1 / 55

PROGRAM PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

PROGRAM PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN (Disampaikan Pada Rakorenluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2013 Tgl 2-3 Mei 2013). Satker Sekretariat Bakorluh PKP Prov. Lampung TA. 2013. (APBN Kementerian Pertanian RI).

phuong
Download Presentation

PROGRAM PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROGRAM PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN (Disampaikan Pada Rakorenluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2013 Tgl 2-3 Mei 2013) Satker Sekretariat Bakorluh PKP Prov. Lampung TA. 2013 (APBN Kementerian Pertanian RI)

  2. VISI DAN MISI KEMENTERIANPERTANIAN 2011 -2014 DARI VISI DAN MISI DI ATAS, MELAHIRKAN “4 TARGET SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN” PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL BERKELANJUTANYANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI TAMBAH, EKSPOR DAN KESEJAHTERAAN PETANI

  3. 4 (EMPAT) TARGET SUKSES PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (Padi, Jagung, Kedele, Gula, Daging Sapi). Peningkatan Diversifikasi Pangan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Peningkatan Kesejahteraan Petani

  4. VISI VISI DAN MISI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG MISI Misi 1. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri. Misi 2. Meningkatkan kapasitas penyuluh. Misi 3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. ”Terwujudnya Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Andal dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ”.

  5. TUJUAN Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik. Mewujudkan penyuluhan yg memiliki kapasitas untuk melaks kegiatan penyuluhan secara produktif, efektif dan efisien. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Memperkuat pengembangan pertanian yang maju dan modern dalam system pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dan meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif Mengupayakan kemudahan akses petani kepada sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha

  6. SASARAN Terwujudnya kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan sesuai dengan standar minimal bagi seluruh tingkatan kelembagaan penyelenggara penyuluhan. Terwujudnya penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan secara produktif, efektif dan efesien. Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

  7. KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUH TAHUN 2012 7

  8. PERMASALAHAN Belum semua kabupaten dan kecamatan membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan UU 16 Tahun 2006. Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai POSKO Pelaksana P2BN di tingkat Kecamatan Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian untuk memenuhi kebijakan “satu desa satu penyuluh” Masih lemahnya kapasitas Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada petani Belum optimalnya transfer teknologi dari sumber teknologi kepada petani sebagai akibat belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Kelembagaan teknis, Penelitian dan Penyuluhan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan penyuluhan pertanian

  9. UPAYA PERBAIKAN Pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat terbitnya Perpres tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Meningkatkan pembinaan dan advokasi kepada kelembagaan penyuluhan Provinsi, kab./kota dan meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan Segera melakukan koordinasi dengan baik antar SKPD, baik dengan SKPD di Provinsi maupun dengan kabupaten/kota dalam upaya sinergi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian Agar para peneliti, penyuluh pertanian dan petugas pengamat hama (POPT) dapat bekerja bersama-sama di lapangan sesuai tupoksi masing-masing supaya produksi padinya meningkat sehingga petani makmur dan sejahtera.

  10. PEMBANGUNAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2013

  11. PROGRAM “PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI” SUB PROGRAM “PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN”

  12. VISI PROGRAM “TerwujudnyaPenyuluhanPertanian, PerikanandanKehutanan yang AndaldalammemberikanPelayanan Prima kepadaPelakuUtamadanPelaku Usaha”

  13. MISI PROGRAM Mengembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mandiri Meningkatkan Kompetensi Kapasitas Penyuluh Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

  14. KEGIATAN UTAMA 1 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi 2 Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan 3 Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi 4 Materi Penyuluhan yang Dihasilkan 5 Dokumen Evaluasi Penyuluhan yang Dihasilkan (Administrasi dan Monev)

  15. ALOKASI ANGGARANTA. 2013

  16. 1. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN YANG DIFASILITASI

  17. 1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Provinsi

  18. 1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kab/Kota

  19. 1.3 Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai POSKO Pelaks. Pemb. Pertanian

  20. BP3K SEBAGAI POSKO

  21. 2. KELEMBAGAAN PETANI YANG DIFASILITASIDAN DIKEMBANGKAN

  22. 2.1 Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai, serta SRI

  23. 2.2 Pemberdayaan Petani melalui Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai di Lok. Swadaya Murni Petani

  24. 2.3 Pemberdayaan Petani melalui Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi

  25. 2.4 Pemberdayaan Petani melalui Pengawalan & Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu

  26. 2.5 Pemberdayaan Petani melalui Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura

  27. ALOKASI KEGIATAN KELEMBAGAAN PETANI YANG DIFASILITASI DAN DIKEMBANGKAN

  28. Bandar Lampung Metro Lampung Selatan Lampung Tengah Tanggamus Pringsewu Pesawaran 1 Unit (Jamur) 1 Unit (Jamur) 2 Unit (Pisang) 1 Unit (Kencur) 2 Unit (Manggis) 2 Unit (Cabe) 1 Unit (Nangka) ALOKASI KEGIATAN PENGAWALAN SENTRA PRODUKSI HORTIKULTURA

  29. 3. KETENAGAAN PENYULUHAN YANG DIFASILITASI

  30. KERAGAAN PENYULUH PERTANIAN PNS DAN THL-TBPP PROVINSI LAMPUNG

  31. 4. PENGEMBANGAN MATERI PENYULUHAN

  32. 5. DOKUMEN EVALUASI PENYULUHAN YANG DIHASILKAN (ADMINISTRASI DAN MONEV)

  33. DEMFARM PADI, JAGUNG DAN KEDELAI DI LOKASI SWADAYA MURNI PETANI Strategi untuk memenuhi harapan tersebut: 1.Peningkatan produktivitas; 2.Perluasan areal dan optimasi lahan; 3.Penurunan konsumsi beras; 4.Penyempurnaanmanagemen P2BN Harapannya, dapat mendukung terwujudnya target swasembada dan swasembada berkelanjutan tahun 2014

  34. Tujuan Pemberdayaan Petani melalui DemfarmPadi, Jagung dan kedelai : Mewujudkan pemberdayaan petani, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani agar posisi tawar petani lebih tinggi; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif petani dalam menerapkan inovasi teknolgi sesuai rekomendasi; Meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai di lahan petani; Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

  35. Dampak yang diharapkan : Menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan agribisnis petani; Pemberdayaan petani menjadi gerakan nasional dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; Mendorong pemerintah daerah dan swasta pertanian dalam mereplikasi kegiatan pemberdayaan petani melalui APBD atau sumber dana lain yang dapat diakses petani.

  36. Persyaratan Lokasi Demfarm a. Merupakan wilayah yang memiliki potensi/sesuai dengan komoditas yang akan dikembangkan; b. Strategis, mudah dikunjungi dan mudah dilihat; c. Berada dalam satu hamparan lahan milik seorang atau beberapa orang petani (anggota kelompoktani) pelaksana demfarm; d. Tidak berada pada wilayah endemis OPT dan tidak rawan bencana (longsor, banjir, dll); e. Ditetapkan oleh Kepala BP3K atas usulan dari penyuluh pertanian; Berada di luar lokasi SL-PTT dan SRI pada tahun berjalan. Diusahakan dalam satu hamparan; Demfarm padi lokasinya tidak di desa pelaksana demfarm padi tahun 2012; Demfarm jagung dan kedelai dapat dilokasi yg sama dengan pelaksana demfarm tahun 2012.

  37. Kelompoktani dan Petani pelaksana Petani pelaksana direkomendasikan oleh penyuluh pertanian & bersedia menerapkan teknologi yang direkomendasikan pada kegiatan demfarm; Petani tergabung dalam kelompoktani, dan berdomisili disekitar lokasi demfarm; Seluruh anggota kelompoktani pelaksana demfarm bersedia mengikuti proses pembelajaran secara menyeluruh dan melakukan pengamatan bersama serta menjadi mitra penyuluh pertanian dalam penyebaran informasi hasil pelaksanaan demfarm; Seluruh angota poktan pelaksana demfaram bersedia mengikuti dan menerapkan teknologi yg dilakukan pada usahataninya sendiri.

  38. Teknologi Demfarm Teknologi dalam demfarm mengacu pada kalender tanam (KATAM)dan rekomendasi BPTP, dengan persyaratan: Penggunaan Saprotan : Menggunakan varietas benih bermutu, berlabel, spesifik lokasi untuk padi, kedelai dan jagung (komposit/hibrida). Menggunakan pupuk anorganik dan organik secara berimbang untuk padi, jagung dan kedelai; Khusus untuk demfarm kedelai, perlu ditambah rhizobium dan kapur; Menggunakan pestisida secara bijaksana dan ramah lingkungan.

  39. Pola tanam Teknologi sistem tanam untuk demfarm padi menggunakan jajar legowo 2:1 atau 4:1; Untuk demfarm jagung secara monokultur menyesuaikan pola tanam setempat, menggunakan sistem tanam jajar legowo 4:1 atau 2:1 dengan populasi 66.000 s/d 75.000/ha dengan ketentuan : Untuk yang berumur > 100 hr menggunakan jarak tanam 40 x 100 cm dengan 2 (dua) tanaman per lubang; Untuk yang berumur 80–100 hr menggunakan jarak tanam 25 x 75 cm 3)Untuk jagung yang ditanam di lahan sawah, dianjurkan setelah pertanaman padi melalui metoda TOT.

  40. 4) Pola tanam kedelai secara monokultur, menyesuaikan pola tanam setempat. Untuk kedelai yang ditanam pada lahan persawahan, dianjurkan setelah pertanaman padi. Untuk efisiensi hara dan waktu, melalui metoda tanpa olah tanah (TOT) Jarak tanam 40 x 10 cm, dengan 2 – 3 biji per lubang.

  41. PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU KOMPONEN PTT PADI SAWAH IRIGASI

  42. PTT di Lahan Pasang Surut Komponen teknologi yang digarisbawahi memerlukan alat penerapan spesifik lokasi • Penggunaan varietas unggul adaptif. Padi: Sei Lalan, Banyuasin, Sei Dendang, Sei Batanghari, Cisanggarung, IR42, Komojoyo, danSanapi. • Pemupukan spesifik lokasi. Sebagai sumber posfat digunakan rock phosphate dengan dosis 250-350 kg per ha. Dosis untuk lahan potensial 150 kg Urea, dan 100 kg KCl per ha, sedangkan untuk lahan masam dan gambut 200 kg Urea dan 150 kg KCl per ha. Dosis pupuk untuk padi dan jagung disamakan, sedangkan untuk kedelai digunakan 50 kg Urea, dan75 kg KCl per ha. • Amelioran digunakan abu dan/atau kapur untuk meningkatkan pH. • Pengendalian terpaduuntuk hama, penyakit dan gulma. • Menggunakan alsin untuk pra dan pasca panen guna mengatasi kelangkaan tenaga kerja, mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan kualitas. Pengolahan tanah sempurna dimaksudkan untuk pencucian racun dan meratakan tanah. 42

  43. KOMPONEN PTT JAGUNG

  44. KOMPONEN PTT KEDELAI

  45. Waktu Pelaksanaan, Luas dan Saprodi a. Demfarm padi dilaksanakan pada MT Apsep 2013 (MK I dan atau MK II), disesuaikan dengan kondisi setempat. MK II jika kebutuhan air dapat tersedia. b. Demfarm jagung dan kedelai, diutamakan pada lahan kering, dengan waktu penanaman sepanjang tahun yang disesuaikan dengan kondisi setempat. c. Apabila demfarm jagung dan kedelai dilaksanakan dilahan sawah dengan menggunakan pola tanam padi-padi-palawija, kegiatan demfarm dapat ditanam pada musim penanaman palawija (MT III); d. Luas demfarm, padi, jagung dan kedelai, yang difasilitasimasing- masing 1,5 ha. Jumlah petani tergantung luas kepemilikan lahan.

  46. e.Bahan pembelajaran demfarm padi, jagung dan kedelai (saprodi), bernilai sama dan merupakan stimulan. Bila tidak mencukupi, petani/poktan menambah agar sesuai dengan dosis pemupukan rekomendasi setempat; f. Untuk demfarm kedelai alokasi anggaran yang tersedia, selain untuk benih, pupuk dan pestisida, dapat digunakan untuk pembelian rhizobium dan kapur. g. Saprodi yang disediakan untuk satu unit demfarm seluas 1,5 ha, terdiri dari: 1.Benih= 30 kg (atau 20 kg/ha) 2.Pupuk Urea = 150 kg (atau 100 kg/ha) 3.Pupuk NPK = 450 kg (atau 300 kg/ha) 4.Pupuk organik = 3.000 kg (atau 2.000 kg/ha) 5.Pestisita 2 kg (untuk 1,5 ha)

  47. Keterangan : Jumlah petani tergantung luas kepemilikan, artinya Petani I bisa terdiri dari 1 atau 2 orang petani. Bisa 1 orang petani yang memiliki 0,5 ha. Demikian pula Petani II dan Petani III. Luas demfarm yang difasilitasi adalah 1,5 ha, menggunakan teknologi yang direkomendasikan dengan sarana yang telah disediakan. Petak yang tidak difasilitasi, menggunakan teknologi yg biasa diterapkan petani, dan sarana produksi sesuai kebiasaan petani dan diusahakan oleh petani sendiri. ContohTataletak demfarm :

  48. Pelaporan: • Penyuluh pertanian melaporakan pelaksanaan demfarm setiap bulan kepada Kepala BP3K; • Kepala BP3K melaporkan kegiatan demfarm setiap 2 bulan sekali kepada Kepala BP4K; • Kepala BP4K melaporkan kegiatan demfarm kepada Kepala Sekretariat Bakorluh setiap 3 bulan sekali; • Kepala Sekretariat Bakorluh melaporkanpelaksanaan demfarm kepada kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian setiap 4 bulan sekali.

  49. PERCEPATAN REALISASIANGGARAN TAHUN 2013

  50. TARGET REALISASI

More Related