan basis dukungan rantai pasok alat berat 2. Mengembangkan skema pembiayaan yang efektif (persyaratan, suku bunga, kredit, asuransi, hak guna pakai, penjaminan) 3. Mengembangkan sistem pemantauan status alat berat konstruksi: registrasi alat (pendaftaran), penggunakan GPS yang terhubung dengan portal internet 4. Menerapkan standar-standar alat dan penggunaan alat: warrant of fitness (WOF), operator, safety, lingkungan, jaminan pemeliharaan (manajemen aset), katalog alat, standar teknis pekerjaan (jenis alat yang perlu digunakan untuk pekerjaan tertentu) 30

31. Usulan kebijakan dalam batas pengaruh PU 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan sertifikasi: kompetensi operator dan mekanik, fasilitas peningkatan kemampuan pengelolaan aset alat berat, fasilitas BLK operator dan mekanik, fasilitas pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja Menyediakan insentif bagi alat berat untuk konstruksi: bebas bea mobilisasi, subsidi bahan bakar (solar bersubsidi, selama proyek berjalan sesuai dengan jam kerja), fasilitas distribusi ke lokasi tempat kerja (perakitan antara di pelabuhan) Mengembangkan prosedur impor untuk alat berat khusus: kemudahan impor alat berat khusus Menerapkan skema proyek muti tahun Mengembangkan pemantauan rencana proyek dan proyek berjalan: informasi kepastian proyek konstruksi infratsruktur (jadwal, lokasi, dan penyerapan) Melakukan kerjasama dengan pemasok energi, suku cadang, dan ban 6. 7. 8. 9. 10. 31

32. Prakarsa #1 Jejaring Kerjasama Antar Pelaku Alat Berat Konstruksi Konsolidasi pemilik dan pengguna dalam menjaga keseimbangan permintaan dan penyediaan Jejaring Angkutan Alat Berat Jejaring Pemilik Alat Berat Katalog Alat Berat Jaringan transaksi alat berat Jejaring Pengguna Alat Berat 32

33. Prakarsa #3 Sistem Pemantauan Status Alat Berat Konstruksi Registrasi Alat Berat Konstruksi Infrastruktur #3. Sistem Pemantauan Alat Berat Tingkat Kebutuhan Alat Berat mobilisasi Agen Alat Berat Pembelian Alat Berat Jumlah Alat Berat yang siap digunakan Alat Berat yang sedang digunakan demobilisasi Alat Berat rongsokan (grounded) #4. Standarisasi Alat #2. Skema Pembiayaan yang efektif Utilisasi Alat Yang Tinggi Laju Investasi Alat Berat #8. Informasi dan pemantauan rencana dan pelaksanaan investasi infrastruktur #6. Penyediaan Insentif Alat Berat Konstruksi 33

34. Prakarsa #4 Standar-Standar Alat dan Penggunaan Alat Berat The Advisory Committee on Construction Safety and Health (ACCSH) Katalog 34

35. Daya Saing Rantai Pasok Alat Berat #5. Lembaga pelatihan dan sertifikasi #4. Standar dan Sertifikasi DAYA SAING Peningkatan keselamatan dan lingkungan hijau #4. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Aset Peningkatan Mutu Kerja #1-3. Konsolidasi dan Sistem Informasi Penghematan energi dan pemborosan #6. Insentif Alat Berat Konstruksi #8-9. Kepastian Investasi dan Kebutuhan Alat #2. Skema Pembiayaan Efektif #1. Syarat lelang dengan basis rantai pasok 35

36. Rencana Tindak 1. Penyusunan Kalalog Alat Berat agar pengguna dalam memilih alat berat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2. Sistem Informasi Alat Berat – Registrasi Alat Berat – Basis Data Alat Berat 3. Sistem jejaring kerjasama pelaku alat berat. 4. Insentif alat berat konstruksi. 36

37. Sumber: investasiinfrastruktur.net/file/Katalog%20Alat%20Be rat%202013.pdf 37

38. Registrasi Alat Berat 38

39. Target Pembangunan Infrastruktur • Kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJM 2015-2019 sebesar Rp 5.452 triliun. Alokasi dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian PU-PR sebesar Rp 116,852 triliun. Kualitas dan produktivitas pekerjaan konstruksi tergantung alat berat yang digunakan. Kesiapan para kontraktor dan perusahaan pemilik peralatan alat berat: – Berapa kebutuhan peralatan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur? – Berapa jumlah peralatan yang tersedia saat ini dan bagaimana kondisinya? – Apa saja spesifikasi dan teknologinya (tipe, merek, nomor mesin, umur, status)? – Bagaimana sebaran alat berat (keberadaan)? Belum adanya informasi alat berat baik kebutuhan dan ketersediaannya. • • • • 39

40. Kesimpangsiuran Data 40

41. Registrasi Alat Berat • Keberadaan atau domisili kepemilikan alat berat belum merata, 68 persen masih berada di Jakarta sedangkan sisanya menyebar di beberapa provinsi di Indonesia Permen PUPR No. 31 tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi, para pengusaha pemenang tender proyek Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai Rp 200 miliar ke atas, diwajibkan untuk memiliki alat berat, atau leasing alat berat. Kesepakatan bersama untuk melakukan Registrasi Alat Berat pada BUJK, Swasta, Pemerintah Pusat / Daerah dan usaha penyewaan alat berat (rental) telah dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN), dan Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Berat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) pada tanggal 13 Pebruari 2015. Registrasi kepemilikan melalui website, www.mpk.binakonstruksi.pu.go.id • • • 41

42. Kaji Banding • Sertifikat keandalan (WOF) • Keamanan (http://www.ner.net/) Niaga (jual-beli): Malaysia • Jejaring Kerjasama • Kontrak jasa • Garansi • Pemeliharaan (maintenance) • Keselamatan (safety) 42

43. Sumber: The National Insurance Crime Bureau (NICB) 2013 Theft Report at http://blog.orbcomm.com/heavy-equipment-theft-a-big-problem-for-fleet-owners/ 43

44. According to the Theft Report, several factors contribute to the low recovery rate, including: ● Delays in discovery and reporting of theft ● Inaccurate or nonexistent owner records ● Lack of pre-purchase screening of used equipment ● Limited law enforcement resources dedicated to equipment investigations. Sumber: http://enewsletters.constructionexec.com/riskmanagement/2014/01/heavy- equipment-thefts-decrease/ 44

45. HELPtech (Heavy Equipment Loss Prevention Technology) 45

46. : http://www.heavyequipmentregistration.com/ • Bukti kepemilikan – Penegakan hukum – Pencurian – Perlindungan investasi • Penyewaan (http://www.nationalequipmentregister.com.au/ ABOUT.aspx) 46

47. Filipina • Heavy Equipment Registration Act of 2004 • Tujuan: – Pemantauan alat berat konstruksi – Penanggulangan penyalahgunaan oleh kontraktor • Jenis alat berat utama: earthmoving equipment, compaction equipment, lifting equipment, excavating equipment. • Registrasi ke the Construction Industry Authority of the Philippines (CIAP). Sumber: http://www.congress.gov.ph/download/billtext_13/hb00246.pdf 47

48. Penutup 48

49. Penutup • Proyeksi ke depan menunjukkan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi dan sosial. Rantai pasok konstruksi yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam pembangunan infrastruktur. Pengelolaan sistem rantai rantai pasok alat berat bertujuan untuk mencapai kondisi terpenuhinya alat berat bagi penyelenggaraan konstruksi yang tercermin dari tersedianya alat yang cukup dan baik mutunya secara efektif dan efisien. Prakarsa Registrasi Alat berat sudah mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka menyediakan informasi ketersediaan alat berat untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Perlu perincian lebih lanjut ke dalam panduan atau pedoman registrasi alat berat untuk masing-masing pemangku kepentingan. • • • • 49

50. Terima Kasih 50