1 / 36

Pengantar Audit Sektor Publik

Pengantar Audit Sektor Publik. Sigit Pamungkas Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Referensi.

sevita
Download Presentation

Pengantar Audit Sektor Publik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengantar Audit SektorPublik SigitPamungkas Program StudiAkuntansi Universitas Islam Indonesia

  2. Referensi Murwanto, et al (n.d.). Audit sektorpublik: Suatupengantarbagipembangunanakuntabilitasinstansipemerintah. LembagaPengkajianKeuanganPublikdanAkuntansiPemerintah. BadanPendidikandanPelatihanKeuangan. DepartemenKeuangan RI Bastian, I. (2001). Akuntansisektorpublikdi Indonesia.PusatPengembanganAkuntansi UGM. Yogyakarta: BPFE. UU No.15 Tahun 2004 TentangPemeriksaanPengelolaan & TanggungJawabKeuangan Negara

  3. TujuanPerkuliahan Setelahmempelajarimateriini, andadiharapkandapat: • Memahamidanmenjelaskandefinisi audit • Memahamihubunganantarapengendalian, pengawasan, dan audit • Memahamiperandantanggungjawabauditandan auditor padasektorpublik • Memahamitentangjenis-jenis audit padasektorpublik • Memahamisistempengendaliansektorpublikdi Indonesia

  4. Definisi Audit • Secaraetimologi, katapemeriksaan (audit) berasaldaribahasalatin“auderee” yang berartimendengar • Mendengarsecaraefektifmerupakansebuahaktivitasmenyerapinformasidarisuatumediadenganmenggunakanalatpendengaranyang kemudiandiikutiresponyang terprogram • Pemeriksaanadalahsuatukegiatanmenyerap, mengolah, danmerespon data yang dilakukanolehpihak yang dapatdipercayadandisampaikankepadapihak yang berkepntingandanditindaklanjuti

  5. UU No.15 Tahun 2004 Dalam UU No.15 Tahun 2004 TentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Pasal 1.1) dijelaskandefinisipemeriksaansebagaiberikut: “Pemeriksaanadalahprosesidentifikasimasalah, analisis, danevaluasi yang dilakukansecaraindependen, obyektif, danprofesionalberdasarkanstandarpemeriksaan, untukmenilaikebenaran, kecermatan, kredibilitasdankeandalaninformasimengenaipengelolaandantanggungjawabkeuangannegara.”

  6. Definisi Audit • DefinisiArenset al (2005, p.1) menjelaskanbahwa audit merupakanprosespengumpulandanpengevaluasianbukti-buktidariinformasi yang dilakukanolehorang yang kompetendanindependen, untukmenentukandanmelaporkantingkatkesesuaianantarainformasidengankriteria yang ditetapkan • Definisiinimenekankanbeberapaistilah: • Informasidankriteria yang ditetapkan • Pengumpulandanpengevaluasianbahanbukti • Orang yang kompetendanindependen • Pelaporan

  7. Konsep Audit (Arens & Loebbecke) Informasi yang dapatdikuantifikasidanentitasekonomitertentu LaporanKeuangan & OrganisasiPemerintah Mengumpulkandanmengevaluasibukti Melaporkanhasil AUDITOR PEMERINTAH Memeriksadokumendancatatanpendukung LaporanHasilPemeriksaan Menentukantingkatkesesuaian PSAP / UU/ PeraturanPemerintah Orang yang kompetendanindependen Kriteria yang ditetapkan Arens, et al (2005)

  8. Konsep Audit (Freeman & Shoulder) AUDITAN AUDITOR Proses Audit Standar Audit Asersi Kejadian (Events) Aktivitas (Activities) Transaksi (Transactions) Auditan (penyediainformasi) Asersi LaporanAuditan PenggunaLaporan Kriteria Pelaporan Audit Laporan Auditor Freeman & Shoulder (2003, hal. 726)

  9. Konsep Audit (Freeman & Shoulder) • Auditanmerupakanpihak yang bertanggungjawabataskejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas, dantransaksi-transaksi, danmembuatasersitentangpertanggungjawabantersebutsecaralangsungmaupuntidaklangsung • Auditormembandingkanasersiauditandengankriteria yang ditetapkan (denganmengikutiprosesdanstandar audit yang sesuai) danmelaporkansuatupendapatataupertimbangan lain berkenaandenganhasil audit. Auditor inidapatmerupakan auditor eksternalmaupun auditor internal • Penggunalaporanmemperolehinformasidariauditan (dalamhalasersi) dandari auditor (dalamhalpendapatdanpertimbangan) untukdigunakandalammembuatevaluasiataupengambilankeputusanberkaitandenganpertanggungjawabanauditan

  10. HubunganPengendalian, Pengawasan & Audit • Preventive Control / Feed Forward Control Pengendalianpreventif(pencegahan) merupakanfungsipengendalian yang dilakukansebelumaktivitasmulaidijalankan. Misal: pengendalian internal (internal control) • Concurrent Control / Feed-While Control Pengendalianproses/aktivitasmerupakanfungsipengendalian yang dilakukanselamaaktivitas/kegiatanberlangsung. Misal: pengawasanmanajemen(management oversight) danpenyeliaan(supervision) • Result Control / Repressive / Feed Back Control Pengendalianhasilmeripakanfungsipengendalianrepresif, yang dilakukansetelahaktivitasberlangsung. Misal: pemeriksaan(audit)

  11. AkuntansiSektorPublik VS AkuntansiSwasta

  12. Akuntabilitas, Akuntansi & Auditing SektorPublik • StandarPemeriksaanKeuangan Negara (SPKN) mengacupada Government Auditing Standards yang diterbitkanoleh GAO menekankanbahwaaspekakuntabilitasadalahkatakuncimunculnyakebutuhanakanakuntansidan audit sektorpublik • Akuntabilitasjugamerupakankuncipenyelenggaraanpemerintahan yang baik(good governance) • Stakeholders (masyarakatdanlegislatif) memerlukaninformasi/pertanggungjawabanataspenyelenggaraanpemerintahan

  13. Akuntabilitas, Akuntansi & Auditing SektorPublik Kebutuhaninformasiterkaitdenganpenyelenggaraanpemerintahanmeliputi: • Penggunaansumberdayapubliksecarabenarsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku • Penyelenggaraan program-program pemerintah yang mencapaitujuan-tujuandansasaran-sasaran yang diharapkan • Penyediaanlayanankepadamasyarakatsecaraefisien, ekonomis, danefektif(konsep value for money) Government Auditing Standards (2003, par 1.11)

  14. Pentingnya Audit DalamSektorPublik Menurut Jones dan Bates, terdapat 4 (empat) faktor yang melatarbelakangipentingnya audit dalamsektorpublikyaitu: • Pertumbuhan volume dankompleksitastransaksiekonomi • Pemisahansumberdana • Rendahnyaindependensipihakmanajemen • Pengaruhkeputusanorganisasisektorpublikterhadapmasyarakat (sosial)

  15. Pertumbuhan Volume & KompleksitasTransaksiEkonomi • Pertumbuhanaktivitassektorpublikmenyebabkanmeningkatnya level dankompleksitasaktivitasekonomi • Sebagaikonsekuensinya, klasifikasianggaran, pengukurandanpelaporanaset, kewajiban, ekuitasdana, pendapatandanbebanmenjadilebihsulit • Perancangansistemakuntansiuntukhaltersebutjugasemakinsulitditambahlagidenganpeningkatanjumlahstandarakuntansipemerintah • Masihbanyakaparatpemerintah yang belumterlatih/kompetendalammengerjakanprosedurakuntansilanjutan

  16. PemisahanSumber Dana • Dalamsektorpublik, terjadipemisahanantarapihak yang mendanaidanpihak yang bertanggungjawabuntukmengelolasumberdaya • Pemisahantersebutdisebabkandiantaranya: • Jarak yang menyulitkanakseskesebuahorganisasi • Perbedaankeahlianteknisaantarapihak yang memilikidanadan yang mengelolasumberdaya • Perbedaanukuranorganisasijasa • Pemisahantersebutmemungkinkanterjadinyakesalahaninformasidankesalahpahamanbaikdisengajamaupuntidakdisengaja • Audit diperlukansebagaialatkomunikasi

  17. RendahnyaIndependensiManajemenPemerintahan • Suatuinformasidiragukankebenarannyaketikainteraksiantarasumberinformasidanpenggunanyarendah, sehinggakeandalaninformasi yang disajikanperludiuji • Rendahnyaindependensimanajemendapatdilihatdalamberbagaibentuk, diantaranya: • Perkiraan yang terlaluoptimis(pendapatanpajak, hibah, tingkatpertumbuhanekonomi, dll) • Informasiditetapkanterlalurendah(hutang, biayasosial, kebutuhanteknologi, dll) • Informasiditetapkanterlalutinggi(pendapatan, aset, keuntungansosial, dll) • Kelalaiantidakmencantumkan(gangguanadministrasi, lingkungan, kumpulan data yang digunakanuntukmendeteksi program yang tidakefektif, dll)

  18. PengaruhKeputusanSektorPublikTerhadapMasyarakat • Keputusanpemerintahmemilikidampakgandabagikebutuhan audit dalamsektorpublik, yaitukebutuhandarisisimasyarakatdankebutuhandarisisipemerintah • Masyarakatperlumengetahuiapakahpengelolaansumberdayaolehpemerintahpusatmaupundaerahtelahberjalansecaraefektif, ekonomisdanefisien • Presiden, selakupemegangkekuasaanpengelolaankeuangannegarajugaperlumengetahuiapakah program-program pemerintahtelahmenghasilkandampaksosialsesuaidengantujuandansasaran • Disinilahperan audit dalamsektorpublikdibutuhkan

  19. PerandanTanggungJawabAuditanPadaSektorPublik DalamGovernment Audit Standards Revision 2003 (GAGAS 2003) dijelaskantentangtanggungjawabparapejabatdarientitas yang diauditadalahsebagaiberikut: • Menggunakansumberdayasecaraefisien, ekonomis, efektif, dansahuntukmencapaitujuan-tujuanpenyediaansumberdayaatautujuan program yang telahditetapkan. Sumberdaya yang dipertanggungjawabkaninimeliputisumberdayakeuangan, fisik, maupuninformasional. Sumberdayatersebutdapatdipercayakankepadapejabatpublikataupihak lain yang ditunjuk, misalyayasanataulembaga non pemerintahan. Sumberdayatersebutdapatberasaldarikonstituennya, misalnya yang dialokasikanmelaluiproseslegislatifdalamanggaranbelanja, maupundaritingkatanpemerintahanlainnya, misaldaripemerintahpusatkedaerah • Menaatiperaturanperundang-undangan yang berlaku, mencakupidentifikasiketentuan-ketentuan yang harusditaatiolehentitasdanpejabatnyadanmenyelenggarakansistem yang dirancanguntukmencapaiketaatantersebut • Membentukdanmenyelenggarakanpengendalian intern yang efektifuntukmemastikanbahwatujuan-tujuandansasaran-sasaran yang telahditetapkantercapai, sumberdayadigunakansecaraefisien, ekonomis, efektif, dandiamankandenganbaik; peraturanperundang-undanganditaati; danlaporan-laporan yang sesuaikepadaberbagaipihak yang mengawasitindakanmerekadankepadapublikdalamrangkapertanggungjawabansumber-sumberdaya yang digunakanuntukmenjalankan program-program pemerintahdanhasil-hasil yang dicapaidari program-program pemerintahanini

  20. PerandanTanggungJawabAuditanPadaSektorPublik • Menanganitemuan-temuandanrekomendasi-rekomendasi auditor danmenetapkandanmenyelenggarakansuatuprosesuntukmemonitor status daritemuan-temuandanrekomendasi-rekomendasitersebut • Dalamhalauditanmelakukanpengadaanuntuk audit danpenugasanatestasilainnya, auditanharusmengikutipraktekpengadaan yang baik, termasukmemastikanbahwatelahadaprosedur-proseduruntukmemantaukinerjadarikontrakpengadaantersebut. Tujuan-tujuandanruanglingkup audit ataupenugasanatestasilainnyaharusjelas. Faktor-faktor yang dapatdipertimbangkandalammengevaluasi proposal penawaran audit ataupenugasanatestasilainnyaharusjelas. Faktor-faktor yang dapatdipertimbangkandalammengevaluasi proposal penawaran audit ataupenugasanatestasilainnyaadalahharga, kecepatantanggappenawarataspermintaan proposal, ketersediaanstaf yang memilikikualifikasiprofesionaldankemampuanteknis yang sesuaidanhasildaripeer reviewdaripenawar.

  21. PerandanTanggungJawab Auditor PadaSektorPublik Berdasarkan GAGAS 2003, adaduatanggungjawabutama auditor sektorpublikdalammelaksanakantanggungjawabprofesionalnya, yaitu: • Menjalankanprinsip-prinsippelayanankepentinganumum. Auditor harusmengambilkeputusan-keputusan yang konsistendengankepentinganpublikatau program atauaktivitas yang diaudit • Mempertahankanintegritas, obyektivitas, danindependensisetinggimungkin. Auditor harusprofesionaldanobyektifberdasarkanfakta, tidakmemeilikikepentinganpolitikmaupunideologisdalamhubungannyadenganentitas yang diauditdanpenggunalaporandalampelaksanaantugasnya

  22. JenisPemeriksaan (Audit) SektorPublik • Audit Keuangan • Audit Kinerja (Audit Operasional) • Audit EkonomidanEfisiensi • Audit Efektivitas • Audit UntukTujuanTertentu • Audit Investigasi • Audit Ketaatan

  23. Audit Keuangan • Audit keuanganmeliputi audit ataslaporankeuangan yang bertujuanuntukmemberikeyakinanapakahlaporankeuangandarientitas yang diaudittelahmenyajikansecarawajartentangposisikeuangansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumum • (UU No.15 Tahun 2004) Pemeriksaankeuanganmeliputipemeriksaanataslaporankeuanganpemerintahpusatdanpemerintahdaerah

  24. Audit Kinerja (Audit Operasional) • Pemeriksaankinerjaadalahpemeriksaanataspengelolaankeuangannegara yang terdiriataspengelolaanaspekekonomidanefisiensisertapemeriksaanaspekefektivitas(UU No.15 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat 3) • Audit kinerja (operasional) meliputiduajenispemeriksaan: • Audit Ekonomi & Efisiensi • Audit Efektivitas

  25. Audit Kinerja (Audit Operasional) • Audit Ekonomi & Efisiensi, menentukanapakah: • Entitastelahmemperoleh, melindungi, danmenggunakansumberdayanya (sepertikaryawan, gedung, peralatan) secarahematdanefisien • Penyebabtimbulnyainefisiensidanpemborosan • Apakahentitastersebuttelahmematuhiperaturanperundang-undanganberkaitandengankehematandanefisiensi

  26. Audit Kinerja (Audit Operasional) Audit Ekonomi & Efisiensi, dapatmempertimbangkanapakahentitas yang diaudittelah: • Mengikutiketentuanpelaksanaanpengadaan yang sehat • Melakukanpengadaansumberdaya (jenis, mutu, jumlah) yang sesuaikebutuhandenganbiaya yang wajar • Melindungidanmemeliharaseluruhsumberdayanegara yang adasecaramemadai • Menghindariduplikasipekerjaanataukegiatan yang tanpatujuandankurangjelastujuannya • Menghindariadanyapengganggurandanjumlahpegawai yang berlebihan • Menggunakanprosedurkerja yang efisien • Menggunakansumberdaya (staf, peralatan, danfasilitas) secara optimum dalammenghasilkanataumenyerahkanbarang/jasadengankuantitasdankualitasbaiksertatepatwaktu • Mematuhipersyaratanperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperolehan, pemelihara, danpenggunaansumberdayanegara • Telahmemilikisuatusistempengendalianmanajemen yang memadaiuntukmengukur, melaporkan, danmemantaukehematandanefisiensipelaksanaan program • Telahmelaporkanukuran yang sahdandapatdipertanggungjawabkanmengenaipenghematandanefisiensi

  27. Audit Kinerja (Audit Operasional) • Audit Efektivitas, meliputipenentuan: • Tingkat pencapaianhasil program yang diinginkanataumanfaat yang telahditetapkanolehundang-undangataubadan lain yang berwenang • Efektivitaskegiatanentitas, pelaksanaan program, kegiatanataufungsiinstansi yang bersangkutan • Apakahentitas yang diaudittelahmematuhiperaturanperundang-undanganberkaitandengan program/kegiatannya

  28. Audit Kinerja (Audit Operasional) ContohpelaksanaanAudit Efektivitasprogram: • Menilaitujuan program, baik yang barumaupun yang sudahberjalan, apakahsudahmemadaidantepatataurelevan • Menentukantingkatpencapaianhasil program yang diinginkan • Menilaiefektifitas program danatauunsur-sunsur program secarasendiri-sendiri • Mengidentifikasifaktor yang menghambatpelaksanaankinerja yang baikdanmemuaskan • Menentukanapakahmanajementelahmempertimbangkanalternatif-alternatifuntukmelaksanakan program tersebut, yang mungkindapatmemberihasil yang lebihbaikdenganbiaya yang rendah • Menentukanapakah program tersebutmelengkapi, tumpangtindih, ataubertentangandengan program lain yang terkait • Mengidentifikasicarauntukdapatmelaksanakan program tersebutdenganlebihbaik • Menilaiketaatanterhadapperaturanperundang-undangan yang berlakuuntuk program tersebut • Menilaiapakahsistempengendalianmanajemensudahcukupmemadaiuntukmengukur, memantau, danmelaporkantingkatefektivitas program • menentukanapakahmanajementelahmelaporkanukuran yang sahdandapatdipertanggungjawabkanmengenaiefektivitas program

  29. Audit UntukTujuanTertentu • Pemeriksaan yang dilakukanuntuktujuantertentu, diluarpemeriksaankeuangandanpemeriksaaankinerja. • Audit untuktujuantertentuinimencakupduajenispemeriksaan: • Audit Investigatif • Audit Ketaatan

  30. Audit UntukTujuanTertentu • Audit Investigatif • Audit investigasiadalahkegiatanpemeriksaandenganlingkuptertentu, periodenyatidakdibatasi, lebihkhususpada area-area pertanggungjawaban yang didugamengandunginefisiensiatauindikasipenyalahgunaanwewenang • Penjelasanlebih detail tentang audit investigatifakandisampaikanpadapertemuanselanjutnyabersamadenganmateritentangkecurangan, korupsi, dankerugiankeuangannegara

  31. Audit UntukTujuanTertentu • Audit Ketaatan (Compliance) • Audit ketaatanbertujuanuntukmenentukanapakahauditantelahmemenuhiataumengikutiprosedurdanperaturantertentu yang telahditetapkan • Contoh audit ketaatan: audit pajakpenghasilan

  32. SistemPengendaliandi Indonesia • Pengendalianadalahseluruhprosespenilaianterhadapkegiatanberupalangkah-langkahkerjauntukmeyakinkanapakahhasilkegiatansesuaidenganapa yang direncanakandantujuan yang ditetapkan. • Pengendalianberfungsipentingsebagaisaranauntukmenegakkandisiplinnasionaldalamrangkapencapaiantujuannegaradenganbaik, efektif, danefisiendikaitkandenganaparaturpemerintah yang bersihdanberwibawa • Sistempengendaliannegara Indonesia terdiridariduasistempengendalianutamayaitu: • SistemPengendalian NKRI (pemeriksaan/pengawasaneksternpemerintah) • Sistempemeriksaan/pengawasan intern pemerintahpusat

  33. Pengendalian NKRI (Ekstern) Pengawasanoleh DPR RI • (UUD 1945 Pasal 20 A) DPR memilikifungsilegislasi, fungsianggaran, danfungsipengawasan • Dalam UU No.22 Tahun 2003 (pasal 26 ayat 1) dijelaskanbahwadiantaratugasdanwewenang DPR adalahmenetapkan APBN bersamaPresidendenganmemperhatikanpertimbangan DPD sertamelaksanakanpengawasanterhadappelaksanaanundang, undang, APBN, dankebijakanpemerintah Pemeriksaanoleh BPK • (UUD 1945 Pasal 23E ayat 1) dinyatakanbahwauntukmemeriksapengelolaandantanggungjawabtentangkeuangannegaradiadakansuatubadanpemeriksakeuangan yang bebasdanmandiri. Hasilpemeriksaandilaporkankepada DPR, DPD, dan DPRD sesuaidengankewenangannya • PeraturantentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara diaturdalam UU No.15 Tahun 2004

  34. BadanPemeriksaKeuangan Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputiseluruhunsurkeuangannegarayaitu: • Haknegarauntukmemungutpajak, mengeluarkandanmengedarkanuangdanmelakukanpinjaman • kewajibannegarauntukmenyelenggarakantugaslayananumumpemerintahannegaradanmembayartagihanpihakketiga • penerimaandanpengeluarannegara • penerimaandanpengeluarandaerah • kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriataupihak lain berupauang, suratberharga, piutang, barang, sertaahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/perusahaandaerah • kekayaanpihak lain yang dikuasaiolehpemerintahdalamrangkapenyelenggaraantugaspemerintahandan/ataukepentinganumum • kekayaanpihak lain yang diperolehdenganmenggunakanfasilitas yang diberikanpemerintah

  35. BadanPemeriksaKeuangan • Dalammelaksanakan audit, BPK dapatmemanfaatkanhasilpemeriksaanaparatpengawasan intern pemerintah • BPK jugadapatmenggunakanpemeriksadan/atautenagaahlidariluar yang bekerjauntukdanatasnama BPK

  36. Have a nice day! “Belajarlahdengansenanghatikarenasesungguhnyatakadasedikit pun hal yang sia-siadalammenuntutilmu.”

More Related