1 / 67

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. PERUBAHAN UU PPN. Undang-Undang No 8 Th 1983. Berlaku sejak 1 April 1985. Undang-Undang No 11 Th 1994. Berlaku sejak 1 Januari 1995. Berlaku sejak 1 Januari 2001. Undang-Undang

wolfe
Download Presentation

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

  2. PERUBAHAN UU PPN Undang-Undang No 8 Th 1983 Berlaku sejak 1 April 1985 Undang-Undang No 11 Th 1994 Berlaku sejak 1 Januari 1995 Berlaku sejak 1 Januari 2001 Undang-Undang No 18 Th 2000 Undang-Undang No 42 Th 2009 Berlaku sejak 1 April 2010

  3. OUTLINE

  4. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERUBAHAN KETIGA UU PPN

  5. LATAR BELAKANG

  6. TUJUAN 1 2 3 4 5 6

  7. POKOK-POKOK PERUBAHAN KETIGA UU PPN

  8. PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi dan ada yang hanya bersifat perbaikan gramatikal

  9. POKOK-POKOK PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1. DEFINISI (Pasal 1) 2. OBJEK PPN(Pasal 4) 3. PENYERAHAN AKTIVA YG TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN (Pasal 16D) 4. PENGERTIAN PENYERAHAN BKP DAN BUKAN PENYERAHAN BKP (Pasal 1A) 5. NON BKP & NON JKP (Pasal 4A) 6. PENGUSAHA KENA PAJAK 7. RETUR PPN ATAS PENYERAHAN JKP (Pasal 5A) 8. KRITERIA & TARIF PPnBM (Pasal 8) 9. RESTITUSI (Pasal 9 (4b), (4c) & Pasal 16E) 10. DEEMED PAJAK MASUKAN (Pasal 9 (7), (7a), (7b)) 11. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 (2a) & (14)) 12. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG (Pasal 12 (2)) 13. FAKTUR PAJAK (Pasal 13) 14. SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN(Pasal 15A) 15. FASILITAS PERPAJAKAN (Pasal 16B) 16. TANGGUNG RENTENG (Pasal 16F)

  10. 1. DEFINISI (Pasal 1) • Penambahan definisi • Pasal 1 angka 28 – Ekspor BKP tidak berwujud • Pasal 1 angka 29 - Ekspor JKP • Sinkronisasi definisi dengan Undang-Undang KUP • Pasal 1 angka 13 – badan • Pasal 1 angka 14 – Pengusaha • Pasal 1 angka 15 – Pengusaha Kena Pajak • Pasal 1 angka 27 – Pemungut PPN • Perubahan definisi (substansi) • Pasal 1 angka 10 – Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean • Pasal 1 angka 19 – Penggantian • Pasal 1 angka 20 – Nilai Impor • Pasal 1 angka 23 – Faktur Pajak • Perubahan definisi (pendelegasian wewenang) • Pasal 1 angka 15 – Pengusaha Kena Pajak • Pasal 1 angka 17 – Dasar Pengenaan Pajak • Perubahan definisi (redaksional)

  11. 1. DEFINISI (Pasal 1) • 5. Perubahan definisi (redaksional) • Pasal 1 angka 1 – Daerah Pabean • Pasal 1 angka 3 - Barang Kena Pajak • Pasal 1 angka 4 – Penyerahan BKP • Pasal 1 angka 5 – Jasa • Pasal 1 angka 6 - Jasa Kena Pajak • Pasal 1 angka 7 – Penyerahan JKP • Pasal 1 angka 11 – ekspor BKP Berwujud • Pasal 1 angka 18 – Harga Jual • Pasal 1 angka 22 – Penerima Jasa • Pasal 1 angka 24 – Pajak Masukan • Pasal 1 angka 25 – Pajak Keluaran

  12. 2. OBJEK PPN (Pasal 4) EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD & EKSPOR JKP

  13. 3. PENYERAHAN AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK UTK DIPERJUALBELIKAN PASAL 16D

  14. 4. PENGERTIAN PENYERAHAN BKP DAN BUKAN PENYERAHAN BKP (Pasal 1A) A. Penyerahan BKP karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) B. Penyerahan BKP dalam rangka Pembiayaan Syariah C. BKP Yang Dialihkan Dalam Rangka Restrukturisasi Usaha D. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan

  15. 4. A. PENYERAHAN BKP KARENA PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

  16. 4. B. PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SYARIAH

  17. 4.C.BKP YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA Restrukturisasi usaha: Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.

  18. 4. D. PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YANG TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN

  19. 5. NON BKP DAN NON JKP (PASAL 4A) A. Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan B. Barang Hasil Pertambangan(yang telah dikenakan Pajak Daerah) C. Jasa Keuangan D. Jasa-Jasa Tertentu

  20. 5.A. DAGING, TELUR, SUSU, SAYURAN, DAN BUAH-BUAHAN Pembatasan diatur dalam penjelasan

  21. 5.B. BARANG HASIL PERTAMBANGAN (YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK DAERAH)

  22. 5.C. JASA KEUANGAN

  23. 5.D. JASA-JASA TERTENTU

  24. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN SEBELUMNYA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

  25. 6. PENGUSAHA KENA PAJAK • PKP bertambah: • Eksportir JKP • Eksportir BKP tidak berwujud

  26. 7. RETUR ATAS PENYERAHAN JKP (PASAL 5A) Catatan: Terdapat penambahan perlakuan atas PPN yang barang atau jasanya diretur (bagi pembeli non PKP)

  27. 8. KRITERIA DAN TARIF PPnBM A. KRITERIA BKP YANG TERGOLONG MEWAH (Pasal 5) B. TARIF PPnBM(Pasal 8)

  28. 8.A.KRITERIA BKP MEWAH

  29. 8.B. TARIF PPnBM

  30. 9. RESTITUSI A. Saat Pengajuan Restitusi (Pasal 9 (4a), (4b)) B. Pengembalian Pendahuluan (Pasal 9 (4c)) C. Restitusi untuk Turis Asing (Pasal 16E)

  31. 9.A. SAAT PENGAJUAN RESTITUSI

  32. 9.B. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

  33. 9.C. RESTITUSI UNTUK TURIS ASING

  34. 10. DEEMED PAJAK MASUKAN (PASAL 9 (7) & (7a))

  35. 11. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN A. Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang masih dalam tahap belum berproduksi (Pasal 9 (2a)) B. Pengkreditan Pajak Masukanatas Barang Kena Pajak yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha (Pasal 9 (14))

  36. 11.A. PAJAK MASUKAN YANG BOLEH DIKREDITKAN OLEH PKP YANG BELUM BERPRODUKSI

  37. 11.B. PENGKREDITAN PM ATAS BKP YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA

  38. 12. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG (PASAL 12)

  39. 13. FAKTUR PAJAK (PASAL 13) A. Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 13 (1)) B. Saat Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 13 (1a)) C. Jenis Faktur Pajak (Pasal 13) D. Sanksi atas Pelanggaran Syarat Formal Faktur Pajak (Pasal 13 (5) jo Pasal 14 (1) e UU KUP) E. Syarat Formal dan Material Faktur Pajak (Pasal 13 (9)) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK 38/PMK.03/2010, PER-13/PJ/2010, PER-10/PJ/2010,& SE-42/PJ/2010

  40. 13.A. KEWAJIBAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

  41. 13.B. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

  42. 13.C. JENIS FAKTUR PAJAK

  43. 13.D. SANKSI ATAS PELANGGARAN SYARAT FORMAL FAKTUR PAJAK

  44. 13.E. SYARAT FORMAL & MATERIAL

  45. 14. SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN (PASAL 15A) Catatan: Sanksi mengikuti ketentuan dalam UU KUP (Penjelasan Pasal 15A)

  46. 15. FASILITAS PERPAJAKAN (PASAL 16B)

  47. 16. TANGGUNG RENTENG (PASAL 16F)

  48. SEKIAN - END OF SLIDES -

  49. PASAL 1 ANGKA 28

  50. PASAL 1 ANGKA 29

More Related