BAB 3

1. KELAS X BAB 3 PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

2. Waktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : 3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, & penegakan HAM 3.2. Menampilkan peran serta dlm upaya pemajuan, penghorma- tan, dan penegakan HAM di Indonesia. 3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM. Standar Kompetensi : 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan & perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : 3. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, & penegakan HAM Kompetensi Dasar : 3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM . 3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

4. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia. • Mendeskripsikan macam-macam Hak Asasi Manusia. • Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. • Menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia

5. Pengertian HAM • John Locke • Koentjoro P. • UU No.39/1999 UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, & PENEGAKAN HAM Macam-macam HAM Perkem HAM di Indonesia Hambatan Penegakan HAM TantanganPenegakan HAM Rencan Aksi Nas HAM • Pribadi • Ekonomi • Politik • Perlakuan yg sama • Sosial Budaya • Tata Cara Peradilan Upaya-upaya yang telah dilakukan Peran Serta Tantangan & Hambatan PETA KONSEP (KD 3.1. & 3.2)

6. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM • Pengertian HAM Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki). Hak asasi manusia dalam pengertian hukum, tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya.

8. John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka : • Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban. • Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. • Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. • UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. • PENGERTIAN HAM

9. Hak kemerdekaan beragama, • Hak kemerdekaan berkumpul, • Hak kemerdekaan atas diri sendiri, • Hak menyatakan kebebasan warga • negara dari pemenjaraan sewenang- • wenang (bebas dari rasa takut), dan • Hak kemerdekaan pikiran dan pers • John Locke • Aristoteles • Montesquieu • J.J. Rousseau • Hak mempertahankan diri (self reservation), • Hak kemerdekaan (independence), • Hak persamaan pendapat (equality), • Hak untuk dihargai (respect),dan • Hak bergaul satu dengan lain (intercourse) Brierly • Macam-macam HAM Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia

10. PELANGGARAN HAM DI PENJARA GUANTANAMO

11. PELANGGARAN HAM DI PENJARA GUANTANAMO

13. PERKEMBANGAN PEMAKNAAN TERHADAP HAM : • Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights), • Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights), • Hak-hak Asasi Politik (politicalrights), • Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality). • Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and cultural rights), • Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).

17. Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain, tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS • No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan • No. XVII/MPR/1998. • Bahwa setelah dikeluarkannya : • Tap MPR No. XVII/MPR/1998, • UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan • UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

18. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM Salah satu tonggakdalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) membentukKomisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946. Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948.

19. PERKEMBANGAN UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DARI BERBAGAI SUMBER ATAU DOKUMEN: Lanjutan ...........

21. Lanjutan ...........

25. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian HAM, Ma-cam-macam HAM, Upaya pemajuan, Penghormatan dan Penega-kan HAM, dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb : • Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri manusia” dan “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam pengertian Hak Asasi Manusia ! • Melekat pada setiap diri manusia : ........................................... • Tidak dapat dilaksanakan secara mutlak : .................................... • Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak asasi manusia, terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! • Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Univer-sal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Des 1948 ! ................

26. Analisis Media Film State Violence Against The Urban Poor of Jakarta Diproduksi oleh: Urban Poor Consortium (UPC)  Pengantar Film ini menceritakan berbagai penggusuran daerah permukiman kumuh di wilayah DKI Jakarta, dan penggusuran ekonomi pengemudi becak karena adanya peraturan daerah yang melarang beroperasinya becak di Jakarta. Operasi penggusuran tukang becak ini berlandaskan perjanjian tertulis Pemda DKI dengan World Bank berkaitan dengan ”Program Jakarta Kota Tanpa Permukiman Kumuh dan Tanpa Pekerja Sektor Informal”. Penggusuran ini ternyata berdampak hingga ke daerah (kampung) tempat tukang becak yang digusur itu berasal. Akibatnya, terjadi penurunan pendapatan tukang becak di daerah Cirebon, Tegal, Indramayu, dan sekitarnya akibat tingginya persaingan merebut penumpang.

27. Saksikanlah film berikut ini!, Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini secara tertulis! • Deskripsikanlah ringkasan film yang telah kamu saksikan dengan menggunakan bahasa sendiri! • Identifikasilah jenis pelanggaran apa saja yang terdapat dalam film yang kamu saksikan! Apakah jenis pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bidang ekosob? Uraikan pendapatmu! • Jika penggusuran adalah pelanggaran HAM, apakah solusi yang paling adil bagi warga Jakarta yang menjadi korban penggusuran? • Uraikanlah perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindak pidana biasa!

29. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENG-HORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran Serta Pemerintah : • Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). • Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998. • Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian khusus, yaitu dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J.

30. Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000. • Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur. Peran Serta LSM : Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-hatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-donesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manu-sia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan pentingnya perhatian thd persoalan HAM.

31. HambatandanTantanganDalamUpaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia a. Perkembangan HAM di Indonesia : • Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan. • Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak memperoleh perhatian. • Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

32. Lanjutan ........... • ERA REFORMASI, TELAH BANYAK MELAHIRKAN PRODUK PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA : • Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia • UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. • Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti Kekerasan terhadap perempuan. • Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.

33. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. • Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

34. B. HAMBATAN PENEGAKAN HAM : • Hambatan umum dalam pelaksanaan dan • penegakan HAM di Indonesia : • Faktor Kondisi Sosial-Budaya • Faktor Komunikasi dan Informasi • Faktor Kebijakan Pemerintah • Faktor Perangkat Perundangan • Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).

35. C. TANTANGAN PENEGAKAN HAM : Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia Tentang HAM”. • Prinsip Universlitas, • Prinsip Pembangunan Nasional, • Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility), • Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas, • Prinsip Keseimbangan, • Prinsip Kompetensi Nasional, • Prinsip Negara Hukum.

36. D. RENCANA AKSI NASIONAL HAM INDONESIA Kepres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. • 6 (enam) Program Utama • RANHAM 2004 – 2009 : • Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, • Persiapan ratifikasi instru-men HAM Internasional, • Persiapan harmonisasi pera-turan perundang-undangan, • Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, • Penerapan norma dan standar HAM, dan • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

37. Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, adalah perbuatan yg dilakukan dengan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung thd penduduk sipil. Kejahatan Genosida, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan-curkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama.

40. 2 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah melihat tayangan tersebut, tuliskan bagaimana pendapatmu bahwa penegakkan HAM dapat menjadi salah satu alternatif terhadap perlindungan terhadap kehidupan manusia itu sendiri!

41. Waktu : 2 x 45 Menit StandarKompetensi : 3. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, & penegakan HAM Kompetensi Dasar : 3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan Internasional HAM .

42. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Mendeskripsikan instrumen hukum Internasional HAM • Menguraikan komponen-komponen peradilan Internasional. • Menganalisis peradilan Internasional Hak Asasi Manusia

43. Instrumen Hukum Internasional PBB PERADILAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA Komponen-komponen Peradilan Internasional • Mahkamah Internasional • Mahkamah Pidana Internasional • Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia PETA KONSEP (KD 3.3.)

44. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN HAM INTERNASIONAL a. Instrumen Hukum HAM Internasional Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya adalah untuk menyebarluaskan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

46. Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak korban manusia, baik yang meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya sebagai manusia. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sempat menjadi isu internasional.