1 / 79

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014. REFORMASI BIROKRASI. REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2004 – 2009). REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014). TINGKAT PELAKSANAAN: INSTANSIONAL. TINGKAT PELAKSANAAN: NASIONAL DAN INSTANSIONAL. SASARAN :

reese-lindsay
Download Presentation

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014

  2. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2004 – 2009) REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014) TINGKAT PELAKSANAAN: INSTANSIONAL TINGKAT PELAKSANAAN: NASIONAL DAN INSTANSIONAL SASARAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT 3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI AREA/BIDANG PERUBAHAN: KELEMBAGAAN (ORGANISASI) BUDAYA ORGANISASI KETATALAKSANAAN REGULASI-DEREGULASI SDM AREA/ BIDANG PERUBAHAN: ORGANISASI TATA LAKSANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR 2

  3. 1 QUICK WINS 3.88 TATA LAKSANA 3.42 RATA-RATA 3.63 (BAIK) KELEMBAGA-AN 3.66 4 2 SDM 3.55 KESIMPULAN: POLRI TELAH SIAP UTK MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI 3 3

  4. HASIL PENILAIAN TIM INDEPENDEN RBN GEL I TAHUN 2010 • SEBARAN LAYANANBLM SENTUH TITIK TERDEPAN • PERS BLM SEMUA PAHAM RBP • KOMITMEN KURANG • LAMA DIK BRIGADIR KURANG 1 PERSONEL • BIAYA RAWAT & PELIHARA SARPRAS MINIM • DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS MINIM 2 SARPRAS • SOSIALISASI RBP PD TINGKAT SATWIL TDK MAKSIMAL • REWARD & PUNISHMENT TDK BERLAKU KONSISTEN • KABAG RBP DI POLDA PD STRUKTUR BARU BLM JALAN • BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP INTERNAL 3 SISMET • DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, & PROGRAM RBP 4 ANGGARAN 5 WASDAL • FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP BLM OPTIMAL • MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK 4

  5. SEBAGIAN MASY MASIH BELUM MEMAHAMI TTG PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YG DILAKSANAKAN OLEH POLRI MASY MASIH MENGANGGAP BAHWA POLRI MASIH BELUM BERUBAH, SHG MASIH TERBANGUN OPINI TENTANG KEJELEKAN KINERJA POLRI SEBAGIAN MASY MASIH BELUM MAU BERUBAH THD PERUBAHAN YG DILAKUKAN OLEH POLRI (MASY MSH INGIN MENGAMBIL JALAN PINTAS DLM KASUS) EKSTERNAL TINGKAT KESADARAN HUKUM MASY MASIH RELATIF RENDAH 5

  6. KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM RBP GELOMBANG II HASIL ANALISIS & EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RBP GELOMBANG I & TAHUN I GEL II (2010) IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 2011-2014 ACUAN STRATEGIS POLRI (GRAND STRATEGY, RENSTRA POLRI 2010-2014, REVITALISASI POLRI) 8 PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI (PERMENPAN NOMOR 20 TAHUN 2010) 6

  7. DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011 – 2014 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. RINGKASAN EKSEKUTIF 2. PENDAHULUAN • 3. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI • PENCAPAIAN • RENCANA • KRITERIA KEBERHASILAN • AGENDA PRIORITAS • WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA • PENANGGUNG JAWAB • ANGGARAN 4. LAMPIRAN 7

  8. PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014) PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN 1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN SESUAI GOOD GOVERNANCE 2. PENATAAN TATA LAKSANA REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA 4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN SEJAHTERA 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET. SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI 6. MANAJEMEN PERUBAHAN 7. PENGUATAN PENGAWASAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA 8

  9. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI 9

  10. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI 10

  11. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI 11

  12. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI 12

  13. TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA 13

  14. TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA 14

  15. TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15

  16. TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 16

  17. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE 17

  18. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE 18

  19. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE 19

  20. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE 20

  21. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE 21

  22. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN 22

  23. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN 23

  24. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS 24

  25. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS 25

  26. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS 26

  27. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS 27

  28. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS 28

  29. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS 29

  30. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA 30

  31. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA 31

  32. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA 32

  33. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA 33

  34. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS 34

  35. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS 35

  36. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS 36

  37. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR 37

  38. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR 38

  39. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR 39

  40. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB 40

  41. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB 41

  42. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB 42

  43. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB 43

  44. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 44

  45. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 45

  46. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 46

  47. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 47

  48. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 48

  49. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 49

  50. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 50

More Related