1 / 43

HRM-Meily Margaretha

LABOR RELATIONS &. HRM-Meily Margaretha. COLLECTIVE BARGAINING. TUJUAN. Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud serikat pekerja Mahasiswa memahami alasan karyawan bergabung dalam serikat pekerja Mahasiswa memahami persetujuan kolektif

yepa
Download Presentation

HRM-Meily Margaretha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LABOR RELATIONS & HRM-Meily Margaretha COLLECTIVE BARGAINING

  2. TUJUAN • Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud serikat pekerja • Mahasiswa memahami alasan karyawan bergabung dalam serikat pekerja • Mahasiswa memahami persetujuan kolektif • Mahasiswa memahami hubungan pemerintah, serikat pekerja dan manajemen • Mampu mendiskusikan artikel-artikel terkait

  3. THE LABOR MOVEMENT Dewasa ini lebih dari 16 juta karyawan Amerika Serikat termasuk dalam anggota serikat pekerja, jumlah yang mencapai sekitar 14,1% dari jumlah total laki-laki dan perempuan yang bekerja di AS. Bagaimana di Indonesia?

  4. Mengapa serikat pekerja itu penting? • Bagaimana mereka mendapat cara itu? • Mengapa karyawan mau bergabung kedalamnya? • Bagaimana persetujuan manajemen serikat pekerja dipersiapkan?

  5. Definisi Serikat Pekerja • Serikat Pekerja (Mathis & Jackson, 2006) Asosiasi formal para pekerja yang mendukung minat para anggotanya melalui tindakan kolektif • Serikat Pekerja (Rivai, 2004) Sistem sosial yang terbuka yang mengejar tujuan dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan luar

  6. A Brief History of the American Union Movement Serikat pekerja sudah lama ada, misalnya tahun 1790, para tukang terampil (tukang sepatu, tukang jahit, tukang cat, dan lain-lain) mengorganisasikan diri mereka ke dalam satu serikat dagang. Mereka mengajukan tuntutan “upah minimum” mereka dan memiliki “komite keliling” yang berjalan dari toko ke toko untuk memastikan bahwa tidak ada anggota yang diterima dengan gaji yang lebih rendah.

  7. Keanggotaan SP terus bertumbuh sampai depresi besar sekitar tahun 1837 yang mengakibatkan keanggotaan merosot. • Keanggotaan meningkat ketika AS memasuki revolusi industri. • Tahun 1869 sekelompok tukang jahit bertemu dan membentuk Knights of Labor. • Tahun 1885 anggota berjumlah 100.000 orang dan (sebagai akibat dari dimenangkannya satu pemogokan besar terhadap perusahaan kereta api) meledak sampai 700.000 anggota pada tahun berikutnya. Tetapi tahun 1893 dibubarkan karena tidak ada lagi anggotanya.

  8. Tahun 1886 Samuel Gompers membentuk American Federation of Labor. Serikat ini terdiri dari karyawan terlatih. Jika Knight menfokuskan reformasi sosial praktis demi mendapatkan nafkah sehari-hari bagi para anggotanya (memberikan tunjangan yang lebih besar bagi para anggotanya). • Gompers memiliki tujuan meningkatkan upah dari hari ke hari & meningkatkan kondisi kerja para pendukungnya. • AFL bertumbuh cepat sampai sesudah PD I pada suatu saat keanggotaannya lebih dari 5,5 juta orang.

  9. Tahun 1920 merupakan satu periode stagnasi untuk gerakan serikat pekerja AS, dan tahun 1923 keanggotaan AFL merosot sampai sekitar 3,5 juta anggota. • Kemerosotan dan stagnasi ini merupakan akibat dari beberapa hal, termasuk depresi sesudah perang, penolakan para pabrikan terhadap pembaharuan SP, kematian Gompers. • Tahun 1929 sebagai akibat dari depresi besar jutaan karyawan telah kehilangan pekerjaan mereka, pada tahun 1933 keanggotaan SP menurun sampai di bawah 3 juta pekerja.

  10. Pertengahan tahun 1930 keanggotaan mulai meningkat, program New dealnya mempermudah TK untuk berorganisasi. • Kemakmuran, PD II dan UU federal lain turut membantu mempercepat peningkatan keanggotaan, yang memuncak sampai kira-kira 21 juta pekerja pada tahun 1970an. • Keanggotaan kembali mulai merosot sampai kira-kira 16,6 juta karyawan bergaji dan berupah pada tahun 1995.

  11. The Labor Movement • 1790–Skilled craftsmen organize into trade unions. • 1869–The Knights of Labor seek social reform. • 1886–American Federation of Labor pursues bread- and-butter and improved working conditions. • 1935–National Labor Relations Act fosters organizing and the rapid growth of labor unions. • 1947–Taft-Hartley Act regulates union activities. • 1955–AFL and CIO merge. • 1970s–Union membership peaks and begins to steadily decline.

  12. Tujuan SP (Mondy) • Menjamin, meningkatkan standar hidup dan status ekonomi para anggotanya • Meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman dan situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi atau keputusan manajemen • Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dengan cara-cara yang mendukung • Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan baik anggota ataupun bukan • Menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan yang sewenang-wenang di tempat kerja

  13. Alasan Umum Bergabung SP(Sumber: Rivai, 2004) • Mendapatkan kompensasi yang layak • Mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik • Mendapatkan haknya secara adil • Melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen • Mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi

  14. Why Do Workers Organize? (Dessler, 2005) • Solidarity • To get their fair share of the pie. • Improved wages, hours, working conditions, and benefits • To protect themselves from management whims. • Conditions favoring employee organization • Low morale • Fear of job loss • Arbitrary management actions • Voice/Grievances

  15. Alasan Karyawan Bergabung dengan SP (Mondy) • Ketidakpuasan pada Manajemen • Kompensasi • Keamanan Pekerjaan • Sikap Manajemen • Saluran Sosial • Peluang untuk Kepemimpinan • Pembentukan SP yang diwajibkan • Tekanan Rekan Kerja

  16. What Do Unions Want? • Tujuan SP: • Union Security/Keamanan SP • SP berupaya untuk menetapkan jaminan untuk diri mereka sendiri, misalnya merundingkan kontrak untuk semua karyawan termasuk mereka yang bukan anggota Serikat buruh. • 2. Gaji, jam dan tunjangan yang diperbaiki untuk anggota.

  17. Lima jenis kemungkinan keamanan SP: Closed Shop: perusahaan dapat mempekerjakan hanya anggota SP. Union Shop: perusahaan dapat mempekerjakan orang yang bukan anggota SP, namun mereka harus bergabung dengan SP sesudah satu jangka waktu yang ditetapkan dan membayar iuran (jika tidak mereka dapat dipecat)

  18. Agency Shop: Karyawan yang tidak termasuk dalam SP masih harus membayar iuran SP dengan pengandaian bahwa usaha-usaha SP menjamin semua pekerja. Open Shop: Terserah kepada pekerja apakah mereka bergabung atau tidak dengan SP, mereka yang tidak menjadi anggota tidak membayar iuran. Pemeliharaan Kesepakatan Keanggotaan: Para karyawan tidak harus termasuk dalam SP, akan tetapi anggota SP yang dipekerjakan oleh perusahaan harus mempertahankan keanggotaan dalam SP selama masa kontrak.

  19. THE UNION DRIVE AND ELECTION Langkah 1. Kontak Awal • SP menentukan minat karyawan dalam • pengorganisasian • Komite pengorganisasian ditetapkan • Konsultasi hubungan tenaga kerja semakin • berdampak pada proses pembentukan SP, baik • dengan manajemen maupun SP sekarang yang • didukung oleh penasihat luar yang terlatih, misalnya • psikolog.

  20. Langkah 2. Memperoleh Kartu wewenang Agar dapat mengajukan permohonan untuk pelatihan SP, SP harus mempelihatkan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari karyawan berminat untuk membentuk SP. Para karyawan menunjukkan minat ini dengan menandatangi kartu wewenang. (Di Indonesia minimal ada 10 orang pekerja yang bergabung, Pasal 5 ayat 2 UU no. 21 tahun 2000)

  21. Langkah 3. Menangani dengar pendapat Unit tawar menawar (bargaining unit) merupakan kelompok karyawan yang akan diberi wewenang oleh SP untuk mewakilinya. Langkah 4. Kampanye Langkah 5. Pemilihan

  22. THE COLLECTIVE BARGAINING PROCESS What is collective bargaining? Proses yang melaluinya perwakilan manajemen dengan serikat pekerja bertemu untuk merundingkan satu kesepakatan kerja.

  23. What is good faith? Good faith bargaining: suatu istilah yang berarti kedua pihak berkomunikasi dan berunding, kedua belah pihak membuat usaha yang wajar untuk sampai pada sebuah kesepakatan; usulan yang ada dicocokkan dengan usulan lainnya. Itu tidak berarti bahwa salah satu pihak terpaksa menyetujui satu proposal.

  24. Kapan perundingan itu tidak dilakukan secara jujur (tidak memiliki maksud baik)? • Tawar menawar yang dangkal • Konsesi yang tidak memadai • Proposal dan tuntutan yang tidak memadai • Taktik yang memperlambat • Menentukan kondisi pembebanan • Perubahan unilateral dalam kondisi • Menghindari perwakilan • Komisi dari praktek tenaga kerja tidak adil • selama perundingan. • Menahan informasi • Mengabaikan hal-hal persetujuan

  25. The negotiating Team Baik SP maupun manajemen mengirimkan satu tim perundingan ke meja perundingan dan kedua yang tim biasanya masuk ke dalam posisi tawar-menawar sudah membuat pekerjaan rumah mereka. Manajemen menggunakan beberapa teknik untuk mempersiapkan tawar-menawar.

  26. Pertama, manajemen menyediakan data yang merupakan landasan membangun posisi tawar-menawarnya. Upah dan data tunjangan dikumpulkan, termasuk juga perbandingan dengan tarif upah lokal dan tarif yang dibayar untuk pekerjaan yang sama dalam industri. Data tentang distribusi tenaga kerja (usia, jenis kelamin, senioritas) adalah penting, karena faktor-faktor ini menentukan apa yang sesungguhnya akan Anda bayar dalam tunjangan.

  27. Yang penting juga adalah data ekonomi internal menyangkut biaya tunjangan, level pendapatan keseluruhan dan jumlah serta biaya kerja lembur.

  28. Bargaining Items: UU Tenaga kerja menetapkan kategori dari butir-butir yang menjadi sasaran perundingan: • Voluntary bargaining items: • Butir-butir dalam perundingan kolektif yang • padanya perundingan menjadi bukan saja • tidak legal melainkan juga tidak wajib, tidak • ada pihak yang dapat dipaksa keinginannya • untuk merundingkan item-item tersebut.

  29. Ilegal bargaining items: • Item-item dalam perundingan kolektif yang • dilarang oleh Undang-undang, misalnya • Klausul yang sepakat memperkerjakan • “anggota serikat pekerja secara ekslusif” akan • menjadi tidak legal dalam suatu negara • bagian yang mempunyai hak untuk bekerja. • Mandatory bargaining items: • Item-item dalam perundingan kolektif yang • harus ditawarkan satu pihak jika butir-butir itu • disampaikan oleh pihak lain, misalnya upah, • jam, waktu istirahat, uang pesangon dan lain- • lain.

  30. Impasses, Mediation and strikes • Impasses/Jalan buntu • Jalan buntu terjadi: • bila pihak-pihak tidak dapat bergerak • lebih jauh kearah penyelesaian. • Jika satu pihak menuntut lebih • banyak daripada yang ditawarkan • pihak lain.

  31. Jalan buntu bisa diselesaikan melalui pihak ke 3 yaitu seseorang yang tidak berkepentingan • seperti: • Mediation/Mediasi • Campur tangan dengan satu pihak ke-3 yang • netral mencoba untuk membantu para pemimpin • dalam mencapai kesepakatan • Penemuan fakta • Campur tangan pihak ke-3, pihak netral yang mempelajari masalah dan membuat rekomendasi • Perwasitan (Arbitrasi) atau Arbitration • merupakan jenis paling definitif dari campur tangan • pihak ke-3, karena arbitrator sering mempunyai • kekuatan untuk menentukan dan mendikte syarat- • syarat penyelesaian.

  32. Pemogokan/Strikes • adalah suatu penarikan tenaga kerja. Ada 5 jenis: • Pemogokan ekonomi/Economic Strike • Disebabkan karena kegagalan untuk menyepakati • syarat-syarat kontrak. • Pemogokan praktik Tenaga kerja yang tidak adil/ • Unfair labor practice Strike • Bertujuan memprotes perilaku ilegal dari majikan.

  33. Pemogokan liar/Wildcat strike • merupakan pemogokan tidak sah yang terjadi • selama jangka waktu kontrak. • Pemogokan Simpati/Sympathy Strike • terjadi bila satu SP melakukan pemogokan untuk • mendukung pemogokan yang lain • Melarang orang bekerja/Picketing

  34. Alternatif lain jalan buntu: • Kampanye badan usaha: • Suatu usaha terorganisasi oleh SP yang • mendorong tekanan pada perusahaan melalui • desakan SP, pemegang saham, direktur, • pelanggan, pemberi kredit dari perusahaan lain • dan perwakilan pemerintah secara langsung. • Boikot/boycott: • Penolakan gabungan (bersama) oleh • karyawan dan pihak berminat lainnya untuk • membeli atau menggunakan produk-produk • majikan.

  35. Inside games: • Taktik SP lainnya. Taktik ini digunakan • sebagai usaha SP untuk meyakinkan • karyawan agar menghalangi atau merusak • produksi. Misalnya dengan memperlambat • jalannya kerja, menolak untuk bekerja lembur. • Penggembokan/Lock Out: • merupakan satu penolakan majikan dalam • pemberian peluang bekerja . • Perintah/Injuction

  36. Strategi Mengatasi Kemacetan Negosiasi Strategi SP untuk Mengatasi Kemacetan Negosiasi Strategi Manajemen Mengatasi Kemacetan Negosiasi Lockout Melanjutkan operasi tanpa para karyawan yang mogok • Pemogokan • Boikot

  37. Hubungan Pemerintah, Manajemen, dan Serikat Pekerja Pemerintah Perlindungan Perlindungan tindakan Tindakan legal Aktivitas SP legal Aktivitas Manajemen Kesempatan kerja Kinerja Kerja yang Efektif Kontrak Manajemen-Serikat Pekerja Manajemen Serikat Pekerja

  38. GRIEVANCES Grievances/keluhan: Setiap faktor yang melibatkan upah, jam, dan kondisi kerja yang digunakan sebagai keluhan terhadap majikan. Sources of Grievances: • Absenteeism/Kemangkiran • Insubordination • Overtime/Waktu lembur • Plant rules/Aturan pabrik • Senioritas

  39. Contoh Serikat Pekerja di Indonesia • Serikat Karyawan ANTV • Serikat Pekerja Detik.com • Perkumpulan Karyawan Warta Kota • Serikat Pekerja Antara

  40. Undang-Undang Serikat Pekerja di Indonesia • Pasal 9 UU No.21 tahun 2000 “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, partai politik dan pihak manapun. • Pasal 5 ayat 1 UU No.21 tahun 2000 “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh • Pasal 5 ayat 2 UU No.21 tahun 2000 “Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang pekerja/buruh

  41. Masalah dengan SP • Kasus Ketenagakerjaan Hotel Aquila Pecat Pegawai Yang Bentuk Serikat Pekerja • Jika SP di perusahaan lebih dari 1

  42. Silahkan Bertanya.... Atau... Komentar...

More Related