KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Oleh: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si 081 2262 3959 E-mail: ismi_uns@yahoo.com Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id . Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei 2011 1

2. RuangLingkup • Pendahuluan • Isu-isu Gender Bidang Pendidikan • Kebijakan-kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender • Pengertian Pendidikan berbasis Kesetaraan daan Keadilan Gender • Manifestasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan gender • Manajemen Pendidikan Peka Gender • Pembelajaran Peka Gender • Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Peka Gender VI. Penutup 2

3. 1. PENDAHULUAN PEMBANGUNAN BELUM ADIL GENDER 3

4. Bahan ajar bias gender Prestasi akademik Pr>Lk Peran kepemimpinan Lk>Pr 2. Isu-isu Gender Pendidikan Budaya sekolah menguntungkan laki-laki Perlakuan bias gender (hukuman) Silabus dan RPP bias gender Sarana prasarana belum responsif gender pemberian tugas Domestik vs Publik PUG pendidikan berdampak besar terhadap cara pandang dan tindak peserta didik di masa mendatang 4 4

5. 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 5

6. Target Dakar (EFA) 6

7. TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)(Ada 8 target, 2 diantaranya pendidikan) • Menjaminbahwasampaitahun 2015, semuaanak, laki-lakidanperempuan, dapatmenyelesaikansekolahdasar • Menghilangkankesenjangan gender dalampendidikandasardanlanjutansetidaknyapadatahun 2005 danpadaseluruhtingkatpendidikantidaklebihdaritahun 2015 7

8. ... Lanjutan kebijakan... • UUD 1945: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ps. 31 ayat 1) • UU Nomor 20 Tahun 2003: Ps. 4 ay. (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ps. 5 ay. (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 8

9. Inpres No. 9 Tahun 2000(Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional) Diinstruksikan kepada: Menteri Bup/WLKT LPNK Gubernur Set Lembaga Tinggi & Tertinggi Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing 9

10. Permendagri No. 15 Tahun 2008(Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah) Pemerintahdaerahberkewajibanmenyusunkebijakan, program, dankegiatanpembangunan BERPERSPEKTIF GENDER yang dituangkandalamRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah atau RPJMD, RencanaStrategis SKPD, danRencanaKerja SKPD. Pasal 4 ayat(1) 10

11. PERMENDIKNAS NO. 84 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN Pasal 1 Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. 11 5

12. ... Lanjutan........ LOKUS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DINAS PENDIDIKAN Pengarusutamaan gender SATUAN PENDIDIKAN INFORMAL/ Non Formal 12 5

13. Perencana & Pengelola Program PT/ PSW Rencana & Program responsif gender Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan Database/ Website Uploading KERANGKA KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN Pemegang Kebijakan Pusat/ Prop/ Kab-Kota CAPACITY BUILDING WORKSHOP, RTD, FGD STUDI KEBIJAKAN/ KEMITRAAN PSW STUDI, WORKSHOP Kebijakan Responsif gender KEMITRAAN LSM PENG.MODEL LSM/ Org. Perempuan Position Paper/ RAN - RAD Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders. PENGUATAN STAKEHOLDERS PKBG/ Life Skills Perempuan PSBG, Panduan BA, Pengelolaan Satua Pend. Responsif Gender KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DATA & WEBSITE SISTEM PENDATAAN Masyarakat Berwawasan Gender MEDIA KIE SOSIALISASI 13

14. 4. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian: Pembangunan pendidikan dengan pendekatan KKG adalah pembangunan pendidikan yang mengintegrasikankesetaraan dan keadilan gender Prinsip dasar: • Kesetaraan gender: setiap manusia (laki-laki dan perempuan) dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin tanpa terkendala oleh jenis kelamin atau peran gender yang kaku. • Keadilan gender: setiap kegiatan pendidikaan harus memperhatikan perbedaan aspirasi, kepentingansertakebutuhan laki-lakidanperempuandengan memperhatikankodrat, harkatdanmartabatnya masing-masing. Kebijakan Responsif Gender Mon - Ev Perencanaan Pelaksanaan 14

15. 5. Manifestasi Pendidikan berbasis KKG ASPEK AKADEMIK ASPEK SOSIAL MEMPERHATIKAN SECARA SEIMBANG KEBUTUHAN SPESIFIK ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SATUAN PENDIDIKAN ASPEK LINGKUNGAN FISIK ASPEK LINGKUNGAN MASYARAKAT 15

16. ... Lanjutan... Ciri Pendidikan Berwawasan gender STRATEGI : Pengarusutamaan Gender & Affirmative Action Tidak ada lagi: Stereotipe Sub-ordinasi Marjinalisasi Beban ganda Kekerasan Simbolisasi perempuan Adil: Kesamaan akses, Partisipasi Kontrol Manfaat Diskriminasi Negatif Diskriminasi Positif 16 5

17. a. MANAJEMEN PENDIDIKAN PEKA GENDER • Budaya Sekolah • Sarana dan Prasarana • Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM • Pembiayaan/pendanaan sekolah Program sekolah peka gender dapat diartikan sebagai program sekolah yang menerapkan MBS berbasis kesetaraan gender PUG Diintegrasikan melalui tupoksi sekolah menerapkan MBS Indikator: 17

18. ... Lanjutan ... Tujuan MBS responsif gender : mewujudkansekolah yang berprestasibagipeserta didik perempuandanlaki-lakidalam hal: • Prestasi akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi akademik berbentuk nilai UN, UAN yang tinggi, juara karya ilmiah, juara lomba-lomba akademik (seperti: Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan sebagainya). • Prestasi non akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi non akademik berupa semangat/kemauan belajar seumur hidup, mencintai ilmu, toleransi, disiplin, taat beragama, kerajinan, memiliki cita rasa seni yang tinggi. 18

19. Indikator Manajemen Pendidikan peka Gender 1. Penciptaan budaya sekolah peka gender • Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis kelamin • Memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing • Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan • Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan • Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun perempuan 19

20. 2. Sarana dan Prasarana • Tersedianya sarana-prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuanuntuk menunjang fungsi reproduksi dan kultural • Menyediakan fasilitas yang seimbang dan tidak terjadi dominasi pemanfaatan sarana-prasaranaatas dasar perbedaan jenis kelamin. • Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif semua anak laki-laki dan perempuan untuk melakukan percobaan melalui sarana untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan menyalurkan minat dan hobynya 20

21. 3. Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM • Tersedianya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan pada berbagai dokumen sekolah, baik pada indikator input, proses, dan hasil. • Peningkatan kemampuan dan pemahaman SDM tentang perlakuan yang adil dan setara di lingkungan sekolah 21

22. 4. Pembiayaan/pendanaan Pendidikan PEMBELANJAAN SPESIFIK GENDER PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG PUG 22

23. b. Proses Pembelajaran Peka Gender 1 a Silabus PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN RPP b a Rombongan Bljr PROSES PEMBELAJARAN PEKA GENDER 2 PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN Bahan Ajar b c Pengelolaan Kelas 3 Tk Pencapaian Kompetensi Lk a PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN Tk Pencapaian Kompetensi Lk b 23

24. ... Lanjutan pembelajaran ... Indikator Pembelajaran Peka Gender: • Perencanaanpembelajaran. • Materi bahan Ajar • Metode Pembelajaran • Lingkungan • Pendidik • Penilaian hasil belajar 24

25. c. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN PEKA GENDER 25

26. KOMITE SEKOLAH RESPONSIF GENDER Komitesekolahadalah badanmandiri yang mewadahiperansertamasyarakatdalamrangkameningkatkanmutupendidikan, pemerataanpendidikan, efisiensipengelolaanpendidikandandemokratisasipendidikan (Kepmendiknas 044 Tahun 2002). (Depdiknas, 2008: 33) 26

27. IndikatorKomiteSekolahResponsif Gender AKSES: • Komitesekolahmemberikanpeluang yang samakepadaperempuandan laki-lakidalamkepengurusansecaraproporsional. PARTISIPASI: • Tidak terdapat peran-peran stereotipi perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan komite sekolah. KONTROL: • Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis tanpa diskriminasi gender. MANFAAT: • Mendapatkan informasi dan hak-hak yang seimbang dari hasil kegiatan di sekolah untuk fungsi pembimbingan belajar anak di rumah dan mendukung kegiatan di sekolah. 27

28. Curriculum Vitae

29. TERIMAKASIH 29