1 / 15

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 Tentang BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. MATERI. Policy Statement

dillan
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER-13/PJ./2010TentangBENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

  2. MATERI • Policy Statement • Dasar Hukum • Muatan Pasal • Tanggal berlaku

  3. Ketentuan lama: PER-159/PJ./2006 dan KEP-524/PJ./2000 sebagaimana diubah dengan PER-97/PJ./2005 Ketentuan baru: PER-13/PJ./2010

  4. 1. Policy Statement

  5. 2. Dasar Hukum Pasal 9 PMK Nomor 38/PMK.03/2010 • Ketentuan lebih lanjut mengenai: • bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak; • tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak; • prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak; • tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan • tata cara pembatalan Faktur Pajak, • diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

  6. 3. Muatan Pasal Definisi

  7. 3. Muatan Pasal Jenis Faktur Pajak

  8. 3. Muatan Pasal Saat Pembuatan Faktur Pajak

  9. 3. Muatan Pasal(Pelaporan oleh PKP ke KPP)

  10. 3. Muatan Pasal Jangka Waktu Penggantian atau Pembatalan Faktur Pajak 10

  11. 3. Muatan Pasal Sanksi Administrasi

  12. 3. Muatan Pasal Faktur Pajak bagi PKP PE

  13. 3. Muatan Pasal Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 13

  14. 4. Tanggal berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

  15. TERIMA KASIH

More Related