1 / 37

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINIS DKI JAKARATA

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINIS DKI JAKARATA. Oleh : SUPRAYITNO. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 4 SEPTEMBER 2014. DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara

kiele
Download Presentation

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINIS DKI JAKARATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINIS DKI JAKARATA Oleh : SUPRAYITNO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 4 SEPTEMBER 2014

  2. DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 AparaturSipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telahdiubahdengan PP Nomor 40 Tahun 2010 3. PeraturanPemerintahNomor 21 Tahun 2014 tentangPemberhentianPegawaiNegeriSipil yang mencapai Batas UsiaPensiunbagiPejabatFungsional 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 4. PermenpandanReformasiBirokrasiNomormasing-masingjabatanfungsional 5. KeputusanBersama Ka. BKN danInstansi Pembina masing-masingjabatanfungsional

  3. INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIOROTAS PEMBANGUNAN NASIONAL • Melakukanevaluasijabatan • Memanfaatkanassesment center untukpengukurankompetensijabatan, penempatandalamjabatandanpengembanganpegawai • Menyusunuraianjabatan • Menyusunprofilkompetensijabatan • Menyusunstandarkompetensijabatan • Menyusun job grading dan job pricing • Menerapkansistempenilaiankinerja • Menerapkansistempemberiantunjangankinerja/remunerasi • Mengembangkansistempengadaandanseleksi • Membangun/mengembangkan database pegawai • Mengembangkanpolakarierberdasarkankompetensi : penempatan, rotasi, mutasidanpromosi BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

  4. TUJUAN UU ASN BERSIH DARI KKN DAN POLITISASI MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI KOMPETEN TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIEMBAN MELAYANI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INVESTASI

  5. PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

  6. JABATAN ( UU APARATUR SIPIL NEGARA) UTAMA PIMPINAN TINGGI MADYA PRATAMA ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI PENGAWAS PELAKSANA KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

  7. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

  8. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) MANAJEMENASN Pejabat yang Berwenang (PyB) Presidenselakupemegang kekuasaan tertinggipembinaan ASN dapatmendelegasikankewenanganMENETAPKANpengangkatan, pemindahan,danpemberhentian pejabatselainpejabatpimpinantinggiutamadanmadya, danpejabat fungsionalkeahlianutamakepada: • Menteri dikementerian; • Pimpinanlembaga di LPNK; • sekretaris jenderaldisekretariatlembaganegaradan LNS; • gubernur, di provinsi; dan • bupati/walikota, dikabupaten/kota. • PresidendapatmendelegasikankewenanganPEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  9. PERBANDINGAN BATAS USIA PENSIUN SEBELUM DAN SESUDAH APARATUR SIPIL NEGARA

  10. HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS HAK KEWAJIBAN gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangankompetensi. PNS Pasal 1butir 3 & Pasal7 • setiadantaatpadaPancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjagapersatuandankesatuanbangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; perlindungan; dan pengembangankompetensi. PPPK Pasal1butir 4 & Pasal 7

  11. KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PP. No. 100 Th 2000 PP. No. 13 Th. 2002 Penyederhanaan Struktur Manajerial Fasilitatif struktural PP. No. 41 Th. 2007 Pengangkatan Dalam jabatan PNS Profesional Jafung Umum staf fungsional Mandiri teknis Subtantif Pemerkayaan/ Pengembangan fungsi PP. No. 16 Th 1994 Jo. PP No. 40 Tahun 2010 Keppres No. 87 Th. 1999 Jafung tertentu 133 Jabatan Fung

  12. FUNGSI BKD PROV. DKI JAKARTA(PERDA 10 TAHUN 2008) • Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai. • Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai

  13. PERBANDINGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

  14. JABATAN FUNGSIONAL Kedudukan yang menunjukkantugasdantanggungjawab, wewenangdanhakseorangpegawainegerisipildalamsatuanorganisasi yang dalampelaksanaantugasnyadidasarkanpadakeahliandanketrampilantertentu/profesionalsertabersifatmandiri (PP Nomor 16 Tahun 1994) Pengertian • Berstatus PNS; • Memenuhisyaratkepegawaian (diklat, pangkat, pendidikan) • Ketentuanjabatanfungsional; Syarat Pengangkatan 1. Jabatanfungsionalumum (contoh: Pengetik, Pengganda) 2. Jabatanfungsionaltertentu (angkakredit), padaDinasKesehatanantaralain : Apoteker, Dokter, Dokter Gigi, AnalisKepegawaian, Nutrisionisdanlain-lain. JENIS

  15. PROSPEK JABATAN FUNGSIONAL 1. Kedudukan dalam Organisasi Jelas 2. Tugas terstruktur dan berjenjang 3. Kemandirian tugas diakui 4.Jenjang Jabatan sampai dengan Terampil : (Penyelia III/d) Ahli : (Utama IV/e ) 5. Memperoleh tunjangan (berdasarkan PerpresdanTambahan TKD selain yang standar berdasarkangolonganditambah Rp.2.000.000,- bagi pejabatfungsionaldiluarbidangkesehatan, guru danWidyaiswara) 6. Dengan prestasi sangat baik memperoleh peluang naik pangkat lebih cepat;

  16. FORMASI JABATAN Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan Untuk menentukan kekuatan PNS berdasarkan kualifikasi jabatan untuk menjalankan tugas tertentu, guna menjaga keseimbangan kekuatan PNS dengan beban kerja. Dengan kata kunci “ Setiap Pegawai memiliki pekerjaan” Apabila tersusun dengan baik, akan mempermudah dan memperlancar pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan angka kredit

  17. TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS

  18. JUMLAH & RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2014, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TELAH MENETAPKAN : 133 JENIS JABATAN FUNGSIONAL DAN 25 RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

  19. PERHITUNGAN JAM EFEKTIF 1 TAHUN = 365 HARI CUTI TAHUNAN = 12 HARI 353 HARI HARI MINGGU = 52 HARI 301 HARI HARI LIBUR RESMI = 14 HARI 287 HARI JAM KERJA (KEPPRES 68/1995) = 37 JAM 30 MENIT /MINGGU JAM EFEKTIF = 70% x 37 JAM 30 MENIT = 26 JAM / MINGGU ATAU = 26 JAM : 6 = 4 JAM 33 MENIT / HARI WAKTU EFEKTIF 1 TAHUN = 287 x 4 JAM 33 MENIT = 1.244 JAM (DIBULATKAN 1.250 JAM) Catatan : Tidaktermasukijin/sakit

  20. PANGKAT DAN JENJANG • Persyaratankenaikanpangkat : • Sekurang-kurangnyatelah 2 (dua) tahundalampangkatterakhir • Memenuhiangkakredit yang ditentukanuntukkenaikanpangkatsetingkatlebihtinggi • Setiapunsurpenilaianprestasikerjasekurang-kurangnyabernilaibaikdalam 2 (dua) tahunterakhir. • Persyaratankenaikanjabatan : • Sekurang-kurangnyatelah 1(satu) tahundalamjabatanterakhir • Memenuhiangkakredit yang ditentukanuntukkenaikanpangkatsetingkatlebihtinggi • Telahmengikutidan lulus diklatpenjenjanganpadajabatanfungsionaltertentu.

  21. Kenaikan Jabatan / Pangkat Jabatan dan Pangkat tidak melekat 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jabatan Fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

  22. Penilaian Prestasi Kerja SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DITENTUKAN DENGAN PENCAPAIAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN : * UNSUR UTAMA (MIN. 80%) * UNSUR PENUNJANG (MAX. 20%)

  23. PERIODE PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT paling kurang 2 X setahun Januari dan Juli  Januariuntuk kenaikan pangkat April  Juliuntuk kenaikan pangkat Oktober Dengan ketentuan penilaian untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat Penilaian dan penetapan angka kredit bagipemangku jabatan fungsional dilakukan paling kurang 1 (satu)kali dalam setahun

  24. PROSES USULAN SK JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMPROV DKI JAKARTA, USULAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL : UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL PALING LAMBAT DIAJUKAN PADA PEERTENGAHAN DESEMBER, KARENA USULAN KENAIKAN PANGKAT PALING LAMBAT 10 JANUARI UNTUK PERIODE PANGKAT PERIODE OKTOBER PALING LAMBAT DIAJUKAN PADA PERTENGAHAN MEI, KARENA USULAN KENAIKAN PANGKAT PALING LAMBAT 10 JUNI

  25. Pengangkatan dalam jabatan : 1. Inpassing/penyesuaian “””Pengangkatan dalam jabfung tertentu bagi PNS yang pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah dan masih melaksanakan tugas jabfung tertentu.””” 2. Pengangkatan Pertama “”Pengangkatan untuk mengisi lowonganformasi melalui cpns”” 3. Pengangkatan melalui perpindahan “”Pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari jabatanstruktural atau jabatanfungsional lain ke dalamjabatan fungsional tertentu (133).””

  26. Tunjangan jabatan • PNS yang diangkat dalam jabatan diberikan • tunjangan jabatan • besaran tunjangan jabatan ditetapkan dgn • Perpres berdasarkan penilaian : • resiko pekerjaan • kompetensi jabatan • kelangkaan • sikap pelaksanaan pekerjaan

  27. JENJANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

  28. JENJANG DAN ANGKA KREDIT

  29. PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PERGUB NOMOR 163 TAHUN 2010) A. TINGKAT TERAMPIL

  30. PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PERGUB NOMOR 163 TAHUN 2010) A. TINGKAT AHLI

  31. JENIS SK DAN BERKAS YANG DIBUTUHKAN I. PENGANGKATAN

  32. II. PEMBEBASAN SEMENTARA

  33. III. PEMBERHENTIAN

  34. IV. PENGANGKATAN KEMBALI

  35. PEJABAT PENANDATANGAN SK JABATAN FUNGSIONAL PROSES PEMBUATAN SK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BKD ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH PEMARAF SERTA DAN PENAKLIK KASUBID MUTASI KASUBID MUTASI KASUBID MUTASI KABID RENDAGUN KABID RENDAGUN KABID RENDAGUN SEKRETARIS BKD SEKRETARIS BKD SEKRETARIS BKD KEPALA BKD KEPALA BKD BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO UMUM ASISTEN PEMERITAHAN BIRO UMUM BIRO UMUM

  36. Tips meraih sukses MemahamiTu-Si danunsurkegiatansesuaijenjangjabatan Dokumentasikan setiap kegiatan Maksimumkan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit Cermat menentukan kegiatan Jangan menunda pengajuan angka kredit (tertibwaktu) Kreatif mencari peluang kegiatan

  37. TERIMA KASIH JIKA ADA PERTANYAAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN “ Persyaratan dan pengajuan usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional” Dapat Menghubungi : BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Telp : 021-382 2632, 2833

More Related