1 / 71

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. BIMBINGAN TEKNIS SARANA PELAYANAN KESEHATAN DALAM MENGHADAPI JKN BANDUNG BARAT 17 DESEMEBER 2013. OUTLINE. PENDAHULUAN KEBIJAKAN YANKES DI PUSKESMAS JENIS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FASKES PRIMER DLM JKN

avani
Download Presentation

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BIMBINGAN TEKNIS SARANA PELAYANAN KESEHATAN DALAM MENGHADAPI JKN BANDUNG BARAT 17 DESEMEBER 2013

  2. OUTLINE • PENDAHULUAN • KEBIJAKAN YANKES DI PUSKESMAS • JENIS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FASKES PRIMER DLM JKN • KREDENSIALING & AKREDITASI • SISTEM RUJUKAN • BESARAN TARIF • PENUTUP

  3. Undang-Undang & Peraturan • UU No. 39 th. 1999 ttg Hak Asasi Manusia • UU NO. 36 Th 2009 ttg Kesehatan • UU No. 32 th. 2009 ttg. Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No. 29 th. 2004 ttg Praktik Kedokteran • UU No. 24 th. 2011 ttg BPJS • UU No 40 th 2004 ttg SJSN • PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNPB • PP 18 Tahun 1999 ttg Limbah B3 • PMK No. HK.02.02-068 ttg Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah • PMK No. 1796 ttg Registrasi Tenaga Kesehatan • PMK No 028 Tahun 2011 ttg Klinik

  4. Undang-Undang & Peraturan • KMK No. 326/MENKES/SK/IX/2013 Tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional • KMK No. 312/MENKES/SK/IX/2013 Tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013 • PMK No. 001 th 2012 ttg Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan • Perpres No 72 Th 2012 Ttg Sistem Kesehatan Nasional • Perkonsil No 11 Th 2012 Ttg Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 • PMK No. 28 th 2011 ttg Klinik • PMK No. 2052 th. 2011 ttg Izin Praktik Kedokteran • PMK No. 1787 th 2010 ttg Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan • PMK No 71 Thn 2013 tentang Pelayanan Pada JKN • PMK No 69 Thn 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Progam JKN • PMK No 455 Thn 2013 AsosiasiFasilitas Kesehatan

  5. ? APAKAH JAMINAN KESEHATAN • adalahperlindungan kesehatanagar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (psl.19, UU No.40/2004) • bersifatpelayananperseoranganberupapelayanankesehatan yang mencakuppelayananpromotif, preventif, kuratif, danrehabilitatif, termasukobatdanbahanmedishabispakai yang diperlukan (psl 22, UU No.40/2004)

  6. ? APAKAH PRINSIP PENYELENGGARAAN Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas Prinsipasuransisosialdanekuitas : kepesertaan yang bersifatwajibdantidakselektif; kesamaandalammemperolehpelayanansesuaidengankebutuhanmedisyang tidakterikatdenganbesaraniuran . (Pasal 19, UU No 40 tahun 2004)

  7. DESAIN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF PROVIDER PESERTA/PASIEN Regulasi FASKES iuran Prospektif Paket Benefit Pembayaran KONTRAK /MOU TELAAH UTILISASI KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB BPJS KES JAM. KESEHATAN TERKENDALI PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH, PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL, MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, SISTEM RUJUKAN, BIAYA YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA

  8. PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • Pelayanankesehatanmengacupadakonsep “managed care” yaituketerpaduanantarapelayanankesehatan yang bermutudanpembiayaan yang terkendali Pelayanankesehatanmeliputipromotif, preventif, kuratifdanrehabilitatifdenganpolapembiayaan yang dapatmengendalikankenaikanbiayapelayananantara lain denganProspective payment

  9. Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 35 (Ketersediaan) PEMERINTAH dan PEMERINTAH DAERAH bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan • Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) • Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan •  Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Faskes swastayang memenuhi persyaratan •  dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama  membuat perjanjian tertulis. • PERSYARATANsebagaimanadimaksudpadaayat (2) danayat (3) diaturdenganPERATURAN MENTERI. SELEKSI Faskes (credentialing) Pasal 37 (1)  BesaranpembayarankepadaFasilitasKesehatanditentukanberdasarkankesepakatan BPJS KesehatandenganasosiasiFasilitasKesehatandiwilayahtersebutdenganmengacupadastandartarif yang ditetapkanolehMenteri. ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN CARA PEMBAYARAN Pasal 39(1)  DalamhalFaskestingkat PERTAMA disuatu Daerah TIDAK memungkinkanpembayaranberadasarkan KAPITASI, BPJS Kesehatandiberikankewenanganuntukpembayarandenganmekanisme lain yang lebihberhasilguna PENILAIAN KINERJA Faskes (komponenutamarecredentialing) • Pasal 42 (KinerjaFaskes) • Memperhatikan mutu pelayanan • Orientasi aspek keamanan pasien • Efektifitas tindakan • Kesesuaian kebutuhan pasien • Efisiensi biaya

  10. ASOSIASIFasilitas Pelayanan Primer • PKFI • -KLINIK • PRATAMA • UTAMA • -dr/drgPraktikMandiri • ADINKES • PUSKESMAS • BPM • PPM • Bidan • ASKLIN • KLINIK • PRATAMA • UTAMA

  11. PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN Peta Jalan Aspek Pelay anan Kesehatan • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • cara Pembayaran belum optimal • Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif • Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES,NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

  12. KEBIJAKAN YANKES DI PUSKESMAS

  13. SISTIM PELAYANAN KESEHATAN SKN 2012 Perpres 72/2012 PELAYANAN TERSIER INA CBGs PELAYANAN SEKUNDER UKM UKP KAPITASI KABUPATEN/KOTA JKN PELAYANAN PRIMER BOK DUKUNGAN PUSAT MASYARAKAT PERILAKU HIDUP SEHAT ATAU PARADIGMA SEHAT TERWUJUD

  14. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER UKM UKP PeningkatandanPencegahan Pengobatandanpemulihan • Pelayananpengobatan • PelayananPemulihan • Pelayananpeningkatan & pencegahan • Gaya hidup sehat (healthy life style)/PHBS Pelayanan peningkatan Pelayananpencegahan Pengobatan Pemulihan • Revitalisasi UKM • Peningkatan Efektifitas UKBM • OptimalisasiSistemRujukan Kelompok & Masyarkat Perorangan & Keluarga • Optimalisasi Fasyankes Primer sebagai Gatekeeper • Optimalisasi Sistim Rujukan PETA STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

  15. JENIS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FASKES TINGKAT PERTAMA DALAM JKN

  16. JENIS FASKES TINGKAT PERTAMADI ERA JKN Catatan : Bidan dan Perawat dimungkinkan jadi jejaring pelayanan kesehatan TINGKAT PERTAMA namun TIDAK menjadi GATE KEEPER. Pelayanan yang diberikan mengacu pada kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan • PUSKESMAS • KLINIK PRATAMA • PRAKTIK DOKTER MANDIRI • PRAKTIK DOKTER GIGI • RS KELAS D PRATAMA

  17. KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN GATEKEEPER Di ERA JKN : KECUALI GAWAT DARURAT, SEMUA PESERTA HARUS MELALUI FASKES TINGKAT PERTAMA BARU DAPAT MEMPEROLEH PELAYANAN DI TINGKAT LANJUT (RS) Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperansebagai kontak pertama dan penapisrujukansesuai dengan standarpelayananmedik.

  18. TUGAS & FUNGSI PPK 1 • MENYELENGGARAKANKESEHATAN DASAR MASYARAKAT MELALUIPELAYANAN KESEHATAN DASAR BERSARKAN KOMPETENSI & KEWENANGANNYA • MENGATUR PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN MELALUI SISTEM RUJUKAN. • PENASEHAT, KONSELOR, DAN PENDIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEHAT • MANAJER SUMBER DAYA TUGAS : FUNGSI : • KONTAK PERTAMA PASIEN • PENAPIS RUJUKAN • KENDALI MUTU DAN BIAYA

  19. STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA(Perkonsil No 11 Tahun 2012)

  20. BUKU PEDOMAN PELAYANAN BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER 1 2 PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER Panduan Penataan klinis berdasarkan simpton pd layanan primer 4 3 Panduan Pelayanan Dokter di Fasyankes Primer Panduan ketrampilan klinis bagiDOKTER diFasyankes Primer

  21. KREDENSIALING DAN AKREDITASI

  22. BAGAIMANA CARA FASKES TINGKAT PERTAMA MENJADI PROVIDER BPJS KESEHATAN ?

  23. PROSES PENDAFTARAN FASKES UNTUK MENJADI PROVIDER BPJS KESEHATAN BPJS KESEHATAN MELAKUKAN PENAWARAN KERJASAMA KEPADA FASKES SESUAI HASIL ANALISA KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN YANG AKAN BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MELAKUKAN PENDAFTARAN KE KANTOR CABANG BPJS KESEHATAN TERDEKAT DENGAN MELAMPIRKAN SYARAT ADMINISTRASI DAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN KANTOR CABANG PT.ASKES/BPJS KESEHATAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI KETENTUAN ADMINISTRASI (TERUTAMA IJIN PRAKTEK) BILA SEMUA SYARAT ADMINISTRASI TERPENUHI MAKA FASKES DIBERIKAN FORMULIR SELF ASSESSMENT SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN SELF ASSESSMENT OLEH FASKES TERSEBUT, KANTOR CABANG MELAKUKAN VALIDASI DAN SCORING DI ISIAN SELF ASSESSMENT DENGAN FORMAT KREDENSIALING MELALUI KUNJUNGAN LAPANGAN OLEH TIM KREDENSIALING. SETELAH ADA KEPUTUSAN KERJASAMA/TIDAK, DIKIRIMKAN SURAT PENERIMAAN/PENOLAKAN KE FASKES TERSEBUT.

  24. Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Psl 36 ayat 2, Perpres No.12 thn 2013)

  25. KREDENSIALING FASKES TK.I PERSYARATAN ADMINISTRASI persyaratan yang wajib PERSYARATAN TEKNIS Sumber daya manusia;,Kelengkapan sarana dan prasarana;,Peralatanmedisdanobatobatan, Lingkup pelayanan; dan, Komitmen pelayanan. 1 2 PERSYARATAN sebagaimanadimaksuddiaturdengan PERATURAN MENTERI. ( Perpres 12/2013,)

  26. PUSKESMAS • Persyaratan Administrasi • Persyaratan Teknis • Surat IjinOperasional; • SuratIjinPraktik (SIP) bagi dokter/drg , Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lainnya • Perjanjian kerjasama dengan jejaring, JIKA Diperlukan • SuratPernyataanKesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan JKN • sumber daya manusia; • sarana dan fasilitas; • peralatan medis; • obat-obatan dan penunjang; dan • cakupan pelayanan dan komitmen jaga mutu. DRAFT PMK : TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

  27. KREDENSIALING DAN REKREDENSIALING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KREDENSIALING: Proses seleksi awal atau penilaian terhadap pemenuhan persyaratan bagi fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat PertamadanLanjutanyang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik milikpemerintahmaupunswasta/perorangan REKREDENSIALING: Proses seleksi ulang terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan kinerja pelayanan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

  28. TUJUAN : KREDENSIALING DAN REKREDENSIALING FASILITAS KESEHATAN • MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI KETENTUAN YANG DITETAPKAN • MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI, STANDAR PELAYANAN MEDIK DAN STANDAT PELAYANAN OPERASIONAL • MEMILIKI KOMITMEN PELAYANAN Pemenuhan jam praktek, penggunaan aplikasi SIM, kepatuhan terhadap panduan klinik, penyelenggaraan prolanis, mendukung aktifitas kesehatan masyarakat yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.

  29. FASYANKES TINGKAT PERTAMA YANG AKAN DI KREDENSIAL & REKREDENSIAL KREDENSIAL : • FASYANKES YANG SAAT INI TELAH BEKERJASAMA DENGAN PT ASKES, JAMKESMAS, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI • FASKES YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI PPK/PROVIDER REKREDENSIAL : SELURUH FASKES YANG TELAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS DAN MENGAJUKAN PERMOHONAN MELANJUTKAN KERJA SAMA

  30. PELAKSANA KREDENSIALING & REKREDENSIALING • Kredensialing awal dilaksanakan oleh PT Askes • Selanjutnya Kredensialing dan Rekredensialing dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang ada

  31. KENDALI MUTU • Penerapan sistem kendali mutu pelayanan • secaramenyeluruhmeliputi : • PemenuhanstandarmutuFasilitasKesehatan • Memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan • Pemantauan terhadapkasusrujukandanrujukbalik • Aspekkeamananpasien • Efektifitastindakan • Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan medis pasien

  32. TUJUAN AKREDITASI PUSKESMAS Tujuanumum: • Meningkatkanmutulayananpuskesmas. Tujuankhusus: • Memacupuskesmasuntukmemenuhistandar yang ditetapkan • Menetapkan strata akreditasipuskesmas yang telahmemenuhistandar yang ditentukan • Memberikanjaminankepadapetugaspuskesmasbahwapelayanan yang diberikantelahmemenuhistandaryang ditetapkan • Memberikanjaminankepadapelanggan/masyarakatbahwapelayanan yang diberikanolehpuskesmastelahsesuaistandar • Terbinanyapuskesmasdalamrangkamemperbaikisistempelayanan, mutudankinerjasecaraberkesinambungan • Bukansekedarpenilaianuntukmendapatkansertifikatakreditasi

  33. ManfaatAkreditasi Memberikan keunggulan kompetitif Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

  34. TARGET AKREDITASI FASYANKES MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL AKREDITASI GK PADA FASYANKES PRIMER (Puskesmas, Klinik, dokterpraktikmandiri) 1. UJI COBA AKREDITASI PUSKESMAS DI JATIM & NTT 2. FINALISASI NSPK AKREDITASI FASYANKES PRIMER 3. REKRUTMEN & TOT SURVEIOR 4. REKRUTMEN & TOT PENDAMPING 5. PENETAPAN KELEMBAGAAN AKREDITAS 6. PENYUSUNAN PMK AKREDITASI FASYANKES PRIMER 2015-2018 20114 Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.  Perpres 12/13 ( psl 42, ayat 1) PENYUSUNAN PEDOMAN ( NSPK) AKREDITASI FASYANKKES PRIMER 2012-2013 KENDALI MUTU FASYANKES PRIMER DENGAN AKREDITASI

  35. SISTEM RUJUKAN

  36. PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2013 Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan SISTEM RUJUKAN yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan (Psl 29 ayat 5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan diatur dengan PERATURAN MENTERI (Psl.29 ayat 6)

  37. PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I NOMOR 001 TAHUN 2012 : SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (psl 4 PMK 001/2012). Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (Psl 4 ayat 2) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (Psl 4 ayat 4). dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

  38. PERLUNYA SISTEM RUJUKAN YANG TERSTRUKTUR • Menjamin terlaksananya pelayanan yang berkelanjutan (continuum of care) • Menjamin peserta JKN memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhankebutuhan dasar kesehatannya • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem kesehatan • Memperkuat fasilitas kesehatan primer • Meningkatkan kemampuan membuat keputusan di level pelayanan kesehatan • Meningkatkan kerjasama antara 3 level fasilitas pelayanan kesehatan

  39. RESTRUKTURISASI LAYANANKESEHATAN PembinandanPengawasanolehMenteri Structured Unstructured Tertiary Primary Care PembinandanPengawasanDinkesProvinsi Secondary GATE KEEPER Secondary Care Kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapisrujukansesuai dengan PedomanPelayananMedik. Self Care Primary Care • KredensialdanRekredensial • PanduanPelayanan (PPK) • Audit Kinerja • Akreditasi • DOKTER LAYANAN PRIMER Sebagai Gatekeeper mampumenanganikasusrujukbalik → KesiapanSaranadanprasarana, SDM, Alat, Obatobatan Tertiary Care PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINKES. KAB/KOTA 39

  40. BESARAN TARIF

  41. PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama (PSL 39 ayat 1, Perpes No.12/2013).

  42. TARIF KAPITASI

  43. TARIF RAWAT INAP FASKES TK I ( DI LUAR KAPITASI )

  44. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS( DI LUAR KAPITASI )

  45. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN Dana yankes JKN ygtelahmenjadipendapatandaerahsesegeramungkindikembalikanseutuhnyakepadaPuskesmasataupun RS milikPemerintah Daerah untukmenunjangyankesdiPuskesmasdan RS Percepatan status RSUD danPuskesmasmenjadiBadanLayananUmum Daerah (BLUD) sesuaiamanat UU No. 36 th 2009 ttgKesehatandan UU No. 44 th 2009 ttg RS

  46. PENUTUP

  47. PELAKSANAAN KREDENSIALING DAN REKREDENSIALING FASYANKES TINGKAT PERTAMA MASA TRANSISI 2014 2019 2015 - 2018 • -Fasyankes tingkatpertama yang telahbekerjasamadengan PT Askes, Jamsostek, ASABRI, Jamkesmas • Fasyankes yang mengajukanpermohonansebagai Provider BPJS Kesehatann • Fasyankes Tingkat pertama sudah dikontrak sebelumnya • Fasyankesbaru yang mengajukanpermohonansebagai Provider BPJS Kesehatan • Fasyankes tingkatpertama sudah dikontrak sebelumnya • Fasyankesbaru yang mengajukanpermohonansebagai provider BPJS Kesehatan MELENGKAPI PERSYARATAN ADMINISTRASI & TEKNIS

  48. STANDAR PELAYANAN YANG HARUS DIPENUHI • STANDAR KOMPETENSI DOKTER/DOKTER GIGI BAIK PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER. • STANDAR KOMPETENSI TAMBAHAN • PANDUAN PRAKTIK KLINIK PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KESEHATAN • STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN MEDIK

  49. Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di Puskesmas 2013 • Standar kebutuhan minimal : rata-rata 6 perawat per puskesmas • Jumlahlulusanperawat per th: sekitar 30.000 perawat. • (data BPPSDMK 2013)

  50. Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di Puskesmas 2013 • Standar kebutuhan minimal : rata-rata 4 bidan per puskesmas • Jumlahlulusanbidan per tahun: Sekitar52.000 bidan • (data BPPSDMK 2013)

More Related