Download
1 / 18
E N D
Wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya, negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Atas wilayahnya, negara juga wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949). Dalam kaitannya dengan wilayah, negara wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan (Pasal 12 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949).
Pengaturan wilayah negara untuk Indonesia diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 • UU Nomor 43 Tahun 2008 bertujuan untuk : • Menjamin Keutuhan Wilayah Negara, Kedaulatan Negara, dan Ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; • Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan • Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. • Selanjutnya UU Nomor 43 Tahun 2008 juga menetapkan bahwa Wilayah Negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Daratan suatu negara terdiri dari darat (wilayah yang kering), serta perairan daratan yang terdiri dari sungai dan danau. Daratan suatu negara dapat merupakan daratan awal suatu negara atau wilayah tambahan negara tersebut.
Luas daratan awal dapat terjadi atau ditentukan oleh : • Tindakan atau pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamirkan kemerdekaannya. • Oleh perjanjian Internasional, atau suatu kebiasaan Internasional • Atau akan ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk dimana wilayah daratan awalnya belum pasti saat merdeka. (Contoh : Israel dan Polandia)
Di samping daratan awal, dalam hukum internasional juga dikenal adanya wilayah tambahan yang berdasarkan teori-teori hukum internasional klasik dapat diperoleh oleh suatu negara dengan cara-cara : • Okupasi atau Pendudukan • Anekasi atau Penaklukan • Akresi • Preskripsi • Cessie • Referendum
Okupasi atau Pendudukan Okupasi atau pendudukan merupakan perolehan/penegakan kedaulatan atas wilayah yang terra nulius yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. Unsur yang harus dipenuhi : • Adanya penemuan (discovery) terhadap wilayah terra nullius; • Adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukan wilayah baru itu untuk menjadikannya sebagai miliknya atau menempatkannya di bawah kedaulatannya; • Adanya niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif (prinsip efektivitas)
Aneksasi atau Penaklukan • Aneksasi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi. • Syarat atau unsur telah terjadinya perolehan wilayah dengan aneksasi adalah bahwa wilayah benar-benar telah ditaklukan serta adanya pernyataan kehendak secara formal oleh negara penakluk untuk menganeksasinya Dewasa Ini aneksasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Internasional, antara Lain : • Kellog Briand Pact 1928 yang melarang perang sebagai instrumen kebijakan suatu negara. • Pasal 2 (4) Piagam PBB, melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. • Deklarasi prinsip-prinsip hukum Internasional tentang hubungan baik dan kerjasama antarnegara 1974, wilayah suatu negara tidak bisa dijadikan objek perolehan oleh negara lain dengan cara ancaman/penggunaan kekuatan. Tidak ada perolehan wilayah dengan cara itu akan diakui secara sah oleh internasional.
Akresi Akresi merupakan cara perolehan wilayah baru dengan proses alam (geografis) terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. • Contoh : Pembentukan pulau di muara sungai karena endapan, pembentukan daratan karena sungai mengalami perubahan arah, munculnya pulau baru karena letusan sebuah gunung berapi, dan lainya. Perolehan wilayah atas alas hak akresi tidak memerlukan tindakan resmi atau formal seperti pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan.
Prekripsi Prekripsi adalah perolehan wilayah oleh suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan de factodalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya de jure masuk wilayah negara lain. Beberapa syarat bagi prekripsi adalah sebagai berikut : • Kepemilikan tersebut harus dilaksanakan secara a titre de souverain , yaitu bahwa kepemilikan tersebut harus memperlihatkan suatu kewenangan/kekuasaan negara dan di wilayah tersebut tidak ada negara lain yang mengklaimnya • Kepemilikan tersebut harus berlangsung secara terus-menerus dan damai, tidak ada negara lain yang mengklaimnya. • Kepemilikan tersebut harus bersifat publik yaitu harus diumumkan atau diketahui oleh pihak lain. Disamping syarat-syarat tersebut, syarat pengawasan yang efektif juga tidak kalah pentingnya seperti halnya dalam okupasi.
Cessie • Adalah cara peroleh tambahan wilayah melalui proses peralihan hak dari satu negara ke negara lain • Cessie dapat dilakukan dengan sukarela maupun dengan kekerasan • Dengan kekerasan pada umumnya akibat kalah perang pihak yang kalah dipaksa melalui perjanjian internasional untuk menyerahkan sebagaian wilayahnya kepada pihak pemenang. • Pada Cessie beralih semua hak-hak berdaulat yang terkandung dalam wilayah yang diserahkan, dan suatu negara yang melakukan penyerahan wilayah tidak dapat mengalihkan lebih daripada wilayah dimana ia telah melaksanakan kedaulatannya
Cessiedapatdilakukanantara lain dengancara: • Jualbeli (Penjualan Alaska olehRusiapada AS padatahun 1867) • Tukarmenukar (penukaranHeligolanddengan Zanzibar olehJermandanInggrispadatahun 1890) • Penyewaan (PenyewaanHongkongoleh China padaInggrisselama 99 tahun (1898-1997) • PenyerahanElsace-Lorraine pada 1871 olehPrancispadaJermanakibatkalahperang yang kemudiandikembalikanpadatahun 1919
Referndum • Referendum ataupemungutansuaramerupakanimplementasiatautindaklanjutdarikeberadaanhakmenentukannasibsendiri (self determination right) dalamhukuminternasional • Peperangan-Irian Barat yang dilaksanakan 14 Julisampaidengan 2 Agustus 1969 dandisahkanmelaluiresolusi PBB No. 2504 Tahun 1969 merupakancontoh Referendum dalamhukuminternasional • Jajakpendapat di TimurTimurtahun 1999 untukmemintaipendapatrakyatapakahmerdekaatautetapberintegrasidengan Indonesia. • Proses Referendum yang sahadalah yang dilakukansecaralangsungone men one vote dandengandipantaulembagainternasional yang sah. • PadakasusTimurTimur proses jajagpendapatdikawaloleh UNTAET
Wilayah RuangUdara (Air Space), DasarHukumdanPermasalahan di Indonesia • Wilayah udarasuatunegaraadalahruangudara yang adadiataswilayahdaratan, wilayahlautanpedalaman, lauteritorialdanjugawilayahlautnegarakepulauan. • Kedaulatannegara di ruangudaranyaberdasarkanadagiumRomawiadalahsampaiketinggiantidakterbatas (cujusestsolumeust ad coelum) • Prinsippadaketinggiantidakterbatasinisudahtidakdapatdipertahankanlagiseiringdengankemajuanteknologisepertipeluncurandanpenempatansatelitdiruangangkasa
Peluncuranpesawatruangangkasa yang melintasiruangudarasuatunegaratidakpernahmintaizindarinegara yang bersangkutandemikian pula penempatanpada orbit tertentu. • Namundemikian, sampaipadaketingganberapakedaulatannegaraatasruangudarabelumadakesepakatan. • Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkanolehKonvensi Chicago 1944 menegaskanbahwanegaramempunyaikedaulatan yang penuhdanekslusifatasruangudaranya
Di ruangudaratidakbelakuhaklintasdamaibagipesawatasing. • Dalamkaitannyadenganmasalahekonomi, sampaisaatinimayoritasnegaramasihmenerapkanprinsipcobatagedimanamaskapaipenerbanganasingtidakdiizinkanuntukmengambildanmenurunkanpenumpangdariduatitik yang ada di wilayahsuatunegara (penerbangandomestik)
Negara haruspatuhpadajalur-jalurpenerbangan yang diaturdalamenroute charts ICAO sertasiapa yang diberikewenanganuntunmengawasidanmengaturlalulintaspenerbangan di suatukawasanmelaluipenetapan Flight Information Region (FIR). • Penetapan FIR oleh ICAO berdasarkanpertimbanganbeberapafaktorantara lain ketersediaanberbagaifasilitaspendukungtransformasiudara di masing-masingwilayah
