1 / 25

PARTAI POLITIK

PARTAI POLITIK. MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012. PARTAI POLITIK. Political parties created democracy (Schattscheider, 1942). Parpol sebagai pelembagaan demokrasi

gasha
Download Presentation

PARTAI POLITIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PARTAI POLITIK MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012

  2. PARTAI POLITIK • Political parties created democracy (Schattscheider, 1942). • Parpol sebagai pelembagaan demokrasi • A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to amagine (Yves Meny and Andrew Knapp, 1998) • Lembaga politik dapat juga melalui saluran Pers, kelompok akademisi, NGO/LSM, Ormas, dan sebagainya. • Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democarcy (Robert Michels, 1942).

  3. DERAJAT PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI • Its Age • The Deporsanalization of Organization • Organizational Differentiation (Yves Meny and Andrew Knapp, 1998)

  4. FUNGSI PARTAI POLITIK(Mariam Budiardjo, 1992) • Komunikasi Politik • Sosialisasi Politik • Rekrutmen Politik • Pengatur Konflik

  5. FUNGSI PARTAI POLITIK(Yves Meny and Andrew Knapp, 1998) • Mobilisasi dan Integrasi; • Sarana pembentukan pengaruh terhadap prilaku pemilih (voting patterns); • Sarana rekrutmen politik; dan • Sarana Elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

  6. DasarHukum UU Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartaiPolitik, sebagaimanatelahdirubahdengan UU Nomor 2 Tahun 2011. PP Nomor 20 Tahun 2007 tentangPartaiPolitikLokaldiAceh PARTAI POLITIK DI INDONESIA

  7. ParpolterdiridariParpolNasionaldanParpolLokaldi Aceh • PartaiPolitikadalahorganisasi yang bersifatnasionaldandibentukolehsekelompok WNI secarasukarelaatasdasarkesamaankehendakdancitacitauntukmemperjuangkandanmembelakepentinganpolitikanggota, masyarakat, bangsadannegara”. • Parpol Lokal di aceh merupakan hasil dari kesepakatan politik dalam UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan melalui PP Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dalam PP ini dikatakan bahwa “Partaipolitikadalahorganisasipolitik yang dibentukolehsekelompokwarganegara RI secarasukarelaatasdasarpersamaankehendakdancita-citauntukmemperjuangkankepentingananggota, masyarakat, bangsa, dannegaramelaluipemilu. DEFINISI PARPOL

  8. 1. PersyaratanPembentukanParpol • a. Didiirikanoleh minimal 30 orangberusia 21 thatausudahnikah • b. Didaftarkanoleh minimal 50 pendiridenganAktaNotaris • c. Pendiridanpengurusdilarangmerangkappadapartailain • d. Adaketerwakilan 30% perempuansaatpendiriaandandalam • kepengurusanpusat. • 2. Pendaftaran • Parpol yang telahmemenuhipersyaratanharusmendaftarkanke KEMENHUMHAM untukmenjadibadanhukumdengansyarat : • a. PunyaAktaNotarisPendirianParpol • b. Punyakepenguruasan 75% kab/kotaditiapprovinsidan 50% • kacamatanditiapkebupaten. • c. Kantor tetapdanrekeningananamaparpol • 3. Penelitiandan/atauverifikasioleh KEMENHUMHAM selama 45 hr • PengesahansebagaiBadanHukummelalui KEPMENHUMHAM paling lama 15 harisejakberakhirnyaverifikasi. • PengumumanpengesahandalamBerita Negara RI. PEMBENTUKAN PARPOL NASIONAL (UU No. 2 Th. 2011)

  9. PENDIRIAN PENDAFTARAN Penelitian dan Verifikasi dalam 45 hari Oleh minimal 30 orang dgn akta notaris Didaftarkan oleh minimal 50 Pendiri Dalam 15 hari PENGUMUMAN PENGESAHAN Dalam Berita Negara Republik Indonesia DisahkansebagaiBadanHukummelaluiKepmenhumham ALUR PEMBENTUKAN PARPOL NASIONAL

  10. 1. PersyaratanPembentukanParpol • Partaipolitiklokaldi Aceh haruspunyakepengurusan minimal 50% darijumlahkabupaten/kotadi Aceh dan 25% darijumlahkecamatanpadasetiapkabupaten/kota • Memperhatikanketerwakilanperempuan minimal 30% • PunyaNama, Lambangdantandagambar • Punya Kantor danalamattetap • PendaftarandanPengesahanSebagaiBadanHukum • Diajukankepada Kantor Wilayah KEMENHUMHAM • Verifikasi/penelitian • PendaftaranParpollokaldalambukupendaftaranparpolpadaKanwil KEMENHUMHAM dalam 30 hari • PengesahanmelaluiKeputusanKepalaKanwil KEMENHUMHAM dalam 30 hari. • 3. PengumumandalamBerita Negara Republik Indonesia PEMBENTUKAN PARPOL LOKAL DI ACEH (PP No. 20 Tahun 2007)

  11. Verifikasi 30 hari PENDIRIAN Verifikasi dan Penelitian dalam 30 hari PENDAFTARAN DlmbukupendaftaranparpolKanwilKemenhumham Dengan akta notaris Dalam 30 hari PENGUMUMAN PENGESAHAN DisahkansebagaiBadanHukummelaluiKep.KepalaKanwilMenhumham Dalam Berita Negara Republik Indonesia ALUR PEMBENTUKAN PARPOL LOKAL DI ACEH

  12. Ambangbatasperolehansuarasekurang-kurangnya2,5% darijumlahsuarasahsecaranasional. • Ketentuanambangbatastidakberlakubagipenentuanperolehankursi DPRD ProvinsidanKab./Kota. • Suarauntukperolehankursi DPR disuatu DAPIL ialahjumlahsuarasahseluruhPartaiPolitikPesertaPemiludikurangijumlahsuarasahPartaiPolitikPesertaPemilu yang tidakmemenuhiambangbatasperolehansuara. ELECTORAL THRESHOLD

  13. Demokrat 21.703.137 (20,85) Golkar 15.037.757 (14,45) PDI-P 14.600.091 (14,03) PKS 8.206.955 (7,88) PAN 6.254.580 (6,01) PPP 5.533.214 (5,32) PKB 5.146.122 (4,94) Gerindra 4.646.406 (4,46) Hanura 3.922.870 (3,77) JumlahPartaiPesertaPemilu = 44 JumlahSuarasahNasional = 104.099.785 PARPOL YANG LOLOS ELECTORAL THRESHOLD PEMILU 2009

  14. KeuanganParpolberasaldari • iurananggota; • sumbangan yang sahmenuruthukum; dan • bantuankeuangandari APBN/APBD. • Bantuankeuangandari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkankursidi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannyaberdasarkanjumlahperolehan. • Bantuankeuangandarinegaradiprioritaskanuntukmelaksanakanpendidikanpolitikbagi anggota Partai Politik dan masyarakat. KEUANGAN PARTAI POLITIK (Pasal 34 UU No. 2 Th. 2011)

  15. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 19 AYAT (1) UU KekuasaanKehakimanjo. Pasal 10 ayat (1) UU MK : MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untuk : mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar, memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar, memutuspembubaranpartaipolitik, dan memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum. MahkamahKonstitusiwajibmemberikanputusanataspendapatDewanPerwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurutUndang-UndangDasar. PEMBUBARAN PARPOL OLEH MK

  16. Dalam UU MK tidakadaketentuanbahwa yang dimaksuddenganParpoltermasukjugaPerpolLokaldi Aceh danpembubarannyatermasukwewenangMK. • Parpol yang dimaksudPasal1 angka 1 UU Parpoladalahhanyaparpol yang bersifatnasional, berartiParpolLokaldi Aceh tidaktermasukdalampengaturan UU Parpol. • Ketentuan yang menyatakanbahwapembubaranParpolLokaltermasukwewenang MK adalah • Pasal12 ayat (3) huruf c PP No. 20 Th. 2007 bahwa “PemberitahuanpembubaranPartaiLokaldi Aceh harusmenyertakanPutusan MK jikapembubaranoleh MK”. • Pasal 1 angka 5 PMK No. 12 Th. 2008 yang mencantumkanmaksuddariParpolLokal APAKAH PEMBUBARAN PARPOL LOKAL DI ACEH WEWENANG MK?

  17. Parpoldapatbubarkarena (Psl 41 UU Parpol) : a. Membubarkandiriataskeputusansendiridlm AD/ART b. MenggabungkandiridenganParpol lain. c. Dibubarkanoleh MK. 2. Parpoldapatdibubarkanoleh MK denganalasan (Psl 69 (2) UU MK) jo. Psl. 2 PMK No. 12 Th. 2008: Ideologi, asas, tujuan, programbertentangan dengan UUD 1945. kegiatan parpolatauakibat yang ditimbulkanbertentangan dengan UUD 1945. ALASAN PEMBUBARAN PARPOL

  18. 1. IdeologidanAsasPancasila 2. Tujuan Negara a. Melindungisegenpbangsa Indonesia b. MemajukankesejahteraanUmum c. Mencerdaskankehidupanbangsa d. Ikutmelaksanakanketertibandunia 3. kegiatan parpolatauakibat yang ditimbulkanbertentangan dengan UUD 1945. ALASAN PEMBUBARAN PARPOL (Lanjutan)

  19. TerhadapParpol yang melakukankegiatanataudampaknyabertentangandengan UUD 1945 ataumembahayakankeutuhandankeselamatan NKRI, dibekukansementaraolehPengadilanNegeripaling lama satutahun. JikamelakukanpelanggarankeduakalinyadapatdibubarkanmelaluiPutusan MK (Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol) TerhadapParpol yang mempunyaiideologi, asas, tujuan, programbertentangan dengan UUD 1945ataukarenamenganutdanmengembangkansertamenyebarkanajaranataupahamkomunisme/Marxisme-Leninisme, langsungdaptdibubarkanmelalui MK (Pasal 48 ayat (7) UU Parpol). PROSEDUR PEMBUBARAN PARPOL

  20. MK adalahsebagaipenyelamatataupenjagaataupengawalkesucianKonstitusi (the quardian of the constitution) • AlasanpembubaranParpoladalahkarenaadanyapelanggarankonstitusional yang menjadiruhdaripendirian NKRI. • SebelumnyapembubarfanParpolmelalui MA dalam UU Nomor 2 Tahun 1999. MENGAPA PEMBUBARAN PARPOL HARUS MELALUI MK ?

  21. Pasal 68 ayat (1) UU MK, bahwapermohonanpermbubaranparpolhanyaolehPemerintahPusat. • PMK No. 12 Th. 2008, bahwa “Pemerintah yang dapatdiwakiliolehJaksaAgungdan/atauMenteri yang ditugasiolehPresiden”. • ArtinyaselainPresiden, JaksaAgungdan/atauMenteriyang ditugasiPresidentidakdapatmengajukanpembubaranParpolkepada MK. • BagaimanadenganPembubaranParpolLokaldi Aceh yang disahkanmelaluiKeputusandanberadadibawahpengawasanKepalaKanwilKemenhumham? SeharusnyaKepalaKanwilKemenhumhamjugapunya legal standing. LEGAL STANDING PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

  22. AmarPutusan MK dalamPembubaranParpol : • PermohonanTidakDapatditerima ((nietontvankelijkverklaard), apabilasyaratlegal standing danalasanpembubaranparpoltidaksesuai. • Permohonandikabulkan, apabilatidakpermohonanberalasan • Permohonanditolak, apabilapermohonanberalasan • JikaPermohonandikabulkanmakaamarputusannya : • Mengabulkanpermohonanpemohon. • Membubarkan & membatalkan status Badan Hkm. • Putusan paling lambat 60 harikerjasejakdiregister. • PutusandibacakndlmSidangPleno Terbuka utkUmum. PUTUSAN MK DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

  23. PelaksanaanPutusan MK iniapabilapermohonanpembubaranParpoldikabulkan. • PelaksanaanPutusan MK inidilakukandenganmembatalkanpendaftaranParpolpadaPemerintahdalam 7 harisejakputusanditerima. • Putusan MK inidiumumkandalamBerita Negara RI dalam 14 hariharisejakputusanditerima. PELAKSANAAN PUTUSAN MK

  24. Pelaranganhakhiduppartaipolitikdanpenggunaansimbol-simbolpartaitersebutdiseluruh Indonesia; Pemberhentianseluruhanggota DPR dan DPRD dariParpol yang dibubarkan (melauiKep. Dewan); Pelaranganterhadapmantanpenguruspartaipolitik yang dibubarkanuntukmelakukankegiatanpolitik; Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. • BAGAIMANA KEWAJIBAN KEPERDATAAN PARPOL INI SETELAH DIBUBARKAN? • HARUSNYA DIBENTUK LIKUIDATOR YANG BERTUGAS MEMBERESKAN KEWAJIBAN KEPERDATAAN, MISALNYA UTANG PAJAK DAN LAINNYA. AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARPOL (Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12 Th. 2008 ???)

  25. CENDRAWASIH BURUNG IRIAN DI ACEH E.KALIMANTAN N.SUMATRA N.SULAWESI RIAU W.KALIMANTAN C.SULAWESI C.KALIMANTAN MALUKU JAMBI RIAU JAMBI C.KALIMANTAN W.SUMATRA S.SUMATRA S.KALIMANTAN IRIAN JAYA PAPUA LAMPUNG S.SULAWESI SE.SULAWESI BENGKULU C.JAVA E.JAVA W.JAVA Terima kasih Cukup sekian W.JAVA BALI DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA E.NUSA TENGGARA

More Related