Arah dan Kebijakan pemantapan sistem PENYULUHAN PERTANIAN tahun 2014

1. Arah dan Kebijakan pemantapan sistem PENYULUHAN PERTANIAN tahun 2014 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN - KEMENTERIAN PERTANIAN LAMPUNG, MEI 2013 OLEH KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

2. I. PENDAHULUAN 2

3. EMPAT TARGET PEMBANGUNAN PERTANIAN 3

4. Lanjutan ..... ARAH, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN PENYULUHAN PERTANIAN: Proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA KUALITAS, ANDAL, MAMPU MANAJERIAL, KEWIRAUSAHAAN,DAN ORGANISASI BISNIS USAHA TANI : BERDAYA SAING TINGGI DAN BERKELANJUTAN

5. II. KONDISI UMUM PENYULUHAN PERTANIAN

6. A. KELEMBAGAAN PENYULUHAN *) BP3K : 4.383 bangunan milik sendiri dan 633 bangunan sewa

7. KELEMBAGAAN PETANI

8. C. KETENAGAAN PENYULUHAN *) Setiap WKPP membina 2 – 4 desa/kelurahan **) Sebagian besar (63%), penyuluh yang mendampingi petani/poktan di lapangan adalah THL-TBPP

9. PERMASALAHAN BELUM SEMUA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN MEMBENTUK KELEMBAGAAN PENYULUHAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 MASIH KURANGNYA TENAGA PENYULUH PERTANIAN UNTUK MEMENUHI KEBIJAKAN “SATU DESA SATU PENYULUH”, DAN MASIH RENDAHNYA KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN MASIH LEMAHNYA KAPASITAS PETANI DAN KELEMBAGAAN PETANI BELUM OPTIMALNYA TRANSFER TEKNOLOGI DARI SUMBER INFORMASI KE PETANI BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN PRASARANA, SARANA, DAN PEMBIAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN 9 9

10. III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS, PELUANG DAN KENDALA

11. IV. ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN RENCANA AKSI

12. ARAH KEBIJAKAN 1 2

13. Lanjutan ..... 3 4 5

14. PROGRAM DAN RENCANA AKSI ASPEK KELEMBAGAAN PENYULUHAN • Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan Prov. dan Kab/Kota sebagai penggerak utama Pembangunan Pertanian di masing-masing tingkatan; • Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai POSKO P2BN; • Menumbuhkan dan mengembangkan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan; • Meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara kelembagaan teknis pertanian, litbang, dan penyuluhan.

15. Lanjutan ..... ASPEK KETENAGAAN PENYULUHAN 1. Mengusulkan formasi kebutuhan penyuluh pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian, serta memberdayakan penyuluh swadaya dan swasta untuk memenuhi kebijakan ”satu desa satu penyuluh”; 2. Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian melalui pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian dan teknis agribisnis, serta pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian; 3. Mengembangkan profesionalisme penyuluh berbasis kompetensi melalui sertifikasi profesi;

16. Lanjutan ..... • Menata jenjang karir penyuluh pertanian PNS dan memberikan penghargaan bagi penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, THL-TBPP dan Balai Penyuluhan) berprestasi; • Menumbuhkan dan Mengembangkan kapasitas penyuluh pertanian swadaya/swasta.

17. Lanjutan ..... ASPEK PENYELENGGARAAN PENYULUHAN 1. Meningkatkan mutu programa penyuluhan pertanian mendukung pencapaian target pembangunan pertanian, dan sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan pertanian; • Meningkatkan pengawalan dan pendampingan penyuluh mendukung pencapaian target pembangunan pertanian, terutama SLPTT Padi, Jagung, Kedelai, SRI Padi, sentra produksi Tebu, Ternak Sapi dan Hortikultura; • Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani (poktan, gapoktan) dan kelembagaan ekonomi petani (BUMP)

18. Lanjutan ..... • Menyusun dan menyebarkan materi penyuluhan melalui cyber extension, media cetak dan elektronik ; • Mengembangkan sistem insentif didalam pengembangan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian melalui penetapan skala prioritas; • Memberikan penghargaan bagi petani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani berprestasi; 7. Meningkatkan jejaring dan kerjasama di bidang penyuluhan pertanian tingkat regional, nasional dan internasional.

19. V. FOKUS PROGRAM AKSI PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN MELALUI DANA DEKON 1. Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai POSKO P2BN; • Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan; • Peningkatan kinerja penyuluh pertanian PNS melalui pembayaran BOP; • Peningkatan kinerja THL-TBPP melalui pembayaran honor dan BOP 10 bulan; • Penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya;

20. Lanjutan ..... • Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai dan SRI padi; • Pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai • Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi sapi, tebu, dan hortikultura; • Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan); • Pengembangkan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani (BUMP : Koptan dan PT)

21. VI. PENUTUP Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dapat dicapai melalui (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan; (2) Peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian; (3) Pemberdayaan kelembagaan petani; (4) Pengembangan informasi penyuluhan pertanian; dan (5) peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dapat terwujud apabila didukung oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta adanya sinergitas dan harmonisasi antara kelembagaan teknis, litbang, dan penyuluhan. 21 21

22. Diucapkan Terima Kasih Go Green