KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN

1. KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN Oleh Prof Miftah Thoha UNIVERSITAS GADJAH MADA

2. MANAGEMENT KEPEGAWAIAN • TUJUANNYA : • 1). Agar penggunaandankinerjanyabisaefefktif, tidakborosdanmenghasilkankerja yang sesuai yang dibutuhkan • 2). Pengembangankariernyadijaminsecarajelassesuaidengankompetensidiridankompetensijabatan • 3). Kesejahteraanhidupnyadijamin (PAUL PIGORS)

3. UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN • Selama ini di Indonesia mengenal dan berlaku dua UU di bidang kepegawaian ini, yakni: • 1) UU no 8/ tahun 1974 • 2) UU no 43/1999 • Keduanya sangat berbeda suasana pembuatan dan suasana pelaksanaannya

4. Undang-undang 8/1974 dibuat oleh pemerintah Orde Baru yang suasana sistem politik dan sistem pemerintahannya sangat otoriter dan sentralistik. • Sedangkan UU no 43/1999 dibuat dalam suasana sistem politik dan pemerintahan reformasi • Dua UU yang berbeda jiwanya itu dipakai bersama-sama selama ini • UU no 8/1074 itu direvisi oleh UU no 43/1999. Akan tetapi revisi itu bukan menghapus uu no 8 tersebut

5. Oleh karena itulah dalam bidang manajemen kepegawaian kita selama ini senantiasa mencerminkan sikap yang ambivalen. • Di satu sisi sesuai dengan era reformasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. • Belum lagi persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dengan bisnis.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, maka awal tahun ini 2011, Komisi II DPR RI berinisiatif merancang RUU Kepegawaian • Dengan dibantu 4 pakar di bidang ini (2 Guru Besar dari UGM, dan 2 Guru Besar dari UI) dibantu tim ahli dan asistensi DPR berhasil merumuskan rancangan UU tersebut • Undang- undang itu dinamakan UU Aparatur Sipil Negara yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian

7. RUU APARATUR SIPIL NEGARA • RUU initidaklagimenggunakanistilah RUU Kepegawaian, tetapimenggunakanistilahjabatanprofesidaripegawaiitusendiri. • Kepegawaianadalahhalihwaltentangorang yang bekerjadidalampemerintahan. TetapiadasebutanPROFESInya • Sementaraitudidalamkepegawaianitutelahterkumpulsebutanmacamprofesididalamnya, seperti: Polri, Jaksa, Guru, Hakim, TNI, dsb

8. SebutanProfesi. • SebutanPegawaiatau PNS bukanmenunjukkangugusprofesi, sepertimisalnya TNI, POLRI, Dokter, Hakim, Jaksa, Wartawan, dan lain-lainnya • PNS bukansebutanprofesikarenadidalamnyaterdiridarimacam-macamprofesiseperti yang disebutkandiatas. • Olehkarenaitudidalam NA perludimulaidariidentifikasisebutanprofesiitu

9. Menurutperkembangan management SumberDayaManusiatelahdikenalprofesipegawai yang bekerjadipemerintahanitudisebutPUBLIC CIVIL SERVANT( SERViCE) • Di negarakitabelumada, yang ada PNS • Dahuludikenaladasebutan PAMONG PROJO atauPaNGREH PROJO tetapinampaknyatidaklagipopuler, malahansekaranglebihpopulerdengan SATPOL PP. • Makaperludicarisebutannyaapa?

10. Di dalam RUU ASN itu,dijelaskanbahwaAparaturSipil Negara ituterdiridari: • 1) PegawaiNegeriSipil (PNS), dan • 2) PegawaiPemerintah • PNS adalahpegawaitetapseperti yang sekaranginikitajumpai • PegawaiPemerintahadalahpegawai yang diangkatberdasarkankontrak. Jenispegawaiinidapatdisebutkansepertitenagafungsional (Guru, Dokterdsb) dantenagaprofesional (spt; Auditur, Perencana, Pengawas, dsb)

11. APARATUR SIPIL NEGARA PNS APARATUR PEAWAI PEMERINTAH NEGARA

12. APARATUR NEGARA EKSEK ADMINIS APARATUR SIPIL NEGARA APARATUR PROFESI TNI NEGARA

13. Di dalamAparaturSipil Negara nantidiaturbeberapajabatanbagipegawai, antara lain: • 1) JabatanEksekutif Senior (JES), dan • 2) JabatanAdministrasi ( General Administration) • JES adalahjabatantertinggibagikedudukanseorangpegawai (misalnyaDirjen, Sekjen, Irjen, dsb) • SedangkanjabatanAdministrasiadalahjabatan yang berfungsisebagai supporting staff, dibawah JES.

14. SementaraituJabatanFungsional yang pengangkatanberdasarkankontraksuatuketikajikadibutuhkandanmemenuhipersyaratankompetensijabatanbisamenduduki JES, demikian pula jabatanAdministrasi • Bahkanorangdariswasta pun jikamemenuhipersyaratansesuaidengankompetensijabatanbisamenduduki JES • RUU tidaklagimenggunakankonsep ESELONISASI.

15. JABATAN FUNGSIONAL SENIOR JABATAN EKSEKUTIF SENIOR JABATAN FUNGSIONAL MANAGER ADMINISTRSI PROFE SIONAL TEKNS KLERK

16. JABATAN EKSEKUTIF SENIOR • Pengembangan Karier JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL SWASTA

17. SYARAT MENDUDUKI JABATAN UntukmendudukijabatanEksekutif Senior antara lain: • MemenuhiKompetensiJabatan • Pernahmengabdisebagaipejabatdi 3 Daerah di Indonesia • Melamarpadajabatan yang kosongkeKomisiAparaturSipil Negara dan • Dilakukantes/ujiankompetensisecaraterbuka • Bebasdarikeanggotaandanintervensipolitik

18. PEJABAT POLITIK/NEGARA EKSEK LEGISLA YUDIKAT KEUANG APARAT SIPIL APARAT SIPIL APARAT SIPIL APARAT SIPIL

19. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA • KASN ininantidiharapkan yang membuatkebijakantentangaparatursipilnegara • Selainitu KASN jugamengevaluasipelaksanaankebijakantersebut • KASN jugamenjaga agar AparaturSipil Negara tidakterintervensiolehpolitikparktis • KASN menjaganetralitassistemAparaturSipilNegara

20. TUJUAN MANAGEMEN APARATUR SIPIL NEGARA • (1) AGAR APARATUR SIPIL ITU BISA BEKERJA SESUAI DENGAN DESKRIPSI TUGASNYA SECARA EFEKTIF (dan EFISIEN) • (2) AGAR PENGEMBANGAN KARIERNYA DIJAMIN SEMAKSIMAL MUNGKIN • (3) AGAR KESEJAHTERAAN HIDUP DIRINYA DAN KELUARGANYA DIJAMIN DENGAN BAIK (PAUL PIGORS, )

21. PERENCANAAN SDM YG EFEKTIF • EFEKTIVITAS KERJA (1) DIUMUMKAN TERBUKA -BERAPA BANYAK -SYARAT KUALIFIKASINYA -UJIAN/ TES TERBUKA -DIUMUMKAN TERBUKA -DILAKUKAN BERDASAR KAN SISTEM MERIT -PROFESIONAL BUTUH PEGAWAI

22. Sistem Karier • Seharusnya menurut pandangan akademis, sistem karier dalam Administrasi Kepegawaian harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip MERITA • Yakni sistem karier yang didasarkan pada prestasi kerja. Dengan ketentuan yang jelas untuk penilaian prestasinya

23. SistenRekrutmen: • PengangkatanpegawaiatauPejabatdalamsuatuposisijabatantertentuseharusnyaberdasarkansistem merit. Akantetapibanyakmasalah yang terjadi: • (1) Aceptabilitas, bidasesuaidengankeinginan yang menerima (like dan dislike) • (2) Senioritas, calonsudah senior pangkatsudahtinggi, umurmendekatipensiun, pengalamandarimasakerjabelasantahun

24. 3). Intervensipolitik, pejabatpolitikmemilih yang satuaspirasiatauyang mendukungnyakarenamempunyaihakuntukmenerimaataumenolak • 4) Tim PenilaiAkhir,bagisistempromosi yang melalui TPA yang dijabatolehpejabatpolitikmiripdengan no 3 diatas • 5) Pembina Karier PNSbukanpadapejabat yang sejalandengankarier PNS • 6).PolitikUang, maksudnyaprosesdansistemrekrutmenpadapromosimasihditandaidenganpermainanuang.

25. 7)FormasiPegawai,penentuanformasisebagaipintumasukpengangkatanpegawaitidakberdasarkanpadaanalisakebutuhanmelainkandaripenentuanalokasianggaran. Dan seringkalimenjadisarana bargaining penentuanjumlahnya • 8)Seleksitidaktransparan,baikrekrutmenmaupunpromosiseringkalitidaktransparan • 9). TidakadaakuntabilitasPublik,mengapaseseorangditerimalainnyatidak

26. Dalam RUU pelaksanaansistem yang tidakprofesionaldiupayakansupayaprofesionaldanrasional, teransparan, sertaakuntabel • Olehkarenaituaspeknegatifdarisistem yang selamainidipakaidiupayakantidakdipergunakanlagi • Olehkarenaitusistemmeritadandihindarinyaintervensipolitiksangatdianjurkan

27. DOMAIN POLITIK PRESIDEN & WAPRES KARIER BIROKRASI PA PA KOM APART SIPIL NEG PA PA LPNK MENTERI KEPALA DAERAH BKN PA PA PA PA PA SEKJEN SEK UT KEP.DAE BIRO

28. sekian