1 / 24

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH. Heru Kuswanto , SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A. BAB III MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH. 1. Hak Milik

bobby
Download Presentation

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH HeruKuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A

  2. BAB III MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH 1. HakMilik HakMilikadalahhakturuntemurun, terkuatdanterpenuh yang dapatdipunyaiorangatastanahdenganmengingatfungsisosial. Kata-kata “terkuatdanterpenuh” itutidakberartibahwahakmilikmerupakanhak yang mutlak, takterbatasdantidakdapatdiganggugugat.

  3. TujuanPenggunaanHakMilik : Hakmilik atas tanahdapatdipergunakanbaikuntukusahapertanianmaupununtukmendirikanbangunan-bangunandenganmemperhatikan/ menyesuaikandenganrencana tata gunatanah.

  4. SubyekdariHakMilik : Pada azasnyahanyawarga negara Indonesia yang dapatmempunyaihakmilik atas tanahbaiksendirimaupunbersama-sama denganoranglain. Di sampingituBadanHukum yang bergerakdalamlapangansosial dan keagamaan yang telahditunjukolehPemerintahdapatmempunyaihakmilik atas tanah, sepanjangtanahnyadipergunakanlangsungdaiambidangsosial dan keagamaan.

  5. TerjadinyaHakMilik : MenuruthukumadatdiaturdenganPeraturanPemerintah. PenetapanPemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah. Ketentuanundang-undang.

  6. HapusnyaHakMilik : • Karenapencabutanhak. • Karenapenyerahandengansukarelaolehpemiliknya. • Karenaditerlantarkan yang pengertiannyaakanditentukandalamperaturanperundangan. • Karenaketentuanpasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2 Undang-UndangPokok Agraria

  7. 2. HakGunaUsaha HakGunaUsahaadalahhakuntukmengusahakantanah yang dikuasailangsungoleh Negara dalamwaktu yang tertentugunaperusahaanpertanian, perikanandanpeternakan.

  8. TujuanPenggunaannya : • Tujuanpenggunaantanah yang dipunyaidenganhakgunausahaadalahterbatas, yaitu : • Pada usaha pertanian/perkebunan. • Pada usaha perikanan. • Pada usaha peternakan.

  9. SubyekHakGunaUsaha : • Yang dapatmempunyaihakgunausahayalah : • Warga Negara Indonesia. • Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

  10. JangkaWaktuHakGunaUsaha : HakGunaUsahadapatdiberikanuntukwaktu paling lama 25 tahun. Ataspermintaanpemeganghakdanmengingatkeadaanperusahaannya, jangkawaktutersebutdapatdiperpanjangdenganwaktu paling lama 25 tahun. Untukperusahaantertentu yang memerlukanwaktu yang lebih lama dapatdiberikanHakGunaUsahauntukwaktu paling lama 35 tahun.

  11. HapusnyaHakGunaUsaha : • Jangka waktunya berakhir. • Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. • Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. • Dicabut untuk kepentingan umum. • Diterlantarkan yang pengertiannya akan ditentukan dalam peraturan perundangan. • Tanahnya rnusnah. • Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria

  12. 3. HakGunaBangunan HakGunaBangunanadalahhakuntukmendirikandanmempunyaibangunanatastanah yang bukanmiliknyasendiridenganjangkawaktutertentu. Penggunaantanah yang dipunyaidenganhakGunaBangunanterutamauntukmendirikan/mempunyaibangunan-bangunan, tetapidisampingitudiperbolehkanuntukmenanamsesuatudanmemeliharaternak, asaltujuannya yang pokoktetapdilaksanakan.

  13. SubyekHakGunaBangunan : Yang dapatmempunyaihakGunaBangunanyalah : Warganegara Indonesia danBadan-BadanHukum yang didirikanmenurutHukum Indonesia danberkedudukandi Indonesia.

  14. JangkaWaktuHakGunaBangunan : HakGunaBangunandapatdiberikanuntukjangkawaktu 20 tahundan paling lama 30 tahun. Ataspermintaanpemeganghaknyadanmengingatkeperluansertakeadaanbangunan-bangunannyajangkawaktutersebutdapatdiperpanjangdenganwaktu paling lama 20 tahun.

  15. TerjadinyaHakGunaUsaha : • Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. • Karena penetapan Pemerintah. • Mengenai tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak Guna Bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

  16. HapusnyaHakGunaBangunan : • Jangka waktunya berakhir. • Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. • Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. • Dicabut untuk kepentingan umum. • Diterlantarkan yang pengertiannya akan ditentukan dalam peraturan perundangan. • Tanahnya musnah. • Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria

  17. 4. HakPakai Hakpakaiadalahhakuntukmenggunakandan/ataumemungutdarihasiltanah yang, langsungdikuasaioleh Negara atautanahmilikorang lain yang memberiwewenangdankewajiban yang ditentukandalamKeputusanpemberiannyaataudalamperjanjiandenganpemiliktanahnya, yang bukanperjanjiansewamenyewaatauperjanjianpengolahantanah.

  18. SubyekHakPakai : • Yang bolehmempunyaihakpakaiialah : • Warga Negara Indonesia. • Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. • Badan-Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. • Badan-Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

  19. JangkaWaktuHakPakai : HakPakaidapatdiberikanselamajangkawaktutertentuatauselamatanahnyadipergunakanuntukkeperluantertentu. DalampraktekpadaumumnyapemberianHakPakaiolehPemerintahjangkawaktunya 10 tahun.

  20. HapusnyaHakPakai : • Jangka waktunya berakhir. • Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang haknya bersangkutan dengan statusnya (misalnya orang asing yang tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia). Termasuk juga dalam golongan ini jika tanahnya diterlantarkan, syarat mana bersumber pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. • Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. • Dicabut untuk kepentingan umum. • Tanahnya musnah.

  21. 5. HakPengelolaan HakPengelolaanadalahhakuntukmenguasaiatastanah yang langsungdikuasaioleh Negara yang memberiwewenangkepadapemeganghaknyauntuk : Merencanakanperuntukandanpenggunaantanah yang bersangkutanmenggunakantanahtersebutuntukpelaksanaantugasnya. Menyerahkanbagian-bagiandaritanahitukepadapihakketigadenganHakPakaidenganjangkawaktu 6 tahun (PeraturanMenteriAgraria No. 9 tahun 1965). Menerimauangpemasukandan/atauuangwajibtahunan.

  22. SubyekHakPengelolaan : • HakPengelolaandapatdiberikankepada : • Departemen-Departemen dan Jawatan-Jawatan Pemerintah. • Badan-Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah.

  23. JangkaWaktuHakPengelolaan : HakPengelolaandiberikanuntukjangkawaktuselamatanahtersebutdipergunakanolehpemeganghaknya.

  24. HapusnyaHakPengelolaan : • Karena dilepaskan oleh pemegang haknya. • Dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan spsuai dengan pemberian haknya. • Dicabut untuk kepentingan umum. • Karena berakhir jangka waktunya (kalau pemberian haknya diberikan untuk jangka waktu tertentu).

More Related