KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

1. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA POTENSI KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMANA MELALUI KERJASAMA KEMITRAAN KUKM Disampaikanoleh : I WAYAN DIPTA DeputiBidangProduksi, KementerianKoperasidan UKM Dalamrangka : Temu Usaha Evaluasi Kinerja Penanaman Hutan Tanaman dan Peluang Dukungan Investasi Jakarta, 16 Juni 2014

2. KONDISI KEHUTANAN...(1) • Sumberdaya hutan Indonesia  potensial dan strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional kontribusi terhadap devisa negara, penyediaan lapangan kerja serta pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. • Eksploitasi hutan yang tidak terkendali berdampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya hutan mengganggu sumber penghidupan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. • Hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat hebat disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan, perubahan peruntukan kawasan hutan, kebakaran hutan dan pencurian kayu. • Pasca reformasi kondisi ini diperparah melalui desentralisasi kewenangan pengolahan sektor kehutanan sebagai amanat dari penerapan otonomi daerah yang ‘kebablasan’.

3. KONDISI KEHUTANAN....(2) • Masalah kerusakan hutan dan kemiskinan merupakan dua isu penting dalam pembangunan hutan di Indonesia. Pengolahan hutan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam sekitar hutan. • Koperasi merupakan lembaga ekonomi dipedesaan yang telah terbukti dapat menjadi sarana yang efektif dan strategis untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan memberdayakan ekonomi rakyat melalui peningkatan produksi hasil kehutanan,mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan

4. PARADIGMA PELIBATAN MASY. SEKITAR HUTAN • Konseppemberianakses yang lebihluaskepadamasyarakatdalampembangunanhutantanaman, disusundariprosespembelajaran)* yang panjang. Hasilpembelajarantersebutmemberikankerangkafilosofisataspemberdayaanekonomimasyarakatuntukmengatasikemiskinanmelaluipemberianakses yang lebihluaskehukum (legalitas), kelembagakeuangandankepasar.  cocok dengan karakteristik koperasi • )* Catatan : • PembelajarandariKementerianKehutananmelalui program maupunproyekPemberdayaanMasyakat yang selamainiada, misalnya program BinaDesa, program kemitraansepertiPengelolaanHutanBersamaMasyarakat (PHBM)/MengelolaHutanBersamaMasyarakat (MHBM)/Hutan Rakyat PolaKemitraan (HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT, proyek-proyekkerjasamateknikluarnegeriseperti Social Forestry Dephut-GTZ diSanggau Kalimantan Barat, Multistakeholders Forestry ProgrammeDephut-DFID danbeberapaproyekpemberdayaanmasyarakat yang adadiDepartemenKehutanan. • Sumber : Warta Tenure Nomor 4 - Februari 2007

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (the principles) yaitu : Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang berarti pemberdayaan bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan”. Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab. Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

6. SubyekPemegangIjinPemanfaatanHutan Semangat pemberdayaan Koperasi dibidang Kehutanan sebenarnya sudah cukup kuat dan hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 27, 29 dan 30 menyebutkan bahwa koperasi sebagai salah satu pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan selain BUMN dan BUMS PP 3/ 2007 bagiankeenampasal 68 menyatakankoperasisebagaisalahsatusubyekpemegangijinuntuk : (Ayat 1) IUPK (Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan) (Ayat 2) IUPJL (Ijin Usaha Pemanfaatan JasaLingkungan) (Ayat 3-6) IUPHHK (Ijin Usaha PemanfaatanHasilHutanKayu) padaHutanProduksi (Ayat 3), padaHutanTanamanIndustri (Ayat 4), padaHutanTanaman Rakyat (Ayat 5), padaHutanTanamanHasilRehabilitasi (Ayat 6) (Ayat 7) IUPHHBK (Ijin Usaha PemanfaatanHasilHutanBukanKayu) (Ayat 8) IPHHK (IjinPemungutanHasilHutanKayu) (Ayat 9-10) IPHHBK (IjinPemungutanHasilHutanBukanKayu) padaHutan Alam (Ayat 9), HutanTanaman (Ayat 10) dalamHutanProduksi

7. ALASAN KOPERASI • 1. Koperasiberorientasi pada kepentinganekonomianggotanya, artinyausahaKoperasidilaksanakan atas dasarkebutuhan yang nyata dan mendesakdarianggotanya; • Koperasidimiliki, dikelola, dandigunakanolehanggota. • Sebagaipemilik, anggotamengawasi, mengumpulkan modal, danturutmenentukanarahkebijakanKoperasi. • Sebagaipengelola, anggotaturutmengendalikanorganisasidanusahaKoperasi, yang dalampelaksanaannyadilimpahkankepadaPengurusdanPengawas. • Sebaqaipengguna, anggotawajibmemanfaatkanjasapelayananKoperasinya; •  3. Dibentukdaribawah, artinyaKoperasididirikanolehanggotamasyarakatberdasarkankepentinganekonomi yang sama. • Dalamperkembangannya, antarKoperasidapatbekerjasamabahkandapatmembentukKoperasibaruatau merger untukmemperbesarskalausahadanmemperkuatposisitawardenganpasar.

8. Peran Koperasi Dalam Peningkatan Produktivitas Kehutanan • Mediasi petani hutan dengan mitra usaha (industri besar) dan kreditur; • Meningkatkan “Bargaining Position” petani dengan stakeholder lainnya; • Fasilitasi pengembangan hutan secara kelompok; • Fasilitasi peningkatan SDM petani; • Sentra Pengolahan dan Peningkatan Nilai Tambah serta pemasaaran produk – produk kehutanan

9. MANFAAT KOPERASI • 1. Keuntunganekonomi, • - Peningkatanskalausaha; • - PemasaranKoperasimenampunghasilproduksianggota dan menjualnyakepasar; • - Pengadaanbarang dan jasa, dimana Koperasidapatmenyediakankebutuhanbarang dan jasa bagianggota; • - Fasilitaskreditataupinjaman, dimana Koperasidapatmemberikankemudahanbagianggota yang membutuhkanfasilitaskreditataupinjamandenganproses yang cepat, jaminan yang ringan dan bunga yang rendah; • Pembagian Sisa HasilUsaha (SHU), dimana kitasebagaianggotaakanmemperolehbagian SHU. • 2. Keuntungansosialkitadapatberupa : (a) keuntunganberkelompok, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) programsosiallainnya.

10. TRANFORMASI KOPERASI • Keberadaankelompoktani/lembaga masyarakat desa hutan yang dibinainstansiteknisterkaitmelalui program pemberdayaanekonomimasyarakatsangatpotensialdikembangkansebagailembagaekonomi yang memilikiBadanHukumdidalammengembangkanperekonomianmasyarakatdansekaligusmitrauntukmeningkatkanpangsapasardanpermodalandikalanganmasyarakat, terutamaparaanggotanya. • Program pemberdayaankelompokekonomimasyarakattermasukkelompoktanimenjadikoperasidapatdilakukandengancara : • Kelompokekonomimasyarakatmembentukkoperasibaru • Perubahan status kelembagaankelompokekonomimasyarakat yang adadantidakberbadanhukum, dirubahstatusnyamenjadilembagakoperasi. • 2. Kelompokekonomimasyarakat yang akanbergabungdengankoperasi yang sudahada. • Kelompokekonomimasyarakat yang adadantidakberbadan hokum, bergabungdenganKoperasi yang sudahadadanterdekatdenganlokasikelompokmenjadisuatu unit Koperasitersebut.

11. PROSES TRANSFORMASI PROGRAM PENDAMPINGAN TEKNIS/KEHUTANAN: • UNIT PELAKU USAHA: • MENJAGA HUTAN; • MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS • PROGRAM PENDAMPINGAN • KOORDINASI KEGIATAN; • PENGEMBANGAN DINAMIKA • KELOMPOK 11

12. ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Peningkataniklimusaha yang kondusifbagi KUMKM Peningkatanaksesterhadapsumberdayaproduktif Pengembanganprodukdanpemasaranbagi KUMKM KUMKM Peningkatandayasaing SDM KUMKM PenguatankelembagaanKoperasi

13. KEBIJAKAN/PROGRAM KEMENKOP DAN UKM DI SEKTOR KEHUTANAN • Peningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi di bidang kehutanan guna memberdayakan masyarakat anggotanya sekaligus sebagai upaya mendukung dan mensukseskan program pelibatan masayarakat sekitar hutan melalui pendekatan partisipasi di bidang ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara terprogram dan terkendali. • Kementerian Koperasi dan UKM mendorong program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan khususnya yang dapat mendukung masyarakat di sekitar hutan dalam pelayanan koperasi bagi anggotanya, membuka kesempatan kerja baru di sekitar hutan sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan koperasi dan anggotanya di sektor kehutanan.

14. PERAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN HUTAN Pembangunan Hutan yang melibatkan masyarakat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dsb selayaknya diarahkan bagi pengembangan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan melalui pengolahan lahan di dalam kawasan hutan produksi oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan koperasi. Melalui koperasi dapat memperoleh keuntungan ekonomi berupa peningkatan skala usaha, pemasaran hasil produksi anggota, pengadaan barang dan jasa, fasilitas kredit/pinjaman serta keuntungan sosial berupa keuntungan berkelompok, pendidikan dan pelatihan dan program sosial lainnya

15. a. Peran Koperasi Dalam HTR SK IUPHHK-HTR dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi masyarakat setempat melalui 3 pola pengembangan HTR, yaitu : 1. PolaMandiri HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman) 2. PolaKemitraandengan HTI BUMN/S HTR dibangun bersama mitra (BUMN/S/D) berdasarkan kesepakatan bersama difasilitasi Pemerintah/Pemda. 3. Pola Developer HTR dibangun oleh developer (BUMN/S/D) atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggungjawab pemegang IUPHHK-HTR

16. b. KelembagaanSertifikasi Hutan Hakdan IKM • Jumlah pemegang Hutan Rakyat dan IKM/Pengrajin di P. Jawa > 100.000. • Pembentukan kelembagaan kelompok/koperasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar • Dalam rangka mendorong percepatan sertifikasi, Pemilik HR dan IKM/ Pengrajin dapat menggunakan KUD/Koperasi Lainnyayang telah ada sebagai alternatif lembaga/wadah untuk sertifikasi secara kelompok • Sertifikasi secara kelompok dengan memanfaatkan Koperasi dilakukan dengan cara menambah Unit Usaha Kehutanan ke dalam struktur usaha Koperasi atau dengan membentuk koperasi baru.. • Diperlukan dukungan Kementerian KUKM melalui peningkatan kapasitas/ pendampingan di lapangan terhadap kelembagaan Koperasi sebagai kelembagaan sertifikasi kelompok Hutan Rakyat, IKM, Industri Rumah Tangga/Pengrajin

17. SUMBER PEMBIAYAAN KUMKM TARGET/SASARAN UMK belum-bankable APBN APBD Pemerintah UMK belum-bankable SUP-005 UMK bankable S U M B E R Kredit Komersial UMKM bankable Bank UMK bankable KreditMikroKecill Non Pemerintah Lemb. Keuangan (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura danPegadaian) UMK bankable & UMK belum--bankable Non Bank KSP/USP-Kop KJKS/UJKS UMK non-bankable Per. Swasta : CSR UMK belum-bankable BAZ/LAZ: Dana Maaldari ZISWAB UMK belum-bankable UMK bankable & UMK belum-bankable Perbankan/KUR Pemerintah dan Non Pemerintah Sertifikat Tanah UMK belum-bankable Laba BUMN BUMN/PKBL UMK belum-bankable

18. DESKRIPSI UMUM PEMBIAYAAN KUMKM

19. WUJUDKAN MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA DAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI MELALUI KOPERASI GUNA MEMPERBAIKI HASIL DAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT !!!!! TERIMA KASIH