1 / 22

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. Gambaran umum. PENGENDALIAN. TUJUAN. Efektivitas dan Efisiensi Operasional Pengamanan Aset Pelaporan Keuangan Ketaatan. DASAR HUKUM SPIP. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

heaton
Download Presentation

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Gambaranumum

  2. PENGENDALIAN TUJUAN • EfektivitasdanEfisiensiOperasional • PengamananAset • PelaporanKeuangan • Ketaatan

  3. DASAR HUKUM SPIP Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 KETENTUAN UMUM UNSUR-UNSUR SPIP PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP KETENTUAN PENUTUP

  5. KETENTUAN UMUM

  6. DefinisiSPIP(pp 60 tahun 2008) Proses yang integral padatindakandankegiatan yang dilakukansecaraterusmenerusolehpimpinandanseluruhpegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatastercapainyatujuanorganisasimelaluikegiatan yang efektifdanefisien, keandalanpelaporankeuangan, pengamananasetnegara, danketaatanterhadapperaturanperundang-undangan

  7. SPIP SEBAGAI STANDAR Pengendalian Menteri / pimpinanlembaga, gubernur, danbupati / walikotawajibmelakukanpengendalianataspenyelenggaraankegiatanpemerintahan (Berpedomanpada SPIP)

  8. TUJUAN spip Memberikankeyakinanmemadaibagitercapainyaefektivitasdanefisiensipencapaiantujuanpenyelenggaraanpemerintahan, keandalanpelaporankeuangan, pengamananasetnegara, danketaatanterhadapperaturanperundang-undangan

  9. UNSUR-UNSUR SPIP

  10. PERSPEKTIF SPIP

  11. Ps. 4 Lingkungan Pengendalian Ps. 13 Penilaian Risiko IdentifikasiRisiko Analisis Risiko Ps. 18 Kegiatan Pengendalian Ps. 41 Sarana Komunikasi Informasi & Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Pemantauan Pengendalian Intern Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Ps. 43 SUB UNSURSPIP 8 LingkunganPengendalian SPIP 11 Kegiatan Pengendalian 11

  12. UnsurSPIP 1. Lingkunganpengendalian (control environment) Pimpinaninstansipemerintahdanseluruhpegawaiharusmenciptakandanmemelihara lingkungandalamkeseluruhanorganisasi yang menimbulkanperilakupositifdan mendukungterhadappengendalian intern danmanajemen yang sehat. 2. Penilaianrisiko (risk assessment) Pengendalian intern harusmemberikanpenilaianrisiko yang dihadapi unit organisasi, baikdariluarmaupundaridalam. 3. Kegiatanpengendalian (control activities) Kegiatanpengendalianmembantumemastikanbahwaarahanpimpinaninstansi pemerintahdilaksanakan. Kegiatanpengendalianharusefisiendanefektifdalam pencapaiantujuanpengendalianorganisasi. 4. Informasidankomunikasi (information and communications) Informasidicatatdandilaporkankepadapimpinaninstansipemerintahdanpihak lain yang membutuhkan. Informasidisajikandalamsuatubentukdansaranatertentusertatepat waktu, sehinggamemungkinkanpimpinaninstansipemerintahmelaksanakanpengendalian dantanggungjawabnya. 5. Pemantauan (monitoring) Pemantauanharusdapatmenilaikualitaskinerjadariwaktukewaktudanmemastikan bahwarekomendasihasil audit dan review lainnyadapatsegeraditindaklanjuti.

  13. Unsur-unsurSPIP harus diimplementasikan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan/entitas • Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko • Kegiatan Pengendalian • Informasi dan Komunikasi • Pemantauan

  14. UNSUR SPIP Lingkungan Pengendalian • penegakan integritas dan nilai etika; • komitmen terhadap kompetensi; • kepemimpinan yang kondusif; • pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan; • pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yg tepat; • penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat tentang • pembinaan sumber daya manusia; • perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; • hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

  15. UNSUR SPIP Penilaian Risiko • Penetapan tujuan instansi dan kegiatan • Identifikasi risiko • Analisis risiko

  16. UNSUR SPIP Kegiatan Pengendalian • reviu atas kinerja; • pembinaansumberdayamanusia; • pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; • pengendalian fisik atas aset; • penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; • pemisahan fungsi; • otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; • pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; • pembatasanakses atas sumberdaya dan pencatatannya; • akuntabilitasterhadapsumberdaya dan pencatatannya; • dokumentasi yang baik atas SistemPengendalianInternsertatransaksi dan kejadianpenting.

  17. UNSUR SPIP Informasi dan Komunikasi • identifikasi, pencatatan, dan • komunikasiinformasi; • penerapanberbagaibentukdansarana • untukmengkomunikasikan informasi; • c. pengelolaan dan pengembangan • berkelanjutan sistem informasi.

  18. UNSUR SPIP Pemantauan • pemantuan berkelanjutan; • evaluasi terpisah; • tindak lanjut rekomendasi hasil audit, reviu, dan evaluasi.

  19. Tahapanpenyelenggaraan SPIP 19

  20. PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

  21. Menteri/pimpinanlembaga, gubernur, danbupati/walikotabertanggungjawabatasefektivitaspenyelenggaraan SPIP Untukmemperkuatdanmenunjangefektivitas SPIP dilakukan: • Pengawasanoleh APIP • Pembinaanoleh BPKP

  22. TERIMA KASIH

More Related