Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat PAPARAN AUDIENSI Disampaikan pada Audiensi Pemprov Jawa Barat dengan Dirjen Planologi Kemenhut Jakarta, 1 Oktober 2014

2. Didukung oleh Sosok Sumber Daya Insani Jawa BaratYang Agamis Dengan Penciri Utama: 7 KARAKTER : SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT 5 NILAI-NILAI LUHUR : JUJUR DAN KONSISTEN TANGGUH DAN DISIPLIN KEPELOPORAN DAN KETELADANAN RAMAH DAN BIJAKSANA KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN

3. KEBIJAKAN KAWASAN LINDUNG 45% PROVINSI JAWA BARAT Geospasial Kawasan Lindung Topografi 3D menunjukkan KL Jabar berada pada lokasi yang berlereng terjal dan rentan bencana

4. Persoalan Krusial Terkait Aspek Kehutanan Urgent untuk Dikonfirmasikan dengan Kementerian Kehutanan

5. Pertanyaan Mendasar Untuk di-audiensi-kan Aturan perundangan sektor kehutanan (UU, PP, maupun Permenhut) menyatakan bahwa keputusan pemberian persetujuan untuk perubahan fungsi maupun perubahan peruntukan kawasan hutan berada di tangan Menteri Kehutanan. Mohon penjelasan untuk kepentingan/urgensi apa Gubernur memberikan rekomendasi atau usulan? Apa implikasinya terhadap keputusan Menteri Kehutanan? Apakah setiap permohonan harus disertai rekomendasi/usulan/persetujuan Gubernur?

6. 1 Kasus Perubahan Fungsi Hutan Konservasi Menjadi Hutan Lindung Pertamina Geothermal Energy Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang (Hutan Konservasi) Menjadi Hutan Lindung seluas 338 Ha di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Untuk Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Surat PT. PGE kepada Gubernur No. 585/PGE000/2012-SD tanggal 10 Juli 2013 perihal Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang menjadi Hutan Lindung

7. 1 Kasus Perubahan Fungsi Hutan Konservasi Menjadi Hutan Lindung MATERI YANG PERLU DIKONFIRMASIKAN • Aturan perundangan terkait proses dan tata cara perubahan fungsi hutan konservasi menjadi hutan lindung belum tersedia • Bila keputusan berada di tangan kementerian, mengapa Gubernur yang harus mengusulkan? Mengapa bukan pemohon yang mengusulkan? • Dalam hal ini, apa dasar penetapan usulan gubernur yang dapat dijadikan sebagai rujukan? • Berdasarkan kesesuaian lahan? • Berdasarkan RTRW? • Berdasarkan kebijakan Pusat/Kementerian? SARAN/MASUKAN Perlu revisi peraturan perundangan menyangkut tata cara perubahan fungsi hutan konservasi sebagai rujukan Gubernur dalam mengajukan usulan Perlu kajian mandiri yang dilakukan oleh pemohon yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Gubernur

8. 2 Kasus Perubahan Peruntukan Hutan Produksi menjadi Kaw. Industri PT. Suryacipta Swadaya Permohonan Rekomendasi Gubernur atas Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi Seluas 1.000 Ha di KPH Purwakarta (Kabupaten Karawang) Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Surat PT. Suryacipta Swadaya Nomor: 064/SCS-Dir?v/2013 tanggal 30 Mei 2013 kepada Gubernur Jawa Barat perihal Permohonan Rekomendasi atas Rencana Tukar Menukar Kawasan Hutan di KPH Purwakarta untuk Perluasan Pembangunan Kawasan Industri Suryacipta

9. 3 Kasus Perubahan Peruntukan Hutan Produksi menjadi Kaw. Industri MATERI YANG PERLU DIKONFIRMASIKAN • Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa status kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan • Permenhut P.32/2010 jo Permenhut P.41/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) butir a dinyatakan bahwa tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan untuk pembangunan di luar kehutanan yang bersifat permanen, ayat (2) butir b yaitu untuk kepentingan umum termasuk sarana penunjang salah satunya adalah bangunan industri. Di dalamnya dipersyaratkan pemohon harus mendapat Rekomendasi Gubernur. Pertanyaannya, apa dasar penetapan rekomendasi Gubernur? • Berdasarkan kajian komprehensif? • Berdasarkan RTRW? • Berdasarkan kesesuaian lahan? SARAN/MASUKAN Menambahkan dalam peraturan perundangan, pemohon membuat kajian komprehensif terkait usulannya sebagai bagian dari dasar pertimbangan pemberian rekomendasi Gubernur

10. Review Keseluruhan Kasus CATATAN PENTING UNTUK BAHAN DISKUSI Setelah rekomendasi diberikan, apa tanggung jawab Pemerintah Provinsi selanjutnya? Mengingat kewenangan penetapan ada di Kementerian Kehutanan, mungkinkah prosedur permohonan kawasan hutan dimulai dari pemohon ke Menteri Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.

11. TERIMA KASIH

12. Kronologis Proses Permohonan Pertamina Geothermal Energy Rekomendasi Bupati Bandung Tanggal 27 Desember 2013 perihaldukunganperubahanfungsi CA Kamojangmenjadihutanlindung SuratBupatiGarutkepadaGubernur Tanggal 15 Juli 2013 perihalpermohonanusulanperubahanfungsi CA Kamojangmenjadihutanlindung ‘’PadaprinsipnyaKab. Garutmendukungperubahanfungsikawasan CA KamojangmenjadiHutanLindung”

13. PERUBAHAN FUNGSIHUTAN KONSERVASI MENJADI HUTAN LINDUNG Pertamina Geothermal Energy 3 PersyaratanUsulan 5 1 Status Lahan: HutanKonservasi Alasan PERUBAHAN FUNGSI KewenanganPengelolaan:BBKSDA Jawa Barat Pasal 41 Ayat (2) ...hanya dapat dilakukan dalam hal: sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia; diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami. Permenhut No. 34 TAHUN 2010 Tentang TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN • Pasal 11 • Usulanfungsiperubahankawasanhutanpadapetadasardenganskala minimal 1:100.000; • RekomendasiBupati/Walikotaapabila yang mengusulkanGubernurataurekomendasiGubernurapabila yang mengusulkanBupati/Walikotapadapetadasardenganskala minimal 1:100.000; denganmemuat: • PersetujuanatasusulanperubahanfungsikawasanhutanberdasarkanpertimbanganteknisKepalaDinas; dan • Tanpamencantumkanjangkawakturekomendasi • PertimbanganteknisDirekturUtamaPerumPerhutaniapabilamerupakanwilayahkerjaPerumPerhutani; dan • Rencanapemanfaatandan/ataupenggunaankawasanhutanterhadapfungsikawasanhutan yang diusulkan 2 Perubahan Fungsi: Hutan KonservasimenjadiHutanLindung Geothermal Tidak Disinggung Permohonan termasuk dalam kategori PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SECARA PARSIAL khususnyaperubahanfungsiantarfungsipokokkawasanhutan Perlu Revisi Aturan Perundangan 4 TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI Pasal 43 PerubahanfungsikawasanhutanditetapkanmelaluiKeputusanMenteri KeputusanMenterididasarkanolehusulanGubernuruntukkawasanhutanlintasKab./Kota Pasal 33 ayat 3 danPasal 36 PP NO. 10 TAHUN 2010 Tentang TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

14. DIAGRAM MEKANISME PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN KONSERVASI MENJADI HUTAN LINDUNG Interpretasi PP 10/ 2010 Tentang Tata Cara PerubahanPeruntukandanFungsiKawasanHutan RekomedasiBupati: PersetujuanatasusulanperubahanfungsikawasanhutanberdasarkanpertimbanganteknisKepalaDinas Gubernur disetujui Pemohon Perubahan FungsiKawasanHutan TelaahanGubernur 1. Bupati MengirimSurat keGubernurdilengkapidengan: proposal dankajianteknis disetujui Permohonan keKemenhut 2. KementerianKehutanan KeputusanMenteriKehutanan 3. Revisi RTRWP disetujui

15. PERUBAHAN PERUNTUKANHUTAN PRODUKSI MENJADI PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI MELALUI MEKANISME TUKAR MENUKAR PT. Suryacipta Swadaya 1 Status Lahan: HutanProduksi 4 Tata CaraPERUBAHAN PERUNTUKAN • Lanjutan syarat administrasi............... • Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka waktu rekomendasi. • Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: • status dan fungsi kawasan hutan yang dimohon dan status usulan lahan pengganti; dan • informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. • Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan lain, meliputi: • profilbadanusahaatauyayasan; • Nomor Pokok Wajib Pajak; • akta pendirian berikut perubahannya; dan • laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik. KewenanganPengelolaan:Perum Perhutani KPH Purwakarta Permenhut 32/2010 jo Permenhut 41/2012 Tentang TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN • Pasal 7 • Tukar menukar kawasan hutan dilakukan berdasarkan permohonan. • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: • menteri atau pejabat setingkat menteri; • gubernur; • bupati/walikota; • pimpinan badan usaha; atau • ketua yayasan. • Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: • badan usaha milik negara; • badan usaha milik daerah; • badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan • koperasi. 2 Perubahan Peruntukan: Hutan ProduksimenjadiIndustri Pasal 10 Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar hanya dapat dilakukan pada: hutan produksi tetap; dan/atau hutan produksi terbatas. 5 Syarat Administrasi 6 Syarat Teknis • Pasal 9 • Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: • surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; • izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya; • izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha; • rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; • pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan • pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan. • Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur. Pasal 10 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman; pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit. 3 Alasan PERUBAHAN PERUNTUKAN Pasal 11 Ayat (1) Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk: pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau memperbaiki batas kawasan hutan. PP NO. 10 TAHUN 2010 Tentang TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

16. Kronologis Proses Permohonan PT. Suryacipta Swadaya Surat Bupati Karawang Nomor: 050/4382/Bapp tanggal 30 Oktober 2012 kepada Direktur PT. Suryacipta Swadaya perihal Rekomendasi Peruntukan Ruang (dengan Rujukan Perda RTRW Karawang No.19/2004 peruntukan sebagai Kawasan Industri) Surat Direktur Utama Perum Perhutani Nomor: 648/044.3/Can/Dir. Kepada Menteri Kehutanan RI perihal Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan a.n. PT. Suryacipta Swadaya untuk Pembangunan Perluasan Kawasan Industri Keputusan Bupati Karawang No. 660.1/Kep.874-HUK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Suryacipta di Desa Mulyasari dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atas nama PT. Suryacipta Swadaya Menindaklanjuti Surat Kadishut Provinsi Jawa Barat kepada Sekda Provinsi Jawa Barat No. 522.12/1411/Planologi tanggal 29 Juli 2013 hal Pembahasan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Oleh BKPRD Memperhatikan hasil rapat Pembahasan Mekanisme Penerbitan Rekomendasi Gubernur untuk Penggunaan Kawasan Hutan pada 11 September 2013 di R. Rapat Ciremai Gd. Sate Hasil Rapat: Rekomendasi Bupati Karawang tidak sesuai dengan Perda RTRW Karawang yang baru No 2/2013 dimana peruntukannya semula Kawasan Industri menjadi Hutan Produksi (Perlu dibahas di BKPRD Provinsi) Kesimpulan: permohonan tukar menukar kawasan hutan ini dimungkinkan untuk dapat diproses lebih lanjut bila ada surat konfirmasi/penjelasan Bupati Karawang melengkapi Rekomendasi terdahulu yang merujuk pada RTRW Karawang terbaru berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Surat Bupati Karawang Kepada Direktur PT. Suryacipta Swadaya No. 590/518/Pras-TR tanggal 10 Februari 2014 hal Dukungan terhadap Permohonan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Kawasan Industri

17. DIAGRAM MEKANISME PERUBAHAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI Interpretasi Permenhut 32/2010 jo Permenhut 41/2012 Tentang TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN Pemohon Tukar Menukar Kawasan Hutan Mengirim surat permohonan BUPATI Kelayakan Lapangan oleh Tim Terpadu Kabupaten Pertimbangan Teknis Dinas Kabupaten REKOMENDASI BUPATI Kementerian Kehutanan Ditambah syarat teknis Peninjauan Lapangan Tim Terpadu Pertimbangan Teknis Tim Terpadu disetujui Persetujuan DPR-RI disetujui Keputusan Menhut tentang TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan) GUBERNUR Kelayakan Lapangan oleh Tim Terpadu Provinsi Pertimbangan Teknis Dinas Provinsi REKOMENDASI GUBERNUR disetujui Perubahan Peruntukan Diakomodir dalam Revisi Parsial RTRW Provinsi dan Kabupaten Sesuai PP 15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaran Penataan Ruang Bagian dari syarat administrasi