SIFAT HAKEKAT HI DAN HUBUNGAN HI & HN

1. SIFAT HAKEKAT HI DAN HUBUNGAN HI & HN CekliSetyaPratiwi, SH.,LL.M.

2. Sub Pokok Bahasan • SifatdanHakekatHukumInternasional • Istilah Hukum Internasional • Perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional • Konsep Hukum Internasional vs Hukum Dunia • Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional • Pengertian Hukum Internasional

3. 1. SifatdanhakekatHukumInternasional

4. Apakah HI itubenar-benarada? Apakahhukuminternasionalitumemangbenar-benarada, danapakahsudahmemenuhikualifikasiuntukdapatdisebutsebagaihukumdalampengertian yang sebenarnya? Kalauhukuminternasionalmemangbenar-benarada, bagaimanakahsebenarnyahakekatdanhukuminter­nasionalitu? Bagaimanakahsebenarnyadayamengikathukuminternasionalterhadapmasyarakatinternasional? Kalaumemanghukuminternasionalbenar-benarmerupakanhukum, sedangkanpada lain pihakmasya­rakatinternasionaltidakmengenalbadan supra-nasional, mengapamasyarakatinternasionalmenaatihukuminternasional?

5. ApakahHukumInternasionalmemilikisifathukumyaitu: • Apakah HI dibuatolehlembagapembuathukum (legislatif body)? • Apakah HI dalampelaksanaannyadijalankanolehlembagapelaksanahukum (lembagaeksekutif)? • Apakah HI ditegakkanolehlembagapenegakhukum (judicative body)? • Apakah HI diawasipelaksanaannyaolehlembaga yang mengawasipelaksanaanhukum (polisional)?

6. Jikaberangkatdari 4 pertanyaantersebutdiatas, seolah-olehjawabannyaadalahTIDAK • Kelsen : Jikaadanegara yang melanggarmakatidakadanegara yang dapatmenjatuhkansanksikepadanegaratersebut. Olehkarenanya HI tidaktepatdisebutsebagaihukumhanyanormaatauadatistiadatsemata. • Kondisiinitidakrelevanpadaperkembangan HI kontemporer, dimanakeberadaanlembagalegislatif, judicative, executive, polisionaltelahdiperankanoleh organ-organ khususdalam UN.

7. (1790-1859) • Hobbes, Spinoza, Austin. Menurut John Austin, hukum internasional itu bukanlah hukum melainkan sekadar aturan-aturan moral positif (rules of positive morality).

8. “Every law or rule (taken with largest signification with can be given to the term properly) is command....” - the laws of honour - the laws set by fashion • Rules of positives morality HI bukanhukumdalamartiyang sebenarnya:“Properly so called” HI segolongandengan : The Laws for honor, The Laws set by fashion, sebagai Rules of positive morality”

9. Pendapat John Austin telahmencampuradukanantarapengertian “sifathukum” dengan “efektifitashukum” • Tidaksemuahukumharusdibuatoleh legislative body, adakalanyahukumdibuatolehparapihakmelaluikesepakatanataukebiasaan/ praktek yang diterimasebagaihukum.

10. DayamengikatHukumInternasional TeoriHukumAlam (Natural Law Theory) TeoriHukumPositif (Posivisme Theory) Teori

11. 1. TeoriHukumAlam (Natural Law Theory) Tokoh: Hugo de Groots, Vatteldll. Ajarannya: “Law exist only in society and society cannot exist without a system of law to regulate relation between one and others” Negara terikatdantundukpadahukuminternasionaldalamhubunganantaramerekasatusama lain karenahukuminternasionaltersebutmerupakanbagiandarihukum yang lebihtinggiyaituhukumalamitusendiri.

12. 2. TeoriKehendak Negara Tokohnya : George Jellineck, Triepel. Teorikehendakadalahmengembalikankekuatanmengikatnyahukuminternasionalitupadakehendak (persetujuan) Negara untukdiikatolehhukuminternasionalialahbahwateori-teoriinipadadasarnyamemandanghukumsebagaihukumperjanjianantara Negara-negara. Kelemahan: menurutprofMochtarKusumaatmadjadalambukunya yang berjudulPengantarHukumInternasional, teoriinitidakmenjawabpertanyaanmegapasuatu Negara baru, sejakmunculnyadalammasyarakatinternasionalsudahterikatolehhukuminternasionallepasdarimautidakmaunyaiatundukpadanya.

13. 3. TeoriMazabWiena Menurutmadzhabinikekuatan-kekuatanmengikatsuatukaedahhukuminternasionaldidasarkansuatukaedahdasar yang harusditerimarasa keadilandan moral.

14. 4. TeoriMadzabPerancis Tokoh: Fauchile, scelledanDuguit Kekuatanmengikathukuminternasionaldidasarkanpadafaktor-faktorbiologis, sosialdansejarahkehidupanmanusia yang merekanamakanfakta-faktakemasyarakatan yang menjadidasar. Menurutmerekapersoalannyadapatdikembalikanpadasifatalamimanusiasebagaimakhluksosial, hasratnyauntukberabungdenganmanusia lain dankebutuhannyaakansolidaritas. Kebutuhandannalurisosialmanusiasebagaiorangseorangmenurutmerekajugadimilikiolehbangsa-bangsa. Jadidasarkekuatanmengikathukum (internasional) terdapatdalamkenyataansosialbahwamengikatnyahukumituperlumutlakbagidapatterpenuhinyakebutuhanmanusia (bangsa) untukhidupbermasyarakat.

15. 1. Istilah Hukum Internasional

16. Romawi : Ius Gentium, Ius Inter Gentes • Indonesia : Hukum Antar Bangsa/Hk. Antar Negara/ Hukum Internasional • Inggris : Common Law/ Law of Mankind,Law of Nation/Transnational Law/ International Law • Perancis : Droit de gens • Belanda : Voelkenrecht. • Jerman : Voelkrrecht.

17. 2. Perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional

18. HI Publik (HI): “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas- batas negara yang bukan bersifat perdata”. • H Perdata Internasional: “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas- batas negara yang berfat perdata”

19. Diskusi-1: Konsep Hukum Internasional dan Hukum Dunia, samakah?

20. a. KonsepPembentukan: HI dan HD, keduanyamenunjukpadakonsepmengenaitertib hukummasyarakatdunia, yang berlainandanbertolakbelakang. b. Konsep Pembentukkan HI didasarkan pada: “ adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Dalam arti masing-masing negara berdiri sendiri, hal mana yang satu tidak berada di bawah kekeuasaan yang lain.

21. c. HI merupakan suatu tertib hukum dimana hubungan antara anggota-anggota bersifat koordinatif dan sederajat. d. Konsep HD merupakan negara federasi dimana hubungan antara anggota-anggotanya bersifat subordinatif (heirarkis), negara dunia berdiri diatas negara nasional dan tidak sederajat.

22. HubunganAntara HI dan HN • AliranDualisme, menurutaliranatauteoriinibahwadayaikathukuminternasionalbersumberpadakemauannegara, makahukuminternasionaldanhukumnasionalmerupakanduasistematauperangkathukum yang terpisahsatudan yang lainnya (berbedaantara HI dan HN) • FahamMonisme, fahammonismedidasarkanataspemikirankesatuandaripadaseluruhhukum yang mengaturhidupmanusia. Dalamrangkapemikiraninihukuminternasionaldanhukumnasionalmerupakanduabagian yang darisatukesatuan yang lebihbesaryaituhukum yang mengaturkehidupanmanusia (HI = HN)

23. Perbedaanantara HI dan HN? • MenurutTeoriDualisme: • Tirepel (1899): perbedaandarisumbernya(HI bersumberkehendakbersamanegara-negara– HN: kehendaknegaratersebut, subyek HI: negara, subyek HN: individudalamnegara) • Anzilotti (1928): perbedaandariazas fundamental (HN: ketaatan UU Nasional, HI: pactasuntservanda)

24. Primathukuminternasionalmenurutpraktekinternasional • PraktekhukuminternasionalmemberikancukupbahanataucontohbagikesimpuIanbahwapadamasadantingkatperkembanganmasyarakatinternasionaldewasainihukuminternasionalcukupmemilikikewibawaanterhadaphukumnasionaluntukmengatakanbahwapadaumumnyahukuminternasionalituditaatidanhukumnasionalpadahakekatnyatundukpadahukuminternasional.

25. 5. DefinisiHukumInternasionalMenurutPakar • Pandangan klasik : “system Hk. yang mengatur hubungan negara-negara.” • b. Prof. Hyde : “sekumpulan hukum, yang sebagaian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.” • c. J.L. Brierly : “ himpunan kaidah-kaidah dan asas-asas tindakan yang mengikat bagi negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama liannya.” • d. Oppenheim : “International law is the name of the body of customary and treaty rules which are of considered legally binding by states in their intercourse which each other”. • e. Max Rosense :”International law is a strict term of art, connoting that system of law whose primary function it is to regulate the relation of states whit one another “. • G. Schwarzenberger : “ International law is the body of legal rules binding upon sovereign state and such other entities as have been granted International personality”.

26. Prof. Dr. MochtarKusumaatmadja, SH.,LL.M. : • “keseluruhankaidah-kaidahdanasas-asas yang mengaturhubunganataupersoalan yang melintasibatas- batasnegaraantara: • NEGARA dengan NEGARA; • NEGARA dengan SUBYEK HUKUM LAIN BUKAN NEGARA; • SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA satu dengan YANG LAIN.