BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA BEBERAPA SEGI HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA

1. BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSIHARIFIN A.TUMPABEBERAPA SEGIHUKUM EKSEKUSIHARIFIN A.TUMPA

2. PROSES ACARA DI PENGADILAN

3. PUTUSAN AKHIR • 1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG • 2. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA • 3. GUGATAN PENGGUGAT DIKABULKAN : a. deklaratoir b. konstitutif c. kondemnatoir =====>mempunyai kekuatan eksekutorial

4. PUTUSAN YANG BERSIFAT KONDEMNATOIR Ada perintah : • 1. melakukan suatu perbuatan tertentu • 2. tidak melakukan suatu perbuatan • 3. menyerahkan sesuatu barang • 4. mengosongkan sebidang tanah dan / atau bangunan • 5. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan • 6. membayar sejumlah uang

5. UPAYA EKSEKUSI Upaya Paksa Eksekusi : • Upaya Paksa Langsung ( directe meddelen ) • Upaya Paksa Tidak Langsung ( indirecte meddelen )

6. 1. Upaya Paksa Langsung ( directe middelen) a. eksekusi riil ( rieele executie ) : - menyerahkan sesuatu barang selain uang ( geven van ander goed dangeld ) - mengosongkan tanah / bangunan - melakukan sesuatu ( te doen ) - tidak melakukan sesuatu ( nalaten ) b. eksekusi pembayaran sejumlah uang ( verhaal executie ) : - penyitaan barang-barang bergerak / tidak bergerak - pelelangan - pembayaran kepada kreditur

7. Permasalahan Dalam Eksekusi Riil : - melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan ● tidak ada upaya paksa, sehingga upaya melalui Pasal 225 HIR / 259 RBg. ● tatacara pelaksanaan Pasal 225 / 259 RBg tidak diatur.

8. Petunjuk MA : - proses aanmaning tetap dilakukan. - proses eksekusi tetap dilakukan. - apabila eksekusi tidak mungkin dilakukan karena kondisi obyektif tidak memungkinkan, maka putusan menjadi non executable. - putusan non executable tidak dapat menggunakan Pasal 225 HIR / 259 RBg.

9. - tatacara penentuan jumlah uang pengganti : ▪ pemohon eksekusi mengajukan permohonan. ▪ diberitahukan kepada termohon. ▪ bila perlu minta pendapat ahli. ▪ penetapan ketua pengadilan.

10. - Pasal 225 HIR / 259 RBg => eksekusi riil menjadi verhaal executie. - Apakah perlu melakukan tindakan pra eksekusi ? Apa gunanya ?

11. Permasalahan Dalam Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang ( verhaal executie ) ▪ sita eksekusi sejumlah barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan kewajiban pembayaran uang tersebut. ▪ Pasal 197 (8) HIR / 211 RBg : “barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat berharga dapat disita”.

12. Uang milik debitor : - disimpan di rumah dan atau - disimpan di bank Apa mungkin ? ->mungkin, bila dibantu debitor. ->tidak mungkin, biladebitor menolak.

13. GWM DAN SRT BERHRGA ◘ Giro Wajib Minimum yang ada di BI tidak boleh disita. ◘ Surat Berharga sekarang bersifat elektronik, sehingga tidak mungkin disita. ◘ UU Pasar Modal hanya memberikan kemungkinan diblokir atas permintaan Kapolda, Kajati atau KPT.

14. 2. UpayaPaksaTidakLangsung Melaluitekananpsichiskepadaterhukum agar maumemenuhiprestasi yang diwajibkan a. gijzeling (sanderabadan) (Pasal 209 s.d. 224 HIR / Pasal 242 s.d. 256 RBg. Jo. PERMA No. 1 Tahun 2000 ) SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 melarangdigunakannyalembagagijzelingkarenadianggabertentangandenganperikemanusiaan, tetapidi era reformasihalitudipandangtidaksesuailagidengankeadaandankebutuhanhukumdalamrangkapenegakanhukumdankeadilansertapembangunanekonomi, sehinggaperludicabutdandengan PERMA No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 lembagagijzelingdihidupkankembali.

15. Perbedaan Ketentuan Gijzeling Yang Diatur Dalam HIR / RBg Dengan PERMA No. 1 Tahun 2000 Tentang Paksa Badan :

20. b. d w a n g s o m (uang paksa) Pasal 606 a – 606 Rv - hukuman tambahan - bersifat accessoir - tekanan psichis

21. Eksekusi dwangsom : - pelaksanaan putusan tentang uang paksa dilaksanakan menurut tatacara verhaal executie. - uang paksa yang telah dibayar tidak mengakibatkan hukuman pokok menjadi hapus. - kemungkinan eksekusi riil tidak menghalangi dijatuhkannya dwangsom.

22. - perkembangan penjatuhanuang paksa ( dwangsom ): ▪ perhitungan setiap hari karena tidak melaksanakan hukuman pokok. ▪ perhitungan sekaligus. ▪ perhitungan per pelanggaran dengan maksimum jumlah uang paksa.

23. Beberapa Segi lain Hukum Eksekusi : a. Prinsip-prinsip hukum eksekusi : 1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap : - menerima putusan / tidak menggunakan upaya hukum. - putusan kasasi. Pengecualian : eksekusi u.b.v eks. Pts provisi. 2. eks. Paksa: pts dapat dieksekusi tetapi siterekesuksi tdk mau melaksanakannya.

24. 3. PK tidak menunda eksekusi. 4. perlawanan eksekusi tidak menunda eksekusi (Pasal 207 (3) HIR / 227 RBg). b. Penundaan eksekusi : 1. adanya perlawanan pihak III (derden verzet).

25. 2. adanya gugatan baru. 3. adanya n o v u m yang menurut pertimbangan KPN bukti baru tersebut cukup kuat. c. Putusan yang dinyatakan nonexecutable : 1. putusan yang tidak mengandung perintah.

26. 2. obyek gugatan tidak jelas. 3. obyek gugatan tidak berada di tangan tergugat.

27. 4. Putusan yang batal demi hukum. • 5. Putusan yang belum BHT. • 6. Pts yang dihilangkan kekuatannya oleh putusan lainnya. • 7.dua buah putusan yang berbeda subyek yang mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap suatu obyek yang sama

28. SEKIAN DAN TERIMAKASIH