Disampaikan oleh : Abdul Haris Semendawai, SH, LLM

1. ImplementasiInstrumen-instrumen HAM sebagaiPilihanuntuk mengembalikan kondisi “hukum” yang melindungi HAM danberkeadilan” Disampaikan oleh : Abdul Haris Semendawai, SH, LLM Dalam Panel Hukum dan Ekonomi; Konfrensi Nasional Demokrasi dan Tirani Modal 5-7 Agustus 2008

2. Pendahuluan • Lengsernya Soeharto 1998 babak baru dalam perbincangan mengenai hukum dan regim hukum. • Gagasan mengenai kepastian hukum, negara hukum, jaminan perlindungan hukum merupakan diksi yang secara konsisten dilekatkan dalam gagasan reformasi hukum dan dipersepsikan sebagai bagian tak terpisah dalam pembentukan demokrasi dalam masa transisi. • Supremasi hukum dipercaya merupakan salah satu pilar penting untuk mengakhiri regim orde baru, dan menata struktur ketata negaraan yang lebih demokratis.

3. Fakta • Hukum telah berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan modal. • Institusi Hukum juga telah dibangun untuk melaksanakan hukum  tanpa melihat apakah hukum tersebut memberikan keadilan atau tidak • Hukum telah mengabaikan kaum marginal dan tidak melindungi kepentingan dan hak-hak kelompok miskin, vulnerable groups, dll. • Berbagai Pelanggaran HAM  Hak-hak Sipil dan Politik maupun Hak-hak Ekosob telah terjadi.

4. MengembalikanPeranHukum • Responsif • Konstruktif (Tdk hanya respon tetapi visioner) • Sistem Pemerintahan dan Kenegaraan Indonesia • Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). • Seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan mendasarkan pada hukum dan keadilan. • Hukum berhadapan dengan Kekuasaan • Penyelenggara Pemerintahan berdasarkan sistem Konstitusi • Etc.

5. PilihanuntukPerlindungan HAM • Apakah ada jalan agar HAM dapat dilindungi? • Mengintegrasikan Hukum HAM Internasional ke dalam Hukum Nasional • Apa yang dimaksud dgn Hukum HAM Internasional? • Bagaimana integrasi dapat dilakukan?

6. MengaPaHukum HAM Internasionaldipilih • Hak-hak dan Kebebasan Dasar • Threshold bagi keberlanjutan Manusia dan Negara • Perhormatan, Perlindungan dan Pemenuhannya menjadi tanggung-jawab bersama masyarakat internasional. • Prinsip Pacta Sunt Servanda  setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang berarti harus dilaksanakan atau ditaati. • Prinsip Primat Hukum Internasional  suatu traktat berderajat lebih tinggi daripada UUD dari negara peserta traktat.

7. InstrumenHukum HAM Internasional • Deklarasi, Standar, Prinsip, Pedoman, etc. • Perjanjian Internasional di Bidang HAM • Customary Internasional Law • Indonesia sudah meratifikasi : • …

8. CARA MENGINTEGRASIKAN HUKUM HAM INTERNASIONAL • Dengan membuat peraturan per-undang-undangan yang secara khusus memasukkan hukum internasional ke hukum nasional. • Dengan cara mengaplikasikan secara langsung treaty dalam hukum domestik sebagai self-executing • Melalui interpretasi dan aplikasi pasal-pasal konstititusi atau undang-undang • Dengan menerima hukum kebiasaan internasional

9. Bagaimanamengintegrasikannya • ADOPSI • Putusan Pengadilan • RATIFIKASI

10. Kewajiban Negara • To Promote • To Protect • To Fulfill

11. Tj Negara untuk Menghormati • Tidak campur tangan terhadap orang yang menikmati haknya  pemindahan secara paksa, membatasi secara sewenang-wenang hak untuk memberikan suara atau kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

12. Tj Negara untuk Melindungi • mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak menghambat pemenuhan HAM.  Negara harus melindungi asesibilitas pendidikan dengan memastikan bahwa setiap orangtua dan majikan tidak melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah.

13. Tj Negara untuk Memenuhi • mengambil langkah yang progresif untuk merealisasikan hak dimaksud. • Kewajiban memfasilitasi (rights to facilitate) • Kewajiban menyediakan (rights to provide)

14. Tj Negara • Mengikat Negara Pihak secara keseluruhan. • Seluruh cabang2 pemerintahan : eksekutif, legislatif dan yudikatif dan otoritas publik atau pemerintahan lainnya, dilevel manapun (nasional, regional atau lokal). Semuanya memiliki posisi untuk melalakukan tanggung-jawab negara.

15. lanjutan • Aparatdimananegarabertanggung-jawabtermasuk group atauindividusepertimenteri-menteri, pegawai-negerisipil, hakim, aparatkepolisian, petugaspenjara, petugasimigrasi, guru, pemerintah yang mengontrolbisnisdan group lainnya yang sama. • Iniberartiberkewajibanuntukmencegah, menginvestigasi, menghukumdanbilamanamungkinmemulihkanhak-hak yang dilanggardanmenyediakankompensasi.

16. lanjutan • Hukum HAM Internasional kadang-kadang memiliki efek penting terhadap pihak ke 3, dimana negara bertanggung-jawab untuk mengambil tindakan yang logis untuk mencegah individu dan kelompok (bukan negara) dari perbuatan yang akan melanggar HAM; atau menyediakan perlindungan yang memadai terhadap pelanggaran tersebut.

17. lanjutan • Ketikanegaramengikatkandiripadahukum HAM internasional, negaramemilikikewajibanhukummutlakuntukmenjaminperlindungan HAM yang efektifterhadapsemuaorangdidalamjurisdiksinya • Tugashukumnegarauntukmelindungi, memberikanimplikasipadakewajibannegarauntukmencegah, menginvestigasidanmenghukumpelanggaran HAM, jugabilamungkinmemulihkanhakkorbanataumenyediakankompensasi. • Negara tidakhanyamemilikitugashukumuntukmenyediakanperlindunganterhadappelanggaran HAM yang dilakukanaparatnegaratetapijugamemastikankeberadaanperlindungan yang memadaimelaluihukumdomestikterhadappelanggaran HAM dilakukanantarindividu.

18. Peran Dari Aktor Bukan Negara • Setiap orang  wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia (Pasal 67 UU No. 39 tahun 1999). • Tanggung jawab Hak Asasi Manusia selain dibebankan kepada Negara, juga dibebankan kepada individu. • Tanggung jawab non state actor hanyalah menghormati kebebasan yang telah diberikan. (Pasal 69 UU 39/1999

19. lanjutan • Negara memilikikewajibanhukuminternasionaluntukmemastikanperlindunganhukum yang memadaidalamhukumnasionalnyaterhadappelanggaran HAM yang dilakukanoleh Perusahaan. • Perusahaan sendirimemilikikewajibanhukumdibidang HAM yang berasaldarihukumnasional. • Di level internasional, perusahaandinilaimemiliki, sebagai minimum, tanggung-jawabetisuntukmenghormatiHak-hakAsasi yang dasar.

20. Lingkaran Langkah-langkah Pelaksanaan Kewajiban Negara

21. RANHAM • Pembentukan Panitia RANHAM • Ratifikasi • Harmonisasi • Diseminasi • Implementasi • Monitoring dan Evaluasi

22. Langkah-langkah yang harusdilakukanoleh Negara • Mengakui secara hukum keberadaan Hak • Implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 72 UU No. 39/1999) • Menyediakan mekanisme penyelesaian atas pelanggaran HAM, yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi • Memberikan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bila terjadi Pelanggaran Hak

23. PHASE PENERIMAAN Human Rights • Phase 1 : Repression and Activation of Network • Phase 2 : Denial • Phase 3 : Tactical Concessions • Phase 4 : Prescriptive Status • Phase 5 : Rule consistent behavior

24. DimanaIntervensidalamPembuatanPeraturanPerundang-undangan ? • Berisi Norma Hukum • AdaPerintah • AdaLarangan • AdaKebolehan • AdaSanksi yang tegas • Nilai-nilai Fundamental • Kebenaran • Keadilan • Kesusilaan • Azas-azasHukum • Asaslexsuperioriderogatlexantheriori • Asaslexsuperioriderogatlexinferiori • Asaslex posteriori derogatlex priori • Asaslexspecialisderogatlexgeneralis • AsasEgaliter

25. LandasanPerundang-undangan • Landasan filosofis • Landasan Sosiologis • Landasan Yuridis • Landasan Politis • Landasan Tekhnis Perancangan

26. Rekomendasi • Identifikasi kita ada dimana? • Mendorong tahap berikutnya bukan mengulang • Negara • Mengembalikan Kedaulatan Hukum • Konsultasi Publik atas Hukum dan Kebijakan • Civil Society • Melakukan Pemetaan dan koordinasi