BADAN LEGISLATIF

BADAN LEGISLATIF

Badan legislartif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi Badan itu, yaitu legislate ,atau membuat undang-undang.nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur “ berkumpul’ (untuk membicarakan masalah-masalah public). • Nama lain lagi adalah Parliament, suatu istilah yang menekan unsure “ bicara” (Parler).Dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan Refsentatif atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan Peoples Repsentative Body atau Dewan perwakilan Rakyat. • Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat di pastikan bahwa badan ini merupakan symbol dari rakyat yang berdaulat.

Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut volonte generale atau general will). • Keputusan-keputusan yang di ambil oleh badan ini merupakan suatu yang authentic dari general will itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun UU, mengikat seluruh masyarakat. • dak dari semula badan legislative mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat UU. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislative tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan.

Akantetapilambatlaunsetiappenyerahandana (semacampajak) olehgolongan elite disertaituntutan agar pihak raja secaraberangsur-angsurparlementberhasilbertindaksebagaibadan yang membatasikekuasaan raja yang tadinyaberkekuasaan absolute (absolutisme). Puncakkemenanganparlementadalahperistiwa the glorious revolution of 1688. • Dalamberkembangnyagagasanbahwakedaulatanadaditanganrakyat, makabadan legislative menjadibadan yang berhakmenyelenggarakankedaulatanitudenganjalanmenentukankebijakanumumdanmenuangkannyadalam UU. Dalampadaitubadaneksekutifhanyamerupakanpenyelenggaradarikebijakanumumitu

Rousseau yang merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat tidak s“demokrasi langsung” (seperti terdapat di jenewa pada masa hidup rousseau), dimana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik. • Akan tetapi dewasa ini demokrasi langsung seperti yang di inginkan oleh rousseau dianggap tidak praktis, dan hanya dipertahan kan dalam bentuk khusus dan terbatas seperti referendum dan plebisit. • Boleh dikatakan bahwa dalam negara modern dewasa ini rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara berkala

Badan legislative di negara-negara demokrasi di susun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. • ntuk meminjam perumusan C.F.Strong yang menggabungkan tiga unsure dari suatu negara demokrasi , yaitu , representasi, partisipasi , dan tanggung jawab politik :

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu (a system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the goverbment is ultimately responsible for its action to that majority). • Atau dengan pekataan lain, negara demokrasi didasari oleh sistem pewakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

MASALAH PERWAKILAN (REPRESENTASI) • Biasanyaadaduakategori yang dibedakan . kategoripertamaadalahperwakilanpolitik (political representation) danperwakilanfungsional (functional representation) . • kategorikeduamenyangkutperananggotaparlemensebagai trustee, danperannyasebagaipengemban “mandat” perwakilan (representation) ataukewajibanuntukbicaradanbertindakatasnamasuatukelompok yang lebihbesar. • Dewasainianggotabadan legislative padaumumnyamewakilirakyatmelaluipartaipolitik. Hal inidinamakanperwakilan yang bersifatpolitik (political representation).

Disampingituditemukanbahwadibeberapanegaraasasperwakilanpolitikdiragukankewajarannyadanperludigantiatausekurang-kurangnyadilengkapidenganasasperwakilanfungsional (functional or occupational representation). • Bahwanegara-negara modern dikuasaiolehbermacam-macamkepentinganterutamadibidangekonomi, yang dalamsistemperwakilanpolitikkurangdiperhatikandantidakdilibatkandalamprosespolitik.

SISTEM SATU MAJELIS DAN SISTEM DUA MAJELIS. • Adanegara yang memakaisistemsatumajelis (yang biasadinamakan House of Repsentativeatau lower Haouse). • Sementaraadajuga yang memakaiduamajelisyaitu Upper House atausenate.Apadasarnyanegaramemakaikeduasistemtersebut ?Para penganjursistemsatumajelis, beralasansatukamarmencerminkanmayoritasdarikehendakrakyat, karenabiasanyadipilihsecaralangsungoelhmasyarakat.Prinsipini yang dianggapsesuaidenganprinsipDemokrasi.

Sementara itu para pendukung sistem dua majelis, yakin bahwa sistem kekuasaan satu majelis perlu dibatasi, karena memberi peluang untuk menyalahgunakan wewenang itu. Anggota-anggotanya mudah dipengaruhi oleh fluktuasi situasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat. • Dalam sistem dua majelis, senat sedikit banyak dapat menetralisir kecendrungan itu melalui pembahasan tambahan yang lebih moderat. • alasan lain adalah bahwa sistem dua majelis member kesempatam kepada provinsi atau negara bagian untuk memajukan kepentingan-kepentingannya, yang khusus tambahan biasanya disusun sedemikin rupa sehingga wewenangnya kurang daripada badan yang mewakili rakyat

BIKAMERAL , Yaitu legislative yang memilikiduakamar/Lembaga.Di Indonesia, MPR terdiridari DPR yang mewakilipartaipolitikdan DPD yang mewakiliprovinsi,Baikanggota DPR maupun DPD dipilihmelaluiPemilu. • INDONESIA • MPR, DPR, dan DPD Periode 2004 – Sekarang. • Strukturketatanegaran yang diaturdalam UUD 1945 hasilamandemenmengaturtigalembagautamadalambadan legislative di Indonesia, yaitu MPR, DPR, DPD.Perubahanstrukturinidalamrangkamengimplementasikansistemperwakilanduakamar (bicameral system) denganadanya DPR dan DPD

Perubahan susunan ketatanegaraan tersebut mempunyai pengaruh terhadap hubungan di antara berbagai lembaga tersebut.MPR tidak lagi menjadi lembaga Tertinggi Negara. MPR juga tidak lagi menerima pertangggung jawaban pelaksanaan tugas dari DPR, BPK, MA, dan Presiden. • Hal ini terjadi karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi yang berada di atas DPR, Presiden, MA dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. • MPR hanyalah lembaga yang sejajar dengan yang lainnya.Hal ini menjadi penting dengan harapan agar mekanisme cheks and balances akan bekerja lebih baik.

Jikasebelumnyastruktur MPR terdiridariangggotaDPR,utusandaerah, utusangolongan, makasekarangtelahberubahmenjadisuatulembaga yang terdiriangggota DPR dananggota DPD.DPD inilah yang telahmembuat MPR menjadisebuahlembaga yang bicameral. • DPD diharapkanmenjadilembaga yang merefsentativkanutusandaerah yang sebelumnyammerupakanfraksidi MPR. • Sedangkanutusangolonganditiadakankarenaketidakjelasanketerwakilannya, selainjugaitudianggapsudahterwakilimelaluipartaipolitik. • Dalamsistemketatanegaraan yang baru, MPR adalah forum antara DPR dan DPD dengankewenanganterbatas, diantaranyaadalahuntukmengubahdanmenetapkan UUD, melantikPresidendanwakilPresiden yang telahterpilih (dalampemiliihanPresidenlangsungolehrakyat), sertamemilihpresidendanwakilpresidenbilasalahsatuataukeduanyaberhalangan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) • Anggota DPR terdiridariatasanggotaPartaiPolitikpesertaPemilu yang dipilihberdasarkanhasilPemilu.Aggota DPR berjumlahlebihkurang 550 orang, yang keanggotaanyadiresmiikandenganKeputusanPresiden.Peresmiananggota DPR sekaligusdenganperesmiananggota MPR yang ditetapkansatunaskahdalamKeppres. • KedudukandanFungsi DPR, anatara lain • DPR adalahlembagaperwakilanrakyat yang berkedudukansebagailembaganegara • Fungsi DPR adatiga, fungsilegislasi, anggarandanpengawasan

Tugas dan wewenang DPR, antara lain : • Di bidang legislasi, DPR mempunyai tugas : • Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Oresiden untuk mendapatkan persetujuan bersama • Membahas PERPU untuk kemudian memberikan persetujuan atau menolkanya. • Menerima dan membahas RUU yang diajukan oleh DPD sesuai bidang tugasnya • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU mengenai APBN • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

Di bidang Anggaran, DPR mempunyai tugas dan wewenang : • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan mmperhatikan pertimbangan DPD • Di bidang pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang • Mengawasi pelaksanaan undang-undang • Mengawasi pelaksanaan APBN • Mengawasai segala kebijaksanaan pmerintah • Dsb./

BADAN LEGISLATIF INDONESIA DALAM DINAMIKA SEJARAH Ada lima belasBadanLegislatifdi Indonesia • Volksraad : 1018-1942 • Merupakanembriolembagaperwakilanrakyatataulembaga legislative diIndonesia.peristiwalahirnyapraktikdemokrasiperwakilanterjadiketikaGubernurJenderalHindiaBelandaGraaf van LinburgStirummeresmikandanmelantikanggotaVolksraadpadatanggal 21 mei 1918.Dengan jumlahanggota 38 orang, ditambahketua, seorangBelanda yang ditunjukolehpemerintah.Namunsejaktahun 1931 jumlahnya 60 orang, 30 oranganggotaberasaldaripribumi, 25 belandadansisanya 4 oranggol.Cinadan 1 gol.Arab.

Volksraad sering diterjemahkan dengan Dewan Rakyat.Sejak mulai terbentuk sampai tahun 1927 difungsikan untuk menjalankan tugas sebagai badaan pertimbangan atau nasihat bagi pemerintah colonial Hindia. • Semenjak tahun 1927 volksraad difungsikan layaknya sebagai sebuah lembaga legislative dengan kewenangan bersma-sama pemerintah untuk menyusun UU.Namun olksraad tidak pernah dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal karena Gubernur Jenderal memiliki hak Veto.

KomiteNasional Indonesia 1945-1949 • KNIP merupakanbadanpembantuPresiden yang pembentukannyadidasarkanpadakeputusansidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.KNIP merupakanpengembangandariKomitenasional Indonesia (KNI) dilantikPresidenpadatanggal 29 Agustus 1945. • Padasidang KNI padatanggal 22 agustus 1945, anggotanyaberjumlah 103 orang, sedangkanpadasidang 29 agustusjumlahnyasudahbertambahmenjadi 137 orangterdiridaritokohmasyarakatdananggotaPPKI.Padasidangterakhir, jumlahanggota KNIP berjumlah 536 orang.

KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden, dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. • Hal ini di dasarkan pada Pasal IV Aturan peralihan UUD 1945 yang menetapkan bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk, segala kekuasaannya dilaksanakan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. • Kemudian berubah melaksanakan tugas legislative berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X. yang berbunyi (tanggal 16 Oktober 1945)

Bahwa Komite nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari, berhubung dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuh Badan Pekerja, yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNIP. • DPR dan Senat RIS 1949-1950 • DPR Sementara 1950-1956 • A.DPR hasil Pemilu 1955 : 1956-1959 • B.DPR peralihan ; 1959 1960

6. DPR hasilGotongRoyongDemokrasiterpimpin (1960-1966) 7. DPR hasil GORO DemokrasiPancasila 8. DPR hasilPemilu 1971 • 9. DPR hasilPemilu 1977 • 10. DPR hasilPemilu 1982 11. DPR hasilPemilu 1987 • 12. DPR hasilPemilu 1992 13. DPR hasilPemilu 1997 • 14. DPR hasilPemilu 1999 15. DPR hasilPemilu 2004

FUNGSI BADAN LEGISLATIF Di antarafungsibadan legislative yang paling pentingialah: • Menentukankebijakan (policy) danmembuat UU. Untukitubadan legislative diberihakinisiatif, hakuntukmengadakanamandementerhadaprancangan UU yang disusunolehpemerintah, danterutamadibidang budget atauanggaran. • Mengontrolbadaneksekutifdalamartimenjaga agar semuatindakanbadaneksekutifsesuaidengankebijakan-kebijakan yang telahditetapkan (scrutiny, oversight). Untukmenyelenggarakantugasini, badanperwakilanrakyatdiberihak-hak control khusus.

Disamping itu terdapat banyak badan legislative yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan (ratify) perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. • Perlu dicatat bahwa beberapa badan legisalatif (antara lain senat amerika serikat) mempunyai wewenang untuk membentuk (meng-impeach) dan mengadili pejabat tinggi, termasuk presiden. • Di Prancis badan legislative berwenang menuntut pejabat tinggi termasuk presiden dan menteri-menteri, akan tetapi pengadilan tinggilah yang mengadili.

FUNGSI LEGISLASI • Menurutteori yang berlakutugasutama legislative terletakdibidangperundang-undangan, sekalipuniatidakmempunyaimonopolidibidangitu. • Untukmembahasrancangan UU seringdibentukpanitia-panitia yang berwenanguntukmemanggilmenteriataupejabatlainnyauntukdimintaiketeranganseperlunya. DibeberapanegarasepertiAmerikaSerikatdanPrancispanitia legislative inisangatberkuasa, tetapidinegara lain sepertiInggris, panitia-panitiainihanyamerupakanpanitiateknissaja. • Biasanyasidang-sidangpanitia legislative diadakansecaratertutupkecualidiAmerikaSerikatdimanasidangpanitiadapatditentukanterbukauntukumum

Dewasaini, bahwatitikberatdibidang legislative telahbanyakbergeserkebadaneksekutif.Mayoritasundang-undangdirumuskandandipersiapkanolehbadaneksekutif, sedangkanbadan legislative tinggalmembahasdanmengamandemennya. • FUNGSI KONTROL • Dengansemakinberkurangnyapengaruhbadankegislatifdibidang legislative, makaperanannyadibidangpengawasanbertambahmenonjol.lembagainiberkewajibanmengontrolaktivitasbadaneksekutif, agar sesuaidengankebijakan yang telahditetapkan.Pengawasandilakukanmelalui siding-sidangpanitia legislative danmelaluihak control yang khususseperti :

HakInterpelasi,yaituhakParlemenuntukmemintaketerangan/penjelasankepadapemerintahataskasustertentu yang menjadipertanyaan , perdebatan, atau polemic dimasyarakat. • HakAngket, yaituHakParlemenuntukmelakukanpenyelidikanatasdugaanterjadinyapenyimpanganolehpenyelenggarapemerintah (eksekutif). Hakmenyatakanpendapat, baik yang berhubungandenganhal yang sedanghangatdibicarakansecaranasionalmaupunmengenaihal lain.

HakMosi • Umumnyadianggapbahwahakmosimerupakanhak control yang paling ampuh.Jikabadan legislative menerimasuatumositidakpercaya, makadalamsistemparlemeter cabinet harusmengundurkandiridanterjadisuatukrisis cabinet. • Di Indonesia hakiniadapadamasasistemparlementer,padamasademokrasiterpimpinhakiniditiadakan.Kembalipada era reformasi, anggota DPR (1999-2004) menggunakanhakmosiketikapemakzulanPresidenAbdurrrahman Wahid (Gusdur) sebagaiPresidentahun 2001.Hal initidaklazim,karenaumumnyahakinidigunakandalamsistemparlementerdanbukansistempresidensial.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH • WASSALAMM

BADAN LEGISLATIF