7. Bank Indonesia

1. 7. Bank Indonesia

2. Bank Sentral • Bank sentral di tiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di tiap provinsi. • Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. • Di Indonesia tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

3. Sejarah Bank Indonesia • Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank N.V, berdiritanggal 10 Oktober 1827. • De Javasche Bank N.Vkemudiandinasionalisasipemerintah RI tanggal 6 Desember 1951 dengan UU No. 24 Tahun 1951 menjadi bank milikpemerintah RI. • BerdasarkanPenetapanPresiden No. 17 Tahun 1965, BI bersama bank lainnyadileburkedalam Bank Tunggal dengannama Bank Negara Indonesia. • BNI terdiridari BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV, dan BNI unit V. • BNI unit I berfungsisebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral, dan Bank Umumberdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. • Status BI sebagai Bank Sentraldikukuhkandalam UU RI No. 23 Tahun 1999.

4. Peranan Bank Indonesia • Tugas-tugas BI sebagai bank sentral atau bank to bank adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. • BI juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. • BI juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.

5. Peranan Bank Indonesia • Peranan lain BI adalah dalam hal menyalurkan uang terutama uang kartal dimana BI mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. • Di samping itu, hubungan BI dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. • Hubungan dengan dunia internasional juga ditangani oleh BI seperti menerima pinjaman luar negeri.

6. Struktur Organisasi BI • Dalam menjalankan tugas sehari-hari BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. • Dewan Gubernur terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang Deputi Gubernur. • Dalam hal ini Deputi Gubernur Senior merupakan wakil Gubernur dan apabila Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, maka Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.

7. Struktur Organisasi BI • Kedudukan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun. • Masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

8. Tujuan Bank Indonesia • Menurut UU RI No. 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7, tujuan BI adalahuntukmencapaidanmemeliharakestabilan rupiah. • Adapun maksud darikestabilan rupiah yang diinginkan oleh BI adalah: • Kestabilannilai rupiah terhadapbarangdan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi; • Kestabilannilai rupiah terhadapmatauangnegara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

9. Tujuan Bank Indonesia • Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka BI memiliki tugas antara lain: • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; • Mengatur dan mengawasi bank.

10. Tugas-Tugas BI • Secara garis besar ada 3 tugas BI seperti tertuang dalam UU No. 23 tahun 1999, yaitu: • Menetapkan danmelaksanakankebijakan moneter; • Mengaturdanmenjagakelancaransistem pembayaran; • Mengaturdanmengawasi bank.

11. 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter • Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. • Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada: • Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas • Penetapan tingkat diskonto • Penetapan cadangan wajib minimum • Pengaturan kredit atau pembiayaan • Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

12. 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter • Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. • Mengelola cadangan devisa. • Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

13. 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran • Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. • Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. • Menetapkan penggunaan alat pembayaran. • Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah maupun asing. • Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank.

14. 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran • Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. • Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

15. 3. Mengatur dan Mengawasi Bank • Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. • Memberikan dan mencabut izin usaha bank. • Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. • Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. • Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. • Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

16. 3. Mengatur dan Mengawasi Bank • Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. • Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. • Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.

17. 3. Mengatur dan Mengawasi Bank • Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional. • Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

18. Hubungan BI dengan Pemerintah • Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. • Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. • Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia.

19. Hubungan BI dengan Pemerintah • Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. • Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. • Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. • Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

20. Hubungan BI dengan Dunia Internasional • Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan • Bank sentral negara lain • Organisasi dan lembaga internasional • Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.