1 / 46

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH. DEPARTEMEN KESEHATAN RI. SISTIMATIKA. I. PENDAHULUAN II. PRISIP PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PELAYANAN III. TATA LAKSANA PROGRAM

adonia
Download Presentation

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI

  2. SISTIMATIKA I. PENDAHULUAN II. PRISIP PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PELAYANAN III. TATA LAKSANA PROGRAM IV. PENGORGANISASIAN V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PENYELESAIAN KELUHAN VI. PENUTUP

  3. IPENDAHULUAN • LATAR BELAKANG • TUJUAN • SASARAN • RUANG LINGKUP

  4. LATAR BELAKANG  UU mengamanatkan kesehatan adalah hak azasi manusia  Bangkes telah mengembangkan dan memperluas jaringan pelayanan kesehatan  Biaya kesehatan semakin meningkat, akses pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan  Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin  JPS-BK (98 – 2000) , PDPSE (2001), PKPS BBM (2002 – 2004), PKPS BBM 2005: tahap I : JPKM-M 2005 (Jan – Juni ) tahap II:Yankes gratis gakin (Jul – Des)

  5. TUJUAN • TUJUAN UMUM Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin • TUJUAN KHUSUS  Terselenggaranya yankes dasar  Terselenggaranya yankes rujukan  Terselenggaranya kegiatan pendukung  Terselenggaranya safe guarding

  6. SASARAN • Seluruh masyarakat miskin dan mendekati miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan Kelas III Rumah Sakit RUANG LINGKUP • Yankes dasar di Puskesmas • Yankes rujukan di Rumas Sakit/Balai • Penunjang pelayanan • Pemantauan dan evaluasi (Safe guarding)

  7. BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PELAYANAN • PRINSIP PENYELENGGARAAN • PROSEDUR PELAYANAN

  8. PRINSIP PENYELENGGARAAN 1. Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif), sesuai standar pelayanan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang. 3. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringanya, rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit dijamin pemerintah. 4. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dengan dana yang dikelola langsung oleh Puskesmas 5. Pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4, BKMM/BKIM dengan dana yang dikelola oleh PT. Askes (Persero). 6. Transparansi dan akuntabilitas.

  9. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN • 1. Masyarakat yang memerlukan yankes berkunjung ke Pusk dan jaringannya. • 2. Pusk. dan jaringanya akan memberikan yankes sesuai kebutuhan dan standar pelayanan. • Yankes rujukan diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai surat rujukan dari Pusk. • Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPK-MM guna memperoleh prioritas pelayanan. Kartu sehat dan SKTM masih berlaku selama belum diterbitkan kartu JPK-MM oleh PT. Askes (Persero). • 4. RS wajib memberikan rujukan balik ke Pusk apabila kasus tersebut sudah dapat dilanjutkan pengobatan di Pusk. • 5. Rujukan antar RS dimungkinkan atas indikasi medis • Rujukan ke Rumah Sakit dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di Rumah sakit, BP4,BKMM,BKIM.

  10. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN (Lanjutan) • 6. Rujukan ke RS dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM. • 7. Pelayanan Rawat Inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM hanya diberikan di fasilitas Klas III. Masyarakat pengguna layanan rawat inap klas III tidak diperbolehkan untuk pindah klas. • 8. Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat langsung ke RS melalui UGD. Setelah mendapatkan pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi yang tidak menunjukkan kartu JPK-MM, diharuskan untuk melengkapi dengan Kartu sehat/SKTM. • 9. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur diatas tidak mendapat Jaminan pemerintah.

  11. BAB IIITATALAKSANA PROGRAM • PELAYANAN KESEHATAN DASAR • PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN • PENUNJANG PELAYANAN • PEMANTAUAN DAN EVALUASI ( SAFE GUARDING )

  12. PELAYANAN KESEHATAN DASAR • JENIS KEGIATAN • SUMBER DANA • ALOKASI DANA • PENYALURAN DANA • PEMANFATAN DANA • PERTANGGUNGJAWABAN

  13. JENIS KEGIATAN : • a. Pelayanan Kesehatan Dasar • - Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) • - Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) • - Yankes luar gedung • b. Paket Pelayanan Persalinan • - Persalinan normal termasuk persalinan dengan penyulit pervaginam di Pusk dengan • fasilitas PONED. • - Dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan. • - Rujukan ke Pusk & RS bila diperlukan.

  14. c. Operasional dan Manajemen Puskesmas - Biaya operasional rujukan - Pembinaan - Konsultasi teknis - Pelatihan kader Posy & PIN - Penyediaan ATK, Penggandaan & Biaya pengambilan vaksin termasuk vaksin polio untuk PIN d. Revitalisasi Posyandu d.1). Posyandu aktif : - Transportasi kader. - Penyuluhan gizi & kesehatan - Pemberian PMT - Kunjungan rumah - ATK kader

  15. d.2). Posy kurang aktif /sudah tidak aktif : - Pelatihan kader baru - Penyegaran kader - Transport Kader - Penyuluhan Gizi & kesehatan - Pemberian PMT - Kunjungan rumah - ATK kader

  16. 2. SUMBER DANA Dana APBN-P yang dialokasikan melalui DIPA PUKM T.A. 2005. 3. ALOKASI DANA a. Dana Yankesdas  Ditetapkan oleh Pusat Besar dana pengadaan obat & habis pakai maksimal 15% dari alokasi dana Yankes das & akan diambil langsung oleh Dinkes dari Bank BRI (Rekening Pusk)

  17. a. Dana Yankesdas (Lanjutan) - Ditetapkan oleh Pusat - Besar dana pengadaan obat & habis pakai maksimal 15% dari alokasi dana Yankesdas & akan diambil langsung oleh Dinkes dari Bank BRI. - Bagi Pusk dgn fasilitas rawat inap diberikan tambahan dana 10% - Besaran tambahan dana untuk rawat inap ditetapkan dgn memperhatikan tingkat utilitas setiap Pusk rawat inap. - Cara perhitungan untuk: 1. Puskesmas : 2. Pusk. Perawatan :

  18. b. Dana Persalinan di Pusk dan BDD : - Ditetapkan oleh Pusat - Dalam menentukan alokasi dana untuk Pusk rawat inap Dinkes Kab/Kota menetapkan alokasi dana didasarkan pada perhitungan sbb: c. Dana operasional dan manajemen Pusk. Ditetapkan dengan rumusan sbb:

  19. d. Revitaslisasi Posyandu : Ditetapkan dengan rumusan sbb: Catatan : Jumlah Posy setiap Pusk yg menerima dana disesuaikan dengan jumlah alokasi Posy setiap Kab/Kota

  20. 4. PENYALURAN DANA : - Untuk Yankes Strata I meliputi: Yankes Dasar, Persalinan, Oprs & Manajemen Pusk, Revipos dan Perbaikan Gizi - Mekanisme penyaluran dana melalui Bank BRI, sbb: a. Bank BRI meyalurkan dana kepada penerima dana setelah menerima SK dari Menkes & Kadinkes Kab/Kota b. Penyediaan dana kepada Bank BRI Jakarta dilakukan dgn mengajukan SPM LS oleh KPA ke KPPN dgn melampirkan: 1. Rekapitulasi dana yg akan disalurkan 2. SK sebagaimana point (a.) c. Masa persiapaan bayar adalah 20 hari terhitung mulai dari Bank BRI ditunjuk

  21. d. Dana yg diterima Pusk & masih tersisa s/d T.A, dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya. e. Jika terdapat perubahan masa bayar, Depkes akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank BRI paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya masa bayar. # Menkes menerbitkan SK penetapan alokasi dana per Kab/Kota untuk kegiatan Prog. di Pusk. & jaringannya serta kegiatan penunjang. Dana untuk tiap Kab/Kota menjadi dasar pengiriman dana dari Bank BRI Pusat ke Penerima dana # Berdasarkan SK tersebut Kepala Dinas menetapkan penerima dana yang dilampiri dengan nama puskesmas dan nama penanggungjawab serta jumlah dana. Yang berhak mencairkan dana adalah Pemegang Rekening Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.

  22. 5. PENCAIRAN/PENGAMBILAN DANA : Harus mengikuti prosedur sebagai berikut : a. Pusk membuat Plan of Action (POA) kegiatan dari pembiayaan yg disepakati pada forum lokakarya mini Pusk pada setiap bulannya. b. Setiap pengambilan dana dari rekening Pusk. harus mendapat persetujuan atau kesepakatan bersama dari Kadinkes Kab/Kota. (slip pengambilan uang ditandatangani oleh pemegang rekening dan kepala Dinas Kesehatan atau yang ditunjuk). c. Apabila Pusk mengalami kekurangan dana untuk kegiatan yang diusulkan sebelumnya, dapat mengajukan pengambilan dana dengan tetap meminta persetujuan Kadinkes Kab/Kota.

  23. 6. PEMANFAATAN DANA : a. Dana Yankes Dasar 1) Transportasi petugas untuk Yankes di luar gedung, mencakup UKP dan UKM, termasuk untuk kegiatan PIN.Besaran biaya transport ditentukan berdasarkan kesepakatan pada lokakarya mini Puskesmas dgn mempertimbangkan geografis & kesulitas transportasi (temasuk untuk BBM) serta mendapat persetujuan dari Kadinkes Kab/Kota. Pembayaran dilakukan oleh petugas pemegang kas keuangan di Pusk & harus mendapat persetujuan kepala Pusk. 2) Jasa Yankes bagi petugas ditetapkan oleh Kadinkes Kab/Kota dengan besaran maksimal 20% dari total alokasi Yankesdas. Besaran jasa Yankes bagi setiap petugas Pusk disepakati dalam lokakarya mini dan dibayarkan oleh pemegang kas setelah mendapat persetujuan kepala Pusk.

  24. 3) Dana rawat inap yang dialokasikan kepada setiap Puskesmas perawatan dimanfaatkan untuk : - Biaya akomodasi dan makan pasien, biaya petugas jaga, dan jasa pelayanan. - Alokasi obat dan bahan habis pakai menggunakan obat dan bahan habis pakai dari pengadaan di kab/kota. - Besaran setiap komponen diatas ditetapkan oleh Kadinkes Kab/Kota. - Pengeluaran uang untuk setiap perawatan harus mendapat persetujuan kepala Pusk dengan bukti kartu status perawatan. Pasien rawat inap di Puskesmas tidak boleh dipungut iur biaya

  25. b. Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan BDD 1) Jasa pertolongan persalinan 2) Akomodasi dan makan pasien sesuai standar 3) Pemeriksaan laboratorium 3) Pemberian obat dan bahan habis pakai untuk ibu dan bayi sesuai ketentuan 4) Kebutuhan lain selama proses persalinan 5) Biaya pelayanan bufas dg neonatal termasuk biaya transport 6) Penanganan risti obstetri neonatal 7) Jasa Pelayanan KB Pasca Persalinan 8) Transportasi BDD dalam menolong persalinan 9) Rujukan kasus bumil, neonatal risti dari BDD ke Pusk/RS atau dari Pusk ke RS. Bagi Puskesmas atau bidan yang menolong persalinan masyarakat diluar wilayah kerja maka dapat melakukan klaim ke Pusk dimana ibu bersalin itu terdaftar dengan menunjukan bukti persalinan (partograf).

  26. c. Revitalisasi Posyandu d.1). Posy aktif : - Transportasi kader. - Penyuluhan gizi & kesehatan - Pemberian PMT - Kunjungan rumah - ATK kader d.2). Posy kurang/tidak aktif - Kegiatan pelatihan kader baru - Refreshing/penyegaran kader - Transportasi kader - Penyuluhan gizi dan kesehatan - PMT Penyuluhan - Kunjungan rumah. - ATK kader

  27. 7. PERTANGGUNG JAWABAN 1) Menunjuk seorang Pegawai di Pusk sebagai penanggung jawab keuangan. 2) Dana yang telah di transfer menjadi tanggungjawab penuh pimpinan Pusk, dan dipergunakan untuk kebutuhan pelayan secara optimal. 3) Penggunaan dana harus disesuaikan dengan pemanfaatan,dan tidak di batasi oleh berakhirnya T.A. sehingga dana tersebut dapat terus bergulir ditahun berikutnya. 4) Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku Kas) berikut bukti-bukti penggunaannya dan Pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun extern setelah memperoleh ijin Kepala Propinsi/Kabupaten/Kota. 5) Penerima dana atau pengelola dana program bertanggung jawab membuat dan mengirim laporan sesuai ketentuan. 6) Para penerima dana harus memiliki buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu, jika diperlukan.

  28. Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan : - Untuk belanja barang dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang dibukukan pada buku kas keuangan Pusk. - Untuk belanja modal dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku kas keuangan Puskesmas. - Untuk pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota mengikuti peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa.

  29. Setelah program dilaksanakan Jika di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan salah satunya terjadi kekurangan dana dapat dilakukan realokasi dana pelayanan kesehatan dasar dengan pertolongan persalinan. Realokasi ditetapkan/disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, setelah disepakati melalui lokakarya mini puskesmas. Lokakarya Mini Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada

  30. Penggunaan sisa dana - Bunga tabungan/jasa giro tidak dapat dipergunakan oleh penerima dana. Jasa giro tersebut untuk sementara tetap berada di rekening penerima dana (Pusk) sampai adanya peraturan lebih lanjut dari Dirjen Perbendaharaan, Depkeu - Sisa dana tahun 2004 dan tahun sebelumnya ; Sisa dana di Pus dan jaringannya dapat pula dipergunakan untuk intervensi/perbaikan gizi (kurang dan buruk) pada daerah-daerah yang mengalami masalah Gizi buruk dan Penyelenggaraan Kegiatan PIN. - Dana tahap I (Januari-Juni) 2005 yang dikelola PT ASKES dipertanggungjawabkan kepada DEPKES secara menyeluruh. Apabila terdapat sisa dana maka sisa dana itu akan menjadi sumber pembiayaan tahap berikutnya.

  31. BAB IIITATA LAKSANA PROGRAM(Lanjutan) B. Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Paket Kesehatan Rujukan : a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) c. Pelayanan Gawat Darurat d. Pelayanan yg tidak dijamin. 2. Sumber Dana Dana APBN-P yang dialokasikan melalui DIPA PUKM TA. 2005.

  32. 3. Penyaluran Dana : - PT Askes (Persero) mengajukan penagihan biaya ke Depkes. - Depkes menerbitkan SPM LS kepada (KPPN) Jakarta V untuk membayarkan dana tersebut kepada PT Askes. - Berdasarkan SPM, KPPN - Jakarta V menerbitkan SP2D kepada PT Askes yang diajukan oleh pejabat PA/KPAdengan dilampiri : # Surat PKS antara Menkes dengan Dirut PT ASKES disertai dengan RAB. # Surat Penugasan dari Menkes kepada PT ASKES. # Tagihan biaya yang diajukan oleh PT ASKES kepada Menteri Kesehatan.

  33. 4. Pemanfaatan Dana : Dana yang dikelola PT Askes meliputi untuk Yankes rawat jalandan rawat inap di kelas III Rumah Sakit yang ditunjuk, BP4, BKMM/BKIM, termasuk dana oprs dan manajemen PT. Askes (Persero) serta penerbitan dan pendistribusian kartu peserta sampai ke sasaran. 5. Prosedur Klaim a. Melalui tarif paket yang mengacu pada jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan pada program ini. b. Besaran tarif riil sesuai hasil kesepakatan berdasarkan negosiasi antara PT ASKES dengan PPK. c. Negosiasi dilaksanakan dengan menggunakan pola perhitungan tarif yang digunakan oleh PT Askes (Persero) Perhitungan tarif yang berlaku di disetiap RS, BP4, BKMM/BKIM.

  34. d. Kesepakatan atas tarif tersebut dituangkan dalam suatu Nota kesepahaman (PKS) yang harus dipatuhi dan menjadi acuan kedua belah pihak. e. RS mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan dengan disertai dukomen pedukung kepada PT. Askes (Persero), kemudian PT Askes melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan. f. Setelah hasil verifikasi disetujui, PT Askes segera membayar klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan.

  35. 6. Pertanggungjawaban : a. Pihak RS sebagai Penerima dana Klaim : 1. Membuat pencatatan dan pembukuan penggunaan dana klaim. 2. Membuat pelaporan bulanan ke Depkes cq PI Ditjen Yanmed dengan tembusan ke Dinkes Prop/Kab/Kota. Alamat Pusat : Set. Ditjen Yanmedik Kepada Sesditjen Yanmed Minat : Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmed, Depkes RI. Jl. HR. Rasuna Said, Kav. X5 No. 4-9, Blok B, Lt. 3 Jakarta 12950 Email : seyanmed@depkes.go.id. Telp/Fax : (021) 5227705, 5261814.

  36. 6. Pertanggungjawaban (Lanjutan): b. Pihak PT. Askes (Perseoro) sebagai pengelola dana layanan rujukan RS : 1. Membuat pencatatan dan pembukuan dana yg dikelola. 2. Membuat pelaporan triwulan dan tahunan kepada Menkes cq Sek.Jen Depkes RI a). Laporan triwulan paling lambat N+1 bulan b).Laporan tahunan paling lambat N+3 bulan

  37. BAB IIITATA LAKSANA PROGRAM(Lanjutan) C. Penunjang 1. Jenis Kegiatan : a. Yankes Daerah Kepulauan dan Terpencil b.Perbaikan Gudang Farmasi Daerah c. Penyediaan Obat Esensial PKD dan Vaksin (Polio & Hepatitis B : d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan. - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4 - Yankesdas (Bidan Kit, Posy Kit, PHN Kit)

  38. e. Sumber dana berasal dari APBN-P yg dialokasikan melalui DIPA PUKM T.A. 2006 f. Penyaluran Yankes Dacil/Kep & gudang farmasi disalurkan dari Depkes melalui Bank BRI kepada Dinkes Prop berdasarkan SK Menkes Penetapan alokasi & penyaluran dana di tingkat Prop, Kab/Kota & Pusk ditetapkan dgn SK Kadinkes Prop. 2. Pemanfaatan Dana a. Yankes Dacil/Kep - Biaya/sewa transport darat, laut & udara - Lumpsum petugas - Bahan Kontak Kesehatan - Bahan Penyuluhan - Perlengkapan/alat keselamatan diri

  39. b. Perbaikan Gudang Farmasi Daerah - Perbaikan/renovasi - Penggantian perlengkapan gudang, yang terdiri dari sarana penyimpanan, sarana pengolah data, sarana pengamanan, sarana pembangkit daya (genset) dan bahan cetakan (LPLPO, Kartu Stock). c. Pertanggungjawaban - Untuk belanja barang dikeluarkan dengan bukti ttdpenerima uang untuk kegiatan tersebut pada buku kas keuangan penanggungjawab program. - untuk belanja modal dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku kas keuangan penanggungjawab program. - Lain-lain pertanggungjawaban keuangan atas semua pemanfaatan dana mengikuti peraturan dan perundang-undangan APBN yang berlaku.

  40. BAB IIITATA LAKSANA PROGRAM(Lanjutan) D. Safeguarding Kegiatan meliputi : 1. Tingkat Pusat - Penyuluhan dan penyebaran informasi - Renmonev - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. - Penanganan pengaduan masyarakat. - Kajian/studi program JPK-MM. 2. Tingkat Prop - Penyuluhan dan penyebaran informasi - Pemantauan - Penanganan pengaduan masyarakat.

  41. 3. Tingkat Kab/Kota - Penyuluhan dan penyebaran informasi - Pemantauan - Penanganan pengaduan masyarakat. 4. Pemantauan & Evaluasi serta Penyelesaian Keluhan A. Indikator keberhasilan program B. Pemantauan & Evaluasi Program C. Penanganan Keluhan D. Pelaporan E. Pengawasan

  42. Menteri Kesehatan menerbitkan SK penetapan alokasi dana untuk kegiatan SafeGuarding untuk tiap Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pengiriman dana dari Bank BRI Pusat ke Cabang/Cabang Pembantu Kabupaten/Kota. • Yang berhak megambil dana kegiatan Safe Guarding untuk tiap Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk

  43. DIAGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN SAFEGUARDING DI PUSAT & DAERAH

  44. BAB IVPENGORGANISASIAN A. Pusat 1. Tim Pengarah (eselon I & II) diketuai oleh Sekjen Depkes RI 2. Tim Teknis (eselon III terkait) 3. Sekretariat Safeguarding a. Unit Sosialisasi b. Unit Renmonev B. Propinsi Tim safeguarding beranggotakan wakil-wakil dari Dinkes dan LS terkait. 3. Kab/Kota Tim safeguarding beranggotakan wakil-wakil dari Dinkes dan LS terkait.

  45. BAB VPENUTUP • - Dengan terbitnya buku pedoman pelaksanaan Program Yankes di Pusk, rujukan rawat jalan & rawat inap kelas III RS yg dijamin pemerintah ini diharapkan pelaksanaannya akan lebih jelas. • - Para pelaksana diharapkan mempelajari apa yang sudah diuraikan dalam buku pedoman ini. • - Apabila masih ada ketidakjelasan, dapat dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang lebih mengetahui. • - Kegagalan pelaksanaan program ini akan memberikan pengaruh negatif yang lebih besar di masyarakat, terlebih kelompok masyarakat miskin dan rentan. • - Diharapkan semua pihak agar dengan sungguh-sungguh berperan serta dan mensukseskan program ini. • Semoga bersama kita bisa menyelenggarakan program ini dengan sebaik-baiknya.

  46. TERIMA KASIH

More Related