Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

2. Pengantar Hubungan HI dan HN • Pentingnya pemahaman hubungan HI dan HN - Tidak semata-mata kepentingan akademik - Kebutuhan praktek - Klarifikasi hukum perjanjian • Masalah utama hubungan HI dan HN : - satu sistem atau dua sistem hukum - masalah hiearki, supremasi, keutamaan

4. Paham Dualisme • Berasal dari teori dasar berlakunya hukum internasional yang mendasarkan atas kemauan negara. • Paham diatas mengakibatkan suatu anggapan dimana hukum nasional & hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda & terpisah satu sama lain. • Dipelopori oleh Triepel (1899) & Anzilotti (1923)

5. Paham Dualisme HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL

6. Paham Dualisme • HI dan HN adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat negara). • Keduanya memiliki subyek yang berbeda. Subyek hukum nasional adalah perorangan / badan hukum (perdata/publik), sedangkan subyek hukum internasional adalah negara. • Keduanya berbeda struktur organ pelaksananya (eksekutif, legislatif, yudikatif).

7. Akibat Hukum dari Dualisme • Kedua sistem tersebut tidak mungkin mendasarkan / bersumber kepada satu sama lain. (tidak ada persoalan hierarki) • Tidak mungkin ada pertentangan diantaranya, yang ada hanya penunjukan kembali (renvoi). • Untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan transformasi hukum • Kritik terhadap teori dualisme.

8. MONISME Hukum Internasional Hukum Nasional

9. Paham Monisme • Beranggapan bahwa hanya ada satu sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan manusia: HI dan HN adalah satu kesatuan sistem hukum. • Menimbulkan persoalan hubungan hiearki atau keutamaan: Monisme dengan primat hukum nasional & Monisme dengan primat hukum internasional • Kritik terhadap teori monisme

11. Monisme Primat Hukum Nasional • Beranggapan bahwa HN adalah hukum yang utama daripada HI • Beranggapan bahwa HI merupakan lanjutan dari HN untuk urusan-urusan luar negeri. • Beranggapan bahwa HI bersumber kepada HN • Kelemahan paham monisme primat HN

12. Monisme Primat Hukum Internasional • Beranggapan bahwa HI adalah hukum yang lebih tinggi daripada HN • Beranggapan bahwa HN tunduk kepada HI & dasar mengikatnya berasal dari suatu “pendelegasian” wewenang dari HI • Kelemahan paham monisme primat HI

13. Tanggapan terhadap kedua teori • Tidak memberikan jawaban yang memuaskan mengenai hubungan HI dan HN • Praktek tidak menunjukkan aliran mana yang lebih dominan • Hubungan HI dan HN diserahkan pada praktek masing-masing negara • Kritik/pandangan S.G. Fitzmaurice

14. Sikap HI terhadap HN • HI pada dasarnya tidak menyampingkan HN • Negara tidak dapat menggunakan HN sebagai pembenaran untuk mengelak kewajiban HI • Psl 27 Konvensi Wina: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”

15. Sikap HN terhadap HI • Sulit disimpulkan karena hukum domestik sangat bervariasi dan sering tidak jelas dan tidak konsisten • Perlu mempelajari praktek negara-negara dalam hal perjanjian, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum

16. Praktek negara-negara • Inggris • Amerika Serikat • Belanda

17. Praktek Indonesia • Cenderung menganut paham monisme dengan primat hukum internasional -- Hukum positf Indonesia: UU no. 24 Tahun 2000 -- Implementasi Perjanjian/Kovensi Internasional -- Sikap terhadap Kebiasaan Internasional, Praktek Pengadilan • Kasus-kasus : Tembakau Bremen, Mobnas, Konsepsi Nusantara