EVALUASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2012

1. EVALUASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2012 Oleh : Suhana Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim KIARA, 20 Desember 2012

2. ISU UTAMA • KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERUS BERULANG • EKONOMI PERIKANAN DIKUASAI ASING (INVESTASI SEKTOR PERIKANAN, IMPOR IKAN, ABK ASING, EKSPOR IKAN) • PEMBANGUNAN DI PULAU-PULAU KECIL MASIH BERPARADIGMA DARATAN (PEMBANGUNAN JALAN)

3. Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2011 Permasalahan Minapolitan Tahun Anggaran 2009, 2010 dan Semester 1 2011 : • Penetapan kawasan Minapolitan tidak memperhatikan kondisi kesiapan daerah; • Pengadaan Kapal Pole Line Fiberglass 30 GT tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.394.450.292; • Peningkatan produksi perikanan melalui transpormasi penggunaan kapal tradisional ke kapal Inka belum efektif; • Pelaksanaan PUMP tahun 2011 belum berjalan efektif; • Perencanaan pembangunan pabrik rumput laut berpotensi tidak efektif; • Upaya peningkatan kualitas hasil perikanan melalui program sistem rantai dingin belum efektif; • Pengelolaan kawasan minapolitan belum memperhatikan aspek lingkungan; Berdasarkan kondisi temuan BPK tersebut Kebijakan Minapolitan tidak berjalan efektif dikarenakan tidak melalui perencanaan yang matang dan cermat

4. Perkembangan Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 (Per September) Pendekatan Kwalitas menjadi utama dalam ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke negara tujuan  secara sistematis telah berperan dalam meningkatkan pasokan kebutuhan gizi SDM negara-negara tujuan ekspor; Berdasarkan riset penulis (2010) di Bali dan Kalimantan Barat menunjukan bahwa ikan-ikan yang di ekspor adalah ikan-ikan berkwalitas 1 dan 2, sementara untuk konsumsi dalam negeri berkwalitas 3 ke bawah

5. Perkembangan Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 (Per September) Pendekatan Volume menjadi ciri khas ikan dan produk ikan yang di impor Indonesia  Bukan Pendekatan Kwalitas Ikan dan Produk Perikanan  secara sistematis telah berperan dalam menyediakan ikan dan produk perikanan kwalitas rendahan bagi penduduk Dalam Negeri  untuk bahan baku Industri Ikan Asin dan olahan lainnya; Volume impor ikan meningkat terjadi pada saat nelayan nasional “panen ikan” (Cuaca baik)  ikan hasil tangkapan nelayan tidak terserap karena kalah bersaing dengan ikan impor yang harga murah;

6. Perkembangan 20 Jenis Produk Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 Kelompok crustacea dan pelagis masih menjadi andalan utama produk ekspor Indonesia;

7. Perkembangan 20 Jenis Produk Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012

8. Perkembangan 2 Jenis Produk Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012

9. Kapasitas Produksi Terpakai Pada Industri Perikanan Indonesia Periode 2008 - Triwulan III 2012 Sumber : Survey Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan Triwulan III 2012 Meningkatnya ikan impor belum berdampak pada meningkatnya kapasitas industri perikanan nasional  Kemana larinya ikan impor ?

10. Nilai Tukar Nelayan Tahun 2012

11. Perkembangan Investasi Perikanan

13. Ironis Bayi Kekurangan Gizi di Sentra Perikanan Nasional • Dokumen BAPPENAS (2010) menunjukan bahwa bayi yang masih kekurangan gizi masih sangat tinggi, terutama di provinsi-provinsi berbasis sektor kelautan dan perikanan. Misalnya Maluku (27,8 %), Maluku Utara (22,8 %), Nusa Tenggara Timur (33,6 %), Nusa Tenggara Barat (24,8 %), Sulawesi Tenggara (27,6 %), Papua (21,2 %), Papua Barat (23,2 %), Gorontalo (25,4 %), Riau (21,4 %), Kalimantan Barat (22,5 %), dan Kalimantan Timur (19,3 %)

14. PEMBANGUNAN DI PULAU-PULAU KECIL MASIH BERPARADIGMA DARATAN (KASUS PULAU FANI, RAJA AMPAT, PAPUA BARAT)

15. Kasus di Pulau Kecil Tahun 2012

16. Degrowth Ekonomi Perikanan : Dari Pertumbuhan Volume ke Pertumbuhan Kwalitas Untuk SDM Nasional • Reorientasi kebijakan ekonomi perikanan dari kepentingan asing ke kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25B Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan (yang berkwalitas baik) ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. • Perbaikan sistem jaringan pasar ikan antar pulau dan antar wilayah; • Penguatan armada kapal pengangkut ikan antar pulau; • Kembalikan manfaat subsidi perikanan (BBM, Kapal, Pakan Ikan dan Pupuk) untuk rakyat melalui penyediaan ikan berkwalitas baik dengan harga terjangkau; • Tindak tegas para pelaku ekspor dan impor ikan illegal, termasuk penjualan ikan di tengah laut. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan Tuna illegal dari Indonesia ke Thailand. Pada Tahun 2000 tercatat dugaan ekspor ikan tuna Albacore secara illegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand, yaitu mencapai 271.419 Kg dengan nilai mencapai 1.070.630 US $. Sementara itu pada Tahun 2010, dugaan ekspor ikan tuna Albacore illegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna Albacore illegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 Kg dengan nilai mencapai 8.326.839 US $; • Evaluasi implementasi MEA 2015 untuk sektor perikanan; • Pendekatan karakteristik dan daya dukung pulau dalam melalukan pembangunan di pulau kecil

17. SUHANAKepalaRisetdanKebijakanEkonomiKelautan PusatKajian Pembangunan KelautandanPeradabanMaritim HP : 081310859708; Blog : http://suhana-ocean.blogspot.com, Email : suhanaipb@gmail.com