1 / 15

BAB VIII

BAB VIII. PERATURAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI DI INDONESIA. A. Pendahuluan.

aderes
Download Presentation

BAB VIII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB VIII PERATURAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI DI INDONESIA

  2. A. Pendahuluan • TeknologiInformasiadalahsuatuteknologi yang digunakanuntukmengolah data, termasukmemproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalamberbagaicarauntukmenghasilkaninformasi yang berkualitas, yaituinformasi yang relevan, akuratdantepatwaktu, yang digunakanuntukkeperluanpribadi, bisnis, danpemerintahandanmerupakaninformasi yang strategisuntukpengambilankeputusan. Teknologiinimenggunakanseperangkatkomputeruntukmengolah data, sistemjaringanuntukmenghubungkansatukomputerdengankomputer yang lainnyasesuaidengankebutuhan, danteknologitelekomunikasidigunakan agar data dapatdisebardandiaksessecara global.

  3. Teknologiinformasi (information, communication and technology/ICT) adalahalat bantu untukmeningkatkananekakegiatanmanusia. Dalamperkembangannya, ICT kinitelahmenjadikebutuhanutamamasyarakatkhususnyamereka yang beradadikotabesar. Implikasidarisebuahfenomenatentunyatidakselalubermanfaatbagipenggunanya, namunjugamenimbulkandampaknegatif. Demikianjugadengan ICT.

  4. Perkembanganteknologikomunikasidaninformasidi Indonesia harusdiimbangidengankesiapaninfrastrukturstrategisuntukmeminimalisirdampaknegatif. Antara lain sektorperaturan (policy/regulation), kesiapanlembaga (institution) dankesiapansumberdayamanusia (people), khususnyadibidangpengamanan. Sehinggateknologiinformasidapatmendukungpeningkatanproduktifitasmasyarakatdisemuasektorsecaratepatgunadanamansehinggamencapaikualitashidup yang lebihbaiklagi.

  5. B. Tujuan Perkembangan Teknologi • TujuanPerkembanganteknologiinformasidapatmeningkatkankinerjadanmemungkinkanberbagaikegiatandapatdilaksanakandengancepat, tepatdanakurat, sehinggaakhirnyaakanmeningkatkanproduktivitas. Perkembanganteknologiinformasimemperlihatkanbermunculannyaberbagaijeniskegiatan yang berbasispadateknologiini, seperti e-government, e- commerce, e-education, e-medicine, e-e-laboratory, danlainnya, yang kesemuanyaituberbasiskanelektronika.

  6. C. Peraturan Perundangan di Indonesia • Menurut PP No. 52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi, internet dimasukankedalamjenisjasa multimedia, yang didefinisikansebagaipenyelenggaraanjasatelekomunikasi yang menawarkanlayananberbasisteknologiinformasi. Hal tersebutmenunjukkanbahwapengaturanmengenai internet termasukdidalamrejimhukumtelekomunikasi.

  7. Undang-Undang  No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang barumulaiberlakutanggal 8 September 2000, mengaturbeberapahal yang berkenaandengankerahasiaaninformasi, antara lain Pasal 22 yang menyatakanbahwasetiaporangdilarangmelakukanperbuatantanpahak, tidaksah, ataumemanipulasi (a) akseskejaringantelekomunikasi; danatau (b) akseskejasatelekomunikasi; danatau (c) akseskejaringantelekomunikasikhusus. Bagipelanggarketentuantersebutdiancampidanapenjaramaksimal 6 tahundan/ataudendamaksimalRp. 600 juta.

  8. KemudianPasal 40 menyatakanbahwasetiaporangdilarangmelakukanpenyadapanatasinformasi yang disalurkanmelaluijaringantelekomunikasidalambentukapapun. Bagi yang melanggarketentuantersebutdiancampidanapenjaramaksimal 15 tahunpenjara. • UU Telekomunikasi jugamengaturkewajibanpenyelenggarajasatelekomunikasiuntukmerahasiakaninformasi yang dikirimdanatauditerimaolehpelangganjasatelekomunikasimelaluijaringantelekomunikasidanataujasatelekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat 1). Bagipenyelenggara yang melanggarkewajibantersebutdiancampidanapenjaramaksimal 2 tahundan/ataudendamaksimalRp. 200 juta.

  9. D. Masalah Penegakan Hukum • Melihatsecaracermatketentuan-ketentuandalam UU Telekomunikasi tersebut, adabeberapapermasalahan yang dapatdikemukakan : • Mengapauntukkepentinganprosesperadilanpidana, suatuinformasidijaringantelekomunikasidapatdirekamataudiperiksahanyaataspermintaantertulisdariJaksaAgung, KepalaKepolisian RI ataupenyidik yang diamanatkansuatuundang-undangtertentu? PadahalmenurutKitabUndang-undangHukumAcaraPidana (KUHAP) padapasal 47 ayat 1 ditegaskanbahwauntukmembuka, memeriksadanmenyitasurat yang dikirimmelaluikantor pos dantelekomunikasi, jawatanatauperusahaankomunikasiataupengangkutan, seorangpenyidikharusmendapatizinkhusus yang diberikanuntukitudariketuapengadilannegeri, jikabendatersebutdicurigaidenganalasan yang kuatmempunyaihubungandenganperkarapidana yang sedangdiperiksa.

  10. Ketimpangan yang terlihatdiatasjelasharusmendapatperhatianserius, sebabbagaimanapunjugaKejaksaanAgungdanKepolisian RI, termasukdalamhalinipenyidik yang berstatuspegawainegeri, adalah “bagian” darieksekutif/pemerintah. Tidakmenutupkemungkinankewenangandari UU Telekomunikasi tersebutdapatdenganmudahdisalahgunakanpemerintahuntuk “memata-matai” lawan-lawanpolitiknya.

  11. 2. Apakahrekamaninformasidari internet dapatdikategorikansebagaialatbuktidipengadilan? Internet sebagaisuatu media elektronikmultirupadapatberisitulisan, gambardansuaradalamsatutampilansekaligus, sedangkanalatbukti yang sahmenurut KUHAP adalah: keterangansaksi, keteranganahli, surat, petunjuk, danketeranganterdakwa. Hal iniperlumendapatperhatian, jangansampaitindakan yang melanggarprivacytersebuttidakberartiapa-apapadasaatdibawakepengadilan.

  12. 3. Bagaimanajikapelanggarankerahasiaaninformasimilikorang Indonesia dilakukandariluarwilayah Indonesia? Di internet, sebagaisuatujaringanlintasbatasnegara, sangatterbukapeluangterjadinyahaltersebut.

  13. KitabUndang-undangHukumPidana (KUHP) mengaturkeberlakuanketentuanhukumpidana Indonesia terhadaptindakpidana yang dilakukanolehwarganegara Indonesia maupunwargaasingdiluarwilayah Indonesia. Sayangnyapengaturantersebutsangatterbatas, sebagaimanadiaturpadaPasal 4 KUHP yang menyatakanbahwaketentuan-ketentuanhukumpidana Indonesia berlakubagisiapasaja, yang diluarwilayah Indonesia telahmelakukan: (1) kejahatanterhadapkeamanannegara RI, sepertimisalnyapemberontakan, makar, usahamembunuhKepala Negara, menghinaataupunmenyerangsecarafisikKepala Negara; (2) pemalsuanmatauang Indonesia, ataupemalsuansegelataumerk yang dikeluarkanpemerintah Indonesia; dan (3) pemalsuansurat-suratutangatasbeban Indonesia ataudaerahnya. Pasal 8 KUHP memperluasketentuantersebutsampaimengenaikejahatanpelayaran, yang termuatdalamtitel XXIX Buku II KUHP, danpelanggaranpelayaran, yang termuatdalamtitel IX Buku III KUHP.

  14. UU Telekomunikasi sendiritidakmengatursecarakhususmengenaipelanggarankerahasiaaninformasi yang dilakukandariluarwilayah Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentangEkstradisi pun tidakmemasukkantindakpidanadibidangtelekomunikasi, khususnyapelanggaranterhadapkerahasianinformasi, sebagaisalahsatukejahatan yang pelakunyadapatdiekstradisikan. Begitu pula dalambeberapaperjanjianekstradisiantara Indonesia dengannegara lain, tindakpidanatersebutjugatidakdimasukkandalamdaftarkejahatan yang pelakunyadapatdiekstradisikan. Padahalbocornyasuatuinformasi yang dirahasiakanbukanmustahilakanmenimbulkankerugianbesar, baikdarisegimorilmaupunmateril.

  15. 4. Apakahaparatkepolisiandanpenyidik yang dimaksudoleh UU memilikikeahliandansarana yang memadaiuntukmenanganipelanggarankerahasiaaninformasidi internet? Kepolisian RI memangtelahmemilikisuatuseksikhususuntukmenanganikejahatan yang berkaitandenganpenggunaankomputer, yaituForensikKomputer(http://www.polri.mil.id/), namunapakahseksikhusustersebutjugadipersiapkanuntukmenanganikejahatandi internet (cybercrime), mengingatpersoalan yang dihadapitidaksesederhanapenanganankejahatankomputerbiasa.

More Related