PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH

1. PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Bappeda Provinsi se-Indonesia Banda Aceh, 15 Juli 2011

2. 1 PENDAHULUAN

3. Pendahuluan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL) RENCANA KERJA PEMERINTAH (NASIONAL) TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH) RENCANA KERJA PEMERINTAH (DAERAH) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (DAERAH) • Pencapaiantujuandan sasaranpembangunannasional (RPJMN 2010 – 2014 dan RKP) adalahpenting mencerminkankinerjanasional; • Lokasidan dampaklangsungpembangunanadalahdidaerah; • Makaperbaikankinerjapembangunandaerahakanberdampakpadakinerjapembangunannasional; • Perlu adanya fokus prioritas pembangunan di masing-masing wilayah dalampencapaian target pembangunannasional.

4. 2 Perkembangan pembangunan NASIONAL DAN DAERAH

5. PENCAPAIAN TARGET MAKRO EKONOMI

6. KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH • Struktur perekonomian wilayah tidak berubah secara signifikan  Pangsa Jawa-Bali masih dominan (hampir 60%). • Laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi dan Maluku cukup tinggi dan di atas laju pertumbuhan nasional, namun tumbuh dari basis yang kecil. • Peran sektor tradable khususnya industri pengolahan (yang menyerap banyak tenaga kerja) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali belum optimal  tingkat pengangguran tinggi. • Pertumbuhan ekonomi yg cukup tinggi di Sulawesi dan Maluku belum diiringi penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas  tingkat kemiskinan masih tinggi meski pengangguran relatif rendah. • Percepatan pertumbuhan sangat diperlukan di Wilayah Nusa Tenggara dan Papua, khususnya pada sektor yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan rumah tangga miskin (pertanian, peternakan, perikanan)

7. TANTANGAN PEMBANGUNAN

8. 3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2010-2014

9. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014 • Strategidanarahkebijakanpengembanganwilayah : • Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali; • Meningkatanketerkaitanantarwilayahmelaluipeningkatanperdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik; • Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; • Mendorongpercepatanpembangunandaerattertinggal, kawasanstrategisdancepattumbuh, kawasanperbatasan, kawasanterdepan, kawasanterluardandaerahrawanbencana; serta • Mendorongpengembanganwilayahlautdansektor-sektorkelautan. • KebijakanpengembanganwilayahmengacupadaRencana Tata Ruang Wilayah NasionaldanArahPengembangan Wilayah Laut

10. AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup: • Sinergidalamperencanaankebijakan • Sinergidalamkerangkaregulasi • Sinergidalamkerangkaanggaran • Sinergidalamkerangkakelembagaan • Sinergidalamkerangkapengembanganwilayah

11. 4 MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA

12. Kerangka Desain Pendekatan MP3EI • Pelaksanaan MP3EI melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. • Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

13. Enam Koridor Ekonomi

14. Strategi Pelaksanaan MP3EI STRATEGI UTAMA • MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA: Membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau, dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi dan/atau sektor) • MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL (locally integrated, internationally connected)  mengurangi transaction cost, mewujudkan sinergi antar pusat pertumbuhan dan mewujudkan akses pelayanan yang merata, meliputi : • Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan • konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan) • Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata di seluruh Indonesia • MEMPERCEPAT KEMAMPUAN IPTEK NASIONAL STRATEGI PENDUKUNG • Mengembangkan kebijakan Investasi • Mengembangkan kebijakan perdagangan, termasuk kerjasama perdagangan • Mengembangkan kebijakan pembiayaan • Kebijakan pengembangan Public Private Partnership

15. 5 Prioritas pembangunan wilayah

16. Pengamanandanpeningkatankesejahteraandiwilayahperbatasan, tertinggaldanbencana Tingginyaprevalensikesakitan HIV/AIDS Tingginyapotensipelanggaranhakasasimanusiaberbasisikatanadatdankomunal Meningkatnyakebutuhanketahananpangan Isu Strategis Wilayah Interkonektivitasdomestikintrawilayah. Kapasitasenergilistrik. Revitalisasi modal sosial. Pembangunankawasanperbatasan dan pulau-pulauterpencil. Kuantitasdankualitasjaringaninfrastrukturwilayah Kesenjanganintrawilayah Kalimantan Pembangunan kawasanperbatasan Keterbatasansumberdayaenergilistrikdalammendukungpengembanganekonomilokal Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah Pengembangankawasanperbatasan, pulau-pulauterdepandanterpencil Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas dagang internasional Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital Pembangunan wilayahperbatasan, tertinggaldanpulauterpencil, dankawasanbencana. Tingginyadampakkonflik Maluku terhadapkeamananlingkungan, kehidupansosialdanekonomi, sertalingkungan. Ketergantunganpasokanpangandariluarwilayahsebagaikonsekuensimenurunnyaluas areal danproduksitanamanpangan. Pembangunan wilayahperbatasandankerjasamadengannegara-negara yang berbatasandengan Negara KesatuanRepublik Indonesia Potensikonflikantargolongan yang didukungolehorganisasimassa.

17. Prioritas Pengembangan Wilayah Sumatera

18. Prioritas Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

19. Prioritas Pengembangan Wilayah Kalimantan

20. Prioritas Pengembangan Wilayah Sulawesi

21. Prioritas Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

22. Prioritas Pengembangan Wilayah Maluku

23. Prioritas Pengembangan Wilayah Papua

24. 6 SINERGI PUSAT –DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

25. SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1) Daerah perlu melakukan sinergi dalam alokasi sumber daya, pengembangan sektor unggulan, sarana prasarana, dan rencana tata ruang dengan konsep koridor ekonomi Indonesia • SESUAI DENGAN SUMBER DAYA (KEUANGAN DAN MANUSIA), SEKTOR UNGGULAN, SARANA - PRASARANA , DAN TATA RUANG DI DAERAH

26. SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1) RPJMD DAN RKPD Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumber daya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan target pembangunan di daerah (RPJMD dan RKPD)

27. PERAN DAN FUNGSI PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH PROVINSI MEMILIKI PERAN KUAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH) Sesuai UU 32/2004 danrevisi PP 19/2010 PROVINSI HARUS MENGAMBIL PERAN DALAM SINERGI PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA • PerandanFungsiGubernursebagaikepaladaerahProvinsi: • WakilPemerintahPusatdidaerah • Koordinasipenyelenggaraanpemerintahdidaerah (Kab/Kota) • MenjembatanidanmemperpendekrentangkendalipelaksanaantugasdanfungsiPemerintahtermasukdalampembinaandanpengawasanterhadappenyelenggaraanurusanpemerintahanpemerintahankabupatendankota. KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MEMERLUKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MENJAGA KUALITAS HASIL DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN (DAERAH DAN NASIONAL) 27 27

28. PENINGKATAN KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH MELALUI DANA DEKONSENTRASI BAPPENAS • Rencana alokasi dana dekonsentrasi Bappenas kepada Bappeda ditujukan untuk memperkuat sinergi Pusat dan Daerah. • Sedangkan secara khusus ditujukan untuk : • Memperkuat koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi; • Memperkuat koordinasi pelaksanaan isu-isu khusus (MDGs, MP3EI) serta isu-isu lainnya yang terkait dengan perencanaan pusat dan daerah; • Memperkuat database pembangunan di pusat dan daerah; serta • Meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Pusat dan Daerah. • Hasil yang diharapkan adalah : • Tersedianya fokus kegiatan di daerah, khususnya yang mendukung isu nasional (MP3EI, MDGs) serta isu lainnya yang dapat memperkuat hasil Musrenbangprov dan Musrenbangnas; • Tersedianya database tentang kondisi dan kebutuhan (pendanaan dan kegiatan) pada daerah terkait.

29. 7 PENUTUP :HARAPAN KEPADA BAPPEDA

30. HARAPAN KEPADA BAPPEDA • Identifikasihambatan-hambatan paling kritis (most critical constraints) dalam: • Pelaksanaanprioritasnasional & daerah; • Persiapanprogram/kegiatan MP3EI diwilayahmasing-masing; • Percepatanpenurunankemiskinan dan pengangguran. • Delineasi peran daerah dalam penanganan masalah/ hambatan-hambatantersebut, dankoordinasikandenganpusatjikamenyangkuturusanbersama: • Siapkanrencanaaksidaerahberbasiskewenangan • Tetapkan target/sasarandalamkerangkawaktu yang sejalandenganRPJMNdanMP3EI

31. HARAPAN KEPADA BAPPEDA • Intensifkanpemantauandanpengendalian program-program prioritas: • Identifikasi program & kegiatan yang lambatkemajuanpelaksanaannya • KoordinasikandenganSKPDsolusipercepatannya • Fokuspadaperbaikaninfrastrukturwilayah • Bangunkomunikasidanrintiskonsensusdenganpelakuusahadaerah: • Elaborasibersama program-program dansektor-sektorpotensial yang sudahdiidentifikasidalam MP3EI • Optimalkan peran dunia usaha daerah dengan memberi sinyal komitmen dukungan pemerintah: kemudahan perizinan, penghapusan pungutan, dsb.

32. HARAPAN KEPADA BAPPEDA • Tingkatkankoordinasiperencanaan & pemantauandiantaraBappedaProvinsidanBappedaKab/Kota dalam: • pembangunaninfrastruktur regional lintaswilayah yang menjangkaudaerah-daerahdiluarkoridorutama • penyiapanimplementasiproyek-proyekstrategisdalamkoridorekonomi MP3EI • ManfaatkanTemuKonsultasiTriwulananantaraBappedaProvinsidanBappenasuntukmembahasmasalahpenting yang memerlukanintervensipemerintahpusat

33. HARAPAN KEPADA BAPPEDA • Di luar isu-isu di atas, perlu antisipasi pengendalian inflasi menjelang bulan puasa dan tahun ajaran baru: • Perbaikan sistem distribusi barang ke arah yang lebih efisien • Peningkatan pengelolaan pasar regional & lokal • Fokus pada bahan-bahan pokok • Bantu pemerintah dalam penghematan/pengendalian BBM

34. Sekian dan TERIMA KASIH