Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia

1. Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia By Vetty Priscilla FKepUnand

2. Kebijakan Kesehatan Merupakan tindakan yang mempunyai efek terhadap institusi, organisasi, pelayanan, dan pendanaan dari sistem pelayanan kesehatan…..(kebijakan kesehatan) penting dalam pemberian pelayanan kesehatan pada: -- public goods -- private goods -- LSM kesehatan

4. Konteks : kegiatan, waktu -- Hal dibicarakan, di formulasikan • Aktor : orang yang berpartisipasi -- Mempengaruhi pembuatan kebijakan • Proses : tindakan, jalan -- Pengembangan dan implementasi kebijakan • Konten : isi, isue -- Menjelaskan tujuan

5. Fenomena Kesehatan • Polapenyakitsemakinkompleks Penyakittidakmenular demand pelykuratif (rawatinap) • Sistempelayanankesehatantidakmerata Angkakesakitan & kematianklgmiskin >> klgkaya • Kinerjapelayanankesehatansektorpublikcendrung  Swastadominasipelayanan  Pendudukmiskin: pelykesehatan non-medis

6. Pendanaan kesehatan cendrung rendah dan tidak merata  sebagian besar dana bukan dari pemerintah, dari dana tsb, sbgn besar dr kantong pribadi • Munculnya penyakit-penyakit baru  HIV (provinsi tertentu: industri, tambang, turism)  flu burung  flu babi

7. Reformasi Sektor Kesehatan Desentralisasi

8. Desentralisasi • Pemindahan wewenang untuk membuat keputusan, manajemen yang digunakan dan mengunakan sumber-sumber yang ada • Perpindahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah - Administrasi - sub-ordinat unit

9. Tipe Desentralisasi: kekuasaan • Dekonsentrasi (fungsi/integrasi) Sama departemen • Devolusi Level rendah dari pemerintah • Delegation to semi-independant agencies Kemandirian dari pemerintah • (Privatisation)

10. Figure 1: Functional Deconcentration (example) Ministry of Health (HQ) Ministry of Agriculture (HQ) Ministry of Education (HQ) Regional Health Office Regional Agriculture Office Regional Education Office District Health Office District Agriculture Office District Education Office Key = main line managerial authority

11. Prime Minister’s Office or Ministry of Interior Ministry of Health (HQ) Ministry of Education (HQ) Regional Commissioner’s Office Regional Education Office Regional Health Office District Commissioner’s Office District Health Office District Educational Office

12. Figure 3: Devolution (example) Central Government Ministry of Health State Level Local Government Key = relations between levels of government

13. Figure 4: Delegation (example) Ministry of Health Semi-autonomous hospital

14. Kenapa Desentralisasi? • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan • Memberikan kesempatan kepada pemerintahan lokal untuk mengunakan dana pada program yang mereka pedulika/butuhkan ex: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll • Meningkatan alur informasi secara cepat, meningkakan efisiensi • Memberdayakan masyarakat yang potensial seperti pengusaha lokal

15. Pelaksanaan di Indonesia? • Tahun 2001 • Dana 10% pusat  50% daerah  pely kesehatan < responsif thd kebutuhan -- fokus: gaji pegawai & cendrung kuratif, -- preventif & promotif sering terabaikan sehingga pely public goods  pertimbangan ekonomi sering terabaikan  disparitas antar daerah

16. Masalah yang sering di temui • Melemahkan ‘public sector’  pemerintah lokal tidak siap • Melemahkan departemen kesehatan??  Perubahan peraturan • ‘ineguity’  pemasukan pemerintah lokal tergantung aktivitas ekonomi di kota • Konflik  banyak kepentingan • Peningkatan pengeluaran administrasi

17. Diskusikan dengan teman sebangku, apa saja yang mengalami reformasi dalam sektor kesehatan??