1 / 31

SOSIALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK STAKEHOLDERS INTERNAL DAN EKSTERNAL

SOSIALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK STAKEHOLDERS INTERNAL DAN EKSTERNAL. PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA CILEGON, 15-17 APRIL 2014. Prepared by: Deni Darmawati, SE, Ak, M.Si Mohamad Fajri M.P, SH, M.Kn Ismaya Aji, SE, M.Ec.

hera
Download Presentation

SOSIALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK STAKEHOLDERS INTERNAL DAN EKSTERNAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SOSIALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK STAKEHOLDERSINTERNAL DAN EKSTERNAL PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA CILEGON, 15-17 APRIL 2014 Prepared by: Deni Darmawati, SE, Ak, M.Si Mohamad Fajri M.P, SH, M.Kn Ismaya Aji, SE, M.Ec

  2. Good People do not need laws to tell them to act responsibility while bad people will find away around the laws. KONSEP 10:80:10 PLATO Dalam setiap institusi pasti dihuni 10 persen orang baik dan berintegritas tinggi, 80 persen menjadi follower atau pengikut, dan 10 persen penghuni adalah orang yang punya integritas rendah. Jika pimpinannya bisa memberi ketauladanan, maka yang 80 persen akan mengikutinya. Sementara yang 10 persen yang integritasnya rendah, dipilah-pilah. Yang masih diharapkan dapat diperbaiki dipertahankan dan dididik, tapi yang sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki harus segera diamputasi. (Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN) GOOD PEOPLE VS BAD PEOPLE

  3. JANGAN SAMPAI HAL INI TERJADI DI KBS Hasilsurvei Global Corruption Report (GCR) yang dirilis Transparency International (TI) banyakkondisi yang memungkinkanterjadinyakrisisterkaitrisikokorupsi di duniabisnis. Kerugianakibatpraktikkorupsi di sektorswastasecara global, dalamkurunwaktu lima tahunterakhir, ditengaraimencapainilaitakkurangdari 300 miliar US dolar(Sumber: ICW, 2009).

  4. JANGAN SAMPAI HAL INI TERJADI DI KBS • Berdasarhasiltemuan TI, terungkapsumberutamaterjadinyapraktikkorupsidisektorswastaadalahsuap. Praktiktersebutterjadiketikaduniabisnisbersinggungandenganpejabatpemerintah, pegawainegeri, ataupunanggotapartaipolitik. Akibatkorupsiolehkelompokbisniskepejabatpublik, harga yang dibayartidaksekadaruang. Praktikitusecaralangsungtelahmerusakkinerjaperusahaan. Imbasnya, terjadikorupsipasar yang melemahkanpersaingansehat, harga yang adil, danefisiensi. (Sumber: ICW, 2009).

  5. JANGAN SAMPAI HAL INI TERJADI DI KBS Praktikbisnis yang kotordalamsektorswastamemberiefek domino yang merugikankepentinganpubliksecaralangsung. Praktikspekulan bursa saham, penghindaranpajak, dandisinformasiolehpebisnisswastamengakibatkankerugianbesar yang dirasakanlangsungmasyarakatluas.

  6. Dampak Korupsi Program Memberantas Kemiskinan ! ! ! Tak Luput Dikorupsi • KORUPSI MENIMBULKAN EKONOMI BIAYA TINGGI, IN-EFFISIENSI, PRODUKTIFITAS YANG RENDAH, KETERLAMBATAN MEMENUHI DELIVERY TIME, DSB. • HAK DAN KEPENTINGAN RAKYAT TERUS TERGEROGOTI. MEREKA HARUS MEMBAYAR MAHAL DAMPAK KORUPSI DAN SUAP, BAIK SECARA EKONOMIS, POLITIS DAN ASPEK LAINNYA. • SEKADAR CONTOH TENGOKLAH JEMBATAN, SEKOLAHAN DAN FASILITAS PUBLIK YANG AMBRUK SEBELUM WAKTUNYA, MENINGGINYA HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK SERTA PELAYANAN KESEHATAN MENJADI DERITA DAN BEBAN RAKYAT BERKEPANJANGAN.

  7. THE CONTRIBUTION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) • The presence of an effective corporate governance system, within an individual company and across an economy as a whole, helps to provide a degree of confidence that is necessary for the proper functioning of a market economy. As a result, the cost of capital is lower and firms are encouraged to use resources more efficiently, thereby underpinning growth (OECD, 2004). Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined (OECD, 2004).

  8. ASAS GCG - ”TARIF” PENGELOLAAN KORPORASI Penerapan GCG adalah inti dan jiwa dari sebuah korporasi. Setiap langkah perusahaan harus bernafaskan prinsip-prinsip GCG, barulah ia akan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi stakeholders. Siapkah anda tidur tenang jika perusahaan sudah ber-GCG? (Mohamad Fajri MP – Penulis berbagai buku GCG) PENGELOLAAN KORPORASI PENGELOLAAN KORPORASI

  9. TRANSPARENCY IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI • Perusahaan harusmenyediakaninformasisecaratepatwaktu, memadai, jelas, akuratdandapatdiperbandingkansertamudahdiaksesolehpemangkukepentingansesuaidenganhaknya. • Prinsipketerbukaan yang dianutolehperusahaantidakmengurangikewajibanuntuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (KNKG, 2006).

  10. ACCOUNTABILITY IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS • Perusahaan harusmenetapkanrinciantugasdantanggungjawabmasing-masing organ perusahaandansemuakaryawansecarajelasdanselarasdenganvisi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. • Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalampelaksanaan GCG. • Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsistendengansasaranusahaperusahaan, sertamemilikisistempenghargaandansanksi(reward and punishment system). • Dalammelaksanakantugasdantanggungjawabnya, setiap organ perusahaandan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telahdisepakati. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

  11. RESPONSIBILITY IMPLEMENTASI PRINSIP RESPONSIBILITY • Organ perusahaanharusberpegangpadaprinsipkehati-hatiandanmemastikankepatuhanterhadapperaturanperundang-undangan, anggarandasardanperaturanperusahaan(by-laws). • Perusahaan harusmelaksanakantanggungjawabsosialdenganantara lain peduliterhadapmasyarakatdankelestarianlingkunganterutama di sekitarperusahaandenganmembuatperencanaandanpelaksanaan yang memadai. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawabterhadapmasyarakatdanlingkungansehinggadapatterpeliharakesinambunganusahadalamjangkapanjangdanmendapatpengakuansebagaigood corporate citizen (KNKG, 2006).

  12. INDEPENDENCY IMPLEMENTASI PRINSIP INDEPENDENSI • Masing-masing organ perusahaanharusmenghindariterjadinyadominasiolehpihakmanapun, tidakterpengaruholehkepentingantertentu, bebasdaribenturankepentingan(conflict of interest) dandarisegalapengaruhatautekanan, sehinggapengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. • Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak salingmendominasidanataumelempartanggungjawabantarasatudenganyang lain. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independensehinggamasing-masing organ perusahaantidaksalingmendominasidantidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2006).

  13. FAIRNESS IMPLEMENTASI PRINSIP FAIRNESS • Perusahaan harusmemberikankesempatankepadapemangkukepentinganuntuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaansertamembukaaksesterhadapinformasisesuaidenganprinsiptransparansidalamlingkupkedudukanmasing-masing. • Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangkukepentingansesuaidenganmanfaatdankontribusi yang diberikankepadaperusahaan. • Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarirdanmelaksanakantugasnyasecaraprofesionaltanpamembedakansuku, agama, ras, golongan, gender, dankondisifisik. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentinganpemegangsahamdanpemangkukepentinganlainnyaberdasarkanasaskewajarandankesetaraan (KNKG, 2006).

  14. Efficient • Competitive • Sustainable Growth • High Return • Optimum Value Mengapa Good Corporate Governance diperlukan? Apabila Perusahaan Dikelola dengan Baik/Amanah Prinsip-prinsip GCG

  15. CONTINUOUS GCG QUALITY IMPROVEMENT

  16. PENETAPAN STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GCG Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi perusahaan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG Standar juga dimaksudkan untuk memacu perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG Standar dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari stakeholders, hasil assessment dan benchmarking

  17. LINGKUP STANDAR

  18. PELAKSANAAN DAN MONITORING IMPLEMENTASI GCG Pelaksanaanmemerlukanpembentukandanpenguatan GCG infrastructuredansoft structure. GCG Infrastructure dapat didefinisikan sebagai suatu cara bagaimana aktivitas organisasi dibagi, diorganisir dan dikoordinasikan. Melalui pembentukan dan penguatan GCG infrastructure, maka peran dan fungsi masing-masing organ akan menjadi jelas dan tegas. GCG Softstructure adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang dimiliki KBS dalam menjalankan aktivitas perusahaan Untukmenjaminbahwastandar yang telahditetapkandilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, danditingkatkanmakadiperlukan monitoring danevaluasipelaksanaan.

  19. SELF ASSESSMENT Self assessment merupakan upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data (faktadaninformasi) yang handaldansahihsehinggadapatdisimpulkankenyataan yang dapatdigunakansebagailandasantindakanmanajemen agar pelaksanaan GCG dapatdilakukansecaraefektif. Self assessment menjadi bagian dari mekanisme check and balances. Dengan evaluasi maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatukegiatandapatditetapkan.

  20. EVALUASI EKSTERNAL Kegiatan self assessment sebaiknya diikuti oleh kegiatan evaluasi eksternal oleh pihak yang independen. Evaluasi ekternal dimaksudkan untuk mendapatkan second opinion terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan

  21. PENINGKATAN KUALITAS DAN BENCHMARKING Hasildarievaluasi internal maupuneksternalsertaditambahdenganmasukandariseluruhstakeholders digunakansebagaipertimbangandidalammelakukanpeningkatankualitasimplementasi GCG. Adaduamacampeningkatankualitasyaitupeningkatankualitasuntukmencapaistandarkualitas yang ditetapkandanpeningkatankualitasdalamkontekspeningkatanstandarkualitas yang telahdicapaimelaluibenchmarking.

  22. HASIL GCG ASSESSMENT PT KBS TAHUN 2012

  23. WHAT’S NEXT? - KOMITMEN Melengkapi GCG Soft Structure, mulai dari Strategic Direction of the Boards, Management Policy, sampai dengan Standard Operating Procedure. Peninjauan dan Pemutakhiran soft structure yang ada. Melakukan sosialisasi GCG Soft Structure yang baru, baik bagi pihak internal maupun eksternal.

  24. WHAT’S NEXT?-IMPLEMENTASI Peningkatan efektivitas peran Pemegang Saham/RUPS Peningkatan tata laksana peran Dewan Komisaris Peningkatan peran SPI dalam implementasi GCG Peningkatan efektifitas kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan

  25. TRANSFORMASI GCG MENJADI CORPORATE CULTURE-PROGRAM BUMN BERSIH Tujuan BUMN Bersih: meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), baik secara administratif maupun substantif, mewujudkan BUMN yang tangguh (profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu, dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk korupsi).

  26. TRANSFORMASI GCG MENJADI CORPORATE CULTURE-PROGRAM BUMN BERSIH • Pelaksanaan survey persepsi stakeholders kepada karyawan, pelanggan, rekanan (pemasok dan kontraktor), serta kalangan masyarakat yang relevan. • Komitmen BUMN untuk komitmen tidak melakukan segala bentuk fraud/kecurangan, termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan korupsi, menerima dan memberikan suap/gratifikasi • Melengkapi perangkat GCG antara lain: • Whistle Blowing System, • Code of Conduct • melengkapi laporan LHKPN

  27. TRANSFORMASI GCG MENJADI CORPORATE CULTURE Contoh Perilaku Budaya Kerja adalah konsep yang abstrak. Bagaimana membuatnya menjadi nyata? PanduanPerilaku Contoh Perilaku Contoh Perilaku PerilakuUtama Contoh Perilaku Adalah Konsep yang menunjukkan kumpulan perilaku-perilaku sejenis yang mewakili nilai-nilai budaya kerja yang diyakini oleh seluruh Insan perusahaan Panduan Perilaku Contoh Perilaku Adalah rambu-rambu yang menjadi acuan untuk dijalankan oleh Insan perusahaan Contoh Perilaku NilaiDasar Contoh Perilaku Adalah prinsip yang diyakini bersama oleh seluruh insan perusahaan dalam memandu perilaku-perilaku mana yang diharapkan dan yang tidak diharapkan Contoh Perilaku Panduan Perilaku Contoh Perilaku PerilakuUtama Contoh Perilaku Panduan Perilaku Contoh Perilaku Contoh Perilaku Adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseoran dalam lingkup pekerjaan dan tanggungjawabnya sebagai insan perusahaan yang teramati dan terukur secara langsung

  28. TRANSFORMASI GCG MENJADI CORPORATE CULTURE Pembentukan Struktur Seluruh jajaran Pimpinan & Pegawai Berperan Besar  Sukses • LEAD • Menyelaraskan dan mengintegrasikan Nilai-nilai Budaya denga visi dan misi perusahaan • Secara langsung melakukan transformasi budaya • Memecahkan permasalahan yang bersifat strategis • Sebagai tokoh Panutan (role model) Change Leaders Direksi • FASILITATOR, • Monitor & evaluasi tahapan transformasi budaya kerja • Sebagai fasilitator dan menjamin pelaksanaan program kerja implementasi budaya kerja • Monitor & evaluasi program implementatsi • Meklakukan koordinasi dengan Change Agents • Tokoh Panutan (Role Model) Working Group/Pengelola Budaya Kerja (Culture Working Group) • Menjabarkan secara spesifik program kerja • Fasilitator atas program-program budaya kerja dengan program bank btn • Monitor & evaluasi program kerja di masing-masing unit kerja Kelompok Budaya Kerja (Change Management Team) • MOTOR PENGGERAK PERUBAHAN • Fasilitator bagi implementasi program perubahan budaya di unit kerjanya • Menjamin internalisasi nilai-nilai budaya di unit kerja • Sebagai panutan Change Agents Seluruh jajaran pimpinan dan informal leader • Change Target • Secara konsisten mempraktekkan nilai-nilai budaya kerja Change Target Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai

  29. KBS Ready to Implement GCG .... Your Support Counts......

  30. Remember! GCG Implementation = Happy Stakeholders TERIMA KASIH

  31. RENUNGAN.... Penggalansurat yang dibuatolehDermalaRestuAnantyas. Siswi SD Pleburan 6, Jawa Tengah KEPADA Ythbapakkudirumah. Assalamualaikumwr. wb. Bapak, bagaimanakabarnya, semogabapakbaikbaiksaja. Bapak, terimakasihatasuang yang telahdikirimkan. Tapi, semakin lama semakinsayadewasadanmatasayaterbukabahwakekayaanbapakmelebihigajibapak. Mm… kalausayabolehtahu Pak, apakahuangsakusayaituadalahuangkorupsi…? “…Kalaumemangbenar, bertobatlah Pak, dankembalilahkejalan yang benar. Akurelahidupsederhanadanmengukirprestasitidakdenganhasilkorupsi, karenabanyakrakyat yang menderitasementarakitahidupfoya-foya…”

More Related