KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA, KONSEP GOOD GOVERNANCE

2. LATAR BELAKANG 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK 1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT • 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL • DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA • SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, • SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN • 2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, • BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN • KEBUTUHAN MANUSIA • 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH • UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. • 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT • 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas • kompetensi meningkat 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis  arus informasi menembus batas ruang & waktu 7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun . • 1 Internal Indonesia; krisi multidimensi • (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, • kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, • penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, • pengangguran dan kemiskinan meningkat, • daya saing turun. • 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  • ORBA tumbang • 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 • 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; • interferences (gangguan/saling pengaruhi); • 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) • . PERLU STRATEJI BARU

3. KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: STRUKTUR SELEKSI DAN REDUKSI OPERASIONAL • PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,., KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI SOSIAL POLITIK DARI PENDEKATAN BERAGAM, BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, :

4. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN GOVERNING PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. GOVERNMENT PEMERINTAH CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT, PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK PENGERTIAN GOOD DALAM GG: A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG TINGGI B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN GOVERNANCE (WORLD BANK) KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE (UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS) GOOD GOVERNANCE

5. KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

6. “GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL

7. ORIENTASI GOOD GOVERNANCE LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL

8. PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER IN MANAGING ECONOMIC & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY POLITICAL ADMINISTRATIVE AUTHORITY ECONOMIC TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL

9. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK 1 DEMOKRASI PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 2. PASAR YANG EFISIEN 4 PENCEGAHAN KORUPSI SECARA POLITIK DAN ADMINISTRASI 3. HINDARI SALAH ALOKASI DANA INVESTASI YANG LANGKA 6. MENCIPTAKAN LEGAL & POLITICAL FRAME WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 5 MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN

10. PRINSIP-PRINSIPGOOD GOVERNANCE UNDP A. HUBUNGAN SINEGIS & KONSTRUKTIF ANTARA: B. KARAKTERISTIK SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL 1 PARTICIPATION 2. RULE OF LAW 3. TRANSPARANCY STATE 4 RESPONSIVENESS 5. EQUITY 6 CONCENSUS ORIENTATION PRIVATE 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY COMMUNITY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY

11. TIGA DOMAINGOOD GOVERNANCE S TATE(Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif P RIVATE (Swasta): Ciptakan PEKERJAAN dan PENDAPATAN COMMUNITY (Masyarakat): Peran aktif & positip dlm kegiatan EKONOMI POLITIK SOSIAL 15A S C P

12. THE THREE LEGS OF GOVERNANCE Governance • ECONOMI C • GOVERNMENT • AKTIVITAS EKON. • DLM NEGERI • INTERAKSI • PENYEL. KONOMI • d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE ADMINISTRATIVE GOVERNMENT SISTEM PROSES KEBIJAKAN Political Governance Administrative Economic Governance Governance POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUKFORMULASIKEBIJAKAN

13. GOOD GOVERNANCEAspek Pemerintahan A. ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY (PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) B HUKUM KEBIJAKAN ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIK- EKONOMI) C DESENTRALISASI REGIONAL & DEKONSENTRASI DALAM DEPARTEMEN D CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF (MEKANISME PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO)

14. GOOD GOVERNANCEIndikator Keberhasilan B. SECARA KHUSUS : INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) A SECARA UMIUM 1 MENGATASI KRISIS EKONOMI (STABILITAS MONETER TERCAPAI) 2. TERPENUHINYA KEDAULATAN RAKYAT: 3 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 4 MELETAKAN DASAR KERANGKA AGENDA REF.-BANG. TUJUAN PEMBANGUNAN (QUALITY OF LIFE0 TERCAPAI A) .SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT B) BERBANGSA, BERNEGARA, PARTISIPASI POLITIK RAKYAT--- STABILITAS POLITIK

15. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN AKHIR 1960-AN: ILMU NEGARA DAN PEMBANGUNAN (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE, PERENC. PEMBANG. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PELAKSANAAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN 1950-AN: ILMU ADMINISTRASI NEGARA(KEPEMIMPINAN PADA APARATUR: PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN, SDM APARATUR, KETATA- LAKSANAAN) MASA HINDIA BELANDA: ILMU PEMERINTAH (SEMUA DIATUR PEMERINTAH)

16. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government : 1. CATALYTIC GOVERNMENT: STEERING RATHER THAN ROWING 2 COMMUNITY OWNED GOVERNMNT: EMPOWERING THAN SERVING 3. COMPETITIVE GOVERNMENT: INJECTING COMPETITION INTO SERVICES 4 MISSION DRIVEN GOVERNMENT: TRANSFORMING RULE-DRIVEN ORGANIZATION 5. RESSULT ORIENTED GOVERNMENT FUNDING OUTCOME, NOT INPUT

17. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT 6, 6. CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT MEETING THE NEED OF CUSTOMER, NOT BUREAUCRACY 8. ANTICIPATORY GOVERNMENT: PREVENTING RATHER THAN CURE 7 ENTERPRISING GOVERNMENT: EARNING RATHER THAN S PENDING 10 MARKET ORIENTED GOVERNMENT : LEVERAGING CHANGE THROUGH MARKET 9. DECENTRALIZED GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION AND TEAM WORK

18. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG TERDIRI ATAS: 1 THE CORE STRATEGY KEJELASAN KEGUNAAN DAN TUJUAN 2. THE CONSEQUENCES STRATEGY: KONSEKUENSI KINERJA 3. THE CUSTOMER STRATEGY PELANGGAN SEBAGAI PENGENDALI 4. THE CONTROLL STRATEGY KONTROL DARI ATAS KETENGAH 5. THE CULTURE STRATEGY MENDORONG BUDAYA KEWIRAUSAHAAN ,INOVATIF, KREATIF

19. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang f. Akhir 1990an: Good Governanace Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas  tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam GOVERNANCE STATE PRIVATE SECTOR COMMUNITY

20. POSISI INDONESIA Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China dan Vietnam (88% software bajakan) Terkorup ke-6di dunia dari 142 negara atau ke-2 setelah Myanmar di Asia Tenggara (International Transfarancy: 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide Press Freedom, 2005)

21. POSISI INDONESIA Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname) World Invesment Report 2003 Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari 175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam) Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist Intelligence Unit, World Market Research Center, Moodys Investor Service, Standard & Poors

22. BRAND IMAGE • Membangun daya tarik bagi pelanggan • Memasarkan dan menawarkan produk/layanan • Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui BRANDING • Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari pelanggan • Brand adalah aset stratejik

23. BRAND IMAGE • NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE (CITRA DIRI) • Jerman : Bidang precision engineering • Jepang : Produsen elektronik rumah tangga • Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis • Thailand : Produsen buah-buahan • 5. China: Produk murah • 6. USA : Polisi dunia • 7. Indonesia?? KULI, // TKW KORUP PEMBAJAK MISKIN

24. BRAND IMAGE Bodoh Malas Miskin Pekerja

25. PERUBAHAN DUNIA • DYNAMIC • 2. TURBULENT PRAHALAD: IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE LEARN OR DIE

26. PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL • PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI • DESENTRALISASI PEMERINTAHAN • PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) • PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI) • GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI • EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI

27. PERSAINGAN: PEREBUTAN PANGSA PASAR PANGSA PELUANG KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING 1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strateji organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan masa depan

28. PROFESINALISME SDM • CIRI-CIRI: • MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN • MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA • MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF • MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI • SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT

29. KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK • KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW) • BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY) • KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS) • KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS)

30. KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN • KUALITAS PELAYANAN • KETEPATAN WAKTU • KERAMAHAN DALAM PELAYANAN • PEMANFAATAN TEKNOLOGI • TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR)

31. TRANSFORMASI MANAJEMEN VISI APA YANG INGIN DICAPAI? MISI BAGAIMANA MENCAPAI VISI ? KOMPETENSI BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ? PERUBAHAN BAGAIMANA MENGATASINYA ? BAGAIMANA MAMPU BERKOMPTISI ? KINERJA: BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ?

32. DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN DAN MELAYANI TEPAT WAKTU RELIABILITY KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN PELAAYANAN SECARA HANDAL ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN, KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN. TANGIBLE PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB, EMPATHY MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA PELANGGAN

33. REENGINEERING CORPORATION DAHULU: PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI ALTERNATIF LAIN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CHANGE CUSTOMERS COMPETITION PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN

34. REENGINEERING BIROKRASI DAHULU: PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CHANGE CUSTOMERS COMPETITION BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN

35. EKSPEKTASI PELANGGAN PENILAIAN PELANGGAN TERHADAP LAYANAN YANG DIBERIKAN LAYANAN YANG DIHARAPKAN PELANGGAN TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK ME`MENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN

36. BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN A.L.: MEMBANGUN VISI BERPENAMPILAN BERSIKAP MENYELESAIKAN MASAALAH MENGAMBIL KEPUTUSAN

37. REKAYASA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH TUJUAN BUDAYA ORGANISASI TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL STRATEJI ORGANISASI MENCAPAI TUJUAN STRUKTUR ORGANISASI YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN ORGANISASI KULTUR TINDAKAN YANG BENAR UNTUK MENCAPAI TUJUAN

38. SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI • MENUMBUHKAN: • BUDAYA KUALITAS • -DAN KESADARAN BIAYA • -SERTA KETEPATAN WAKTU • 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN • 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM • 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR

39. BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS • MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI • SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR • DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH MASYARAKAT • SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL)

40. AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA • PERENCANAAN STRATEJIK • MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA • PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA • PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA • PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN

41. ORGANISASI BERKINERJA TINGGI • PERSYARATAN • TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM) • SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS) • ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING MENGUNTUNGKAN • ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA.

42. PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN - MASYARAKAT MODEREN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIDESENTRALISAIKAN KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN PROSES INTERAKSI SOSIAL PEMERINTAHAN/ ORGANISASI ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI PERSOALAN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI EKUILIBRIUM KEPENTINGAN ANTARA: MASYARAKAT/ ANGGOTA DENGAN PEMERINTAH/ ORGAN

43. KOMITMEN DAN KONSISTENSI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN KOMITMEN PENEGAKAN ATURAN/ HUKUM VISI DAN MISI KOMITMEN KONSISTENSI AKUNTABILITAS

44. ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?) TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN, PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l

45. KEGAGALAN KOMPETISI ORANG YANG BERPIKIR TETAPI TIDAK PERNAH BERBUAT ORANG YANG BERBUAT TETAPI TIDAK PERNAH BERPIKIR

46. PERBEDAAN ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL BAGAI MEMBACA BUKU ORANGA SUKSES MEMBACA BUKU SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA ORANG GAGAL BERHENTI MEMBACA BUKU PADA LEMBARAN BERIKUTNYA SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA

47. ORANG GAGAL (THOMAS EDISON) KEBANYAKAN ORANG GAGAL ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA KE TITIK SUKSES SAAT MEREKA MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH

48. SUKSES VISI / CITA-CITA (+ DO’A) + ACTION

49. KEGAGALAN VISI / CITA-CITA (+ DO’A) tanpa ACTION Atau ACTION tanpa VISI / CITI-CITA (+DO’A)

50. SUKSES ORGANISASI SUKSES AKUNTABILITAS KOMPETENSI KOMPETISI RENSTRA