PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM

1. PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM OLEH KASAT RESKRIM POLRES TUBAN AKP ARIEF KRISTANTO, S.H., S.I.K. Tuban, 10 Oktober 2012

2. DASAR SURAT DARI KEMENTRIAN AGAMA KANTOR KAB TUBAN NOMOR :Kd.13.23/04/PP.00/1500/2012 TGL 1 OKTOBER 2012 TENTANG PERMOHONAN NARASUMBER DALAM RANGKA PEMBINAAN KEPALA MADRASAH TENTANG “PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM”

3. RIWAYAT HIDUP N a m a: ARIEF KRISTANTO, SH, SIK Pangkat / NRP : AKP / 81051414 Tempat / Tgl Lahir : SEMARANG / 26MEI 1981 PendidikanPolri : AKPOL 2003 PTIK 2010 PendidikanKejuruan : 1. BahasaInggris Intermediate Polri 2005 2. Idik TP PenyelundupanPusdikReskrimPolri2007 Riwayat Jabatan :1. Ka SPK Polres Limboto 2. Kanit 4 Sat ReskrimPolresLimboto 3. KapolsekPersiapanTolangohula 4. KapolsekKwandang 5. Panit 5 DitReskrimPoldaGorontalo 6. Assisten Dosen Gadik Akpol 7. Kanit Idik 2 Satreskrim Polrestabes Surabaya 8. Kasat Reskrim Tuban. Istri : DEWI RAKHMAWATI. SAB

4. TUJUAN DAN SASARAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN PROGRAM DANA BANTUAN PENDIDIKAN BERTUJUAN UNTUK MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN YANG BERMUTU. TUJUAN UMUM TUJUAN • MENGGRATISKAN SELURUH SISWA MISKIN DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DARI BEBAN BIAYA OPERASI SEKOLAH, BAIK DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA • MENGGRATISKAN SELURUH SISWA SD NEGERI DAN SMP NEGERI TERHADAP BIAYA OPERASI SEKOLAH, KECUALI PADA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI) DAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) • MERINGANKAN BEBAN BIAYA OPERASI SEKOLAH BAGI SISWA DI SEKOLAH SWASTA TUJUAN KHUSUS SEMUA SEKOLAH SETINGKAT SD DAN SMP (TERMASUK SMPT), BAIK NEGERI MAUPUN SWASTA DI SELURUH PROPINSI DI INDONESIA. PROGRAM KEJAR PAKET A DAN PAKET B TIDAK TERMASUK SASARAN DARI PROGRAM BOS INI. SASARAN

5. PENGGUNAAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN DANA BANTUAN SEKOLAH LARANGAN PENGGUNAAN • Penggantian Buku Teks Pelajaran Yang Rusak • Kegiatan Dalam Rangka Penerimaan Siswa Baru • Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstra Kurikuler Siswa • Kegiatan Ulangan Dan Ujian • Pembelian Bahan-bahan Habis Pakai • Langganan Daya Dan Jasa • Perawatan Sekolah • Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer Dan Tenaga Kependidikan Honorer. • Pengembangan Profesi Guru • Membantu Siswa Miskin • Pembiayaan pengelolaan bos • Pembelian perangkat komputer • Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.D 12 telah terpenuhi pendanaannya dari bos • Disimpan Dengan Maksud Dibungakan; • Dipinjamkan Kepada Pihak Lain; • UntukKegiatan Yg Tidak Mjd Prioritas Sekolah Dan Memerlukan Biaya Besar; • Membiayai Kegiatan Yang Diselenggarakan Oleh Uptd Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, Atau Pihak Lainnya, KecualiUntukMenanggung Biaya Siswa/Guru Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Tersebut; • Membayar Bonus Dan Transportasi Rutin Untuk Guru; • Membeli Pakaian/Seragam/Sepatu Bagi Guru/Siswa Untuk Kepentingan Pribadi (Bukan Inventaris Sekolah; • Digunakan Untuk Rehabilitasi Sedang Dan Berat; • Membangun Gedung/Ruangan Baru; • Membeli Bahan/Peralatan Yang Tidak Mendukung Proses Pembelajaran; • Menanamkan Saham; • Membiayai Kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.

6. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN • Pengawasan Melekat: Oleh atasan terkait • Pengawasan Fungsional: BPKP, Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi dan Kabupaten/Kota.   • Pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) • Pengawasan Masyarakat (termasuk LSM) • PenindakanPenyalahgunaan Dana BantuanPendidikanolehKepolisian Negara Republik Indonesia

7. SANKSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN • PENERAPAN SANKSI KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU (PEMBERHENTIAN, PENURUNAN PANGKAT, MUTASI KERJA). • PENERAPAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI, YAITU PENGEMBALIAN DANA BOS YANG TERBUKTI DISALAHGUNAKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ATAU KE KAS NEGARA. • PENERAPAN PROSES HUKUM, YAITU MULAI PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PROSES PERADILAN BAGI PIHAK YANG DIDUGA ATAU TERBUKTI MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA BOS. • PEMBLOKIRAN DANA DAN PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH BANTUAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI APBN PADA TAHUN BERIKUTNYA KEPADA KAB/KOTA DAN PROPINSI, BILAMANA TERBUKTI PELANGGARAN TERSEBUT DILAKUKAN SECARA SENGAJA DAN TERSISTEM UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN PRIBADI, KELOMPOK, ATAU GOLONGAN.

8. GIMANA KALAU ADA PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SEKOLAH????? POLRI JALAN KELUARNYA

9. TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA

10. DASAR PENINDAKAN PELAKU TP. KORUPSI 1. TINDAK PIDANA MURNI MERUPAKAN PERISTIWA PIDANA YANG TIDAK DAPAT DICABUT 1. DELIK ADUAN ABSOLUT ADALAH PERISTIWA PIDANA YANG SELALU HANYA DAPAT DITUNTUT APABILA ADA PENGADUAN 2. DELIK ADUAN 2. DELIK ADUAN RELATIP ADALAH PERISTIWA PIDANA YANG BIASANYA BUKAN MERUPAKAN DELIK ADUAN DAN YANG DITUNTUT BUKAN PERISTIWANYA MELAINKAN ORANG NYA

11. PENGERTIAN KORUPSI • MENURUT PERSPEKTIF HUKUM, DIFINISI KORUPSI SECARA GAMBLANG TELAH DIJELASKAN DALAM 13 BUAH PASAL DALAN UU RI NO. 31 TAHUN 1999 JO UU RI NO. 20 TAHUN 2001. BERDASARKAN PASAL-PASAL TERSEBUT, KORUPSI DIRUMUSKAN DALAM 30 BENTUK/JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI, PASAL TERSEBUT MENERANGKAN SECARA TERPERINCI MENGENAI PERBUATAN YANG BISA DIKENAKAN PIDANA PENJARA KARENA KORUPSI. KETIGAPULUH BENTUK JENIS TINDAK PIDANA DIKELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT : • KERUGIAN KEKAYAAN NEGARA • PASAL 2 DAN PASAL 3 2. SUAP MENYUAP. • PASAL 5 AYAT (1) HURUF A DAN B, PASAL 13, PASAL 5 AYAT (2), PASAL 12 HURUF A DAN B, PASAL11, PASAL 6 AYAT (1) HURUF A DAN B, PASAL 16 AYAT 2, PASAL 12 HURUF C DAN D 3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN • PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10 HURUF A,B DAN C 4. PEMERASAN • PASAL 12 HURUF E, G DAN H • PERBUATAN CURANG • PASAL 7 AYAT (1) HURUF A,B,C,D, PASAL 7 AYAT (2), PASAL 12 HURUF H • 6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN • PASAL 12 HURUF I • 7. GRATIFIKASI • PASAL 12B JO PASAL 12C1

12. PELAKU KORUPSI SUBYEK PERBUATAN • MEMPERKAYA DIRI, ORANG LAIN, KORPORASI SECARA MELAWAN HUKUM (PASAL 2) • MENGUNTUNGKAN DIRI, ORANG LAIN, KOORPORASI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA KARENA JABATAN/KEDUDUKANNYA SETIAP ORANG AKIBAT • SETIAP ORANG • PEGAWAI NEGERI • PENYELENGGARA NEGARA • HAKIM • ADVOKAT • SUAP (PASAL 5, PASAL 6, PASAL 11, PASAL 12, PASAL 13) • MERUGIKAN KEUANGAN / EKONOMI NEGARA • MERUGIKAN INDIVIDU, INSTANSI, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT • BANGSA DAN NEGARA TERPURUK • PERBUATAN CURANG, MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM (PASAL 7) PEMBORONG • PENGGELAPAN UANG / SURAT BERHARGA (PASAL 8) • PEMALSUAN, MENGHILANGKAN, MERUSAK BUKU-BUKU/DAFTAR-DAFTAR (PASAL 9 DAN PASAL 10) PEGAWAI NEGERI SELAIN PNS • UU LAIN YANG MENYEBUT KORUPSI

13. MODUS OPERANDI PELAKU TP. KORUPSI PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG / JASA INSTANSI PEMERINTAH TIDAK SESUAI KEPPRES NO. 80/2003 PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN HARGA / JUMLAH MARK UP PENGADAAN BARANG / JASA TIDAK SESUAI OWNER ESTIMATE PERBUATAN CURANG GRATIFIKASI (SUAP) PENERIMA TIDAK MELAPORKAN KEPADA KPK UANG DAN SURAT BERHARGA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG BIASA DIGUNAKAN PEMERIKSAAN ADM PEMALSUAN BUKU / DAFTAR DALAM JABATAN PEMERASAN TERLIBAT PEMBORONGAN, PENGADAAN, PERSEWAAN PADAHAL IA PENGURUS / PENGAWAS

14. KERAWANAN TINDAK PIDANAKORUPSI PAGAWAI NEGERI

15. KERAWANAN TINDAK PIDANAKORUPSI PAGAWAI NEGERI

16. DATA KASUS TP PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN YANG DITANGANI OLEH POLRES TUBAN

17. KESIMPULAN • TERKAIT DENGAN PENJELASAN TERSEBUT DI ATAS, DENGAN INI DISAMPAIKAN BAHWA PENYALAHGUNAAN / PENGALOKASIAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA YANG TIDAK TEPAT SASARAN AKAN DAPAT DILAKUKAN TINDAKAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM BERDASAR BAIK DILAKUKAN PENYELIDIKAN OLEH KEPOLISIAN MAUPUN BERDASARKAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT

18. Sekian & TerimaKasih