Bersihkan Perbankan Syariah?

1. BersihkanPerbankan Syariah? Oleh Muhammad Arifin Bin Badri

2. Konsekwensi Akad • Memindahkan kepemilikan • Tidak Memindahkan

3. Sebagian Hukum AkadInvestasi

4. Investor adalah owner. • Investor menanggung resiko usaha. • Kerugian usaha senantiasa terbuka. • Investasi bergantung erat pada tingkat kejujuran dan amanah masing-masing pihak yang terkait.

5. قال الشافعي رحمه الله : (إِنَّمَا تُمْلَكَ الْغُلَّةُ بِالضَّمَانِ فِي الْمِلْكِ الصَّحِيحِ) الأم 4/4 Imam Syafii berkata : “Sesungguhnyakeuntungansuatuhartahanyadapatdimilikiseseorangbilaiasiapbertanggungjawabataskerugian yang terjadi, sebagaikonsekwensidarikepemilikannya yang sahterhadaphartatersebut. (Al Umm 4/4)

6. قال ابن قدامة :إن رب المال يستحق بماله لا بالشرط والعامل يستحق بالعمل والعمل يكثر ويقل وإنما تتقدر حصته بالشرط IbnuQudamahberkata: “Sesungguhnyapemodalberhakmendapatkanbagiandarikeuntungan, karenaiasebagaipemilik, bukankarenaadanyapersyaratan. Sedangkanpelakuusaha, iaberhakmendapatkanbagiandarinyakarenaadanyapersyaratan.” (Al Mughni 5/142)

7. Kendala Utama

8. UU No: 21 Thn 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS Pasal 24 (1) Bank Umum Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c;

9. Pasal 20 (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula: a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c.melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

10. Pengakuan Pemilik Salah Satu Bank Islam&Bukti Nyata.

11. Shaleh Kamil pendiri Al Baraka Banking Group mengisahkan: “Pada awal kami mendirikan bank islam, kami memiliki devisi pembelian, pemasaran dan gudang.Namun hal itu kini tidak dimiliki oleh perbankan islam yang ada. Perbankan Islam saat ini hanya memiliki dewan syariah. Walau demikian perhatian dewan syariah yang ada hanya fokus pada mekanisme perbankan semata.” (Harian as shabiba-oman, hal: 3, edisi 26 januari 2012).

12. 1) AkadMurabahah • DSN padafatwanyano: 04/DSN-MUI/IV/2000menyatakan: “Bank membiayaisebagianatauseluruhhargapembelianbarangyang telahdisepakatikualifikasinya.” • Padaketentuanselanjutnyadinyatakan: “Bank membelibarangyang diperlukannasabahatasnama bank sendiri, danpembelianiniharussahdanbebasriba.” (Himpunan Fatwa DewanSyari’ahNasional MUI hal.24)

13. 2) Akad Mudharabah. • Pada fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/200, DSN menyatakan: “LKS (lembagaKeuanganSyariah) sebagaipenyediadanamenanggungsemuakerugianakibatdarimudharabahkecualijikamudharib (nasabah) melakukankesalahan yang disengaja, lalai, ataumenyalahiperjanjian.” (Himpunan Fatwa DewanSyari’ahNasional MUI hal.43) • DSN kembalimenekankanakanhalinidenganberkata: “Penyediadanamenanggungsemuakerugianakibatdarimudharabah,danpengelolatidakbolehmenanggungkerugianapapun, kecualidiakibatkandarikesalahandisengaja, kelalaian, ataupelanggarankesepakatan.” (Himpunan Fatwa DewanSyari’ahNasional MUI hal.45)

14. 3) Gadai Emas. • DSN dalamfatwanyano: 26/DSN-MUI/III/2002tentang gadai emas, menyatakan : “Besarbiayapemeliharaandanpenyimpananmarhun(baranggadai) tidakbolehditentukanberdasarkanjumlahpinjaman.” (Himpunan Fatwa DewanSyari’ahNasional MUI hal.154)

15. Contoh Kasus

16. Bank Mandiri mengkonversi hutang PT Garuda Indonesia sebesar 1 Triliun menjadi saham sebesar 11,5 % dari . Namun kepemilikan Bank Mandiri atas saham tersebut hanya sementara saja dan harus segera dijual ke publik melalui penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO). Penawaran saham Bank Mandiri ke publik ini dilakukan oleh PT Garuda, dan bukan oleh Bank Mandiri. (http://finance.detik.com/read/2009/12/30/155824/1268675/6/bank-mandiri-resmi-kuasai-1061-saham-garuda)

17. Standar Ganda Perbankan Syariah

18. Penjelasan UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAHNOMOR 21 TAHUN 2008, Bab IV Pasal 19, ayat 1, Huruf c: “Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

19. Nasabah Perbankan Syari’ah Pasti Aman. Tabungan iB dengan skema titipan maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp 2 miliar. (disarikan dari: http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Edukasi/Perbankan/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.htm)