130 likes | 417 Views
ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. By ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengayoman Kemanusiaan Kebangsaan Kekeluargaan Kenusantaraan ; Bhinneka Tunggal Ika ; Keadilan
E N D
ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 • Pengayoman • Kemanusiaan • Kebangsaan • Kekeluargaan • Kenusantaraan; • Bhinneka Tunggal Ika; • Keadilan • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; • Ketertiban dan kepastian hukum • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
PENGAYOMAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman rnasyarakat
KEMANUSIAAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk lndonesia secara proporsional
KEBANGSAAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa lndonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik lndonesia
kekeluargaan • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
KENUSANTARAAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah lndonesia dan materi muatan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
BHINEKA TUNGGAL IKA • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
KEADILAN • Setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
KESAMAAN KEDUDUKANDALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam- masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
KESEIMBANGAN, KESERASIAN, KESELARASAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.