MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK D IKLATPIM T K .I II BIN

1. MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIKDIKLATPIM TK.IIIBIN

2. Oleh : Dr. Witler Slamet H. Silitonga, M.Si Pembina Utama Muda 19560728 198503 1 001

3. MOTTO BADAN INTELIJEN NEGARA(Masih Perlu didikusikan) • KALAU BERHASIL TIDAK DIPUJI • KALAU GAGAL DICACIMAKI • KALAU HILANG TIDAK DICARI • KALAU MATI TIDAK DIAKUI

4. Budiarto Shambazy(Kompas Sabtu 29 September 2007) • Pemimpin, Pemerintah, dan Masyarakat gemar bersandiwara, yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang menderita penyakit kepribadian jamak (Multiple Personality Disorder)

5. 2. Sirik Tanda Tidak Mampu 3. Penyakit MPD adalah logika tidak jalan, moral mudah rapuh, perasaan gampang hilang, berahi kekuasaan menggebu-gebu dan status manusia terutama pejabat turun jadi subhuman.

6. Beberapa Konsepsi Terkait Dengan Kepemerintahan Yang Baik • BEBERAPA ISTILAH • Good Governance • Kepemerintahan yang baik • Pengelolaan yang baik • Pengelolaan yang amanah • BEBERAPA BATASAN • Kepemerintahan/Governance • Kepemerintahan yang baik (Good governance) • PembaharuanKepemerintahan (Governance Reform) • Pihakterkait/Stakeholders

7. DEFINISI • Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

8. MenurutDokumenkebijakan UNDP: Tata pemerintahanadalahpenggunaanwewenangekonomi, politikdanadministrasigunamengelolaurusan-urusannegarapadasemuatingkat. Tata pemerintahanmencakupseluruhmekanisme, prosesdanlembaga-lembagadimanawargadankelompok-kelompokmasyarakatmengutarakankepentinganmereka, menggunakanhakhukum, memenuhikewajibandanmenjembataniperbedaan-perbedaandiantaramereka.

9. Tata pemerintahanmempunyaimakna yang jauhlebihluasdaripemerintahan. Tata pemerintahanmenyangkutcara-cara yang disetujuibersamadalammengaturpemerintahandankesepakatan yang dicapaiantaraindividu, masyarakatmadani, lembaga-lembagamasyarakatdanpihakswasta. Adaduahalpentingdalamhubunganini: • Semuapelakuharussalingtahuapa yang dilakukanolehpelakulainnya. • Adanya dialog agar parapelakusalingmemahamiperbedaan-perbedaandiantaramereka.

10. Melaluiprosesdiatasdiharapkanakantumbuh konsensusdansinergididalammasyarakat. Perbedaan yang adajustrumenjadisalahsatu warnadariberbagaiwarna yang adadalamtata Pengaturantersebut.

11. CIRI-CIRI • Mengikutsertakan Masyarakat • Transparan dan Bertanggung jawab • Efektif dan Adil • Supremasi Hukum • Menjamin prioritas-prioritas politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakat • Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk alokasi sumber daya pembangunan

12. UNSUR-UNSUR • Partisipasi • Supremasi Hukum • Tranparansi • Cepat tanggap • Membangun konsensus • Kesetaraan • Efektif dan Efisien • Bertanggung jawab/akuntabilitas (manajerial, publik dan spiritual) • Visi strategis

13. KONDISI INDONESIA • Ekonomi rakyat memprihatinkan • Tingkat pengangguran cukup tinggi • Pertumbuhan ekonomi rendah • Tingkat investasi – Net Capital Outflow • Politik ? • Hukum ? • Korupsi ? • Pemerintah daerah SO WHAT? KEPEMIMPINAN YANG BERINTEGRITAS

14. PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL A. DINAMIKA SISTEM SOSIAL Interaksi antar komponen dalam sistem sospol pada era globalisasi ini semakin dinamis terutama karena adanya tekanan dari lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah dan atau perubahan paradigma

15. Dalam dinamika sosio-politik dapat dipandang sebagai suatu hubungan sebab akibat diantara berbagai variabel, baik yang bersifat non linier muapun yang linier. • Dalam kenyataan kehidupan dinamika sistem sosio-politik adalah suatu kondisi dimana sistem tersebut berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, karena adanya tekanan, dorongan atau pengaruh dari faktor eksternal seperti gejala alam, kemajuan teknologi maupun kekuatan sosial politik lainnya.

16. Pengaruh dari eksternal itu bahkan dari dalam sistem itu sendiri dapat membuat ketidakseimbangan sistem yang kemudian harus dikoreksi dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk memperoleh titik keseimbangan sosio politik yang baru dari seluruh komponen • Dari konteks pengalaman Indonesia terjadinya gerakan mahasiswa tahun 1997 dan 1998 yang mampu menumbangkan rezim Orde Baru dengan kekuatan sosio politik Reformasi. Orba yang berkuasa selama 32 tahun harus tumbang ditangan para mahasiswa. • Dengan berhasilnya gerakan mahasiswa membuat pola baru interaksi antara pemerintah dengan masyarakat

17. Kehidupan demokrasi semakin berkembang • Unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa tidak lagi diberangus dengan alasan pendekatan keamanan sepanjang tidak anarkhis dan merusak aset negara • Partai politik tidak dibatasi lagi sebanyak tiga partai tetapi (1) 110 partai, (2) menjadi 42 partai, (3) menjadi 24 partai peserta pemilu 2004, dan (4) menjadi 42 partai peserta pemilu 2009. • Koomain mengatakan bahwa dinamika sistem sosial politik tidak mungkin dapat dipahami tanpa memiliki wawasan yang cukup mengenai interaksinya, karena interaksi sosial politik tidak hanya menjelaskan proses makro yang berkaitan dengan diferensiasi dan integrasi, namun adanya proses kerjasama, kolaborasi dan konflik sosial politik pada tataran mikro

18. Dalam sosial politik ada tiga hal yang sangat penting yakni (1) Interferensi atau saling mempengaruhi merupakan dinamika yang sangat mendasar dalam alam kehidupan manusia, (2) interplays atau keterlibatan antar komponen cenderung terorganisir atau melembaga (3) intervensi merupakan bentuk ketiga dari interaksi sosial politik yang merupakan campur tangan pemerintah dalam bebagai aspek kehidupan masyarakat

19. KOMPLEKSITAS SISTEM SOSPOL 1. Sistem Sospol melibatkan tiga domain (wil/daerah/ranah) yaitu sektor pemerintah, swasta dan masyarakat 2. Setiap domain terdiri dari banyak unsur yang memiliki kerterkaitan / interaksi satu dengan yang lainnya

20. KEANEKARAGAMAN SISTEM SOSPOL Keanekaragaman merupakan bagian dari karakteristik dasar sistem sospol yg bersifat multi disiplin dengan segala peluang dan tantangan yang dihadapinya IMPLIKASI BAGI KEPEMERINTAHAN Dinamika kompleksitas dan keragaman interaksi sospol mengharuskan Pemerintah lebih peka dalam merespon aspirasi/kebutuhan masyarakat dan harus dikaji secara sistemik / holistik bukannya kasuistik atau parsial

21. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YG BAIK 1. Kepemerintahan yang baikadalahhubungan yang sinergisdankonstruktifdiantaranegara, sektorswastadanmasyarakat (UNDP) 2. Kepemerintahan yang baikadalahpenyelenggaraanpemerintahannegara yang solid danbertanggungjawab, sertaefisiendanefektif, dgnmenjagakesinergisaninteraksi yang konstruktifdiantara domain-domain negara, sektorswastadanmasyarakat (LAN 2000)

22. AKTOR DLM KEPEMERINTAHAN 1. NEGARA DAN PEMERINTAHAN a. Kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani b. Pemerintahan atau negara secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik Fungsi : menciptakan lingkungan politik dan hukum yg kondusif

23. 2. SEKTOR SWASTA Mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar ; seperti pabrik, perdagangan, perbankan, koperasi, kegiatan sektor informal Fungsi : menciptakan lapangan kerja dan pendapatan

24. 3. MASYARAKAT MADANI Berada diantara Pemerintah dan perseorangan yang berinteraksi secara sosekpol. Fungsi : memfasilitasi interaksi sosekpol

25. PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK A. Menurut PP No. 101 / 2000 : 1. Profesionalitas 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 4. Pelayanan Prima 5. Demokrasi 6. Efisiensi 7. Efektivitas 8. Supremasi Hukum

26. B. Menurut UNDP ( 1997 ) : 1. Partisipasi 2. Rule of Law 3. Transparansi 4. Daya Tanggap 5. Berorientasi Konsensus 6. Berkeadilan 7. Efektif dan Efisien 8. Akuntabilitas 9. Berorientasi Strategis 10. Saling Keterkaitan

27. C. Menurut UU No.28 / 1999 pasal 3 : Tentang Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari KKN : 1. Azas Kepastian Hukum 2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Azas Kepentingan Umum 4. Azas Keterbukaan 5. Azas Proporsionalitas 6. Azas Profesionalitas 7. Azas Akuntabilitas

28. PARADIGMA KEPEMIMPINAN EDGAR SCHEIN: • KEPEMIMPINAN – Hal yang saling berjalinan dengan pembentukan budaya. Membangun budaya organisasi dan menciptakan perubahan secara bertahap merupakan peran yang unik dan esensial dari pemimpin dan kepemimpinan PETER SENGE: • Peran sebagai DESIGNER – Transformasi (Perancang) • Peran sebagai TEACHER – Coaches, Guides facilitator • Peran sebagai STEWARD – Terhadap orang yang dipimpin – Terhadap misi organisasi

29. CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BAIK 5C CHARACTER Akhlak yang baik CONCEPT Memiliki wawasan dan program organisasi yang baik COMPETENCE Kemampuan untuk mengembangkan organisasi CONNECTION Mampu menciptakan jejaring kerja internal dan eksternal COMITMENT Kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi

30. L OOKING OUT Belajar berbagai teori tentang kepemimpinan, rajin membaca biografi dan autobiografi, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan seseorang yang dianggap kredibel PEMIMPIN YANG SUKSES L OOKING IN Menyadari, mengenali dan mempelajari kemampuan dan pengalaman diri sendiri (introspeksi) M OVING ON Melakukan perubahan untuk mencapai kualitas kepemimpinan yang lebih baik.

31. Lingkungan external Spokesperson (Jurubicara) Direction Setter (Penentu Arah) Saat ini Masa depan Coach (Pelatih) Change Agent (Agen Pembaharuan) Lingkungan internal BURT NANUS: Peran pemimpin dan kepemimpinan yang visioner (lihat Made hal. 13)

32. NILAI-NILAIKEPEMIMPINAN YANG MEMILIKI INTEGRITAS • ARTI INTEGRITAS: Kondisi atau keadaan yang lengkap meliputi seluruh moral (jujur dan/atau ikhlas), spiritual profesional • PROSES PENGEMBANGAN INTEGRITAS • MICHAEL MACCOBY: The Executive Integrity • Interaksi Umum • Dialog

33. ROGER HARRISON • High Alignment: kemauan kolektif untuk mencapai tujuan bersama • High Attunement: motivasi untuk saling memperhatikan dan responsif • Dialog • DAVID KOLB • Bentuk tertinggi intelegensia manusia • Tantangan • Wholeness • Generativity • Time • Complexity

34. AKTUALISASI NILAI IQ • Mampu mengantisipasi/menghadapi perubahan-perubahan masa depan dengan berbagai solusi dan alternatif pemecahannya • Mampu mengemban misi kelembagaan, menjaga keseimbangan tatanan sosial • Mampu memberdayakan potensi SDM yang ada dalam organisasi • Mampu mengendalikan diri, tidak emosional, sabar dan positive-thinking • Lebih mengutamakan rasio daripada emosi, tidak reaktif bila mendapat kritikan • Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan • Sikap terbuka, transparan dan akomodatif • Mampu memegang amanah, dan menganggap tugasnya sebagai ibadah • Sikap, prilaku dan tindakan mengacu pada nilai moral dan etika • Amar ma’ruf nahi munkar • Mampu mencari dan menciptakan terobosan dalam berbagai bidang • Mampu menghasilkan ide baru • Dinamis, tidak statis, penuh kreativitas EQ SQ CQ

35. MINTZBERG’S MANAGERIAL ROLES • FIGUREHEAD (Kepala) • LEADER (Pemimpin) • LIAISON (Penghubung) Melaksanakan tugas-tugas simbolik (menanda- tangani SK, hadiri pertemuan, upacara ceremonial, menerima kunjungan tamu, dsb) Sebagai seorang yang mampu mengemukakan visi dan strategi baru untuk mencapai tujuan organisasi, mampu berinteraksi sosial dengan anggota/lingkungan, mampu memberikan motivasi kepada bawahan. Bertindak sebagai penghubung dengan berbagai organisasi/instansi lainnya, membuat kerjasama antar lembaga.

36. 4. DISSEMINATOR • (Penyebar Informasi) • 5. MONITOR • (Pemantau) • 6. SPOKESPERSON • (Juru Bicara) • ENTERPRENUER • ( Wirausahawan) Memiliki akses khusus sumber-sumber informasi yang tidak dimilki bahannya. Informasi bisa bersifat faktual, intruksi dari atasan langsung. Pemimpin harus mendisseminasikan informasi tersebut kepada anggotanya. Secara continue mencari informasi dari berbagai sumber (membaca laporan, hadiri pertemuan, peninjauan) Informasi disampaikan kepada bawahan (sebagai disseminator) dan kepada pihak luar (sebagai spokesperson). Menyampaikan informasi/membuat pernyataan-pernyataan kepada masyarakat. Harus mampu juga bertindak sebagai pelobby (PR), mewakili organisasinya. Bertindak sebagai seorang initiator dan designer dalam menghadapi setiap peluang yang menguntungkan organisasinya.

37. 8. DISTURBANCE HANDLER • (Penanganan Suasana • Kacau/Darurat) • RESOURCE ALLOCATOR • (Pengalokasi Sumber Daya) • 10. NEGOTIATOR Menangani masalah-masalah dalam keadaan darurat/kacau yang setiap saat bisa terjadi Melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengalokasian sumber daya seperti dana, personel, peralatan dan fasilitas. Memfasilitasi dan membuat komitmen dalam perundingan-perundingan sesuai dengan kewenangannya. Mampu berunding atau bernegoisasi dengan berbagai pihak. CATATAN : 1,2,3 berkaitan dengan perilaku interpersonal 4,5,6 berkaitan dengan perilaku pemroses informasi 7,8,9,10 berkaitan dengan perilaku membuat kebijakan

38. STEVEN KERR: Ten commandments dari integritas pemimpin • Mengatakan yang benar • Mematuhi hukum • Mengurangi keragu-raguan • Menunjukkan perhatian pada orang lain Meningkatkan partisipasi • Menyediakan ruang kebebasan dan pengaruh korupsi • Selalu bertindak • Konsisten dalam menangani kasus • Konsisten antara nilai-nilai dan tindakan

39. PROSES TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN • TIGA PENDEKATAN MEMBANGUN INSTITUTIONAL LEADERSHIP • Pendekatan struktural aspek relational antar semua stakeholder • Pendekatan instrumental – supremasi hukum & penyempurnaan perundang-undangan • Pendekatan kultural: perbaikan mindset/kesadaran • LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN (TRANSFORMATIVE LEADERSHIP) • Mulai dari proses rekrutmen • Mulai dari atas – membangun TRUST • Transformasi integritas individu integritas organisasi • Memberdayakan nilai-nilai lokal (local and indigenous wisdom) • Pembangunan team work and networking

40. Pengalaman Kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten SOLOK (Prop Sumbar) dalam membangunpemerintahan yang baik • Pakta Integritas (Kesepakatan kejujuran) • Maksud Mempercepat pencapaian VISI dan MISI serta arah dan strategi Pembangunan Kabupaten • Tujuan • Mewujudkan Clean Government • Mewujudkan kesepakatan bersama antar semua komponen pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat untuk hindari penyimpangan

41. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien • Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional dan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawab • Penerapan • Menghapuskan dan meniadakan segala macam bentuk penerimaan aparatur, berupa honorarium panitia, tim dan sejenisnya • Mengaktifkan dana honorarium menjadi tunjangan daerah • Tidak melangkahi atau memberi kesempatan kepada berbagai pihak tanpa melalui prosedur resmi

42. Permintaan sumbangan melalui saluran resmi • Menyusun kesepakatan integritas • Kontrol masyarakat • Melindungi, merahasiakan dan bila perlu memberi penghargaan kepada pelapor yang benar • Evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan • Pembenahan dan kontrol pelaksanaan pelayanan • Pemberian tunjangan daerah • Optimasi peranan BAWASDA • Perlakuan yang sama terhadap pegawai harian

43. Transparansi Dasar Perda no 5 tahun 2004, tanggal 20 April 2004 dan diundangkan tanggal 13 Mei 2004 • Keterbukaan timbal balik • Transparansi • Kepastian hukum • Keseimbangan • Akuntabilitas

44. Memberikan hak-hak masyarakat • Untuk memperoleh informasi dan melalukan upaya hukum • Hak untuk beri masukan dan komplain • Hak untuk evaluasi pelaksanaan • Mengatur kewajiban masyarakat • Mengatur penyelesaian sengketa informasi • Mengatur partisipasi masyarakat

45. Kesepakatan kerja (Performance Agreement) • Tiga Pilar Gerakan Anti Korupsi • Menguatkan komitmen pribadi dalam memberantas korupsi • Memperbaiki sistem • Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi (Penurunan pangkat thd 23 staf, penundaan kenaikan pangkat thd 9 staf, penundaan kenaikan gaji berkala thd 9 staf, memberhentikan 2 staf, memecat 8 staf dan membebastugaskan 10 staf) • Menyediakan pelayanan satu pintu

46. Pakta Integritas Penyerahan 105 Urusan kpd Nagari Pemilihan Bebas KKN PERDA Transparansi/ partisipasi Pelayanan Satu Pintu 1995 1997 2000 2001 2003 2004 2005 Pemilihan kembali Bebas KKN Pemilihan kembali Menjadi Gubernur Sumbar Bebas KKN Pendekatan instrumental ……………………………………………… Pendekatan Struktural ……………… Pendekatan Kultural Fakta Empiris Milestone kepemimpinan dan perubahan di Kab. Solok

47. Mauliate